Ditemukan 32537 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Ria Purwant; Pembimbing: Ronnie Rivany; Penguji: Wahyu Sulistiadi
Abstrak:
Read More
Biaya pelayanan kesehatan di Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat akibat adanya krisis ekonomi yang terus berlanjut sehingga merupakan beban pembiayaan kesehatan bagi pemerintah daerah, hal ini berdampak pada puskesmas. Sementara itu belum diketahui biaya satuan pelayanan Balai Pengobatan di Puskesmas Lemah Abang II. Padahal ini perlu dilihat sebagai salah satu altenatif mobilisasi dana untuk mencukupi kebutuhan biaya operasional maupun pemeliharaannya dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu, Pemilihan Puskesmas Lemah Abang sebagai tempat penelitian karena merupakan salah satu dari 5 Puskesmas dengan kunjungan terbanyak di Kabupaten Bekasi, salah satu puskesmas yang berada antara wilayah industri dan pertanian. Sedangkan Pemilihan unit Balai Pengobatan adalah unit yang paling banyak kunjungannya. Penelitian ditakukan untuk mengetahui biaya total, biaya satuan aktual, dan normatif, CRR ATP/WTP dan tarif pesaing setara Metode penelitian yang digunakan studi kasus dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan metode analisis biaya yang digunakan Activity Based Costing. Untuk survei ATP/WTP sampel yang digunakan sampel 66 orang pengunjung pelayanan Balai Pengobatan digunakan Activity Based Costing. Untuk survei ATP/WTP sampel yang digunakan sampel 66 orang pengunjung pelayanan Balai Pengobatan. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa biaya satuan aktual pelayanan pengobatan di BP di Puskesmas Lemah Abang II adalah Rp 16.175,5 Biaya satuan aktual pengobatan tanpa AIC Rp 15.032,3 Biaya satuan pengobatan tanpa AIC dan gaji Rp 7.912,6 Sedangkan biaya satuan normatif adalah Rp 15.633,4 Perhitungan dan tarif yang berlaku saat ini ternyata hanya mencapai 15,5 % Cost Recovery Rate (CRR) artinya yarif yang berlaku saat ini masih jauh dibawah total biaya Puskesmas. 'Dari berbagai penelitian sejenis di berbagai wilayah Jawa Barat terlihat Biaya yang paling besar adalah biaya operasional. Komponen biaya yang terbesar adalah gaji yang diikuti dengan biaya obat-obatan. Mengenai ATP/WTP didapatkan basil bahwa ATP pengunjung Balai Pengobatan di wilayah Puskesmas Lemah Abang II menyatakan 100 % mampu membayar sebesar Rp 5.000,- padahal tarif yang berlaku Rp 2.500,- Hal ini berarti bahwa ATP lebih besar dari WTP sehingga peluang untuk menaikkan tarif masih ada Sedangkan tarif pesaing setara semuanya berada diatas tarif pengobatan di BP Puskesmas Lemah Abang II. Dari hasil simulasi tarif berdasarkan biaya satuan aktual dan normatif, ATPIWT,.CRR dan tarif pesaing setara didapatkan usulan tarif pengobatan di Balai Pengobatan sebesar Rp 7,500 setiap kunjungan. Sedangkan CRR dapat ditingkatkan dari masyarakat yang mampu sedangkan bagi yang miskin ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk kartu sehat. Dalam meningkatkan tarif harus diperhatikan tarif pesaing setara agar peningkatan tarif tidak mengganggu utilisasi dari PKM Lemah Abang II Dari basil tersebut disarankan bagi Puskesmas melakukan pengendalian biaya (cost containment) dan efisiensi biaya operasional, meningkatkan jangkauan pelayanan pengobatan di Balai Pengobatan dan mengoptimalkan penggunaan laboratorium. Untuk mendapatkan tarif pelayanan kesehatan secara menyeluruh perlu dilakukan analisis tarif pada unit pelayanan yang lain.
Cost of health services in Indonesia is more increases time to time caused by economic crisis and still going up to now. The economic crisis is burdening the government for health financing. Meanwhile not knowing unit cost for health services this research is carried out in Public Health Center Lemah Abang II in Bekasi region. Bekasi Regional Government has to try alternative to mobilize the public funds to fulfilled operational and maintenance cost to give quality health services. This PHC which have been selected purposively and among five PHC who had been many patient. Selection sample this PHC Lemah Abang II because located between agricultural area and industrial area. Clinical treatment is area of this research. Moreover to find out total cost clinical treatment , actual unit cost and normative unit cost with tool coat analysis called Activity Based Costing. It is also aimed knowing the illustration of ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) of patient PHC considering the competitors tariff as the basis of the suggest tariff. For survey ATPIWTP take proportional sample amount 66 persons who has take among the patient PHC Lemah Abang II Result of the research can figured that unit cost clinical treatment Rp 16,175,5 , unit cost without depreciation Rp 15.032,3 and unit cost without depreciation and salary Rp 7,912,6. Even though normative unit cost Rp 15.633,4 . The tariff and unit cost has been found only reached 15,5 % Cost Recovery Rate it means that tariff government rule is far below unit cost .From the other many researcher in West Java found that operational cost the biggest coat from total cost. Cost component who have biggest contribution was salary, behind that its cost of medicine. Based on ATP/WTP figured that patient on PHC Lemah Abang II declared 100 % able to pay health treatment Rp5.000; it means ATP patient more higher than tariff who had point out amount Rp 2.500, . This issue can give opportunity to increased tariff. On the other hand services from time to time undergo the increasing cost. In line with autonomy district make the Regional s, especially those who are dealing with the health service financing are bearing greater responsibilities. Bekasi Regional Government has to try mobilized the public funds for raising income collected from the society to cover their health service The tariff of Public Health Center Lemah Abang II should be viewed as one alternative to increase the income of PHC to cover operational and maintenance cost so that it can give more quality services. However in the welfare policy the public goods services should be finance collectively through the government subsidy collected from the society it self. From the tariff simulation on unit cost, ATPfWTP, CRR and considering the competitor tariff , the suggested tariff for clinical tariff is Rp 7.500,- per visit, With tariff 93,9 % of the society can afford it and 6,1 % cannot afford it so that they need to be subsidized. One way of giving the subsidy is providing them with the health cards. Tariffs other than the clinic production unit should refer to the unit cost which have been calculated in this research 2001 We suggested that the price charged by PHC Lemah Abang II must be based on unit cost health services and for more accurate the research from the other unit health services must be done. So that this research must be follow up with another research.
T-1775
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rohmansyah; Pembimbing: Purnawan Junadi, Penguji: Ronnie Rivany, Pujiyanto, Arta Budi Susila Duarsa
Abstrak:
Read More
Rendahnya jumlah kunjungan masyarakat di klinik pengobatan Puskesmas Way Laga dan mempersiapkan Puskesmas Way Laga sebagai unit Swadana tahun 2004, sehingga perlu untuk dilakukan penelitian tentang seberapa jauh permintaan masyarakat terhadap klinik pengobatan Puskesmas Way Laga. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode cross sectional atau potong lintang dan sasaran adalah masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Way Laga yang pernah memanfaatkan klinik pengobatan di Puskesmas Way Laga. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Puskesmas Way Laga Kota Bandar Lampung tahun 2004 diperoleh hasil analisis bivariat variabel yang berhubungan dengan Demand masyarakat terhadap pelayanan adalah variabel Pendidikan, pekerjaan, waktu tunggu, pendapatan, jumlah anggota keluarga dan JPKM dan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi Demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dalam analisis multivariat adalah variabel jumlah anggota keluarga setelah mendapatkan kontrol dart variabel pendapatan, namun demikian dart basil analisis multivariat dimana p value variabel jumlah anggota keluarga sebesar 0,029 kurang dart 0,05 dan 95% confident interval yang paling sempit adalah variabel jumlah anggota keluarga sehingga diambil kesimpulan bahwa variabel jumlah anggota keluarga yang sangat mempengaruhi Demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Puskesmas Way Laga tahun 2004. Hasil dari analisis interaksi antara kedua variabel tersebut di peroleh hasil bahwa variabel pendapatan dan variabel jumlah anggota keluarga tidak sating berinteraksi kepada Demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sehingga kedua variabel tersebut tidak dapat secara bersama-sama dalam mempengaruhi Demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Dengan demikian Puskesmas Way Laga yang akan menerapkan Puskesmas Swadana perlu memikirkan faktor pendapatan dalam menentukan harga atau tarif yang akan diberlakukan hanya saja perlu ditingkatkan atau perlunya perubahan sistem dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sehingga waktu tunggu akan semakin singkat mengingat sebagian besar penduduk diwilayah kerja Puskesmas Way Laga memiliki pekerjaan non formal sehingga waktu bagi mereka sangat bermanfaat untuk memperoleh atau meningkatkan penghasilan keluarga.
Demand analysis to public health service at Way Laga Health Center, Bandar Lampung Municipality , 2004Way Laga Public Health Centre has low visited and still prepared as Swadana Unit in 2004 , so community demand of health care at Way Laga Public Health Centre was unknown and research of them must be carried out. Some research have been done at some places like as the result of Husni Asbudin research at Bekasi that dominant factor of demand is price that be controlled by income and so the result of Ongko research at Ujung Pandang. While in this study at Way Laga Public Health Center Bandar Lampung Municipality 2004, have been got p value 0,029 by bivariate analysis that is relation between community demand to health service and in multivariate analysis that been got dominant is amount of famiiiy variable which have been controlled by income, that shown by multivariate analysis that p value of both variable are 0,029 ( < 0,05 , 95% CI) and amount of familiy variable is narrower variable and more influence community demand to health service, especially at Way Laga Public Health Service 2004. The result of interaction between time line and occupation is each interaction to community demand to health service, so the both variable are not separated to influence community demand to health service. Therefore, Way Laga Public Health Center will apply Swadana Public Health Center is not difficult to decide the tariff, just to arrange health service system, so time line will be short, because almost of the occupation of the community around Way Laga Public Health Center is non formal, and the time is more benefit for them.
T-1872
Depok : FKM-UI, 2004
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Naniek Isnaini Lestari; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Prastuti Chusnun Soewondo
Abstrak:
Read More
Pembiayaan kesehatan dalam era otonomi sangat tergantung pada komitmen daerah, khususnya pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Sistem pembiayaan kesehatan di daerah perlu dikembangkan agar isu pokok dalam pembiayaan kesehatan daerah, yaitu mobilisasi, alokasi dan efisiensi pembiayaan dapat terselenggara dengan baik sehingga menjamin pemerataan, mutu dan kesinambungan pembangunan kesehatan daerah. Tersedianya data pembiayaan kesehatan menjadi sangat penting dengan adanya kebijakan desentralisasi pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk penentuan kebijakan dan strategi pembiayaan program kesehatan di daerah. Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kabupaten Tangerang, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi biaya kesehatan dalam satu tahun, secara total maupun perkapita, sumber pembiayaan, bagaimana peruntukan dilihat dari jenis belanja, line item, mata anggaran dan antar program, serta diketahuinya resource gap dalam pembiayaan program prioritas. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan dan instansi terkait yang menjadi Finance Intermediares pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan District Health Account (DHA). Analisis pembiayaan kesehatan menggunakan data alokasi tahun anggaran 2003, hasil analisis menunjukan bahwa total pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah alokasi tahun anggaran 2003 adalah Rp. 80.960.838.900 dan 64.17% nya bersumber dari APBD, sedangkan pembiayaan kesehatan perkapita adalah Rp. 26.744/kapital tahun. Dilihat dari peruntukannva, balk pembiayaan di Kabupaten, Dinas Kesehatan dan RSU, proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur dan sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional. Proporsi belanja investasi dan pemeliharaan di Kabupaten maupun di Dinas Kesehatan hampir berimbang, sedangkan di RSU alokasi belanja pemeliharaan sangat kecil, bahkan pemeliharaan gedung dan pelatihan tidak dianggarkan. Dengan menggunakan angka estimasi Bank Dunia (biaya kesehatan Rp. 41.174/ kapital tahun) maka dibandingkan alokasi dana yang tersedia terdapat resource gap sebesar Rp. 43.683.563.300. Disamping itu dari perhitungan input cost untuk 2 program prioritas, tidak didapatkan resource gap untuk P2TB Paru dan terdapat resource gap sebesar Rp. 11.180.000 untuk penanggulangan DBD (Demam Berdarah Dengue). Namun, bila biaya personel, gaji dan investasi dimasukkan dalam perhitungan, resource gap ternyata cukup tinggi. Kesulitan dalam perhitungan resource gap adalah dalam upaya mencocokkan Komponen Biaya dari dana yang tersedia dibandingkan kebutuhan dana. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kesehatan perkapita bagi penduduk Tangerang dan memperkecil resource gap perlu dipertimbangkan efisiensi internal, realokasi antar unit pengguna dan program atau mobilisasi dana dengan mekanisme penyesuaian tarif pelayanan di Instansi Pemerintah dengan melihat kemampuan masyarakat membayar (ATP). Daftar Bacaan : 30 (1990 - 2003)
Analysis of The Government Expenditures for Health in Tangerang District, Fiscal Year 2003. (A District Health Account Approach)Health financing in the era of regional autonomy strongly depends on the commitment of regional governments, in particular the government resources. The regional health financing system needs to be evaluated and developed so that the main issues concerning regional health financing, such as mobilization of funds, allocation of funds, and financial efficiency, could be well implemented to ensure the equity, quality and sustainability of the region's health development. The availability of health financing data becomes very important with the decentralization of health services, to facilitate the process of policy making and strategic planning of regional health financing. The analysis of the government expenditures for Health in Tangerang District has never been analyzed before, this research is a mean to find out the budget allocation for Health in one fiscal year totally and per capita, the sources of funds, the proportion of uses of fund within health programs, uses of fund by type of expenditures and line items, and to identify the resource gaps in the financing of priority health programs. This research is carried out in the District Health Office of Tangerang District and other related institution, as finance intermediaries for government contribution for health. This study used a District Health Account approach. Analysis of health financing is carried out from the data of fiscal year 2003. Analysis shows that the total source of government health expenditure in fiscal year 2003 amounts to Rp. 80.960.838.900,- with 64.17 % originating from the regional budget of Tangerang District, whilst the per capita health expenditure is Rp. 26.744,-per capita per year. As judged by the usage of funds allocated to the District Health Office and the Regional Public Hospital, the proportion of funds used for public service exceeds that used for staff needs, with the greatest proportion of funds allocated for operational expenses. The proportion of funds for investment and maintenance in the Regional Health Service is almost equal, whilst the allocation of funds for maintenance in the Regional Public Hospital is minimal, even funds for the maintenance of buildings and training programs are not allocated. Compared to World Bank estimated figure (health expenditure should be Rp.41.174 per capita per year) there is a resource gap of Rp. 43.683.563.300 per year. Besides, from the calculation of input cost of two priority programs, there is no resource gap for the Tuberculosis Eradication Program and Rp. 11.180.000 for the Control of Dengue Hemorrhagic Fever Program. However, if we include the investment and salary, the resource gap will be quite high. We found difficulties in matching the line item of the fund available (DHA) and fund needed (input cost). To fulfill the total requirement of per capita health needs of the population of Tangerang District and to minimize the resource gaps, the author suggests the need to improve internal efficiency financing, inter-program reallocation of funds, the reassessment of health services costs and tariffs, and the improvement of health services quality.
T-1755
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sri Indriastuti Widiyaningsih; Pembimbing: Prastuti C. Soewondo; Penguji: Ahmad Syafiq
T-2029
Depok : FKM-UI, 2004
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Cici Sri Suningsih; Pembimbing: Hasbullah Thabrany; Penguji: Ronnie Rivany
Abstrak:
Read More
Penelitian Litbangkes tahun 1996 biaya penyelenggaran pelayanan kesehatan dalam kurun waktu 10 tahun meningkat, menunjukan lebih tinggi dari anggaran biaya. Pada tahun 1984/1985 biaya meningkat dari Rp. 1,89 trilliun menjadi Rp. 7.03 trilliun pada tahun 1994/1995. Peningkatan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh tingginya inflasi umum, belum ada patokan biaya standar terhadap setiap jenis pelayanan kesehatan, dan "Consumer Ignorance" yang menimbulkan moral hazard yang tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pengendalian biaya antara lain dengan penetapan DRG's. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran variasi biaya yang timbul pada kasus cedera kepala dengan craniotomy. Penelitian ini adalah suatau Study Eksplorasi terhadap Variasi Biaya Kasus Cedera Kepala Dengan Craniotomy Dalam Rangka Penetapkan DRG's yang dilaksanakan di RSU Tangerang. Kasus cedera kepala adalah merupakan salah satu kasus yang masuk peringkat sepuluh penyakit terbesar. Jumlah kasus yang diteliti adalah 29 kasus yang kemudian dikelompokan menjadi DRG's 2 untuk Craniotomy dengan kelompok umur diatas 17 tahun dan DRG's 3 untuk Craniotomy dengan kelompok umur dibawah 18 tahun. Hasil penelitian menunjukan bahwa kasus terbanyak adalah kelompok umur diatas 17 tahun yaitu 79,3% dengan rata-rata umur adalah 33 tahun, kelompok umur dibawah 18 tahun yaitu 20,7% dengan rata-rata 13 tahun. Pada kelompok umur dibawah 18 tahun lama hari rawatnya lebih rendah yaitu 6,67 hari dibandingkan dengan kelompok umur diatas 17 tahun yaitu selama 9,7 hari. Ditemukan diagnosa penyerta dan penyulit, diagnosa penyerta hanya terdapat pada kelompok umur diatas 17 tahun, sedangkan untuk diagnosa penyakit sangat bervariasi. Terhadap kasus yang disertai dengan diagnosa penyerta rata-rata biaya Rp. 10.555.862, yang disertai diagnosis penyakit rata-rata biayanya yaitu Rp. 12.993.007. Dalam rangka penyusunan DRG's agar angka rata-rata biaya lebih stabil maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap diagnosa yang sejenis pada beberapa rumah sakit yang typenya sama dengan jumlah sampel yang cukup besar. Daftar Pustaka : 28 (1976 - 2002)
Explorative Study of Cost Variability in the Determination of Diagnostic Related Group's (DRG's) of the Cases of Cranium Injury using Craniotomy at the General Hospital of TangerangThe research of Centre for Research and Development of Department of Health in 1996 had shown that cost of health service provision had been increased for the past 10 years; it had shown higher than the allocation fund. In the fiscal year 1984/1985 the cost for health service provision was Rp 1.89 trillions and risen to Rp 7.03 trillions by the fiscal year 1994/1995. The increases of cost for health services provision is influences by high inflation rate, the absence of cost standard for every type of health service, and "consumer ignorance" that led to high morale hazards. To overcome those problems, it is a need to manage the cost, and one the ways is through determination of DRG's. This research aims at getting description of variability of cost due to head injury using craniotomy. This research is an Explorative Study of Cost Variability in the Determination of Diagnostic Related Group's (DRG's) of the Cases of Cranium Injury using Craniotomy at the General Hospital of Tangerang. The case of cranium injury is one among the top ten biggest cases in the hospital. Number of cases being examined in this research was 29 cases and it were grouped into DRG's 2 for the craniotomy of age group above 17 years old and DRG's 3 for craniotomy for the age group before 18 years old. The results of research shows the biggest cases was in the age group above 17 years old such as 79.3% with the average age of craniotomy was 33 years old, the age group before 18 years old was 29.7% with the average age was 13 years old. In the group before 18 years old, the length of stay was 6.67 days; this lower if compared to the age group above 17 years old such as 9.7 days. It was found a contributory and confounding diagnostic; wherein contributory diagnostic only for the age group above 17 years old, while confounding diagnostic was very varied. The average cost for the case with contributory diagnostic was Rp 10,555,862, while for the confounding diagnostic was Rp 12,993,007. In order to develop DRG's so that the average cost would be more stable, it is need to make a further study for the similar diagnostic in the several hospitals who have similar type of diagnostic and using a bigger number of research sample. References: 28 (1976--2002)
T-1760
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ernawati S. Sanjoto; Pembimbing: Prastuti Chusnun Soewondo; Penguji: Mahlil
T-1938
Depok : FKM-UI, 2004
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Supomo; Pembimbing: Ronnie Rivany, Mardiati Nadjib
T-1546
Depok : FKM UI, 2002
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ruhayati Sadili; Pembimbing: Ronnie Rivany; Penguji: Amila Megraini, Wachyu Sulistiadi, Ali Alkatiri, Meliana Zailani
Abstrak:
Read More
Sebelum ditemukannya alat-alat canggih, pengobatan penyakit batu saluran kemih, khususnya batu ureter, adalah dengan cara operasi terbuka (invasif). Namun saat ini pengobatan yang bersifat invasif mulai ditinggalkan, dan beralih ke cara pengobatan yang minimal invasif, bahkan non invasif.Saat ini, di RSUPN-CM Jakarta, telah tersedia alat untuk mengobati penyakit batu saluran kemih, khususnya batu ureter distal, yang bersifat minimal invasif, yaitu Ureterorenoskop, dan yang bersifat non invasif, yaitu Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL). Cara pengobatan batu ureter dengan menggunakan alat Ureterorenoskop, disebut tindakan Ureteroskopi (URS).Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui efektivitas biaya dari pengobatan batu ureter distal, antara yang menggunakan cara URS dengan cara ESWL. Penelitian ini bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder subbagian urologi swadana RSUPN-CM, tahun 2001 periode Juni s/d Desember. Analisis data biaya investasi menggunakan biaya investasi setahun. Analisis biaya menggunakan metode Activity Based Costing (ABC), karena metode ini yang paling cocok untuk menganalisis biaya dalam mengobati penyakit batu ureter distal yang merupakan salah satu jenis kegiatan yang ada di subbagian urologi yang memiliki berbagai jenis kegiatan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pengobatan batu ureter distal yang paling efektif biaya adalah dengan cara ESWL. Bahkan tindakan ESWL kelas super VIP masih lebih efektif biaya dibandingkan dengan tindakan URS dengan ruang perawatan kelas III.
An Effectiveness Analysis of Distal Urethral Stones Treatment Compared with Ureterorenoskop and Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy at RSUPN-CM Jakarta, 2001Before sophisticated-medical equipment was discovered, invasive surgery was used for Urinary Tract Stone treatments; especially urethral stone. Today, invasive surgery has been no longer implemented, and shifting into minimal or non invasive treatment.RSUPN-CM Jakarta, has two different medical equipments to treat Urinary Tract Stone patient which are Ureterorenoscop for minimal invasive treatment and Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) for non invasive treatment. The treatment using Ureterorenoscop is called Ureteroscopy (URS).The aim of this research is to examine and compare the cost effectiveness of urethral distal stone treatment using both equipments. This research is descriptive, using secondary data from subbagian urologi RSUPN-CM in the period of June-December 2001. Meanwhile, data analysis for investment cost is considered in annual base.The analysis of this study is using Activity Based Costing (ABC) method. This method is the most appropriate method for urethral distal stone treatment since subbagian urologi comprises a broad range of interrelated activities. ABC method, therefore, will evaluate the cost of effectiveness for both URS and ESWL.The study shows that ESWL is the most effective cost compared to URS. Even, Super VIP using ESWL is more effective than class III URS.
