Ancaman pandemi flu burung yang disebabkan oleh virus I-ISNI, mendorong berbagai upaya Pemerintah untuk mcncari cara mencegah, menanggulangi dan mengobatinya, di antaranya dengan kebijakan penyediaan obat antiviral. Penyediaan obat antiviral ini memegang peranan yang sangat penting, sehingga hams dikelola secara baik dan kebijakan yang melandasinya harus berdasarkan formulasi yang tepat mulai dan tahap perencanaan hingga pengendalian. Oleh karena ilu perlu dianalisis secara komprehensif dengan mclihat aspek-wpek pada sistem kebijakan meliputi public policies, policy stakeholders, dan policy environment. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengelolaan obat antiviral dalam pengendalian kasus ilu burung dan implementasinya di rumah sakit rujukan wilayah DKI Jakarta pada tahun 2005-2007. Jenis penelitian adalah kualitatif yang dilakukan secara rctrospektif dengan menganalisis sistem kebiiakan, melibatkan I0 informan. Data dilcmnpulkan melaiui wawancara mendalam dan telaah dokumen, kemudian dilakukan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemilihan Oseltamivir sebagai obat antiviral meskipun efektiiitas obat belum teruji secara klinis, tetapi mengingat kondisi kedaruratan menghadapi ancaman pandemi flu burung maka Indonesia menerima rekomendasi dari WHO untuk penggunaan obat tersebut. Perencanaan penyediaannya belum bisa berdasarkan data evidences jumlah kasus riil yang terjadi pada instansi rumah sakit rujukan ataupun kebutuhan rumah sakit akan obat tersebut, karena pertimbangan kasus yang dihadapi merupakan kasus baru yang terus menunjukkan progresivitas angka kematian pada manusia, sehingga dilakukan strategi stoc/qoilling yang memperhitungkan jmnlah kebutuhan berdasarkan pada prediksi persentase jumlah penduduk Indonesia yang akan terkena jika terjadi pandemi. Besaran anggaran yang disediakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan sebelumnya. Pengadaan dengan teknik dropping dapat mengakibatkan terjadinya penumpukkan obat di rumah sakit rujukan, tetapi hal tersebut dilakukan karena adanya hibah obat dari negara lain sehingga obat harus sacara didistribusikan ke unit pelayanan kesehatan agar bisa terpakai mengingat masa kadaluarsanya yang relatif dekat. Pendistribusiannya secara terbatas pada instansi pemerintah dan tidal: dijual bebas dilakukan mengingat pentingnya obat tersebut bagi keselamatan manusia, akan tetapi perlu dipikirkan juga akses unit pelayanan kesehatan swasta (rumah sakitfklinik) untuk mcmperoleh obat tersebut. Sehingga kebijakan pengelolaan obat antiviral dalam penanganan kasus flu burung di rumah sakit rujukan di wilayah DKI Jakarta dibuat secara terbatas dan pada pelaksanaannya tidak mencakup pada keseluruhan lini yang memerlukan. Diharapkan kepada pihak Depkes dalam pengelolaan obat antiviral ini juga memberdayakan apotek yang ditunjuk untuk menyediakan obat antiviral sehingga selain mempermudah akses unit pelayanan kesehatan swasta lainnya dalam memperoleh obat tersebut dan bisa dijadikan stockpile. Bagi rumah sakit ke depan perlu mengadakan suatu penelitian untuk membuktikan efelctivitas Oseltamivir ini terhadap kasus flu burung manusia.

