Abstrak: Menurunnya cakupan vaksinasi di Indonesia diantaranya disebabkan oleh adanyakelompok yang menolak vaksinasi (Kemkes, 2014) . Belum banyak penellitiantentang penolakan vaksin pada komunitas media sosial, karenanya penelitian inidilakukan pada dua komunitas anti vaksin di facebook group. Dengan tujuanmengetahui faktor determinan perilaku penolakan vaksin untuk dapat dijadikandasar merumuskan strategi program yang efektif. Penelitian menggunakanmetode kualitatif dan teori Health Belief Model. Hasil penelitian menemukandeterminan sosio demography yang membentuk persepsi informan terhadapvaksin dan risiko penyakit serta faktor penghambat dan faktor pencetus yangmendorong perilaku penolakan vaksin. Peneliti menyarankan kepada KementerianKesehatan untuk meningkatkan kampanye vaksinasi melalui media termasukmedia sosial, melakukan riset berkelanjutan untuk pengembangan vaksin, bagitenaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkaitvaksin dan teknik komunikasi efektif.Kata Kunci : Perilaku, Penolakan Vaksin, Health Belief Model, Anti Vaksin,Media Sosial

---

One of the causes of declining vaccination coverage in Indonesia is the group thatrefused immunization (MoH, 2014). Not many studies on vaccine refusal onsocial media community that has been done, so this study was conducted on twoanti-vaccine communities on facebook group. With the aim of knowing thedeterminant factor rejection behavior of vaccines, that can be used as a basis toformulate an effective program strategies. Research using qualitative methodsand theoretical Health Belief Model. The results of the study found, thedeterminants of socio-demography that shape perceptions of informants to thevaccine and the risk of disease and inhibiting factors and precipitating factors thatdrive behavior vaccine refusal. Researchers suggested to the Ministry of Health toincrease the vaccination campaign through the media, including social media,conduct ongoing research on vaccine development, for health personnel toimprove their knowledge and skills related to vaccines and effectivecommunication techniques.Keywords: Behavior, Vaccine Refusal, Health Belief Model, Anti vaccine.Social Media

Abstrak: Indonesia menjadi negara ketiga dengan konsumsi tembakau terbesar di dunia dan terus meningkat prevalensinya. Paparan asap rokok akan membahayakan bagi orang lain, perokok pasif akan menjadi korban dari perilaku merokok yang semena-mena. Kawasan Tanpa Rokok merupakan peraturan yang harus diterapkan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tempat Belajar mengajar menjadi salah satu Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah. Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan yang menjadi contoh dan peduli lingkungan sudah mentapkan UI sebagai kawasan Tanpa Rokok berdasarkan SK Rektor UI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di universitas Indonesia Tahun 2015. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan mertode wawancara mendalam dan observasi dengan pendekatan kerangka kerja logis. Hasil penelitian adalah Kawasan Tanapa Rokok UI belum memiliki indikator yang sesuai dengan peraturan kementerian kesehatan dan belum optimal dalam pelaksanaannya. Faktor kendala utama adalah tidak adanya komitmen, konsistensi, ketegasan penegakan peraturan, kejelasan tanggung jawab dan wewenang Pelaksana Tugas Harian KTR UI sehingga akan berdampak pada alokasi anggaran dan aktivitas dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok serta output yang dicapai. Kata Kunci : Evaluasi, Kawasan tanpa Rokok, Kerangka Kerja Logis

Abstrak:

---

Abstrak: ABSTRAK Asap rokok dapat membahayakan kesehatan perokok aktif dan menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain. Pemerintah Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Gubernur no 1 tahun 2013 mengatur tentang kawasan tanpa rokok, yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan mengenai kawasan tanpa rokok pada tempat pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di RSUD Dr Abdul Rivai Kabupaten Berau Kalimantan Timur dengan disain studi kasus, analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok tidak berjalan dengan baik, tim kawasan tanpa rokok belum bekerja dengan baik,diperlukan penambahan sumber daya manusia untuk terlaksananya implementasi Kawasan Tanpa Rokok, Komitmen dari implementor kurang dan masih ada implementor yang ragu untuk menggunakan kewenangannya menegur pengunjung maupun pegawai yang merokok di rumah sakit. Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasi kawasan tanpa rokok belum berjalan. Dampak dari tidak berjalannya implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dengan optimal sampai sekarang adalah masih adanya karyawan rumah sakit atau pengunjung melakukan aktifitas merokok di rumah sakit. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok, komitmen, kewenangan. Cigarette smoke can harm the health of active smokers and cause air pollution haten danger the health of others. The Government of East Kalimantan through the Governor's Decree No. 1 of 2013 regulates the No Smoking Area, which aims to protect public health from the harm caused by smoking. Berau District Regulation No. 6 of 2014 mandated about No Smoking Area in the health service. This study aims to determine the implementation of No Smoking Area policy in Dr Abdul Rivai Hospital, Berau, East Kalimantan with case study design, descriptive analysis with qualitative approach. The result of the research show that the socialization of the No Smoking Area policy is not working well, the team has not worked well, it is necessary to add human resources for implementation of No Smoking Area. Minimal commitment froms implementors and there are still implementers who hesitate to use their authority to reprimand visitors or the employee who smokes in the hospital. Cooperation with local governments in monitoring and evaluating the implementation of No Smoking Areas has not been implemented. The impact of ineffective implementation of No Smoking Area policy optimally up to now, there is still the existence of hospital employees or visitors doing smoking activity in the hospital. Keywords: Hospital policy implementation, No Smoking Area, commitment, Authority

Abstrak: Mulai tahun 2010, Pemerintah Kota Bogor menerbitkan Peraturan Daerah No. 12 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tahun 2009. Namun setelah 2 tahun berjalan hasil pengamatan menunjukan, masih banyak perokok di kawasan yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Studi berjenis kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Sampel adalah rumah tangga di seluruh wilayah Kota Bogor, diambil dengan metode multistage cluster random sampling. Jumlah sampel sebanyak 300 rumah tangga. Hasilnya, masyarakat Kota Bogor menilai implementasi KTR di tatanan tempat-tempat umum belum efektif. Analisis menunjukkan banyaknya perokok di tempat-tempat umum berhubungan dengan pajanan penyuluhan KTR, tiadanya teguran dari orang lain, pengawasan petugas, keberadaan iklan rokok, dan keberadaan penjual rokok (p <0,05).Untuk lebih mengefektifkan Peraturan daerah tersebut dibutuhkan prioritas berbeda dalam implementasinya di setiap tempat yang menjadi KTR.

---

In 2009, the Government published the Bogor Area Regulations No. 12 about the area Without Smoking (KTR). Based on observations, there are still many smokers in the area set out in the regulatory area. Study of a quantitative approach with cross-sectional. The samples are households in the whole area of the city, which was taken by the method of multistage cluster random sampling. The number of samples as much as 300 households. As a result, society Bogor City looked at the implementation of KTR at public places order has not been effective. Analysis showed the number of smokers in public places associated with exposure illumination KTR, lack of rebuke from others, supervision officers, the presence of advertising cigarettes, and the existence of a seller of cigarettes (p <0,05). To be more makes effective regional regulation would require priorities different in its implementations in every place into KTR.