Ditemukan 39152 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemanfaatan dana Program Jaminan Pemelihaan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) di Puskesmas sudah sesuai dengan peruntukannya atau tidak, dan bagaimana pengaruh kebijakan yang berlaku.
Disain : Penelitian ini adalah riset evaluasi (evaluative research). Populasi adalah 27 Puskesmas yang menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Keuangan PKPS BBM Bidang Kesehatan kepada Dinas Kesehatan kota Depok untuk tahun 2004, yang secara purposif di pilih 6 (Enam) puskesmas yang merupakan sample penelitian. Enam Puskesmas yang di pilih adalah 3 (tiga) Puskesmas dengan jumlah Keluarga miskin (Gakin) tertinggi dan 3 (tiga) Puskesmas dengan jumlah Keluarga miskin (Gakin) terendah di kota Depok, dan di lakukan kajian pada data sekunder yang bersifat kuantitatif, serta di lakukan penelusuran kepada data primer (wawancara, dan diskusi dengan pihak puskesmas) yang bersifat kualitatif. Pengolahan data kuantitatif menggunakan analisis univariat, analisis bivariat (uji T Independent).
Hasil : penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana pada jenis pelayanan kesehatan dasar (yankesdas) dan revitalisasi posyandu (revipos) tidak terkait dengan jumlah keluarga miskin (gakin) yang terdaftar pada masing-masing puskesmas, karena sebagian besar pemanfaatan dana dialokasikan kepada biaya yang bersifat non pelayanan medis kepada pasien Jaminan Pemeliharaan Keluarga Miskin (JPK-Gakin). Sementara untuk persalinan, di ketahui bahwa dari laporan yang di sampaikan oleh masing-masing puskesmas kepada Dinas Kesehatan kota Depok masih belum sesuai dengan standar cost yang ditetapkan untuk setiap ibu bersalin (bulin) dari keluarga miskin yang di tolong bidan, yakni Rp. 200.000,-.
Kesimpulan : Dalam analisa kesesuaian pemanfaatan dana kesehatan program JPK-Gakin untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) pada 6 (Enam) Puskesmas di kota Depok tahun 2004, masih belum sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan, proporsi kunjungan terhadap jumlah peserta keluarga miskin (gakin) pada masing-masing puskesmas belum optimal, hal ini di tunjukkan oleh adanya perbedaan yang signifikan expenditure per unit kunjungan untuk pelayanan kesehatan dasar pada masing-masing puskesmas yang di teliti.
Kata Kunci : RJTP, JPK-GAKIN, Expenditure, Yankesdas, Revipos, riset evaluasi.
Background : First Level Outpatient Services provided by a community health center are Primary Health Care (Yaskandes), giving birth services, and revitalization of community-based integrated service posts (Posyandu) (Revipos). The proportion of poor family visit to the number of poor families registered at each community health center and the policies established are expected to be related to the utilization of the Poor Family Care Guarantee Program (JKP-Gakin) health funds for first level outpatient services in the health centers. This is revealed by the research on Analysis of the Conformity of Health Fund Utilization of Poor Family Care Guarantee Program for First Level Outpatient Services at six community health centers in Depok, in 2004.
Aim : This research is aimed at knowing whether the utilization of the fund at health centers has conformed to what it is meant for or not, and how the policy influences are.
Design : This research is an evaluative research. The population is 27 community health centers giving the Report of Activity Implementation and Subsidy Reduction Compensation Program Finance (PKPS BBM) in health to Health Office in Depok in 2004. Six community health centers were purposively selected as research samples. Three of the health centers are the highest poor family number's health centers and the rest are the lowest in Depok. The secondary data were analyzed quantitatively, while the primary one (interview, discussion with health center personnel) were studied qualitatively. The quantitative data were processed using univariate and bivariate analyses (Independent T test).
Result : The results show that the fund utilization for Primary Health Care and revitalization of community-based integrated service posts is not related to the number of poor families registered in each health center because the funds are mostly allocated to finance non-medical services for poor family care guarantee outpatients. Meanwhile, for giving birth, it was known from reports given by each of the health centers to Depok Health Offices that the utilization has still not conformed to the standard cost determined for every giving birth mother of poor families helped by midwives, namely Rp 200,000.
Conclusion : Hence, it is concluded that the utilization of the health funds has not complied with the policy determined; the proportion of visit to the number of poor family participants at each health center has not been optimum. This is indicated by significant difference of expenditure per unit of visit for primary health care at every community health centers studied.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran karakteristik dan factor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar puskesmas oleh keluarga miskin peserta JPKMM di Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Tahun 2005. Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional dengan tujuan melihat hubungan ll variabel independent sikap petugas, keberadaan dokter, jam buka pelayanan, ketersediaan dan kecukupan obat, pendidikan, pengetahuan, persepsi sakit, persepsi tentang kualitas puskesmas,jarak, sarana transportasi dan biaya transport dengan pemanfaatan puskesmas. Responden pada penelitian ini adalah keluarga miskin peserta JPKMM yang tersebar di Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur dengan jumlah sample sebanyak 100 responden dari 5 desa yang dipilih secara acak sederhana. Penelitian ini memiliki banyak kelemahan antara lain jumlah responder; yang terbatas, reslko selection bias dan recall bias yang tinggi dibandingkan dengan penelitian kohort dan case control. Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor sikap petugas, keberadaan dokter, pengetahuan, persespsi sakit dan persepsi tentang kualitas puskesmas berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas. Sementara factor jam buka pelayanan, ketersediaan dan kecukupan obat, pendidikan, jarak, sarana transportasi dan biaya transport tidak berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas. Dari kelima faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas, ternyata sikap petugas, pengetahuan dan keberadaan dokter yang paling dominan hubungannya dengan pemanfaatan puskesmas dengan nilai OR masing-masing 10,261 ; 5,722 ; dan 3,481. Melihal hal diatas maka perlu ditingkatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan kesehatan dasar puskesmas. Hal ini dapat ditingkatkan melalui pendekatan supply dan demand. Dari sisi supply adalah dengan cara mendekatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan kesehatan scpcrti penempatan dokter di puskesmas, adanya bidan di desa dan mengaktifkan kembali puskesmas keliling serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan melibalkan masyarakat menjadi fasilitator masyarakat dalam bidang kesehatan. Dari sisi demand adalah dengan meningkatkan pembinaan ke puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan penyuluhan-penyuluhan yang bemanfaat dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang JPKMM dan hak-haknya.
This research aims to gain a picture of the characteristics and factors related to the utilization of Primary Health Care service by poor families participated in HMSPC in Warungkondang sub district, Cianjur District in 2005. The research used the cross sectional metl1od in order to observe the relations of eleven independent variables considered reliable in the utilization of PHC service. These eleven variables are the attitude of service providers (officers, nurses, and doctors), doctor?s availability, the opening hours, medicines availability, education background (of the service users), perception of illness, perception of the quality of the service, distance, transportation methods and transport fees. The respondents of the research were the poor families who join the HMSPC in Warungkondang in Cianjur District. There are 100 respondents taken randomly from live villages in that sub district. However, this study has several flaws such as the limited number of respondents, high risks of selection and recall bias compared to research using cohort and case control. The research shows that the factors of the attitude of the service givers, doctors availability, knowledge, perceptions on illness and on the quality of the PHC are related to the utilization of the clinic. Whereas factors such as opening hours, medicines availability, education background, distance, means of transport and transportation fees are not related to the utililization of the health center. From the five related factors above, it appears that the attitude of service providers, knowledge and doctors? availability are the most dominant factors here, each with the following OR value: 10,261 (for attitude of service providers), 5,722 (for knowledge) and 3,481 (forthe doctor?s availability). Based on the finding above, it is necessary to improve the access of poor families in receiving, the basic health service in PHC, and this can be achieved through the supply and demand approach. By supplying, we bring the services closer to them such as providing doctors in PHC and midwives in villages, reactivating the mobile clinics and improving the empowemient of communities by involving them as health facilitators. On the demand, we can cultivate trainings in PHC by the Health Council of Cianjur District. and administer educational sessions for the community in order to improve their knowledge about HMSPC and their rights.
Kecenderungan peningkatan penggunaan antibiotika di Pelayanan Kesehatan Dasar merupakan penggunaaan obat yang tidak rasional dan akan menghambat penurunan angka morbiditas dan mortalitas penyakit. Pemberian antibiotika yang berlebihan akan meningkatkan resistensi terhadap bakteri, sehingga pembiayaan obat akan menjadi lebih tinggi di masa mendatang. Ada dua indikator utilisasi obat yang diteliti yaitu rata-rata biaya obat perlembar resep dan rata-rata R/ per-lembar resep. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran utilisasi obat antibiotika pada dua indikator diatas dan faktor faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menemukan bahwa persentase resep obat pasien RJTP yang berisi antibiotika 37,74 %. Proporsi terbesar pemanfaatan obat antibiotika pada pasien RJTP di Puskesmas Tebet tahun 2005 ditemukan pada kelompok usia dewasa (12-65 tahun) yaitu sebesar 56,5 %, pasien yang bayar sendiri yaitu sebesar 89,8 %, penyakit infeksi lain selain ISPA yaitu sebesar 61,6% dan rata-ratal hari pemberian obat antibiotika adalah 4 hari dimana nilai ini tidak sesuai dengan pedoman pengobatan antibiotika yang belaku. Rata-rata harga obat per-lembar resep adalah Rp. 6.226,01,- sedangkan rata-rata jumlah R/ nya adalah 3 R/. Hasil analisis bivariat dari ke dua indikator utilisasi obat terhadap variabel independen didapatkan adanya perbedaan yang signifikan menurut usia, status pembayaran pasien dan jenis penyakit. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa usia, status pembayaran, jenis penyakit (ISPA) dan lama hari pemberian obat secara signifikan mempengaruhi rata-rata harga obat dan rata-rata jumlah R/ per-lembar resepnya. Disarankan perlu dilakukan upaya peresepan pengobatan sesuai dengan standar pengobatan yang berlaku terutama lama hari pemberian obat. Analisa lebih lanjut mengenai rata-rata harga obat per-lembar resep yang lebih spesifik yaitu dengan hanya menganalisa rata-rata harga obat antibiotika.
The tendency of overused of antibiotics in primary health care indicate the irrational used and inhibit lowering morbidity and mortality of diseases and hence increase bacterial resistance and so that elevate drug expenditure at future. There were two drug utility indicators examined named average drug cost per encounter and average drug per encounter. The objective of this research was to know the description of antibiotics drug utilization on two indicators mentioned above and the factors influence it. Results of this research were the percentages of encounter containing antibiotics was 37,74 %. The biggest proportion of antibiotics utilization based on adult patients (12 -65 year old) was 56,5 %. Based on payment status of self payer patients was 89,8 %. And based on type of diseses at other infection beyond UTI was 61,6 %. The average number of days antibiotics dispensed was 4 days, that the values incompatible with Antibiotics drug guidelines. The average of single encounter was Rp. 6.226,01 where the average R/ per encounter was 3 items. Bivariate analysis of two drug utilization indicators, with independent variable showed significant differences among age, payment status and type of diseases. The result of multivariate analysis indicated age (except elderly), payment status, diagnosis of UTI and number of days antibiotics dispensed significantly able to predict variable of drug price per encounter and the average R/ per-encounter. It was Suggested the treatment prescription that compatible with standard treatment guidelines that usually used, the length of therapy. More specific continuing of the analysis about average drug price per-encounter with analyzing average antibiotic drugs price.
Dalam rangka menjamin akses masyarakat miskin ke pelayanan kesehatan, sejak tahun 1998 pemerintah mengadakan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui program JPS-BK, PDPSE, PKPS-BBM dan dilanjutkan pada semester I tahun 2005 dengan melaksanakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) yang dikelola melalui sistim asuransi oleh PT Askes untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin ke puskesmas dan rumah sakit, pada semester ke II tahun 2005 terjadi perubahan dimana pendanaan program JPKMM untuk puskesmas disalurkan oleh pemerintah melalui bank SRI ke puskesmas. Pelaksanaan program JPKMM semester ke 1I di kota Padang kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana oleh puskesmas, pemakaian dana baru berkisar 50 % setelah melewati waktu yang ditetapkan program. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran manajemen pelaksanaan program JPKMM semester kedua di puskesmas kota Padang dengan pendekatan sistem. Variabel input terdiri dari dana, tenaga, manlak dan juknis, pembinaan, variabel proses terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dan variabel output adalah indikator program JPKMM serta diketahuinya masalah dalam penilaian manajemen yang mempengaruhi kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana. Penelitian dilakukan di empat puskesmas dikota Padang yang dipilih secara purposif berdasarkan penilaian kinerja paling baik dan kurang serta penyerapan dana paling tinggi dan rendah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam pada informan dari puskesmas dan Dinas Kesehatan serta melakukan telaah terhadap dokumen. Penilaian tolak ukur penelitian didasarkan kepada dimensi kecukupan dan kesesuaian. Hasil penelitian menunjukkan puskesmas yang penyerapan dana paling tinggi ternyata mempunyai fungsi perencanaan, pengarahan dan pengorganisasian yang kurang baik dan puskesmas yang memiliki kinerja paling baik ternyata memiliki fungsi-fungsi manajemen paling baik dari ketiga puskesmas lainnya. Hampir sebahagian besar puskesmas yang diteliti memiliki fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan yang kurang baik. Kurang baiknya perencanaan disebabkan pembuatan POA JPKMM yang tidak memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, turunnya dana yang tidak tepat waktu serta jumlah sasaran masyarakat miskin yang tidak akurat. Lemahnya pengawasan disebabkan kurangnya frekwensi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Perencanaan dan pengawasan yang kurang baik diketahui menyebabkan kurang balk penyerapan dan penggunaan dana. Hasil penelitian disimpulkan bahwa manajemen pelaksanaan program JPKMM di puskesmas kota Padang masih belum baik terutama dari fungsi perencanaan dan pengawasan. Kepada pimpinan puskesmas disarankan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan leadership. Bagi Dinas Kesehatan disarankan untuk memberikan pelatihan dan kursus manajemen kepada pimpinan, meningkatkan pengawasan secara berkala, mengizinkan realokasi dana dan membantu puskesmas mendapatkan data sasaran yang tepat dari BPS.
In order to assure a poor society access to health services, government performed an effort of health care for poor society by ]PS-BK, PDPSE and PKPS-BBM program since 1998 and in the first semester of 2005, government also performed a Health Care Assurance for Poor Society which is managed through an insurance system by a Health Assurance Firm of health services for poor society to primary health care and hospital, in the second semester of 2005 has been changed where program fund of Health Care Assurance for Poor Society at primary health care was re-distributed directly by government to primary health care through BRI bank. The performance of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester were not good in reserve and usage of fund by primary health care of Padang, usage of fund is almost 50% after its limited time is over. This research purpose is to know an illustration of performance management of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester at primary health care of Padang by a system approach. Input variables consist of fund, human resources, operational guideline and technical guideline, supervising. Process variables consist of planning, organization, direction and controling, and output variables are program indicator of Health Care Assurance for Poor Society and also known an internal issue on management assessment which affected unsupport reserve and usage of fund. Research was conducted at four primary health cares in Padang which was selected purposively based on the most good and less job assessment and the most high and low reserve of fund. This research used a qualitative approach by a deep interview to informan from primary health care and District Health Services and studying document. Indicator assessment research based on sufficiency and conformity dimensions. Research result indicated that the most high fund reserve of primary health care has not good on planning, guiding and organizing function and the most good performance of primary health care has the best management functions of the third primary health care. Most of primary health care which is studied has not good on planning and supervising functions. This planning is not good due to the inaccurate planning on POA, the funds came late, and the target number of poor society was not accurate. The weakness of supervising is caused by supervising frequency was low of District Health Services. The planning and supervising which were not good known that caused of reserve and usage of fund were not available. From research result was concluded that the performance management of Health Care Assurance for Poor Society program at primary health care in Padang was still not good yet, especially for planning and supervising function. It was suggested to primary health care leader to improve a managerial skill in planning and controlling and improve a leadership skill in giving direction and guiding. It was also suggested to District Health Services to improve controlling periodically, permitted a fund reallocation for primary health care and cooperated with BPS to get a direct data of poor society.
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap pasien multiguna di RSU Kabupaten Tangerang, mengetahui factor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan, dan untuk mengetahui estimasi nilai rata-rata pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di RSU Kabupaten Tangerang bagi pasien peserta multiguna. Dan akan dihasilkan suatu nilai estimasi yang menjadi standard acuan untuk melakukan utilisasi review. Dilakukan dengan rancangan cross sectional dan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh pasien peserta multiguna yang memanfaatkan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di RSU Kabupaten Tangerang. Dari hasil penelitian dapat terlihat bahwa visite rate rawat jalan pasien peserta multiguna di RSU Kabupaten Tangerang adalah 1,3 kali yang mana hampir sama dengan visite rate pasien peserta Jamkesda di Kota/Kabupaten lain. Visite rate rawat inap pasien peserta multiguna di RSU Kabupaten Tangerang hanya 0,03 kali, dan ini masih rendah dibandingkan dengan visite rate rawat inap peserta Jamkesda Kota/Kabupaten lainnya. Rata-rata biaya rawat jalan dan ALOS pasien peserta multiguna hampir sama dengan tariff rawat jalan dan ALOS INADRG RS Tipe B, Kelas 3 dan Poli Biasa. Pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap pasien peserta multiguna di RSU Kabupaten Tangerang di pengaruhi oleh umur, jenis kelamin, status perkawinan dan diagnose penyakit pasien. Peneliti menyarankan agar di dalam menyusun anggaran untuk peserta kartu multiguna bidang kesehatan ini hendaknya diperhatikan factor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan tersebut. Kata Kunci : pemanfaatan pelayanan kesehatan, utilisassi review, standard acuan, visite rate, alos.
