Hasil Pencarian :: Kembali

  1. Beranda
  2. Hasil Pencarian
 Pencarian Spesifik
Ditemukan 38941 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Oki Permana; Pembimbing: Purnawan Junadi; Penguji: Anwar Hassan, Kusdinar Achmad, Sunarko, Siane Nursianti T.
Abstrak:
Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 menjadi ancaman yang serius. Kejadian tersebut menimbulkan bencana kekurangan pangan dan gizi yang akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Tim Pangan dan Gizi (TPG) adalah suatu tim kerja dengan dasar hukum Inmendagri nomor 23/1998 dan SK Gubernur Propinsi Jambi nomor 63/1999 yang secara berjenjang membantu Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam upaya menunjang pemantauan, evaluasi ketahanan pangan dan gizi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi secara lebih cepat, tepat, dan terpadu, serta bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi sektoral. Pada kenyataannya TPG Propinsi jambi mempunyai masalah dalam melaksanakan koordinasi TPG Propinsi. Untuk itu penulis ingin mengetahui gambaran pelaksanaan koordinasi TPG Propinsi Jambi dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi di Propinsi Jambi tahun 2000. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, penelusuran data yang terdokumentasi, dan observasi yang mencakup 18 orang informan anggota TPG Propinsi dan Kabupaten/Kota, informan ini adalah para pejabat struktural di instansi terkait yang memahami kegiatan TPG Propinsi Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi TPG Propinsi Jambi dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi belum efektif, karena elemen input yang dianalisis ternyata belum semua mendukung proses, yaitu belum adanya uraian tugas dan anggaran, sehingga proses koordinasi belum terlaksana dengan baik, ditandai dengan rapat koordinasi belum konsisten, perencanaan, pembinaan dan evaluasi belum terpadu. Kondisi ini tercermin dalam output dimana dokumen perencanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan TPG Kabupaten belum lengkap. Mengingat koordinasi antar sektor terkait dalam wadah TPG Propinsi belum mencapai hasil yang efektif, maka untuk memperoleh hasil guna dan daya guna kegiatan TPG Propinsi yang maksimal disarankan untuk meningkatkan keterbukaan diantara anggota TPG Propinsi melalui rapat berkala yang konsisten, pembuatan uraian tugas, perencanaan dan evaluasi yang terpadu, serta memperbaiki organisasi TPG sesuai dengan peraturan dan perundangan yang mengacu kepada desentralisasi, otonomi daerah, dan kewenangan daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagai wilayah administrasi di bidang kesehatan, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
Analysis of Coordination of Nutrition and Food Team's in Implementation of National Movement for Nutrition and Food Problems Intervention in Jambi Province, 2000Economic crisis in Indonesia since the middle of 1997 has become a serious threat, and caused the nutrition and food deficiency disaster that worsen the human resources quality in the future. Nutrition and Food Team is a hierarchical team work that supports and assists the governor in evaluating and control is the nutrition and food availability to prevent the nutrition and food deficiency accurately and quickly. In addition, as an integrated activity, Nutrition and Food Team aims to increase the inter-related sector's communication and coordination. In fact, this team has a coordination problem. There fore, it is necessary to observe that's coordination implementation in ?National Movement of Nutrition and Food Aspect in 2000". This research is a case study with qualitatively approached. Data is gathered through in-depth interview, collection of documented data and observation. In-depth interview is conducted with 18 informants who were member of that team. They are structural staffs in related instances. The results showed there is ineffectiveness coordination, because there is no special job description and no special cost to support the process. So that, it was cannot be carried out well. This condition was reflected through inconsistency meetings, disintegrated evaluating and planning. There fore, the openness must be increased among the Team's members through conducting the periodic meetings. The other side, it is important to design the special job description, to allocate the special cost, to make integrated evaluating and planning, and upgrade the Team's structure toward the autonomic and decentralized rule.
Read More
T-996
Depok : FKM-UI, 2001
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Yunardi; Pembimbing: Hafizurrachman
S-2532
Depok : FKM-UI, 2002
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Nazaruddi; Pembimbing: Sandi Iljanto; Penguji: Anwar Hassan, Dian Ayubi, Widaninggar Widjajanti, Tanty Herawaty
Abstrak:
Pelaksanaan kegiatan TRIAS UKS yang meliputi Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Lingkungan sekolah sehat di sekolah yang dibina oleh Tim Pembina UKS secara berjenjang mulai dari TP UKS Kecamatan, TP UKS Kabupaten/Kota, TP UKS Propinsi dan TP UKS Pusat, merupakan kegiatan lintas program dan lintas sektor yang harus dikoordinasikan secara baik. Pada kenyataannya TP UKS Propinsi Sumatera Barat terdapat masalah dalam melaksanakan koordinasi TP UKS. Untuk itu penulis ingin mengetahui gambaran pelaksanaan koordinasi TP UKS Propinsi Sumatera Barat dalam pembinaan dan pengembangan program UKS tahun 2000. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Data diperoleh melalui penelusuran data yang terdokumentasi, observasi dan wawancara mendalam terhadap 13 informan TP UKS dan Sekretariat TP UKS Propinsi Sumatera Barat. Informan ini adalah orang-orang yang masuk namanya dalam 5K No.441.5-119-1999 tentang Tim Pembina UKS Propinsi dan memahami serta mengetahui TP UKS dan Sekretariat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi TP UKS Propinsi Sumatera Barat dalam pembinaan dan pengembangan program UKS belum efektif. Mengingat koordinasi antar sektor terkait dalam wadah TP UKS Propinsi belum mencapai hasil yang efektif, maka untuk memperoleh daya guna dan hasil guna kegiatan TP UKS Propinsi yang maksimal, disarankan untuk dapat melakukan penyempurnaan SK TP UKS dan Sekretariat serta mengajak para ketua untuk selalu ikut berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan TP UKS Propinsi, karena disadari bahwa peran ketua merupakan salah satu kunci keberhasilan koordinasi. Dalam rangka otonomi daerah, tentu diperlukan tenaga profesional dari masing-masing instansi terkait untuk duduk di TP UKS Sekretariat.
Analysis Coordination of Health School Advisory Team Province in Health School Guidance and Improvement, West Sumatera Province, 2000School Health Program activities consist of health education, health services and healthy school environment. Hierarchical advisory teams supervise implementation of these activities according to level of administration, i.e. central, province, district and subdistrict. As an integrated activity, School Health Program needs a close of both inter-programs and inter-sectors coordination. Implementation of School Health Program in West Sumatera province shows provincial advisory team's lack of coordination. The researcher intends to explore thoroughly coordination aspects of the School Health Program in West Sumatera province during the year 2000. Design of this research is a case study by using qualitative approach. Data was collected from several sources such as documented reports, observations and in-depth interviews to thirteen informants who were member of advisory team and/or secretariate of the School Health Program of West Sumatera Province. Those informants are listed in governor decree as stated in SK. No. 441.5-119-1999 with regard to Advisory Team of the School Health Program of West Sumatera Province. They know very well the program activities as well team's performance. This study reveals an ineffectiveness of implementation and development of the School Program in West Sumatera Province. Lack of inter-sectors coordination within West Sumatera Province School Health Program advisory team has been the major cause of this less optimum program effectiveness. To overcome the problem, it is recommended to revise the governor decree and to update the advisory team member. In addition, it is very important to motivate better involvement of the school head in the program. The school head play a major role in program success. Tn the day of a greater local autonomy, the School Health Program demands a lot of professionals staff of many relevant disciplines to organize Secretariate of West Sumatera Province School Health Program Advisory Team.
Read More
T-957
Depok : FKM-UI, 2001
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Paripurna Harimuda Sediyono; Pembimbing: Sandi Iljanto
T-861
Depok : FKM UI, 2000
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Supriadi; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Anwar Hasan
T-1594
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Hesti Harianti Eka Putri; Pembimbing: Amila Megraini; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Murba Marakarma
S-4172
Depok : FKM-UI, 2005
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Elly Irawati; Pembimbing: Asih Setiarini; Penguji: Siti Arifah Pudjonarti, Elmy Rindang Turhayati
S-7446
Depok : FKM UI, 2012
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Nina Elvita; Pembimbing: Hafizurrachman
T-1614
Depok : FKM UI, 2003
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Fransiska Meyanti; Pembimbing: Mieke Savitri; Penguji: Rina Artining Anggorodi, Kasmiyati
S-4255
Depok : FKM-UI, 2005
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Etty Agustijani; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Purnawan junadi, Kusharisupeni, Tatang S. Falah, Sunarko
Abstrak:

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah sarana kesehatan terdepan yang memberi pelayanan kesehatan termasuk gizi kepada masyarakat. Upaya perbaikan gizi melalui puskesmas bertujuan untuk menangulangi masalah gizi dan meningkatkan status gizi masyarakat. Di Puskesmas Kecamatan upaya perbaikan gizi dilaksanakan oleh Ahli Gizi, namun di Puskesmas Kelurahan upaya perbaikan gizi dilaksanakan oleh beberapa macam tenaga gizi puskesmas seperti Ahli Gizi, Pembantu Ahli Gizi, bidan, perawat, atau tenaga kesehatan lainnya. Upaya perbaikan gizi melalui Puskesmas Kelurahan, belum dapat dilaksanakan secara efektif karena belum semua Puskesmas Kelurahan memiliki tenaga gizi yang professional dalam bidang gizi, kemampuan terbatas, dan masalah gizi yang dihadapi sangat luas. Mengingat bahwa di Propinsi DKI Jakarta belum pernah dilakukan penelitian terhadap kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan dalam kegiatan gizi posyandu, serta mengacu kepada penelitian sebelumnya di tempat lain, maka perlu dilakukan penelitian agar diperoleh informasi bagaimana gambaran kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan dalam kegiatan gizi posyandu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Cross sectional dengan pendekatan pengukuran kuantitatif dan kualitatif. Sampel penelitian adalah seluruh petugas gizi puskesmas kelurahan di Propinsi DK.1 Jakarta yang berjumlah 274 orang petugas gizi puskesmas kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan 48,9 % kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan balk dan 51,1 % kinerja buruk. Sebanyak 46,4 % petugas gizi puskesmas kelurahan melakukan kegiatan gizi posyandu dengan balk dan 53,6 % melakukan kegiatan gizi posyandu tidak balk. Berdasarkan analisis multivariat dengan uji Regresi Logistik Ganda, didapat adanya hubungan yang bermakna dengan kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan adalah kegiatan gizi posyandu, pendidikan petugas, lama kerja petugas, supervisi petugas gizi puskesmas kecamatan, dan pembinaan Kepala Puskesmas Kelurahan. Sedangkan yang berhubungan secara statistik dengan kegiatan gizi posyandu adalah usia petugas, sarana transportasi, sarana kegiatan, beban tugas dan pembinaan Kepala Puskesmas Kelurahan. Penelitian ini menyarankan bahwa untuk meningkatkan kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan dalam kegiatan gizi posyandu perlu dilakukan pengaturan pegawai di puskesmas kelurahan dimana petugas yang berusia < 44 tahun ditugaskan sebagai petugas gizi dan untuk meningkatkan kinerjanya dapat ditingkatkan pendidikannya sampai jenjang D3 atau S1 gizi. Disamping itu untuk menunjang dalam pelaksanaan kegiatan gizi di posyandu perlu didukung dengan sarana transportasi berupa sepeda motor atau dana transportasi. Peranan pembinaan Kepala Puskesmas Kelurahan sangat mendukung terhadap peningkatan kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan. Untuk menyampaikan informasi dari tingkat Sudinkes atau Dinas Kesehatan maka supervisi Petugas Gizi Puskesmas Kecamatan sangat membantu dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan kinerja petugas gizi Puskesmas Kelurahan.

