Tingginya angka stunting di Kabupaten Kebumen menjadikan wilayah ini sebagai salah satu lokasi khusus penanganan stunting di Indonesia. Salah satu penyebabnya karena kebijakan dan regulasi intervensi stunting belum maksimal dijadikan landasan bersama dalam menangani masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan pemanfaatan dana desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan dan penyusunan advokasi pemanfaatan dana desa untuk stunting di Kabupaten Kebumen tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan RAP (Rapid Assessment Prosedure). Subjek penelitian ini adalah stakeholder di tingkat Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang dipilih menggunakan teknik purposive. Hasil penelitian menunjukan bahwa serapan dana desa di bidang kesehatan termasuk di dalamnya untuk stunting masih sangat kecil. Pada lima desa lokus stunting capaiannya hanya mencapai 2,7 %. Oleh karena itu dibutuhkan strategi yaitu melalui sinkronisasi dan kolaborasi kebijakan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) dengan kebijakaan dari Dinas Kesehatan

---

The high stunting rate in Kebumen District makes this region one of the special locations for handling stunting in Indonesia. One of the reasons is because the policies and regulations on stunting interventions have not been maximally used as a common foundation in dealing with this problem. One of them is the policy of utilizing village funds. The purpose of this study was to analyze the implementation of policies and formulation of advocacy for the use of village funds for stunting in Kebumen Regency in 2019. This study was a qualitative study using the RAP (Rapid Assessment Procedure) approach. The subjects of this study were stakeholders at the District, Sub District and Village level governments that were selected using a purposive technique. The results showed that the uptake of village funds in the health sector including stunting was still very small. In five villages the stunting locus reached only 2.7%. Therefore a strategy is needed, through synchronization and policy collaboration from the Office of Community and Village Empowerment (Dispermades) with policies from the Health Office