ABSTRACT The goal of this research is to describe of utilization of health service outpatient and inpatient by Multiguna’s patient in The General Hospital of Tangerang, knowing the factors associated with utilization of health services, and to determine an average value of health care utilization of outpatient and inpatient in The General Hospital of Tangerang for Multiguna’s patient that will be estimate the gold standard to conduct the utilization review. Performed with a cross-sectional design using quantitative approach. Population was all Multiguna’s patients who utilize health care outpatient and inpatient at The Genaral Hospital of Tangerang. The result of research showed visite rate of outpatient is 1,3 times which is almost the same visite rate outpatient of Jamkesda participants in the other city. Visite rate of hospitalization only 0,03 times, still low compared with visite rate of hospitalization Jamkesda participants in the other city. The average cost of outpatient care and ALOS multiguna’s patient almost equal with rates of outpatient and ALOS of INA-DRG Type B Hospital, Class 3 and ordinary clinic. The results showed that the utilization of outpatient health services and inpatient care by the multiguna’s patient in the general hospital of Tangerang influenced by age, sex, marital status and diagnosis of patient illness. From this study obtained a standard of reference for utilization review. The research suggested that in preparing the budget for health sector of Multiguna are to be considered factors related to the utilization of health services. Key words: utilization of health services, utilization review, reference standard, visite rate, average length of stay.
Indonesia telah menjadi pelopor dalam pengelolaan program jaminan kesehatan sosial (JKN) terbesar di dunia. Program ini diinisiasi sejak tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan pencapaian kepesertaan JKN sebesar 96% terhadap jumlah penduduk pada Desember 2023. Cakupan kesehatan semesta sebagai salah satu upaya dalam program JKN tidak hanya berkaitan dengan kepesertaan, tetapi juga mencakup manfaat yang diterima serta mekanisme pembiayaannya. Ekuitas sebagai salah satu asas dalam memenuhi persyaratan Universal Health Coverage (UHC) masih menjadi masalah dalam pelaksanaan program JKN ini, hal ini terlihat dari data grafik yang dianalisa oleh Ascobat Gani pada tahun 2019 bahwa masih terjadi disparitas yang sangat signifikan antara wilayah propinsi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan analisis terhadap faktor dari sisi penyedia atau supply side yang mempengaruhi terjadinya disparitas pemanfaatan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama program JKN. Penelitian ini menggunakan data sekunder BPJS Kesehatan, dan data publikasi dari Kementrian Keuangan dan Kemntrian Dalam Negeri serta Badan Pusat Statistik. Data dianalisis secara univariat, bivariat, dan multivariat dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Secara statistik, pemanfaatan layanan kesehatan ditingkat pertama dipengaruhi sebesar 30% oleh kondisi geografis melalui alat ukur status keterpencilan Desa melalui variabel Skor Indeks Desa Membangun (IDM), dan kondisi sosioekonomi melalui alat ukur kapasitas fiskal dan persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD kabupaten dan kota. Skor IDM dan Persentase PAD terhadap APBD secara signifikan berpengaruh positif sedangkan rasio kapasitas fiskal daerah secara signifikan berpengaruh negatif dengan nilai signifikansi P < 0,05 terhadap kontak rate kunjungan rawat jalan tingkat pertama
Indonesia has become a pioneer in managing the largest social health insurance (JKN) program in the world. This program was initiated in 2011 based on Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System with the achievement of JKN membership of 96% of the total population in December 2023. Universal health coverage as one of the efforts in the JKN program is not only related to membership, but also includes the benefits received and the financing mechanism. Equity as one of the principles in fulfilling Universal Health Coverage (UHC) requirements is still a problem in the implementation of the JKN program. This can be seen from graphic data analyzed by Ascobat Gani in 2019 that there are still very significant disparities between provincial regions in Indonesia. The aim of this research is to conduct an analysis of factors from the provider side or supply side that influence disparities in health service utilization in first level health facilities of the JKN program. This research uses secondary data from BPJS Kesehatan, and published data from the Ministry of Finance and Ministry of Home Affairs as well as the Central Statistics Agency. Data were analyzed univariately, bivariately and multivariately using multiple linear regression methods. Statistically, the utilization of health services at the first level is influenced by 30% by geographical conditions through measuring village remoteness status through the Village Development Index Score (IDM) variable, and socio-economic conditions through measuring fiscal capacity and the percentage of Regional Original Income (PAD) to the district APBD and city. The IDM score and the percentage of PAD to APBD have a significant positive effect, while the regional fiscal capacity ratio has a significant negative effect with a significance value of P < 0.05 on the contact rate of first level outpatient visits.