 

Primary Health Centres (Puskesmas) is the frontier of health care services including nutrition services. The nutrition program through Puskesmas is aimed to overcome nutrition problem and improve nutritional status of the population. In sub-district Puskemas, the nutrition program is conducted by a nutritionist. However, in Puskesmas kelurahan, the program is conducted by various staff qualifications, such as nutritionist, assistant nutritionist, midwives, nurses, or other health care professionals. Nutrition program in Puskesmas has not been properly conducted as not all Puskesmas Kelurahan have the appropriate nutritionist, or have limited skill, while the nutrition problem is very wide. As there has been no known studies in the performance of the nutrition staff in the Posyandu activities in DKI Jakarta, it is thought that such studies is important to be conducted. The design used in this study is a Cross Sectional study with quantitative and qualitative approach. Samples were drawn from a population of 274 nutrition staff in Puskesmas kelurahan. The result was that 48.9% of respondents showed good performance and 46.4% conducted good nutrition activities in the Posyandu. Multivariate analysis with double logistic regression showed significant relationship between performance of nutrition staff with (I) nutrition activities in Posyandu, (2) education level, (3) length of services, (4) supervision from Puskesmas Kecamatan, and (5) guidance from head of the Puskesmas. Statistically significant relationships were found between Posyandu nutrition activities and (1) age of staff, (2) availability of transportation means, (3) equipments availability, (4) workload, and (5) guidance from head of the Puskesmas. The study suggested that to improve nutrition staff performance in Posyandu nutrition activities it is necessary to manage the staff so that appointed nutrition staff would be less than 44 years in age. To improve the performance it is suggested to increase education level of the staff to at least diploma level or a degree in nutrition. Availability of transportation vehicles or sufficient find for transportation is also recommended to improve the Posyandu activities. Guidance from head of the Puskesmas is also necessary to improve the performance of the staff. Supervision from the Puskesmas Kecamatan nutritionist is also important to communicate information from district health office in order to improve performance of the star.

Read More
T-1334
Depok : FKM UI, 2002
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive