Keberadaan seorang ibu merupakan tonggak utama tercapainya keluarga yang sejahtera karena ibu mempunyai nilai strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang sekaligus merupakan kelompok rawan karena resiko kesakitan dan kematian. Angka kematian ibu (AM) dijadikan salah satu indikator nasional yang digunakan dalam menilai tingkat kesejahteraan ibu dan derajat kesehatan. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, angka kematian ibu di Indonesia masih relatif tinggi. Pemanfaatan penolong persalinan adalah satu mata rantai dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi.Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi tentang hubungan pemeriksaan kehamilan dengan pemanfaatan penolong persalinan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari data Survei Kesehatan Ibu dan Anak Indonesia tahun 2001 dengan desain cross sectional. Sampel adalah wanita yang sudah menikah, berumur 15-45 tahun dan pernah melahirkan anak, baik lahir hidup maupun lahir mati dalam satu tahun terakhir.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan sebesar 94,3%, akan tetapi yang memanfaatkan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan hanya 62,6%. Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa ibu yang tidak memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan (tidak ANC) mempunyai peluang 5,09 kali memanfaatkan bukan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan setelah dikontrol variabel pendidikan dan pengetahuan ibu. Selain itu akses terhadap media informasi dan status ekonomi keluarga juga berhubungan secara independen dan bermakna dengan pemanfaatan penolong persalinan.Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin di Propinsi Jawa Barat adalah dengan meningkatkan ketrampilan tenaga kesehatan dalam konseling-komunikasi interpersonal, memberikan layanan antenatal yang lebih berkualitas, pemantapan sistem rujukan yang komprehensif dari keluarga, masyarakat, puskesmas sampai rumah sakit serta mengupayakan kesinambungan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin khususnya pelayanan kesehatan ibu hamil/bersalin serta rujukan melalui APBD propinsi dan kabupaten/kota setelah program JPS-BK berakhir.

Relationship between Antenatal Care History and Birth Delivery Assistant Utilization in the Province of West Java 2001 (Secondary Data Analysis: Indonesia Mother and Child Survey, 2001)The existence of a mother is the main pillar to attempt a welfare family due to it has a strategic value in human resource development. Also, the mother is classified as vulnerable group because of having morbidity and mortality risk. Maternal Mortality Rate (MMR) is one of national indicators assessing the level of well-being mother and health status. In comparison with other ASEAN countries, MMR in Indonesia is relatively high. So, in order to decrease MMR and Infant Mortality Rate (IMR), delivery assistant utilization is an important chain.The objective of the study was to obtain the information about relationship between antenatal care and birth delivery assistant utilization. This study used secondary data from Indonesia Mother and Child Survey 2001 as well as a cross sectional design, The sample of this study was married women aged 15-45 years and having given birth history, both alive or stillbirth in the last one year.The results showed that antenatal care provided by health provider was 94.3% but of those who utilized health provider as birth delivery assistant was 62.6%. Logistic regression test revealed that mothers who did not examine their pregnancy to the health provider had chance 5.09 times to utilize other provider beside health provider as their birth delivery assistant after being controlled by mother's educational and knowledge. Furthermore, the access to information media and economical status in the family related to birth delivery assistant utilization independently and significantly.It is recommended that some attempt that could be conducted to increase health provider utilization in health care for pregnant women and delivery women in the Province of West Java by increasing the health provider's skill on interpersonal communication and counseling, providing quality antenatal care and comprehensive referral system, as well as trying to give continuous health expenses for the poor family, particularly providing the service for pregnant/delivery women.

Penyakit malaria menyerang semua orang dan menimbulkan kerugian dibidang sosial ekonomi, sampai saat ini merupakan masalah kesehatan dan salah satu dari sepuluh besar penyakit penyebab kematian di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai faktor yang berhubungan dengan kejadian malaria pada puskesmas di kabupaten Sarolangun. Penelitian ini merupakan studi observational dengan rancangan kasus kontrol. Sebagai kasus adalah klien yang berkunjung ke puskesmas dengan gejala malaria klinis dan hasil sediaan darah malaria positif sedangkan kontrol klien tanpa gejala malaria klinis, dan hasil sediaan darah negatif.Variabel lingkungan dan perilaku yang berhubungan bermakna dengan kejadian malaria yaitu tempat perindukan nyamuk, pendidikan, pemelihaiaan ternak, pemakaian kelambu dan pembersihan lingkungan. Sedangkan status ekonomi, pekerjaan, penggunaan obat anti nyamuk dan pemasangan kawat kasa nyamuk tidak ada hubungan yang bermakna dengan kejadian malaria. Hasil analisis multivariate dari fit-model diperoleh faktor yang paling dominan berhubungan dengan kejadian malaria adalah variabel pendidikan dan pembersihan lingkungan, memiliki kecanderungan 5,85 kali berisiko malaria pada responden yang berpendidikan rendah dan tidak membersihkan lingkungan.Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan, kiranya pemerintah daerah kabupaten Sarolangun khususnya Dinas Kesehatan dapat merancang program dan kebijakan terhadap pemberantasan penyakit malaria secara lintas program dan lintas sektoral, dan meningkatkan kegiatan survei malaria yang efektif dan efisien secara berkesinambungan melalui puskesrnas meningkatkan program penyuiuhan kepada masyarakat tentang penyakit malaria dan upaya pencegahan, dengan pemakaian kelambu dan pembersihan lingkungan secara teratur.

Malaria attacks every body and inflicts social and economical losses. As a health problem, it is among the big ten diseases causing death in Indonesia. The objective of this study was to obtain infomiation regard ing factors related to malaria incidence in community health centers (Puskesmas), regency of (kabupaten) Sarolangun. This observational study was designed in case control manner. A Case was defined as a patient visiting Puskesmas with clinical mataria symptoms and positive parasite blood examination, while a control was a patient without symptom and had a negative parasite blood.Environmental and behavioral variables significantly associated with malaria incidence were breeding places, education, cattle grazing, use of mosquito net, and environmental cleaning. Economic status, occupation, use of anti mosquito chemicals and wire netting were not associated with malaria incidence. The tittest model resulted from multivariate analysis showed that interaction variable of education-environmental cleaning was the most dominant factor. The risk to suffer from malaria was increasing 5.9 times among low educated subjects avoid cleaning their environment.Based on the study findings, it is recommended that the local government in Kabupaten Sarolangun, especially the District Health Oflice, should be able to develop policies to conuol malaria with inter-sector and across program approaches and to improve that effectiveness and efficiency of continuous malaria surveys.It is also suggested that Puskesmas should enhance community education programs concerning malaria and relevant preventive actions, such as using mosquito net and cleaning the enviromnent.

Salah satu upaya pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan kesehatan bagi seluruh masyarakat adalah dengan dikembangkannya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Bagi pegawai negeri, jaminan pemeliharaan kesehatan tersebut berbentuk Asuransi wajib Kesehatan.Dalam hal ini perlu diadakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran hubungan sejumlah faktor pemanfaatan kartu Askes oleh peserta wajib PT. ASKES dengan upaya mendapatkan pengobatan rawat jalan di Puskesmas Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tahun 2002. Penelitian ini menggunakan rancangan potong lintang. Sedangkan responden yang diteliti adalah sebanyak 110 orang.Faktor-faktor yang diteliti dikategorikan atas pertama faktor predisposing yang terdiri dari umur, jenis kelamin, status perkawinan, pangkat/golongan, suku/keturunan, agama/kepercayaan, status pekerjaan, status pendidikan, pengetahuan. Kedua faktor enabling terdiri dari jarak ke Puskesmas dan kepesertaan asuransi lain. Faktor yang ketiga faktor need yaitu persepsi keseriusan penyakit.Secara statistik, penelitian ini menggunakan analisis univariat, bivariat dan multivariat. Analisis univariat digunakan untuk melihat gambaran secara deskriptif. Analisis bivariat dengan uji chi square digunakan untuk melihat bagaimana hubungan diantara faktor-faktor yang ada pada peserta wajib PT. ASKES dengan pemanfaatan kartu Askes. Sedangkan analisis multivariat berfungsi untuk menemukan faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan pemanfaatan kartu Askes.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan kartu Askes adalah umur, pangkat/golongan, status pendidikan, status pekerjaan, jarak ke Puskesmas, kepesertaan asuransi, dan faktor need. Dari hasil analisis multivariat ketujuh variabel tersebut, ternyata variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan kartu Askes adalah umur, status pekerjaan dan faktor need. Sedangkan variabel yang paling berhubungan dengan pemanfaatan kartu Askes adalah variabel umur.Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dianjurkan antara lain, pertama PT. Askes hendaknya mengkaji ulang pemanfaatan kartu Askes khususnya bagi peserta yang usia lanjut (manula). Kedua PT. ASKES hendaknya menyediakan Poliklinik yang memadai bagi peserta yang usia lanjut (manula).

Some Factors Related to ASKES Card Usage by Compulsory in Obtaining Mobile Care Treatment at the Public Health Service of South Jambi Sub district in Jambi Municipality in 2002One of government attempts of keeping public health care is developing public health insurance. For the governmental officers, this insurance is given in the form of health compulsory insurance.In the respect, there should be a research aimed at obtaining a description on relationship between ASKES card usage factors by its compulsory holders and their attempts of getting mobile health care at South Jambi Sub district Public Health Service (PHS) in Jambi Municipality in 2001. This research uses cross sectional design. Its respondents are 110.The factors studied in this research are classified into predisposing, enabling and need factor. The first includes age, sex, marital status, social stratification, race/descendant, customs/belief, occupation status, education status, and knowledge. The second consists of distance to PHS and other insurance membership. While the third is perception on disease fatality.Statistically, this research uses univariate, bivariate and multivariate analyses. Univariat analysis is used to perceive description. Bivariate analysis with chi square trial is applied to see how is the relationship between available factors of PT. ASKES compulsory members and their ASKES card usage. On the other hand, multivariate analysis is functioned to find the most dominant factor related to ASKES card usage.The research result show that variables related to ASKES card usage are age, social stratification, education status, distance to PHS, other insurance membership and need. Based on multivariate analysis, the factors related to ASKES card usage are age, occupation status and need. On the other hand, the most related factor is age.As the result, there are some suggestions, for example the first is that PT ASKES should evaluated ASKES card usage particularly by elder people. The second is that PT. ASKES should provide proper medical clinic for elder people.

Makanan adalah salah satu bahan pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa serta mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Karena itu masyarakat harus dilindungi keselamatan dan kesehatannya dari ancaman makanan yang tidak memenuhi syarat. Diantara makanan yang tidak memenuhi syarat adalah makanan daluwarsa yaitu makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa atau telah lewat batas akhir suatu makanan dijamin mutunya, sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.Kepatuhan pemilik sarana penjual makanan minuman terhadap peraturan Menteri Kesehatan tentang makanan daluwarsa seringkali menimbulkan masalah dalam peredaran makanan karena dengan masih banyaknya ditemukan makanan daluarsa di lokasi penjualan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang tingkat kepatuhan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilik sarana penjual makanan minuman terhadap peraturan tentang makanan daluwarsa di propinsi Jambi tahun 2001.Penilaian terhadap kepatuhan dilakukan terhadap 105 pemilik sarana penjual makanan minuman. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pemilik sarana penjual makanan minuman yang ingin diketahui terdiri dari pendidikan, pengetahuan, sikap terhadap peraturan tentang makanan daluwarsa, faktor pendukung yaitu penyuluhan peraturan tentang makanan daluwarsa dan faktor pendorong pengawasan dan sanksi.Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan rancangan potong lintang (Cross Sectional). Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dan multivariat.Hasil penelitian menunjukkan proporsi kepatuhan pemilik sarana penjual makanan minuman cukup rendah (50%) dan faktor yang berhubungan secara bermakna dengan kepatuhan terhadap peraturan tentang makanan daluwarsa adalah faktor sikap dan pengetahuan pemilik sarana penjual makanan minuman.Dari hasil penelitian disarankan pada pihak pemerintah yaitu balai POM Jambi supaya metode penyuluhan atau pembinaan yang dilakukan secara komprehensif sehingga pengetahuan terhadap peraturan dapat lebih ditingkatkan. Frekuensi pengawasan lebih ditingkatkan dan juga memberikan sanksi yang lebih keras terhadap pelanggaran yang telah dilakukan secara berulang-ulang.

The Factors that Related to the Obedience of Foods and Beverages Seller on the Regulation of Expired Date Foods in Jambi Province, 2001Food is one of the basic commodities for the growth of the nation and having an important role in national development.. So they should be protected from the threat of their health and also the foods which so not fulfil safety and quality requirement. Among the foods that which so fullfil safety and quality requirement are date marking the foods used over than the date that best for used or it had been expired date to be used in guaranteed quality, and as long as they stored that stated in the producers instruction.The obedience of foods retail seller to the regulation of the Minister of Health on date marking often rises problem in distributing them, since there were still found lot of expired foods in market place.The objective of this study was to identify the description of the obedience level and the factors that related to foods retail seller on the regulation of date marking in Jambi Province, 2001.The assessment of the obedience was conducted to 105 retail sellers of foods and beverages. The factors that related to the obedience of foods retail seIIers which to be identified among others education, knowledge, attitude to the regulation on expired food, supporting factor was education of regulation on date marking and encouraging factors were controlling and sanction.This study used quantitative approach, and the study design was cross sectional. The data was analysis by univariate, bivariate and multivariate.The result of this study showed that the proportion of the obedience foods retail seller was enough low (50%) and the factors that significantly related to the obedience of the regulation on date marking was attitude and knowledge of the foods retair seller.Referring to the result of this study, it is recommended to the government, e.i. The Center for Drug and Food Control, Jambi should give education and extension comprehensively, so the knowledge to the regulation on date marking can be improved. The frequency of controlling should be improved and also giving harder sanction to who trespasser that it was done in several times.