Abstrak: Latar Belakang : Jenis Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama yang diberikan oleh suatu Puskesmas berupa Pelayanan kesehatan Dasar (Yankesdas), pelayanan persalinan, dan revitalisasi posyandu (Revipos); Proposi kunjungan Keluarga miskin (gakin) terhadap jumlah keluarga miskin yang terdaftar pada masing-masing puskesmas; maupun kebijakan yang ditetapkan, diduga berhubungan dengan pemanfaatan dana kesehatan program Jaminan Pemeliharaan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) untuk pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) pada Puskesmas. Hal ini tergambar pada penelitian tentang Analisa Kesesuaian Pemanfaatan Dana Kesehatan Program JPK-Gakin untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) pada 6 (Enam) Puskesmas di kota Depok, tahun 2004.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemanfaatan dana Program Jaminan Pemelihaan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) di Puskesmas sudah sesuai dengan peruntukannya atau tidak, dan bagaimana pengaruh kebijakan yang berlaku.

Disain : Penelitian ini adalah riset evaluasi (evaluative research). Populasi adalah 27 Puskesmas yang menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Keuangan PKPS BBM Bidang Kesehatan kepada Dinas Kesehatan kota Depok untuk tahun 2004, yang secara purposif di pilih 6 (Enam) puskesmas yang merupakan sample penelitian. Enam Puskesmas yang di pilih adalah 3 (tiga) Puskesmas dengan jumlah Keluarga miskin (Gakin) tertinggi dan 3 (tiga) Puskesmas dengan jumlah Keluarga miskin (Gakin) terendah di kota Depok, dan di lakukan kajian pada data sekunder yang bersifat kuantitatif, serta di lakukan penelusuran kepada data primer (wawancara, dan diskusi dengan pihak puskesmas) yang bersifat kualitatif. Pengolahan data kuantitatif menggunakan analisis univariat, analisis bivariat (uji T Independent).

Hasil : penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana pada jenis pelayanan kesehatan dasar (yankesdas) dan revitalisasi posyandu (revipos) tidak terkait dengan jumlah keluarga miskin (gakin) yang terdaftar pada masing-masing puskesmas, karena sebagian besar pemanfaatan dana dialokasikan kepada biaya yang bersifat non pelayanan medis kepada pasien Jaminan Pemeliharaan Keluarga Miskin (JPK-Gakin). Sementara untuk persalinan, di ketahui bahwa dari laporan yang di sampaikan oleh masing-masing puskesmas kepada Dinas Kesehatan kota Depok masih belum sesuai dengan standar cost yang ditetapkan untuk setiap ibu bersalin (bulin) dari keluarga miskin yang di tolong bidan, yakni Rp. 200.000,-.

Kesimpulan : Dalam analisa kesesuaian pemanfaatan dana kesehatan program JPK-Gakin untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) pada 6 (Enam) Puskesmas di kota Depok tahun 2004, masih belum sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan, proporsi kunjungan terhadap jumlah peserta keluarga miskin (gakin) pada masing-masing puskesmas belum optimal, hal ini di tunjukkan oleh adanya perbedaan yang signifikan expenditure per unit kunjungan untuk pelayanan kesehatan dasar pada masing-masing puskesmas yang di teliti.

Kata Kunci : RJTP, JPK-GAKIN, Expenditure, Yankesdas, Revipos, riset evaluasi.

---

Background : First Level Outpatient Services provided by a community health center are Primary Health Care (Yaskandes), giving birth services, and revitalization of community-based integrated service posts (Posyandu) (Revipos). The proportion of poor family visit to the number of poor families registered at each community health center and the policies established are expected to be related to the utilization of the Poor Family Care Guarantee Program (JKP-Gakin) health funds for first level outpatient services in the health centers. This is revealed by the research on Analysis of the Conformity of Health Fund Utilization of Poor Family Care Guarantee Program for First Level Outpatient Services at six community health centers in Depok, in 2004.

Aim : This research is aimed at knowing whether the utilization of the fund at health centers has conformed to what it is meant for or not, and how the policy influences are.

Design : This research is an evaluative research. The population is 27 community health centers giving the Report of Activity Implementation and Subsidy Reduction Compensation Program Finance (PKPS BBM) in health to Health Office in Depok in 2004. Six community health centers were purposively selected as research samples. Three of the health centers are the highest poor family number's health centers and the rest are the lowest in Depok. The secondary data were analyzed quantitatively, while the primary one (interview, discussion with health center personnel) were studied qualitatively. The quantitative data were processed using univariate and bivariate analyses (Independent T test).

Result : The results show that the fund utilization for Primary Health Care and revitalization of community-based integrated service posts is not related to the number of poor families registered in each health center because the funds are mostly allocated to finance non-medical services for poor family care guarantee outpatients. Meanwhile, for giving birth, it was known from reports given by each of the health centers to Depok Health Offices that the utilization has still not conformed to the standard cost determined for every giving birth mother of poor families helped by midwives, namely Rp 200,000.

Conclusion : Hence, it is concluded that the utilization of the health funds has not complied with the policy determined; the proportion of visit to the number of poor family participants at each health center has not been optimum. This is indicated by significant difference of expenditure per unit of visit for primary health care at every community health centers studied.

Abstrak:

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang sehingga dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, meskipun dengan dana terbatas dituntut tetap survive dan siap melayani masyarakat umum dan peserta Askes. Untuk menjaga kelangsungan pelayanan Rumah Sakit menyesuaikan tarif yang harus dibayar oleh pasien. Tarif pasien Askes lebih rendah dari tarif pasien umum.Data RS Persahabatan menunjukkan bahwa pendapatan sesuai tarif umum tahun 2001 meningkat cukup bermakna sebesar 52% dari tahun 2000, pendapatan terbesar dari Rawat Inap yang meningkat 39%. Meskipun pendapatan Rawat Inap meningkat, namun terdapat kesenjangan dimana pendapatan yang diterima (sesuai tarif Askes) hanya 32%. Hal ini terjadi akibat tarif pasien Askes lebih rendah dari tarif pasien umum. Akibat kesenjangan tersebut Rumah Sakit menanggung subsidi cukup besar, sehingga dapat mengganggu likuiditas dan terjadi deficit anggaran Rumah Sakit. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut perhitungan pendapatan berdasarkan tarif Askes. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini.Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran seberapa besar kesenjangan pendapatan dan besarnya subsidi sesuai hasil perhitungan kembali serta distribusinya pada Unit Instalasi Rawat inap, akibat perbedaan tarif Askes dengan tarif umum dan bagaimana kebijakan penetapan tarif dimana yang akan datang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan cara observasi dan evaluasi dengan melakukan estimasi perhitungan data sekunder dan diskusi/wawancara.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) terdapat perbedaan hasil (output) antara perhitungan pendapatan dan subsidi oleh rumah sakit, dengan hasil perhitungan yang dilakukan pada penelitian ini, dimana kesenjangan menurut Rumah Sakit sebesar 68%, sedangkan menurut hasil perhitungan kembali sebesar 54%; (2) terdapat pasien Askes yang menggunakan kelas perawatan melebihi haknya tanpa membayar selisih tarif secara penuh, akibatnya Rumah Sakit menanggung biaya bagi pasien tersebut, dan seharusnya Rumah Sakit membukukannya sebagai beban pasien bukan Subsidi Askes; (3) subsidi bagi pasien Askes terjadi secara progresif yaitu makin tinggi golongan PNS dan Penerima Pensiun makin besar subsidi yang dinikmati; atau subsidi Rumah Sakit saat ini dinikmati oleh siapapun yang dirawat, baik pasien miskin maupun mampu; (4) kelemahan pembukuan terdapat pada sistem akuntansi, dimana rekening (account) yang ada belum menjangkau jenis tindakan yang jumlahnya banyak (comprehensive), seperti tindakan pelayanan pasien Askes belum seluruhnya dibukukan dalam akuntansi Rumah Sakit; (5) Pola tarif RS Perjam sampai saat ini belum ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.Saran yang dapat diberikan adalah agar Rumah Sakit dapat mengembangkan jenis pelayanan luar paket, karena tarifnya mendekati tarif Rumah Sakit. Secara aktif memberikan masukan kepada PT. Askes agar dilakukan peninjauan kembali tarif paket. Pengolahan dan pencatatan transaksi keuangan agar dilakukan secara terintegrasi antara Bagian Keuangan dan Bagian Akuntansi sehingga laporan keuangan dapat diuji kelayakannya dan wajar. Selanjutnya perlu dilakukan percepatan penagihan (klaim) biaya pelayanan kepada PT. Askes, karena akan membantu likuiditas Rumah Sakit. Depkes perlu segera menetapkan Pola Tarif Rumah Sakit Perjam dan mengupayakan penambahan premi peserta Askes.

---

Analysis of Service Subsidies to Obligatory Participating Patients in PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia at the In-Patient Installation Unit of Persahabatan Hospital Jakarta Year 2001 Health development aims to improve individual awareness, willingness and ability to lead a healthy-life in order achieve an optimum status of health. Hospital as the facility of health care service is required, although in limited funds, to survive and get ready to serve general public and members of Askes. To keep it survive, the hospital should adjust the rate to be paid by patients. Well, the rate charged on the Askes-member patients is usually lower than that on general patients.Data collected from the Persahabatan Hospital of common rate-based income in 2001 show that the income raised significantly on to 52% from that in the previous year (2000), and the largest income is drawn from In-Patient service, raised 39%. Although In-Patient Income raised, less difference still occurred since the income (according to the rate of Askes) is only 32%. This is because lower rate of Askes-member patients than that of general patient. Such a thing makes the Hospital bear relatively larger subsidies and thus troubles its liquidity and leads to budget-deficit. Therefore, further review of the income needs an Askes-based estimation. It is this which underlies the research.This research aims at revealing the picture of difference between income and amount of subsidies according to its re-estimation and distribution at the In-Patient Installation Unit due to the different rate of Askes from that of general patient and considering rate policies in the future. This research is qualitative in manner carried out through observation and evaluation by reviewing secondary data estimates and discussion/interview.From results of research, one may come to the following conclusions that (1) difference of output exists between income and subsidy estimates by the hospital party and that in this research; 68% in the former and 54% in the latter, respectively (2) Askes patients using service facilities extend their rights without paying any full different rate. It becomes, therefore, a subsidy charged on the Hospital whereas the hospital should, otherwise, impose this charge on the patients rather than Askes subsidies, (3) Subsidy for Askes patients occurs progressively, viz., the higher level of Civil Servant and Pension receiver, the greater the subsidy he or she enjoys and that it draws a conclusion that hospital subsidy are currently received by any patient, be poor or able patients, (4) weak book-keeping entries occur in the accounting system in which the existing account does not yet record comprehensively such as Askes-patient care service. Rate schemes for Public-Owned Hospital have not been determined by the Minister for Health.A suggestion that may be proposed is to get the Hospital develop services included in the fist of external package, since rate of the Askes approaches that of the Hospital. Another suggestion is to provide active input to PT. Askes in order to have rate of package reviewed. Financial data processing and account should be integrated between Finance Department and Accounting Department and therefore financial statement is allowable to test its reasonable feasibility. Further, claim for service costs should be accelerated to PT. Askes for it would help the hospital liquidity. The Department of Health should really determine the Rate Schemes for Public-Owned Hospital and exert to increase premium for Askes-members.

Abstrak:

---

Abstrak:

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran  pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap pasien multiguna di RSU Kabupaten Tangerang, mengetahui factor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan, dan untuk mengetahui estimasi nilai rata-rata pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di RSU Kabupaten Tangerang bagi pasien peserta multiguna. Dan akan dihasilkan suatu nilai estimasi yang menjadi standard acuan untuk melakukan utilisasi review. Dilakukan dengan rancangan cross sectional dan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh pasien peserta multiguna yang memanfaatkan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di RSU Kabupaten Tangerang. Dari hasil penelitian dapat terlihat bahwa  visite rate rawat jalan pasien peserta multiguna di RSU Kabupaten Tangerang adalah 1,3 kali yang mana hampir sama dengan visite rate pasien peserta Jamkesda di Kota/Kabupaten lain. Visite rate rawat inap pasien peserta multiguna di RSU Kabupaten Tangerang hanya 0,03 kali, dan ini masih rendah dibandingkan dengan visite rate rawat inap peserta Jamkesda Kota/Kabupaten lainnya. Rata-rata biaya rawat jalan dan ALOS pasien peserta multiguna hampir sama dengan tariff rawat jalan dan ALOS INADRG RS Tipe B, Kelas 3 dan Poli Biasa. Pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap pasien peserta multiguna di RSU Kabupaten Tangerang di pengaruhi oleh umur, jenis kelamin, status perkawinan dan diagnose penyakit pasien. Peneliti menyarankan agar di dalam menyusun anggaran untuk peserta kartu multiguna bidang kesehatan ini hendaknya diperhatikan factor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan tersebut. Kata Kunci : pemanfaatan pelayanan kesehatan, utilisassi review, standard acuan, visite rate, alos.

---

 

ABSTRACT The goal of this research is to describe of utilization of health service outpatient and inpatient by Multiguna’s patient in The General Hospital of Tangerang, knowing the factors associated with utilization of health services, and to determine an average value of health care utilization of outpatient and inpatient in The General Hospital of Tangerang for Multiguna’s patient that will be estimate the gold standard to conduct the  utilization review. Performed with a cross-sectional design using quantitative approach. Population  was all Multiguna’s patients who utilize health care outpatient and inpatient at The Genaral Hospital of Tangerang. The result of research showed visite rate of outpatient is 1,3 times which is almost the same  visite rate outpatient of Jamkesda participants in the other city. Visite rate of hospitalization  only 0,03 times, still low compared with visite rate of hospitalization Jamkesda participants in the other city. The average cost of outpatient care and ALOS  multiguna’s patient almost equal with rates of outpatient and ALOS of INA-DRG Type B Hospital, Class 3 and ordinary clinic. The results showed that the utilization of outpatient health services and inpatient care by the multiguna’s patient in the general hospital of Tangerang influenced by age, sex, marital status and diagnosis of patient illness. From this study obtained a standard of reference for utilization review. The research suggested that in preparing the budget for  health sector of Multiguna are to be considered factors related to the utilization of health services. Key words: utilization of health services, utilization review, reference standard, visite rate, average length of stay.

Abstrak: Dalam era globalisasis saat ini, pertumbuhan rumah sakit di kota besarmenyebabkan terjadinya kompetisi yang tinggi dalam sektor kesehatan sehinggapersaingan rumah sakit menjadi semakin keras segingga dibutuhkan peranan pembiayaanrumah sakit dalam menyediakan pelayanan yang optimal menjadi sangat penting agarrumah sakit dapat tetap bertahan. Penelitian ini betujuan untuk melakuakan analisisi biayasatuan dan biaya total pelayanan rawat inap sakura berdasarkan metode simpledistribution di RS X Kota Bekasi Tahun 2016. Penelitian ini merupakan analisisdeskriptif, bertujuan untuk menganalisis biaya satuan di rawat inap sakura yang dilakukanselama satu tahun dengan menggunakan perspektif dari rumah sakit dan biaya yangdihitung adalah biaya yang terkait pada pemakaian tempat tidur atau biaya akomodasipasien saja. Berdasarkan perhitungan dengan metode simple distribution, studimenghasilkan informasi biaya pada kamar rawat inap sakura RS X berupa biaya satuanpada kamar VVIP sebesar Rp 982.374, VIP sebesar 904.215, Kelas 1 sebesar Rp 549.480,Kelas 2 sebesar Rp 502.368. Kelas 3 sebesar Rp 436.181 dan Isolasi sebesar Rp 744.699dan biaya tidak langsung yang dihitung menggunakan metode Full Time Equivalent FTE berupa biaya gaji direksi direksi dan staf RS X perhari sebesar Rp 36.001.
Kata Kunci : rumah sakit, metode simple distribution, rawat inap sakura

Abstrak: POSTGRADUATE PROGRAM PUBLIC HEALTH SCIENCE STUDIES HEALTH ECONOMIC AND INSURANCE THESIS, August 2005 Roxanna Kuswandhani SELF-EXPENSE (OUT-OF-POCKET) VARIATION DETERMINANT OF IN-PATIENT SERVICES FOR COMPULSORY HEALTH INSURANCE MEMBERS IN CILEGON GENERAL HOSPITAL IN 2004 xv + 77 pages + 12 tables + 1 appendix ABSTRACT Based on the Government Regulation No. 69/91, PT (Persero) Askes is permitted to charge cost sharing to health insurance (Askes) members. The mistake in financing system implemented is that all premiums are carried on by the members. However, in practice, guarantees provided for the members are emphasized more on medical treatment and recovery by charging quite lots of cost sharing, though the services are delivered in Health Service Provider (PPK) net appointed. Consequently, civil servants still have to pay quite lots of self-expense (out-of-pocket). This causes chronic problem for social health insurance in Indonesia, which lead to complaints and blasphemies. Cilegon General Hospital implements health service tariff based on Cilegon Administrative Regulation. The tariff is higher than tariff packet released by PT (Persero) Askes based on a Joint Decree. To avoid more subsidies, compulsory health insurance members who utilize health services in the hospital have to pay by themselves (out-of-pocket) amounting the rest of health service tariff reduced by expense guaranteed by Askes plus Non-DPHO drug cost. This research was carried out in Cilegon General Hospital. The research object is Self-expense (Out-of-Pocket) Variation Determinants of In-Patient Services for Compulsory Health Insurance Members in Cilegon General Hospital in 2004. Data are from the 2004 in-patient register of compulsory health insurance members of Cilegon General Hospital, the 2004 compulsory health insurance member in-patient payment bill, at Cilegon General Hospital finance division, and the 2004 drug usage and prescription report of compulsory health insurance member in-patients of Cilegon General Hospital This research is an analytical survey using quantitative cross sectional approach. Dependent and independent variables are measured simultaneously. The result indicates that of 240 patient populations, self-expense (out-of-packet) variable has an average value of 671,719 rupiahs, with deviation standard 842,414 rupiahs and median 265,143 rupiahs. Meanwhile, the lowest self-expense (out-of-pocket) is 0 rupiahs and the highest is 5,683,925 rupiahs. Using bivariate analysis, variables related to self-expense (out-of-pocket) are age, officialdom level, education level, medical treatment pattern, medical care class choice, and length of care. The last modeling in multivariate analysis using double linear regression analysis yielded self-expense (out-of-pocket) =4.908+0.06*length of care + 0.156*local administration subsidies – 0.683*medical treatment pattern + 0.579*medical care class choice + 0.472*education 2(D3)-0.323 level (officialdom level II). It is recommended that PT Askes evaluate the determination of packet tariff and DHPO drugs periodically, disseminate medical treatment packets and medical care classes appropriate for their level/right and advocate PPK the proportional medical treatment days. It is also recommended for the next research to obtain more complete information on how much the expense for non-DHPO drugs is from respondents. It is hoped that Cilegon General Hospital provide qualified services in spite of different medical service class, upgrade their data so that they can help education, research and development of health. References: 42 (1985—2005)

Abstrak:

Menyadari semakin terbatasnya kemampuan pemerintah utamanya dalam hal pembiayaan, maka berkembanglah konsep kemitraan dengan swasta dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kasus yang dilakukan di RSUD "X" yang bermitra dengan pihak swasta. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu secara kuantitatif dengan mencatat data keuangan yang ada dan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Perhitungan biaya di PKS dilakukan dengan dua cara yaitu Full Cost (menghitung biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh PKS) dan Variabel Cost (menghitung biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh oleh PKS).Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dijalin antara RSUD "X" dengan pihak swasta dalam membangun gedung rawat inap dengan fasilitas VIP (PKS) adalah dengan sistem B.0.T yaitu bagi hasil selama 10 tahun dari hasil sewa kamar dengan formula 60% pihak swasta dan 40% pihak RSUD "X". Pengelolaan PKS dilakukan oleh Koperasi Pegawai RSUD "X".Dari penelusuran biaya pada tahun 2001 diperoleh bahwa biaya total di PKS pada tahun 2001 adalah sebesar Rp. 2.912.323.106,-(Full Cost) dan Rp.2.225.133.800,-(Variabel Cost). Biaya terbesar di PKS adalah biaya operasional yaitu sebesar 80,91% dari seluruh biaya yang ada(Full Cost). Sedangkan biaya operasional terbesar adalah untuk alokasi biaya personil yaitu 53,35% dari total biaya operasional yang ada. Total pendapatan PKS pada tahun 2001 adalah Rp.2.894.887.000,-. Adapun CRR PKS tahun 2001 adalah 99,40% (Full Cost) dan 130,10% (Variabel Cost). Pada tahun 2001 PKS tidak menghasilkan SHU atau PKS dalam keadaan defisit yaitu sebesar (Rp.I7.436.106,-) (Full Cost). Tetapi apabila dihitung secara Direct Cost, PKS mendapatkan SHU sebesar Rp.669.753,200,-.Dari hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa PKS tidak melakukan subsisdi silang kepada RSUD "X". Trend pendapatan dan pengeluaran PKS sejak mulai didirikan sampai tahun 2001 terlihat relatif meningkat baik yang dihitung secara current price maupun constant price. Dari hasil forecasting selama 10 tahun (1996-2005) menunjukkan bahwa dari kemitraan tersebut, pihak investor mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 872.849.930,- sedangkan pihak RSUD "X" mengalami kerugian sebesar Rp.3.108.259.938,-.Dengan melihat hasil forecasting dapat diketahui bahwa investor swasta merupakan pihak yang paling diuntungkan dalam kemitraan tersebut. Dan pemerintah dalam hal ini RSUD "X" merupakan pihak yang dirugikan. Salah satu harapan dalam kerjasama atau kemitraan dengan swasta di lingkungan RSUD "X" adalah terwujudnya subsidi silang dari PKS kepada RSUD "X" , namun dalam kenyataannya subsidi silang tersebut lama sekali tidak terwujud.

---

 

Government-Private Partnership in Hospital Services in Financing and Cross Subsidy Perspective (Case Study in Hospital "X")Constraints of the government to finance healthcare services had ignited the concept of government - private sector partnership in hospital services. This study is a case study in a district government hospital "Z" which had started partnering with private sector in developing a new in-patient hospital service (PKS). Data collection has been done using quantitative data collection and qualitatively explored using in-depth interviews with selected informants. Cost calculations in PKS were done using two methods: full cost (calculating the costs that should have been borne by PKS) and direct cost (calculating the costs that has actually been borne by PKS).The partnership of this district hospital with private sector took place in the form of private sector build a new VIP in-patient building using BOT arrangement for 10 years period. Revenue from bed usage will be divided 60% to the private investor and 40% to the hospital. The cost of PKS services in 2001 was Rp. 2,912,323,106 (full cost) and Rp. 2,225,133,800 (direct cost). Operating cost has the highest share of the total cost (full cost). Within the operating cost category, staff cost ranks first with 53.35%.Total revenue of PKS in 2001 was Rp 2,894,887,000. Cost Recovery Rate of the PKS in 2001 was 99.40% (full cost) and 130.10% (direct cost). PKS in the year 2001 was deficit (Rp. 17, 436, 106,-) (full cost). But if calculation by direct cost, PKS gain profit Rp. 669,753,200).From the in-depth interview, it was found that cross subsidy was not take place from PKS to the hospital. Trends of the revenue and costs of PKS from its beginning to 2001 were found increasing both in current and constant price. From forecasting, for a period of 10 years (1996-2005), it was found that from this partnership private investor will gain Rp. 872,849,930,- and the hospital would loose Rp. 3,108,259,938.From the forecasting, it was found that the private investor will gain benefit from this partnership while the hospital will not. One of the reasons from the development of government-private partnership in this hospital is to provide cross subsidy from the PKS to the hospital. However, this notion has not been realized so far.

Abstrak: Diabetes Mellitus tipe 2 merupakan penyakit kronis yang dalam penatalaksanaan penyakit tersebut memerlukan biaya yang besar karena pengobatan dilakukan secara intensif dan berlangsung terus menerus seumur hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM tipe 2 dan faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya tersebut berdasarkan perspektif RSUD Pasar Rebo pada tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian analitik deskriptif degan rancangan penelitian cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan total biaya pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 selama setahun adalah sebesar Rp. 593.839.605, rata-rata biaya per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 di RSUD Pasar pada tahun 2015 adalah Rp 417.131 dan ada hubungan yang signifikan antara rata-rata biaya per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM tipe 2 dengan umur, lama berobat dan jumlah komplikasi. Rata-rata pembayaran BPJS Kesehatan per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 di RSUD Pasar pada tahun 2015 adalah Rp 208.260. Dengan demikian, rata-rata pembayaran BPJS Kesehatan per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 lebih rendah dibandingkan biaya RSUD Pasar Rebo pada tahun 2015. Kata kunci : Biaya pengobatan rawat jalan penyakit DM tipe 2, COI DM tipe 2, penyakit kronis