Avian Influenza pandemic which is caused of HSNI virus pushed various goverment effort to look for prevention way, overcoming and curing it, one of them is preparation policy of antiviral drugs. This preparation of antiviral drugs played the most important role, so that it must be managed well and basic policy must pursuant to the right formulation, starting iiom planning until control phase. Therefore, require to be analyzed comprehensively based on policy system aspect such as : public policies, policy stakeholders, and policy environment. This studi purpose is for analyzing management policy of antiviral medicine in controlling Avian Influenza case and its implementation at reference hospital in DKI Jakarta, 2005 - 2007. This study used a qualitative method which has done retrospectively by analyzing policy system with 10 informants. The data were collected by in-depth interview and study document. The data were a content analyzed. Study result indicated that selection policy of Oseltamivir as antiviral drugs even though medicine effectivity is not tested clinically yet, but because of emergency condition of Avian Influenza pandemic, so Indonesia received a recommendation fiom WHO for using that medicine. Its supply planning can not base on evidences data of reality case ntunber that happen on reference hospital instance or the need of medicine for hospital, considering of presence case is a new case which indicated human modality level progressively, so it has dones stockpilling strategy which calculated stock number based on percentage prediction of Indonesian population number which will happen because of pandemic. There are big allocation budget compared with allocation budget before. If allocation is done by dropping technique so it makes heaping medicine at Reference Hospital, but this done because of medicine donation from another country, so that medicine must be distributed to health service unit to use it considering its expire so close relatively. A limited distribution for goverment instance and it is not for sale freely has done considering how important that medicine for human safety, but it is important that acces for private health service unit (hospital/clinic) to obtain this medicine. Management policy of antiviral drugs in overcoming Avian Influenza case at reference hospital in DKI Jakarta is made limited and its implementation dose not involve for all sides. It was suggested for Health Service Department to involve reference apotek for providing antiviral drugs so it is easy on access for Health Service Unit in stockpile. It was also suggested for hospital to perform a research to proving the this effectiveness Oseltamivir on human avian influenza.

Salah satu sarana penyaluran sediaan farmasi dan tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian adalah Apotek. Acuan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan pelayanan kefarmasian di Apotek selama ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor1332/Menkes/SK/X/2002. Data hasil pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan pelayanan di Apotek Kota Depok tahun 2004 - 2006 menunjukkan lebih banyak Apotek yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) daripada yang Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332 / Menkes / SK I X / 2002 sehingga perlu diteliti dan dianalisis faktor yang menjadi penyebabnya. Rancangan penelitian ini merupakan kombinasi studi kuantitatif dan kualitatif. Desain cross sectional dipakai untuk studi kuantitatif sedangkan untuk studi kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat, dan interpretasi data dalam bentuk matrik hasil wawancara mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan pengamatan langsung di Apotek. Responden adalah 96 orang Apoteker Pengelola Apotek di Kota Depok yang izinnya telah dikeluarkan sebelum tahun 2006. Penilaian pelaksanaan pengelolaan pelayanan di Apotek berpedoman pada pertanyaan yang ada pada bagian pengelolaan pelayanan lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332 / Menkes/ SK/ X / 2002 dan dicocokkan dengan pengamatan di Apotek. Uji statistik digunakan untuk mengetahui hubungan tingkat pelaksanaan pengelolaan pelayanan di Apotek berdasarkan variabel pengetahuan, umur, pekerjaan lain, alamat Apoteker, jasa profesi, jumlah Asisten Apoteker, kepemilikan Apotek, lama kerja, kehadiran Apoteker dan supervisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pelayanan di Apotek Kota Depok tahun 2006 Iebih banyak Tidak Memenuhi Syarat (TMS) daripada Memenuhi Syarat (MS). Dari sepuluh variabel yang diteliti dengan menggunakan uji t independen dan didukung dengan wawancara mendalam terdapat 4 variabel yang mempunyai hubungan bermakna dengan pelaksanaan pengelolaan pelayanan di Apotek yaitu umur, jumlah Asisten Apoteker, kehadiran Apoteker dan supervisi. Untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengelolaan di Apotek berdasarkan hasil penelitian ini disarankan bagi Depanemen Kesehatan untuk mengkaji ulang aturan pelaksanaan pengelolaan pelayanan di Apotek khususnya Keputusan Menteri Kesehatan Rf Nomor 1332 / Menkes / SK / X / 2002 dan membuat petunjuk pelaksanaan. Bagi Dinas Kesehatan disarankan menambahkan syarat untuk perizinan Apotek yaitu Apoteker Pengelola Apotek sebaiknya berusia di atas 35 tahun, jumlah minimal Asisten Apoteker 2 orang, dan Apoteker harus hadir setiap hari di Apotek. Perlu peningkatan kualitas supervisi, menindak lanjuti hasil supenfisi, sosiaiisasi kembali aturan pengelolaan pelayanan di Apotek kepada Apoteker Pengelola Apotek, Asisten Apoteker dan Pemilik Sarana Apotek, dan pembekalan kepada Apoteker Pengeloia Apotek baru khususnya tentang aturan di Apotek. Bagi Apoteker disarankan menindaklanjuti hasil supervisi, menambah pengetahuan dan ilmu terutama aturan-aturan baru yang berhubungan dengan profesinya sebagai Apoteker.