Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 29953 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Wahyuni Prabayanti; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Ronnie Rivany, Mardiati Nadjib, Achmad Harjadi, Hendrianto Trisnowibowo
Abstrak:
The effective enforcement ofthe district autonomy regulations will influence all sectors included health sector. Public health center as the point of spear that directly provides health scmices to public, will be _inliuenced by that effect. Since the effective enforcement of district autonomy, health financing depend on the district?s income and the concem of the district government. Besides the health financing problems, health sector is also faced with public demand of good services. One way out altemative is application of self-financed public health center concept which public health centers are given authority to manage their functional revenue for filling their operational needs directly and to mobilize the potency of public financing in order to increase their quality of services. Tebet public health center as one ofthe self-financed public health centers in Jakarta is also faced with financing problem. Being self-financed public health center, one of the efforts is price adjustment because the prevailing prices have accorded to the reject pricing regulation which the prices of the seitltinanced public health center are similar with the prices of the public health center that not a self-financed one. Price adjustment effort must consider unit cost and ability to pay (ATP). There are no reliable estimate of unit cost and rationale price at Tebet public health center. So, the general objective of this study is to obtain the unit cost and the rationale price of the basic health services at Tebct public health center. The method used for cost analysis is the ?double distribution method" and the results were used for price simulation in which ATP'is used to obtain rationale price. The data was taken at 5 basic health services production units (BP, BPG, KB, KIA., Immunisation) in Tebet public health center fiom April until September 2000. The results indicated that from the 5 production units analizecl, the normative unit cost of BP is Rp.5.343, Dental Health Consultation is Rp.S_720, simple measures at BPG is Rp.l0_364, complex measures at BPG is Rp.2l.l34, Family Planning is Rp. 18.866, Mother and Children Care is R.p.7_018 and Immunization is Rp.4.628. The rationale prices for _each production units when the ATP is considerated, are as follow: BP production unit is Rp_7.000, Dental Health Consultation is Rp.7.000, simple measures at BPG is Rp. R.p. 18.000, complex measures at BPG is Rp. Rp.25.000, Family Planning is Rp.28.000, Mother and Children Care is Rp.8. 000, and Immunization is only Rp.900, because immunization is one ofthe public goods. With those results, it is Suggested for the public health center to ask about the extent of the rationale price to decision maker and to carry out operational cost eiiiciency. While the decision maker is suggested to adjust the price of self-finance public health centers.

Abstract Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang otonomi daerah, maka akan berdampak pada berbagai sektor termasuk sektor kesehatan. Puskesmas sebagai ujung tombak yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga akan merasakan dampak dari pelaksanaan otonomi daerah. Dengan pemberlakuan otonomi daerah, pembiayaan kesehatan tergantung pada Pendapatan Asli Daerah dan ?concern? Pemerintah Daerah terhadap sektor kesehatan. Disamping pemxasalahan-pembiayaan, sektor kesehatan juga menghadapi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bermutu. Salah satu alternatif jalan keluarnya adalah dengan menerapkan konsep Puskesmas Swadanzg yaitug puskesmas diberi kewenangan untuk mengelola selumh pendapatan fungsionalnya untuk keperluan opcrasional dan mengoptimalkan mobilisasi potensi pembiayaan masyarakat dalam rangka mcningkatkan mulu pelayanan. Puskesmas Kecamatan Tebet, sebagai salah satu Puskesmas Swadana di DKI Jakarta juga menghadapi masalah pembiayaan Dalam upaya menjadi puskesmas yang mandiri, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penyesuaian tarif mengingat bahwa tarif yang benlaku di Puskesmas Tcbet masih nmcnggunakan pola tadf lama yang sama dengan puskesmas-puskesmas lain yang belum swadana. Upaya penyesuaian tarif hams dilakukan dengan mempcrtimbangkzm biaya satuan dan kemampuan membayar masyarakat (ATP) Permasalahan yang dihadapi adalah belum diketahuinya biaya satuan dan tarif rasional di Puskcsmas Tebet. Dcngan dcmikian tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mcngenai besarnya biaya saluan dan tarif rasional pelayanan dasar di Puskesmas Tcbet. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskdptif analitik dengan rancangan cross sectional. Metoda analisis biaya yang digunakan adalah double distribution dan aplikasi ATP melalui simulasi tarif. Data diambil dari bulan April sampai dengan September 2000 pada unit pelayanan dasar (BP, BPG, KB, KIA dan lmunisasi) di Puskesrnas Tebct, data ATP dari SUSENAS tahun 1999. Hasil pcnelitian menunjukkan bahwa dari 5 unit produksi pelayanan dasar yang dianalisis biaya saman dan tarifrasionalnya didapatkan biaya satuan normatif di unit BP sebesar Rp.5.343, pcmcriksaan di BPG sebesar Rp.5.'720, tindakan ringan di BPG sebesar Rp_10.364, tindakan berat di BPG sebesar Rp.2l.l34, KB sebesar Rp.18_866, KIA sebcsar Rp_7.018 Serta Imqrlisasi sebesar Rp.4.628. Kcnaikan tarif dengan mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat (ATP) yang direkomendasikan untuk BP adalah sebesar Rp.7.000, pcmcxiksaan gigi Rp.7_O00, tarif tindakan ringan di BPG Rp.18.000, tarif tindakan berat di BPG Rp.25;000, tarifKB Rp.2s_ooo, tarifKIA Rp.8.000, tariff lmunisasi tetap Rp.9oo karena Imunisasi merupakan salah salu public goods. Dengan hasil tersebut disarankml bagi puskesmas untuk mengusulkan kepada pengambil keputusan tentang besamya tarif rasional di unit pelayanan dasar dan melakukan efisiensi biaya opemsional_ Sedangkan bagi pengambil keputusan untuk menetapkan tarif puskesmas terutama Puskesrnas Swadana sesuai dengan biaya satuan dan kemampuan membayar masyarakan.
Read More
T-994
Depok : FKM-UI, 2001
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Widya Ayu Puspita; Pembimbing: Suprijanto Rijadi; Penguji: Adang Bachtiar, Mieke Savitri, Guntur Bambang Hamurwono, Achmad Harjadi
Abstrak:
Sejalan dengan gencarnya isu reformasi, desentralisasi dalam bcntuk otouomi daerah menj adi tuntutan banyak pihak_ Pada akhirnya, pemberlakuan otonomi daerah ini akan membawa dampak hagi bidang kesehatan, yang sa\ah satunya adalah Puskesmas. Maka dari itu, mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah yang lebih besar, Puskesmas diarahkan menj adi unit swadana daerah. Berkaitan dengan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentiiikasi transformasi Puskesmas Swadana, dengan fokus kajian pada proses perencanaan dan pengeiolaan penerimaan fungsionnl pada Puskcsmas Swadana di DK] Jakarta, tepatnya di Puskesmas Kecamatan Tebet dan Jatinegam. Proses perencanaan dan pengclolaan pcnerimaan fungsional ini akan dibandingkan secara vertikal dan horisontal Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggmmakan pendekatan kualitatif Data diperoleh melalui observasi, penelusuran data sekunder, dan wawanoara mendalam dengan 10 [nforman di Puskesmas Kecamatan Tebet dan 6 informan di Puskesmas Kecamatan Jatinegnra. Informan ini adalah orang-orang yang berkepentingan dan memahami proses pembahan yang texjadi di kedua Puskesmas ini ketika menjadi Puskesmas Swadana - meskipun dalam SK Gubemur No. 39 Tahun 2000 masih disebut sebagai uji coba unit swadana daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara persamaan antara sebelum dan sesudah swadana adalah proses perencanaan mengikuti tahapan-tahapan mulai dad analisis situasi sampai pada penyusmman rencana operasional dan sumber peneximaan fungsional berasal dan reuibusi pasien. Sementara ing perbedaan antara sebelum dan sesudah menjadi Puskesmas Swadana antara lain bahwa setelah menjadi Puskesmas Swadana terdapat kemandirian dalam proses percncanaan (bottom up planning; integrated planning with budgetting dan target-based budgettfng), pengelolaan 100% penerimaan fimgsional, berlaku reward system, kapasitas sumber daya manusia diperhatikan, dan perubahan struktur organisasi yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan, dibandingkan bila sebelum swadana, tidak ada kemandirian dalam proses perencanaan (top dawn planning, _fragmented planning with budgetting dan budget- based activities), tidak memiliki wewenang dalam xnengelola penerimaan fmmgsional (l00% disetor kc kas daerah), tidak berlaku reward system secara jelas, pautisipasi staf rendah dan struktur organisasi sama dengan struktur organisasi Puskesmas lainnya di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa di antara kedua Puskcsmas swadana jugs mcmiliki persamaan mendasar, antara lain kemandirian proses perencanaan (bottom up planning, integrated planning with budgetting target-tiased activities), pengelolaan pcnerimaau imgsional (sistem sam pintu, transparan, ada kriteria pexnbagian insentif), proses dimulainya keswadanaan (1 April 2000), legal aspect (SK. Gubernur No. 39 Tahun 2000) dan tahapan-tahapan yang dilalui untuk mcnjadi Puskesmas Swadana (tahap intemal dan ekstemal). Sementara itu, perbedaannya terletak pada optimalisasi partisipasi staf pada proses permcanaan (tinggi vs. cukup tinggi, teamwork solid vs. kurang solid, dukungan tinggi vs. rendah, manajemen partisipatif vs. representative), pola dalam pengelolaan pcnedmaan fungsional (sentralistik vs_ desentralistik), kedisiplinan staf (ketat vs. longgar, sistem amano vs. absen tertulis), teknik pencatatan keuangan (komputerisasi vs manual), proses keswadanaan (sudah slap sebelumnya vs. bclum begitu siap sebelumnya), perubahan (segmental vs. mcnyeluruh), serta pola pembagian insentif Pada dasamya, Puskesmas Swadana membawa banyak manfaat, - texutama bagi peningkatan kemandirian dan mutu pelayanan -, sehingga dapat dikembangkan lcbih lanjut pada masa mendatang.

Abstract Reformation issues has pointed desentralization willing in an district autonomous type being larger. At last, this district autonomous will bring some impacts to health sector, like public health centre. Therefore, to anticipate the bigger problems, public health centre is directed to self financed organization. This research aims at identifying self financed public health centre transformation, focused at planning and revenue management process. This reaserch is located at self financed public health centre in Jakarta, those are Tebet and Jatinegara. Both of process will be compared lvertically and horizontally. This research is case study with qualitative approach It used observation, secondary data collection, and indepth interview to collect data. Indepth interview was conducted with ten informants in Tebet Public Health Centre and six informants in Iatinegara Public Health Centre. They were chosen because they had been considered lmow well about the process explored. For information, these Public Health Centres is called self iinanced, although the Decree of District Government is still in the process. The results show that generally, there are the some processes that similar before and afier become self financed public health centre, they are 1). Planning process follows the same steps from situational analysis to plan of action arrangement and 2). The revenue is gotten hom patients retribution. The diierences are that alter become an self financed organization their planning process use bottom up planning approach more, integrated planning with budgetting and target-based budgetting, 100% of their revenue is managed by themselves, reward system, care of human resources capability, and the change of organizational structure is suitable with the needs. Before become a self financed organization, their planning are dominated by top down planning approach, fiagmented planning with hudgetting and budget-based activities, have no authority to managed their own revenue (I00% is given to the district government), there are no clear reward system, lower staffs participation and the same of organizational structure with another public health centre in Indonesia. Beside that, the result also shows that between them have the basic same, comprises of planning process (bottom up planning, integrated planning with budgetting, target based activities, revenue management (a door, more transparant, using incentive criterions), the beginning of self financed process (1 ? of April 2000), legal aspect (District Govemment No. 39/2000) and the stage (intern and extern stage). The diEerencess between them are optirnalization of staifs participation in planning process (higher vs. lower, solid teamwork vs. not, higher support vs. lower, participative vs. representative management), revenue management form (sentralized vs. decentralized), staH`s discipline (higher vs. lower, amano va manual), financial recording and reporting system (computerized vs. manually), self Hnanced process (ready vs. not ready), gradation of change (segmental- vs comprehensive) and reward system formula. Basically, the change being self financed public health centre is very useiiill., - mainly to increase their autonomy and quality of care - , so that can be developed more in the future.
Read More
T-975
Depok : FKM-UI, 2001
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Sekar Handayani Sudibyo; Pembimbing: Suprijanto Rijadi
T-1110
Depok : FKM-UI, 2001
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Muharizal; Pembimbing: Amal C. Sjaaf; Penguji: Suprijanto Rijadi, Sandi Iljanto, Ede Surya Darmawan, Rina Fitriani Bahar, Wikandono
T-2244
Depok : FKM UI, 2006
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Syafrian Naili; Pembimbing: Hasbullah Thabrany; Penguji: Prastuti Soewondo, Dono Widiatmoko, Sumarti, Sunuhardjo Eko Priyo
Abstrak:
Puskesmas dalam melaksanakan 18 program pokoknya saat ini, membutuhkan biaya opernsional yang cukup banyak, pembiayaan puskesmas selama ini sebagian besar berasal dari pemerintab pusat dan daerah, seperti diketahui bahwa dana pemerintah dirasakan tidak mencukupi, hal ini juga disebahkan oleh pihak puskesmas khususnya dan dinas kesehatan kota umumnya tidak mampu menghitung kebutuhan biaya normative untuk masing-masing program, kekurangan dana tersebut tidak dapat diketahu seberapa kebutuhannya karena tidak pernah dilakukan analisis. Tingkat kecukupan pembiayaan kesehatan biasanya dinilai dengan Cost Recovery yaitu perbandingan antara kontriusi biaya oleh pengguna pelayanan kesehatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan tersebut. Informasi ini dirasakan semakin penting dengan salah satu persyaratan / kriteria puskesmas dijadikan unit swadana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan rancangan Cross Sectional.
Read More
T-972
Depok : FKM-UI, 2001
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Firdaus Ismathuhom; Pembimbing: Sandi Ilyanto; Penguji: Anwar Hassan, Petter A.W. Patinama, Sherley, Ade Arsiyanti
Abstrak:
Regulasi yang mengatur tentang pembenian izin apotik adalah Peraturan Menteri Kesehatan N0.244/MenKes/SK/VI 1990 tanggal 28 Mei 1990 tentang ketentuan dan tata cara pembelian izin apotik, yang kemudian diperbaiki lagi dengan Permenkes RI Nomor 22/MenKes/Per/W 1993. Dalam peraturan menteri kesehatan tersebut di atas, lcetentuan tentang jarak apotik satu dengan apotik lainnya dalam radius dan wilayah tertentu dihapuskan. Salah satu akibat dali kebijakan tersebut adalah bertambahnya jumlah apotik dan secara langsung membuat tingginya tingkat persaingan sesama apotik untuk menjaring pelanggan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kecenderungan pemilihan apotik oleh pelanggan di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang tahun 2000. Penelitian ini dilakukan dengan memakai metoda kualitatif Pengumpulan data dilakukan dengari wawancara mendalam pada informan yang terdiri dari pelanggan tetap, pelanggan tidak tetap dan pedagang besar farmasi. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa lokasi apotik, kelengkapan produk dan harga merupakan faktor utama yang menjadi pertimbangan pelanggan dalam pemilihan apotik, setelah itu bamlah masalah pelayanan dan fasilitas masuk dalam pertimbangan pelanggan dalam mernilih apotik. Untuk dapat memenangkan persaingan di bisnis apotik, maka harus mampu mengidentiikasi harapan dasar dan harapan tambahan pelanggan yang menjadi segman utama pelanggan. Selanjutnya hams dapat menyediakan produk dan Iayanan yang dapat memenuhi harapan atau kebutuhan dasar dan tambahan , sehingga pelanggan merasa apotik tersebut dapat memberikan nilai yang lebih dibanding pesaing. Akibatnya, tidak saja pelanggan menjadi puas, tetapi juga senang dan menjadi loyal.

The regulation arranges the pharmacy licensing is Ministerial of Health Regulation No.244 MenKes/SK/V/1990 dated May 28, 1990 about the rules of pharmacy licensing. Rearranged with Ministerial of Health Regulation No.922 MenKes/ PerlX/1993. In the regulation mentioned above certainty about distance between one and another pharmacy within the radius and certain area is eliminated. One of the result from the policy is the increase of the amount of pharmacy and directly caused high competition among the pharmacies in order to get customers. The aim of this result is to find out the inclination in pharmacy preference by customers in sub district Ciledug, Tangerang City, year 2000. This research is using qualitative method. Data collected by Indepth Interview conversation with regular and irregular customers and large trader of pharmacy. It is seen from this research that phamiacy location, product completeness and price are main factors to be considered by customers in choosing pharmacy. Then service matter and facilities are next factors to be considered. To be the winner in phamtacy business competition, we should be able' to identify customer?s basic hope and furthermore hope that is being our customer?s main segment. Then, we have to provide product and service that fiillill their hope or basic needs. Therefore, the customer feels that the pharmacy is more valuable than the competitor. The result is that the customer will satisly, happy and be loyal.
Read More
T-1048
Depok : FKM-UI, 2001
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Agus Fitri Angga; pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Peter Albert W. Pattinama, Anwar Hassan, Yetti
Abstrak:

Puskesmas adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Untuk memberikan pelayanan yang bermutu tcrsebut, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2002 menerapkan standar mutu ISO 900I:2000, dan salah satu Puskesmas yang dijadikan sebagi pilot project standar mum tersebut adalah Puskesmas Kecamatan Tebet. Bcrdasarkan hasil laporan kcgiatan Puskesmas Kecamatan Tebet tahun 2005, masih terdapat bebempa pemiasalahan yang dapat mengganggu pelayauan yang diberikan. Lokasi penelitian adalah Poli Umum Puskesmas Kccamatan Tebet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penilaian tcrhadap pcncrapan deiapan prinsip manajcmcn kualitas bcrdasarkan sistem manajemen mutu ISO 900l:2000. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatifi Infonnan penelitian ini terdiri dari 6 (cnam) orang, yaitu Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kepala Suku Dinas Kcschatan Masyarakat Kodya Jakarta Selatan, Kepala Puskesmas Kecamatan Tebet, Management Representative Puskesmas Kecamatan Tebct, Kepala Poli Umum Puskesmas Kccamatan Tebet, dan satu orang petugas doktcr di poli umum. Hasil penelitian ini adalah ditemukan bahwa penerapan prinsip fokus pada pelanggan telah dilaksanakan secara rutin mclalui kegiatan temu pelanggan, survey kepuasan pclanggan. Penerapan prinsip kepemimpinan juga telah berjalan baik, dibuktikan dengan pemimpin mampu membcrikan pemahaman, motivasi, dan memupuk msa mcmiliki kepada karyawannya. Penerapan prinsip melibatkan semua orang telah bcrjalan, dengan dilibatkannya karyawan dalam memutuskan suatu keputusan bersama, dengan memberikan kesempatan melalui brainstorming. Sementara itu penerapan prinsip pcndckatan pada proses juga telah berjalan, yailu dengan tclah terpenuhinya sasaran mutu yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pendekatan sistem dalam manajemen juga telah beljalan. Manajemcn memberikan tanggung jawab dalam pelaksanaan opcrasional di poli umum dengan rnelakukan audit intemal. Penerapan prinsip perbaikan tems menerus telah berjalan baik, dengan adanya kegiatan pemantauan rutin dari management representative dan adanya rapat intemal Serta audit internal maupun ekstemal. Penerapan prinsip pengambilan keputusan berdasarkan fakta juga telah berjalan baik, ketidaksesuaian dalam pclayanan yang ditemukan segera diperbaiki. Penerapan prinsip hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok juga telah beljalan baik, yaitu dengan adanya komitmen yang tinggi dari dinas keschatan dan sulcu dinas kesehatan masyarakat kodya Jakarta Selatan tentang sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 yang ditunjukkan dalam bentuk binwasdal rutin. Disarankan agar pcnerapan prinsip manajcmcn rnutu ISO 900112000 yang telah be\jalan baik dapat dipcrtahankan konsistensinya, sehingga dapat menjadi bahan acuan bagi instansi kesehatan Iain dalam menerapkan sistcm manajemen mutu ISO 9001:2000.


Puskesmas, is one of the public services in community health in Indonesia. In addition to fulfill the quality service, in 2002, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta applied the ISO 900112000 Quality Management Systems with Puskesmas Kecamatan Tebet as the pilot project. Refers to annual report of activity in Puskesmas Kecamatan Tebet 2005, there was still problem that could rise disturbance of the quality service. The research location is in Poli Umurn Puskesmas Kecamatan Tebet. The goal of this research is to describe the appraisal of the implementation of eight quality management principles based on ISO 9001 :2000 Quality Management Systems. This research uses the qualitative methods with case study models. The needed of accurate information were iiill filled with depth interview technique to the informants. Informants in this research were Head of Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Head of Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Kodya Jakarta Sclatan, Head of Puskesmas Kecamatan Tebet, Management Representative Puskesmas Kecamatan Tebet, Manager of Poli Umum Puskesmas Kecaznatan Tebet, and a poli umum?s doctor. The conclusions of this research are: l) the implementation of customer focus principles, find out in customer conferences and customer satisfying surveys. 2) The implementation of leadership principles, find out in manager capabilities to motivate, to increase oHicer's knowledge, and to raise oftioer?s sense of belonging. 3) The implementation of involvement of people principles, find out in involving officer with decision making process through brainstorming. 4) The implementation of process approach principles, find out in quality targets which is achieved. 5) The implementation of system approach to management principles, find out in decision to delegate responsible in poli umum daily activities. 6) The implementation of continual improvement, find out in management representative monitoring activities and intcmal meeting and intemal either external audit. 7) The implementation of factual approach to decision making, find out the action of service maintenances, 8) The implementation of mutually beneficial suppliers? relationship, conduct in strong commitment to ISO 900l;2000. Recommended, for strengthen the consistency of good implementation in quality management principles ISO 900l:2000, being benchmark for others community health institution to implement quality management systems ISO 900l:2000.

Read More
T-2518
Depok : FKM-UI, 2007
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Dian Kusumawardhani; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Dian Ayubi, Tomi Herutomo
S-4198
Depok : FKM-UI, 2005
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Sri Widodo; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Prastuti Soewondo, Pujiyanto, Hendrianto Trisnowibowo, Usman Sutopo
Abstrak:

Dinas Kesehatan Lampung Utara dalam penjabaran tujuan pembangunan kesehatan telah menerapkan suatu kebijakan unit swadana di Puskesmas Bukit Kemuning dengan tujuan memberikan keleluasan Puskesmas dalam mengelola pendapatan fungsionalnya untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Selanjutnya untuk menentukan kebijakan lebih lanjut Puskesmas unit swadana yang sudah di uji cobakan di Puskesmas Bukit Kemuning selama 3 tahun ini perlu dievaluasi. Berkaitan itu dilakukan penelitian yang bertujuan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan unit swadana di Puskesmas Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara tahun 2002 dengan pendekatan input ,proses dan out put. Penelitian ini adalah studi kasus dengan disain potong lintang di Puskesmas Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Data diperoleh dari wawancara, dan observasi, dan penelusuran data sekunder. Wawancara mendalam dilakukan pada 12 informan yang terlibat dan memahami proses keswadanaan, tidak melibatkan pengguna Puskesmas. Hasil Penelitian menunjukkan dalam hal pengelolaan sumber daya manusia sesudah swadana dengan adanya kebijakan untuk dapat menggunakan pendapatan fungsional untuk menunjang pengelolaan sumber daya manusia menyebabkan telah diberikannya insentif sebagai sistem reward, dilakukannya kegiatan pendidikan dan ketrampilan secara mandiri serta dilakukannya kegiatan peningkatan kedisiplinan. Hasil kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan pendapatan karyawan dari Rp 8.974.523 (tahun 1999) sampai Rp 35.580.745 (tahun 2001), adanya kegiatan peningkatan pengetahuan karyawan yang dilaksanakan secara mandiri sebanyak 6 kali dan adanya peningkatan jumlah hari kerja dari 93,72 % ke 96,05 % dibandingkan sebelum swadana. Permasalahan yang ada adalah masa depan tenaga honorer, belum adanya konsep perhitungan insentif dan standar pelaksanaan pelatihan. Dalam hal pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa sesudah swadana dengan adanya sumber dana dari seluruh pendapatan fungsional Puskesmas dan kebijakan mengelola semua pendapatan fungsionalnya sehingga menyebabkan penganggaran keuangan dilakukan terpadu dengan botom up system, penerimaan dari semua pelayanan dengan sistem satu pintu, penggunaan keuangan berdasarkan pedoman yang telah disahkan dan pelaporan keuangan yang dilaksanakan tiap bulan dan akhir tahun yang terdokumentasi lengkap dibandingkan sebelum swadana. Permasalahan yang ada sesudah swadana adalah administrasi yang rinci dengan tidak didukungnya penyelenggara keuangan dengan pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Puskesmas swadana membawa manfaat terutama dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan, sehingga dapat diterapkan pada Puskesmas lain yang telah memenuhi kriteria. Puskesmas swadana juga merupakan salah satu solusi mengurangi beban pemerintah daerah dalam rangka menyediakan kebutuhan dana untuk operasional Puskesmas namun harus disesuaikan dengan kondisi daerah dimana Puskesmas berada.


 

 Financial and Human Resources Management before and after Implementation of Swadana Policy (A Case Study in Bukit Kemuning Health Center, North Lampung District, 2002)To achieve the goal of health development, the District Health Office of North Lampung has decided Bukit Kemuning Health Center to be transformed as an Swadana Health Center. The Health Center has a more flexibility in managing its revenue and uses it to improve the quality of care. Bukit Kemuning Swadana Health Center has been set up as a trial Health Center three years ago and need to be evaluated as lesson learned and further policy making. A study is conducted to obtain the information on the management of financial and human resources before and after implementation swadana policy the input, process and out-put approach. This study is a cross-sectional study. The data were obtained from in-depth interview, observation, and analysis of the secondary data. In-depth interview is conducted, 12 informants that related and understand to the process of swadana policy were interview. The result of study showed that there was improvement on management of human resources after implementation of the policy where they could use their revenue for incentive as part of the reward system. Education and training activities were also undertaken to improve staff skills. There was also improvement in discipline on staff. The employees? income has increased from Rp. 8.974.523 in 1999 to Rp. 35.580.745 in 2001, as well as the knowledge of employee and productive working days increase from 93.72% to 96.05%. However, sustainability for providing honoraria of the staff remains questionable. The employment status has not cleared yet, since there is no concept of incentive formula and standard of training for the employee. After implementation of the policy swadana unit, Bukit Kemuning Health Center managed its revenue from all source of funds. The budget is allocation process is conducted integrated leg using bottom up approach, one door policy. Monthly and annual income statements were documented regularly. However, the financial administration in detail remain a problem, it is not supported by training on financial management. After implementation of swadana Health Center, the management of financial and human resources at Bukit Kemuning Health Center has been improving. The policy might be applied to other Health Centers, as long as is the criteria could be met. District Health office could consider this policy to reduce financial burden without scarifying the community.

Read More
T-1309
Depok : FKM-UI, 2002
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Arie Meutia Nada; Pembimbing: Mieke Savitri; Penguji: Sandi Iljanto, Caroline Sanger
S-8026
Depok : FKM UI, 2013
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive