Abstrak: Ketersediaan obat baru di Indonesia masih didominasi oleh produk impor dan terbatasnya industri farmasi yang menghasilkan obat berbasis riset walaupun pemerintah telah melakukan intervensi regulasi. Industri farmasi lebih banyak melakukan formulasi dan/atau pengemasan obat dibandingkan memproduksi obat berbasis riset. Produksi obat berbasis riset dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan ketersediaan obat. Penelitian ini bertujuan membangun model kebijakan yang mampu memprediksi dampak pengembangan obat berbasis riset di Indonesia. Penelitian dengan pendekatan kros seksional ini menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan survei terhadap industri farmasi dan penentu kebijakan pengembangan obat di Indonesia; dan metode kualitatif dengan melakukan kajian masalah dari dokumen kebijakan dan wawancara terstruktur. Model kebijakan ditetapkan berdasarkan analisis pengaruh variabel kapabilitas industri farmasi dengan variabel mekanisme insentif dari pemerintah terhadap konteks fisibilitas politik yang mempengaruhi pengembangan obat berbasis riset, dengan pengukuran yang dilakukan terhadap indikator-indikator yang merefleksikan variabel tersebut. Model kebijakan diuji menggunakan structural equation modeling. Identifikasi kesenjangan (gap analysis) dilakukan sebagai upaya untuk meminimalkan perbedaan pandangan antara industri farmasi dan pemerintah terhadap kapabilitas industri farmasi dan mekanisme insentif dari pemerintah. Analisis determinan kebijakan dan dampak dilakukan untuk memprediksi keberhasilan model tersebut dalam memberikan dampak.Hasil penelitian membuktikan bahwa kapabilitas industri farmasi, konteks fisibilitas politik, dan mekanisme insentif inovasi yang spesifik untuk kapabilitas industri farmasi, merupakan variabel yang berpengaruh kuat untuk memberikan dampak pengembangan obat berbasis riset, dengan indikator yang paling kuat memberikan pengaruh adalah peluang pasar, faktor penarik inovasi, sumber daya pemerintah dan program nasional. Walaupun hasil penelitian juga membuktikan bahwa regulasi, kapasitas industri farmasi, karakteristik obat, peluang pasar, faktor pendorong inovasi, faktor penarik inovasi, faktor penarik regulasi, aktor kebijakan, nilai kebijakan, sumber daya pemerintah dan program nasional merupakan indikator yang memberikan pengaruh dalam pengembangan obat berbasis riset, namun indikator-indikator ini belum mampu menjadi pengungkit dan memberikan dampak terhadap pengembangan obat berbasis riset di Indonesia. Prioritas kebijakan dan perbaikan harus segera dilakukan pada regulasi, peluang pasar, dan mekanisme insentif inovasi sehingga pengembangan obat yang diharapkan dapat terjadi.

---

Indonesia`s supply of new drugs currently relies on imported drugs. Pharmaceutical companies appear to be hesitant to transform from being an inventor to being an innovator, and instead continue the process of formulation and packaging. Government regulation intervention has not led to any significant changes. Drug development involves the creation of an innovative drug that is not yet available in the country. Domestic development is needed to ensure sustainability of the access to research-based drug and to reduce the price of that drug that is currently imported. This study aims to develop a policy model that is strategically able to predict an outcome of investment in research-based drug development. Several factors that could trigger domestic research-based drug development were explored and incorporated into a predictive model of an innovation policy. A data collection in this cross-sectional study used a quantitative and qualitative method to explore the policy making process. Data was collected using a structured questionnaire to pharmaceutical companies and policy makers, and also a document review and indepth interview. The process of modeling the policy was established based on the functional relationships between factors related to the capability of pharmaceutical companies in the development of research-based drug and government incentives to political feasibility to predict a drug development, validated using a set of techniques pertaining to the calculation of structural equations. Gap analysis was an effort for examining the similarities and differences in perceptions of capability of pharmaceutical companies and incentive mechanism to accelerate research-based drug development. The findings provided empirical insights on the gaps that can arise from inconsistent perceptions of potential and current situations between pharmaceutical companies and policy makers. The alignment between policy recommendations and intended outcomes was then analyzed using analysis of determinants of policy impact.The study proves that pharmaceutical company capabilities, political feasibility and innovation incentives correlated to pharmaceutical company capabilities are major catalysts that encourage pharmaceutical companies to invest more in drug development, majorly explained by market opportunities, pull factors, government resources and national program. Although the study proves that regulation, pharmaceutical company capacities, drug characteristics, market, push-pull-regulatory pull factors, actors, values, government resources and national program are strong indicators relating to drug development, the study reveals that those indicators are not yet able to become leverage and make impact to drug development. Special attention on policy priorities and improvements have to be put on regulation, market opportunities, and push-pull-regulatory pull factors to make impact on drug development in Indonesia.

Abstrak:

Pelayanan kedokteran keluarga merupakan bagian pelayanan kesehatan primer, adalah pelayanan kesehatan esensial dan merupakan kontak pertama masyarakat kepada sistem pelayanan kesehatan. Berdasarkan laporan WHO tahun 2007, negara dengan pelayanan kesehatan primer yang kuat memiliki anggaran yang kecil dalam pembiayaan kesehatannya. Pelayanan kedokteran keluarga memandang pasien bukan hanya sebagai individu, melainkan sebagai satu kesatuan dengan keluarga dan komunitasnya, dilakukan dengan cara komprehensif, berkesinambungan, kontinu dan patient centered. Kementerian Kesehatan telah menyusun rancangan kebijakan pelayanan kedokteran keluarga sejak tahun 2010 dan masih berproses hingga saat ini. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak penyusunannya, maka dipandang perlu melakukan pengembangan terhadap rancangan tersebut.

Family medicine is a part of primary helath care, which a essential health care and being first contact to the health care system.According to WHO annual report in year of 2007, a country with a strong primary health care have a smaal amount for their country health budgetting. Family medicine treat the patient not only just an individual but also as a unity with the family and their community, by doing a comprehensif, sustainable, continu and patient centered. Ministry of Health of Republic of Indonesia has already design a family medicine policy in year of 2010 and still in process until nowadays. Regarding the developments in science and technology since its formulation, it is necessary to conduct development of the design.

Abstrak: PROGRAM PASCA SARJANA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN IRMA SURYANI ANALISIS AKSES MASYARAKAT LANJUT USIA DALAM PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS PUSKESMAS DI KOTA MEDAN TAHUN 2005 xv + 123 halaman, 24 tabel, 7 gambar, 6 lampiran. ABSTRAK Penyelenggaraan pelayanan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan dapat menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa adanya hambatan yang bersifat ekonomi ataupun non ekonomi sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Salah satu tujuan dari kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas di Kota Medan adalah untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi penduduk Kota Medan dengan membuka akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar puskesmas tanpa perlu memikirkan biaya berobat. Namun kemampuan setiap individu untuk menjangkau pelayanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketersediaan sumber daya yang ada di dalam sarana kesehatan, kebutuhan dan kemampuan konsumen dalam proses pencarian pengobatan. Memasuki tahun kelima dari implementasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis, tentunya perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan ini dapat memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyrakat, khususnya masyarakat lanjut usia. Karakteristik masyarakat lanjut usia yang disertai dengan keterbatasan fisik karena adanya proses degenerasi di dalam tubuh tentunya sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau dan mempunyai kualitas yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran akses masyarakat lanjut usia dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas di Kota Medan Tahun 2005. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan telaah dokunen. Wawancara dengan responden lanjut usia dilakukan dengan menggunakan Kuesioner I sedangkan wawancara dengan kepala puskesmas, penanggung jawab poliklinik gigi dan petugas usila dilakukan dengan menggunakan Kuesioner II, III dan IV. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah karakteristik lanjut usia yang meliputi pendidikan, persepsi terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan, persepsi terhadap kualitas pelayanan puskesmas serta persepsi aksesibilitas ke puskesmas. Adapun variabel terikatnya adalah akses lanjut usia yang diukur dari tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas dan variabel confounding adalah ketersediaan sumber daya pelayanan kesehatan di puskesmas. Analisis dilakukan dengan chi square dan regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan 54% proporsi lanjut usia mempunyai tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis tinggi. Sebagian besar lanjut usia yang tidak pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas mengemukakan alasan tidak tahu tentang adanya pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas di Kota Medan. Sebagian besar lanjut usia berpendidikan rendah dan tidak bekerja, berpersepsi kebutuhan pelayanan tinggi, berpersepsi kualitas pelayanan puskesmas rendah (terutama pada dimensi assurance dan tangible) dan berpersepsi aksesibilitas ke puskesmas mudah. Kurangnya ketersediaan tenaga, alat medis, obat, laboratorium dan kondisi fisik serta dana operasional puskesmas merupakan hambatan yang dihadapi oleh puskesmas dalam meningkatkan akses lanjut usia dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas. Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan antara pendidikan, persepsi kebutuhan pelayanan kesehatan, dan persepsi aksesibilitas ke puskesmas, ketersediaan sumber daya pelayanan kesehatan di puskesmas dengan akses lanjut usia dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Hasil analisis multivariat menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan persepsi kebutuhan pelayanan kesehatan dengan akses lanjut usia dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis. Dari evaluasi confounder diketahui bahwa hanya ketersediaan laboratorium dan kondisi fisik puskesmas yang merupakan confounder bagi lanjut usia dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas. Lanjut usia yang mempunyai tingkat pendidikan rendah berpeluang memiliki tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis lebih rendah sebesar 10,309 sedangkan lanjut usia yang berpersepsi kebutuhan pelayanannya rendah berpeluang memiliki tingkat pemanfaatan dasar gratis lebih rendah sebesar 6,936 kali setelah ketersediaan laboratorium dan kondisi fisik dikontrol. Diperlukan upaya sosialisasi yang terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan lintas sektor terkait dalam menyebarluaskan informasi tentang keberadaan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas. Pelatihan dalam menyusun anggaran dengan pola RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) perlu diberikan kepada puskesmas agar puskesmas mampu menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu diperlukan perencanaan program dan anggaran secara terpadu dan terkoordinir di Dinas Kesehatan Kota Medan untuk menghindari over lapping program dan adanya program yang tidak tersentuh dalam anggaran. Adanya mekanisme penempatan dan penugasan staf di puskesmas sesuai dengan kebutuhan puskesmas. Advokasi kesehatan perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan para pengambil keputusan dan stake holder untuk meningkatkan anggaran di bidang kesehatan, pencairan dana tepat waktu dan menjalin kerjasama. Daftar Bacaan : 40 (1980-2005) Graduate study Public health program Health policy administration Thesis, August 2005 Irma suryani Analysis of ELDERLY society access in utilize free public health centre basic health service on medan year 2005 xv + 123 pages, 24 tables, 7 pictures, 6 appendices Abstrac Health service management directed to improve healthy living ability and reaching certifiable health service without economic and non-economic hinder therefore can improve society health degree in Indonesia. One of the aims of free public health center’s basic health service policy on Medan is by opening access for society in using public health center’s basic health service without medication expense consideration. However, each person’s ability to reach the service were influenced by numerous factors, such as resource availability on health medium, necessity, and consumer ability in medication seeking process. Entering the fifth year from implementation of free health service policy, surely need to conduct evaluation to see how far this policy can extend health service range for society, especially for senior society. Elderly society characteristic followed with physical limitation because of the degeneration process inside the body that actually need for affordable and certifiable health service. This research’s aim is to recognize description of senior society access in using free public health center’s basic health service policy on Medan 2005. Data collected by interview, observation, and study document. Interview with senior respondent conducted by using questionnaire I meanwhile interview with head of public health centre, tooth polyclinic supervisor and worker for senior patient conducted by using questionnaire II, III, and IV. Independent variable in this research is old age characteristic that involve education, perception of health service necessity, perception of public health centre quality service, also public health centre accessibility perception. As for the dependent variable is old age access that measured by free public health center’s basic health service policy utilizing level and confounding variable is availability of health service resource in public health center. Analysis conducted by chi square and double logistic regression. Research result shows 54% old age proportion has high level of free charge of basic health service usage. Most of the low educated and unemployment senior citizen, high service necessity perception, low quality service on public health center perception (especially on assurance and tangible dimension), and public health center’s easy accessibility. The lack of availability of worker, medical appliance, medicine, laboratory, and physical condition also public health center operational fund represent the hinder faced by public health center in improving old age access on free public health center’s basic health service usage. Bivariate analysis result shows relationship between education, perception of health service necessity, and public health center accessibility perception, availability of health service resource on public health center with old age access on health service usage. Multivariate analysis result shows relationship between education level and perception of health service necessity with old age access on using free health service. From confounder evaluation knew that laboratory availability and physical public health center condition that represent confounder for old age person on the public health center free health service usage. Old age person with low education has lower chance of usage level of public health center free service equal to 10,309 while old age person with low service necessity perception has lower chance of usage level of public health center free service equal to 6,936 times after laboratory availability and physical condition controlled. It needed inwrought socialization effort and continuity by involving related cross-sector in spreading information about public health center free service existence. Training in arranging budget by RASK (Work Budget Plan) pattern require to hand it out to public health center therefore it can arrange the budget according to the requirement. Beside it also needed program planning and inwrought budget, it coordinated on Medan Health institute to avoid over lapping program and untouched program to budget. The existence of placement mechanism and staffing on public health center is according to the public health center requirement. Health ad vocation need to be continually conducted by decision maker and stake holder to increase budget on health field, timely fund liquefaction and braiding corporation. References : 40 (1980-2005)