Di kota Palembang, trend DBD sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang terus meningkat. Jumlah kasus pada tahun 2000 mencapai 1564 kasus. Peningkatan jumlah kasus yang paling dramatis terjadi pada tahun 1998 yaitu 3023 kasus dengan Incidence Rate 60,9/100.000 penduduk CF R 3,3%. Dengan demikian DBD merupakan masalah serius bagi masyarakat kota Palembang, yang sampai detik ini belum terjawab secara memuaskan. Untuk menurunkan Incidence Rate DBD maka diperlukan pemberdayaan 36 Puskesmas di Kota Palembang yang secara fungsional bertanggungjawab terhadap 103 Kelurahan. Bentuk pemberdayaan tersebut antara lain peningkatan mutu fungsi manajemen puskesmas secara terpadu. Peningkatan tersebut di mulai dari PTP, Minilok, Supervisi tentu harus dilaksanakan segera sehingga dapat memberikan dukungan manjerial secara efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi Manajemen Puskesmas yang berhubungan dengan pencapaian kegiatan program P2DBD dengan harapan program tersebut dapat dilaksanakan secara lebih efektif sehingga dapat menurunkan Incidence Rate secara sistematis. Penelitian ini menggunakan rancangan survey Cross Sectional dengan unit analisis adalah puskesmas di Kota Palembang, populasinya 36 puskesmas sekota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa puskesmas dengan proporsi PTP buruk 50%, Minilok buruk 58%, supervisi buruk 55,6% , kecukupan Input buruk 52,8%, dan cakupan buruk 72,2%. Untuk itu segera diperlukan pembenahan fungsi manajemen secara terpadu di 36 Puskesmas di Kota Palembang, seningga mereka lebih mengerti akan hak dan kewajiban sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan di wilayahnya. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa skor buruk pada PTP, Minilok, Supervisi dan kecukupan input secara bermakna menyebabkan cakupan kegiatan Program P2DBD menjadi buruk (a=0,05). Hasil analisis multivariat dengan Regresi Logistik menunjukkan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap cakupan kegiatan Program P2DBD di Kota Palembang adalah Supervisi (p=0,0434) dan Input (p =0,0157).

The Analysis of the function of public health centers management that correlates with the achievement of dengue hemorrhagic fever resolution program in Palembang City Year 2000 In Palembang the capital of South Sumatera, the DHF trends to increase since 1995. The total cases in the year of 2000 reached 1564 cases. The most dramatically increasing, number of cases happened in 1998, that in 3023 cases with 609/100.000 population for the Incidence Rate CFR 3,3%. However, DHF is a main problem for the people of Palembang. It is important to maximize the 36 Public Health Centers in Palembang that functionally responsible to 103 `kelurahan', to decrease the DHF incidence Rate. The maximization shape included approximation of the quality of Public Health Center management function thoroughly. The approximation begins from PTP, Minilok, supervision definitely must be performed presently so it car, offer the managerial support effectively. This study analyzes the Public Health Centers management function that correlate with the achievement of P2DBD program activity with expectation that the program can be performed more effectively to decrease the Incidence Rate systematically. This study is Cross Sectional survey preparation with the analysis unit is Public Health Centers in Palembang. The population is 36 Public Health Centers in Palembang. The result of the study showed that Public Health Centers with poor PTP proportion are 50%, poor Minilok 58%, poor supervision 55.6%, poor sufficient input 52.8%, and poor coverage 72.2%. On that account, a thoroughly organizing of the management function in 36 Public Health Centers in Palembang must be performed presently so far they will understand the rights and obligations as the people who responsible the health development in their area. The result of bivariate analysis showed that poor score in PTP, Minilok, Supervision, and sufficient input are significantly the basis of the poor P2DBD Program coverage (a=0.05). The result of Multivariate analysis with Logistic Regression showed that the most influenced variable w the P2DBD Program coverage in Palembang are Supervision (p=-0.0434) and Input (p=0.0157).

