Abstrak: Kebutuhan akan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bekasi saat ini sudah mulai berorientasi pada kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat metropolitan. Hal ini merupakan konsekwensi logis keberadaan Bekasi sebagai daerah penyangga Jakarta. Keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam menyediakan sarana pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengobatan umum ; mengundang minat pihak swasta untuk ikut berkiprah. Sehingga trend pertumbuhan Balai Pengobatan swasta di Kabupaten Bekasi menjadi sangat pesat, sebanding dengan laju pertambahan penduduk/LPP Kabupaten Bekasi yang merupakan LPP tertinggi se Indonesia ( LPP Bekasi pada tahun 1980-1990: 6,29 % per tahun ).Kecepatan pertumbuhan Balai Pengobatan swasta tersebut membutuhkan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (BINWASDAL) agar tetap berfungsi sebagai mitra Pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Bekasi. Diperlukan suatu alat/instrumen untuk melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (BINWASDAL) Balai Pengobatan swasta. Namun instrumen yang ada, masih belum dapat mengakomodasikan semua aspek pembinaan yang dibutuhkan secara optimal, yaitu aspek hokum, aspek medis dan aspek sosial.Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kekurangsempurnaan instrumen yang telah ada. Kajian dilakukan terhadap relevansi, adekuasi, efektifitas dan efisiensi instrumen tersebut dalam mengukur kinerja Balai Pengobatan swasta. Diajukan suatu model instrumen, yang diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan BINWASDAL BP swasta pada saat ini maupun untuk menyongsong era pasar global kelak.

---

Now, the Health Services needs of Bekasi's community, are going to be Metropolitans Health Services oriented. This is a logical consequence of Bekasi as Jakarta's buffers. Limited capability of Government in providing Health Services tools; especially for the general treatment, invites the Private Medical Clinic's Owners to participate in handling Public Health Services. Therefore, the trend of growth and development of the Private Medical Clinics is quite high, equal with the Population Growth Rate of Bekasi. The Bekasi's Population Growth Rate is now the highest in Indonesia, that was: 6.29 % per annum in 1980 -1990 period.The speed of the growth and development of the Private Medical Clinics needs continuously guidance and control as the Government's partner in order to increase the quality of public health services. To realize this activity, we need some tools or instruments. However, the Private Medical Clinics control and development instruments now, do not optimally accommodate yet all establishment aspects, which are needed, they are legal aspect, medical aspect and social aspect.This instrument's imperfectness, invites me to learn and review this problem. The instrument for the Private Medical Clinic's establishment, guiding and controlling are discussed from the relevancy, the adequacy, the effectiveness and the efficiency point of view. This analysis is submitted as a Models of Private Medical Clinic's Instruments. I hope that it would meet the present controlling and development and the next ones.

Abstrak:

Pimpinan puncak Badan POM telah menyadari pentingnya sosialisasi budaya oranisasi ke seluruh pegawai, yaitu Kredibilitas, Kecepatan, Kexjasama tim dan Profesionalisme, sehingga panting untuk mcngembangkan intnunent yang benar untuk mengukur dan mengevaluasi budya organisasi di Balai / Balai Besar POM di Indonesia. I-Iasil analisa rata - rata situasi saat ini pada budaya organisasi Balai / Balai Besar POM adalah 3,16 dengan nilai rata-rata yang tinggi pada profesionalisme yaitu 3,24 dan kecepatan yaitu 3,24 sedangkan nilai rata -rata terendah adalah ketja sama tim dengan nilai 3,06. Dapat diunltkan kuamya budaya organisasi Badan POM saat ini adalah profesionalisme = kecepatan > kredibilitas > kerja sama tim. Dari hasil estimasi interval dapat dilihat bahwa 95% diyakini rata -rata situsasi saat ini budaya organisasi Balai /Balai Besar POM adalah diantara 3,13 Sampai dengan 3,l9. Budaya organisasi yang berlaku di Balai / Balai Besar POM di Indonesia tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin, pendidikan, lama kelja, umur. Budaya Organisasi tersebut dipengaruhi oleh status pemikahan dan jabatan. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur Budaya Organisasi Badan POM di Balai / Balai Besar POM di Indonesia adalah instrumen penilaian yang valid dan reliable.

---

Top management in The National Agency of Drug and Food Conn-ol realized the importance of socialized organization culture to all its member, which are Credibility, Speed, Team Work, and Professionalism, therefore it’s necessary to develop correct instruments to assess and evaluate organization culture in Provincial Agency of Drug and Food Control. For these above purpose, study in focus of instruments development of organization culture in some of Provincial Agency in Indonesia became necessary. Average result value of this organization culture research in Provincial Agency is 3,l6, categorized strong organizational culture, with highest average value are in Professionalism (3,24), and Speed (3,24), while the lowest average value is Team Work (3,06). This result in sequence is Professionalism = Speed > Credibility > Team Work. The lowest organization culture has value 1,83 while the highest has value 4. From analysis Of interval estimation of 95%, could be quantifiable concluded that organization culture of Provincial Agency is between 3,13 unti13,l9. There is no significant level in Education factor, Sex factor, Age factor, and also in Working Duration factor. There is significant level in organization culture between Structural Position and General Functional Position. The marriage status has significant influence in organization culture. Final conclusion of this research is that the instruments of research which be used in this study to measure organization culture are valid and reliable.

Abstrak: Pada tahun 2018, menurut data Riskesdas konsumsi minuman beralkohol ilegal di Indonesia mendominasi dengan angka signifikan mencapai 66,2% dari total konsumsi alkohol nasional. Kebijakan cukai telah diidentifikasi sebagai alat efektif dalam mengendalikan konsumsi dan mendukung pengendalian kesehatan masyarakat. Metode yang digunakan adalah literature review dengan menggunakan online database seperti PubMed, ScienceDirect, Springer Link, Scopus, dan Google Scholar yang menghasilkan 14 artikel terinklusi yakni artikel yang terbit sepuluh tahun terakhir (2014-2024). Hasil studi terinklusi dari 14 artikel menjelaskan bahwa kebijakan cukai yang dirancang dengan baik, disertai dengan pengawasan distribusi yang kuat, dapat secara signifikan menurunkan angka konsumsi alkohol ilegal sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, edukasi publik mengenai risiko kesehatan konsumsi alkohol ilegal terbukti menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan pengendalian. Negara yang telah mengimplementasikan kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ilegal menetapkan tarif cukai dengan menggunakan sistem cukai spesifik yang didasarkan pada volume atau kandungan etanol dalam produk, misalnya tarif per liter sesuai kategori alkohol, serta cukai ad valorem pada persentase harga produk, cocok untuk negara berkembang dengan inflasi tinggi karena melindungi basis pajak dari efek inflasi. Analisis pada pembahasan menunjukkan bahwa cukai yang terlalu tinggi dapat menciptakan efek substitusi terhadap produk ilegal. Implikasi dari kebijakan cukai di bidang kesehatan dapat menyebabkan penurunan konsumsi minuman beralkohol ilegal karena kenaikan harga barang yang menyebabkan konsumen memilih untuk beralih ke minuman yang lebih sehat, menyebabkan penurunan prevalensi penyakit  tidak menular seperti kardiovaskular dan kanker, serta penghematan biaya perawatan kesehatan akibat penyakit tersebut. Sedangkan di bidang sosial ekonomi, dapat menambah penerimaan negara, serta menurunkan kriminalitas

---

In 2018, according to Riskesdas data, the consumption of illegal alcoholic beverages in Indonesia dominated with a significant figure, reaching 66.2% of the total national alcohol consumption.. Excise policies have been identified as an effective tool for controlling consumption and supporting public health management. This study utilizes a literature review method by sourcing data from online databases such as PubMed, ScienceDirect, Springer Link, Scopus, and Google Scholar. Fourteen articles published in the last ten years (2014–2024) were included. The results from the 14 included studies indicate that well-designed excise policies, accompanied by strong distribution monitoring, can significantly reduce illegal alcohol consumption while simultaneously increasing state revenue. Additionally, public education on the health risks of consuming illegal alcohol has proven to be a key factor in the success of control policies. Countries that have implemented monitoring and control policies for illegal alcoholic beverages have adopted excise rates using specific excise systems based on the volume or ethanol content in the product (e.g., rates per liter according to alcohol category) and ad valorem excise taxes based on the product's price percentage. This is particularly suitable for developing countries with high inflation as it protects the tax base from inflationary effects. The analysis in the discussion suggests that excessively high excise rates can lead to substitution effects toward illegal products. The implications of excise policies in the health sector include a reduction in illegal alcohol consumption due to increased product prices, encouraging consumers to switch to healthier beverages. This leads to a decreased prevalence of non-communicable diseases such as cardiovascular diseases and cancer, as well as cost savings in healthcare expenditures for treating such illnesses. In the socio-economic sector, excise policies contribute to increasing state revenue and reducing crime rates.