Penyakit Tuberkulosis masih merupakan niasalah kesehatan masyarakat, dimana 75% penderita adalah kelompok usia produktif, ekonomi lemah dan berpendidikan rendah. Di Kota Bandar Lampung telah dilakukan upaya-upaya untuk menanggulangi penyakit TB dengan mengadopsi strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) dan pengembangan Kelompok Puskesmas Pelaksana (KPP) Program P2TB. Sehingga 22 Puskesmas yang ada telah melaksanakan program TB. Tetapi hasil pencapaian program sampai tahun 2002 belum efektif, hanya 3 Puskesmas yang mencapai target yaitu Puskesmas Kedaton, Satelit dan Kampung Sawah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang fungsi manajemen dalam program TB Paru yang dibhat dari masukan, proses dan keluaran di 3 Puskesmas yang telah mencapai target program. Rancangan penelitian adalah kualitatif, berupa wawancara mendalam, observasi dan pemanfaatan data sekunder. Informan adalah Kepala Puskesmas, petugas TB, petugas laboratorium, Wasor TB, Pengawas Menelan Obat (PMO) dan penderita. Penelitian ini menemukan bahwa tiga Puskesmas ini memiliki kecukupan input untuk pelaksanaan program TB, kekurangan biaya diatasi dengan dana JPSBK Puskesmas. Proses manajemen Puskesmas yang terdiri dari P1 (Perencanaan), P2 (Penggerakan, Pelaksanaan), P3 (Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian) dengan menggunakan instrumen Perencanaan Tingkat Puskesmas, Lokakarya mini Puskesmas dan Evaluasi Kinerja Puskesmas telah berjalan, sehingga pengelolaan program TB di 3 Puskesmas ini dapat mencapai hasil yang diharapkan. Bahkan Puskesmas Kedaton melakukan pencarian aktif penderita baru TB di Kampung Bayur yang merupakan kantong TB. Puskesmas Satelit menyelenggarakan Penyuluhan Kesehatan Terpadu dengan melibatkan Camat, Lurah, PKK dan tokoh masyarakat sebagai panitia penyelenggara. Sedangkan Puskesmas Kampung Sawah menetapkan jadwaI pengambilan obat bagi penderita TB untuk memudahkan pemantauannya. Lokakarya mini tribulanan sebagai forum yang membahas pelaksanaan dan monitoring kegiatan Puskesmas yang melibatkan lintas sektor, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat belum ditaksanakan dengan optimal karena kurangnya koordinasi Puskesmas dan kecamatan. Dari hasil penelitian ini disarankan perlu dipertimbangkan peningkatan status Puskesmas menjadi Puskesmas Unit Swadana, agar Puskesmas melakukan koordinasi dengan Camat tentang pelaksanaan lokakarya mini tribulanan, penemuan penderita secara aktif dapat dilakukan sesuai situasi dan kondisi, Dinas Kesehatan Kota perlu melakukan sosialisasi dan advokasi ke berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan dalam penanggulangan TB.

Tuberculosis (TB) disease has been a public health problem in which there are 75% of the patients are productive age group, short of economy, and having low education. In the City of Bandar Lampung had been conducted the efforts to alleviate TB disease using DOTS (Directly Observed Treatment Short course) Strategy and the development of Worker Health Center Group for P2TB Program. There were 22 health centers that had conducted TB program. However, the result of program until 2002 was not effective yet. There were only three Health Centers that had reached the target namely Kedaton Health Center, Satelite Health Center, and Kampung Sawah Health Center. The objective of the study was to obtain the description of management function of Lung TB Program that assessed from input, process, and output in three Health Centers that had reached the program target. The study used qualitative research design that conducted through in-depth interview and observation. In this study, collecting secondary data was also done. The informants of the study were the head of health center, TB program staff, laboratory staff, vice supervisor, taking TB medicine controller, and TB patients. The study resulted that three health centers had the adequacy input to conduct the TB program; and the lack of fund was covered by Social Safety Net in Health Division for health center. The process of health center management that consisted of P1 (planning), P2 (actuating, implementing), P3 (monitoring, controlling, and evaluating) using the instrument for health center level planning, health center mini workshop, and health center performance evaluation. Even the Kedaton Health Center actively conducted the search for new TB patients in Kampung Bayur where the TB patients were more exist. Satelit Health Center carried into integrated health education that involved the sub district head, village head, and community leaders as steering committee, while Kampung Sawah Health Center set the schedule of getting drugs for TB patients to monitor them easier. Three-monthly mini workshop was used as forum to discuss the implementation and monitor of health center activities that involved inter sector, community organization, and community leader, had not been applied optimally due to lack of coordination between health center and sub district office. From the result of the study, it is recommended to maintain health center status as self-funding unit health center. In order to health center could carry out the coordination with sub district office about implementing three-monthly mini workshop and finding the patients that conducted appropriate with situation and condition, the City Health Office should socialize and advocate toward many important sides to obtain the encouragement on alleviating TB.

Diberlakukannya otonomi daerah sebagai implementasi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 berdampak pada makin bertambahnya kewenangan Kabupaten/Kota termasuk Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Kabupaten Musi Rawas yang sebelum ini titik berat kegiatannya hanya sebagai pelaksana program yang diarahkan dari Dinas Kesehatan Propinsi/Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi/Departemen Kesehatan RI. Dalam era desentralisasi ini peranan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam pelaksanaan wasdal juga akan semakin besar, termasuk kegiatan wasdal di tingkat Kecamatan (Puskesmas). Selama ini fungsi wasdal ke Puskesmas bersifat individual program dan berorientasi pada proyek. Untuk maksud tersebut melalui studi kasus bagi pengembangan sistem yang pengambilan datanya dilakukan secara cross sectional telah dilakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang rancangan pengawasan dan pengendalian yang baik dan sesuai standar. Sebagai sampel penelitian ini adalah Pimpinan Puskesmas Pengelola Program di Puskesmas dan staf Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan sebagai petugas yang telah melakukan kegiatan bimbingan teknis program. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dan focus group discussion yang selanjutnya dianalisis atas dasar tematiknya. Dengan dihasilkannya rancangan sistem wasdal yang mempunyai tiga tipe yaitu wasdal pendahuluan, pelaksanaan dan evaluasi dapat menjawab tuntutan akan perlunya suatu sistem yang tepat agar tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan program oleh Puskesmas dapat berlangsung baik. Rancangan sistem wasdal ini harus ditindaklanjuti dengan membentuk organisasi fungsional, rencana kegiatan operasional dan perlunya disosialisasikan kepada seluruh staf Dinkesra dan Puskesmas se-Kabupaten Musi Rawas sehingga diharapkan kegiatan wasdal efektif dimulai tahun 2002.

Design of Controlling and Supervision System of Health Office and Welfare in Implementation of Health Program Decentralization at the Sub-District Level/Comunity Health Center with Case Study in Musi Rawas RegencyThe enactment of regional autonomy as implementation of Law No. 22, Year 1999 and Law No. 25, Year 1999 has the impact on the increasing authority of Regency/ City including the Health and Welfare Office of Musi Rawas Regency, in which the focus of its activities was only as implementer of the program directed by the Province Health Office/Regional Office of Province Health Department/ the Health Department of the Republic of Indonesia. During this decentralization era the role of Regency Health Office in the implementation of control and supervision also will be more significant, including controlling and supervision activities in Sub-District level (Community Health Center). Until now the control and supervision function towards the Community Health Center is only for individual program and project oriented. For that purpose, through a case study for development of the system in which the data collection is done with cross-sectional method to obtain description regarding a proper design of controlling and supervision according to standard. Sample of this research is Head of Community Health Centers and staff of Health Office as personnel that have performed the program technical guidance activities. The data is collected with in-depth interview and focus group discussion that is further analyzed thematically. Having realized the controlling and supervision design that have three types namely introduction, implementation and evaluation, it may response the demand for a good administration system and accountability of the program implementation by the Community Health Center will take place a proper manner. The design of controlling and supervision system must be followed-up by establishing functional organization, operational activities plan, and socialization to all staff of Office of People Welfare and Community Health Centers all over Musi Rawas Regency, that it is expected that controlling and supervision activities will be effective from the year 2002 on.