T-1461
Depok : FKM-UI, 2002
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Eko Sudiarto; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Pujiyanto, Wachyu Sulistiadi, M Hasan, Lindawati
Abstrak:
Read More
Penentuan tarif Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sintang dewasa ini tidak menggunakan perhitungan biaya satuan melainkan berdasarkan harga bahan reagens dan disesuaikan dengan tarif laboratorium lain. Hal itu mengakibatkan tarif yang berlaku tidak sesuai dengan biaya satuan. Produk pemeriksaan laboratorium kcsehatan adalah beragam schingga perhitungan biaya setiap jenis pemeriksaan bervariasi karcna pcmakaian bahan pengainbil spesimen, alat laboratorium, bahan reagens dan waklu pemeriksaan berbeda-beda. Penelitian ini adalah anal isis biaya yang hertujuan untuk mendapatkan garnharan hiaya total, biaya satuan dan alternatif penentuan tarif yang mempertimbangkan biaya satuan, tarif pesaing, subsidi, Cost Recovery Rate, dan ATP/WTP jenis pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sintang. Metoda analisis biaya yang digunakan adalah Activity Based Costing pada semua jenis pemeriksaan yang dilakukan di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sintang pada tahun 2005. Analisis biaya dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap pra-analitik, tahap analitik dan tahap pasca analitik yang masing-masing tahap dijabarkan dalam biaya investasi, operasional dan pemeliharan. Dari basil penelitian didapatkan bahwa jumlah pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Kabupeten Sintang tahun 2005 masih rendah yaitu bare mencapai rata-rata 41,45% dan biaya totalnya adalah Rp_ 225.831.631,-. Tarif Laboratorium Klinik Taruna lebih tinggi rata-rata 76,82% dibandingkan dengan tarif Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sintang. CRR biaya total aktual sebesar 14%, sedangkan CRR biaya total dengan subsidi sebesar 20%. Sebaiknya penentuan tarif Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sintang berdasarkan biaya satuan aktual dengan subsidi, penyediaan dana investasi (gedung, alat dan inventaris kantor), gaji dan insentif diperlukan sebesar Rp. 187.561.421,- pada tahun 2005.
Determination of health laboratory tariff in Sintang district recently doesn't use unit cost but based on reagents cost and adjusted to other laboratories tariff. That causes the tariff available doesn't in accordance with the unit cost. The health laboratory analysis products are varied so that the determination of each analysis cost is varied because the use of reagents for specimen preparation, Iaboratory instruments, reagents and analysis time are varied. This was a cost analysis research with the aims to gain the description of total cost, unit cost and determination of tariff alternative considering unit cost, competitor tariff, subsidy, Cost Recovery Rate, and-ATP/WTP of kind of health laboratory analysis of Sintang district. The used cost analysis method was Activity Based Costing to all kind of analysis performed in the Health Laboratory of Sintang district in year 2005. Cost analysis was divided into three steps, that were pre-analysis phase, analysis phase and post analysis phase, and each phase was presented in cost of investment, operational, and maintenance. The research showed that the number of analysis in the Health Laboratory of Sintang district was still low, which reached average 41.45% and the total cost was Rp. 225,831,631,-. The tariff of Laboratoriurn Klinik Taruna was average higher 76.82% compared with the tariff of the Health Laboratory of Sintang district. The CRR of total actual cost was 14%, whereas The CRR of total cost with subsidy was 20%. It is suggested that the tariff determination of the Health Laboratory of Sintang district is based on the actual subsidized unit cost, availability of investment fund (building, instruments and office inventory), and in year 2005 Rp. 187,561,421,- is needed for salary and incentive in year 2005.
T-2282
Depok : FKM-UI, 2006
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Titi Aryati Soenardi; Pembimbing: Ronnie Rivany; Penguji: Mardiati Nadjib
Abstrak:
Read More
Saat ini pembangunan kesehatan gigi dan mulut telah berjalan dengan baik, meskipun belum mencapai hasil yang optimal. Dampak krisis moneter berpengaruh besar terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut dimana sebagian besar peralatan, bahan material dan obat-obatan adalah import sehingga harganyapun semakin mahal dan kemampuan masyarakat untuk membelipun berkurang. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui klinik gigi spesialistik swasta adalah pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat disamping pelayanan melalui rumah sakit dan puskesmas. Klink gigi spesialistik swasta diharapkan dapat memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih efektif dan tepat sesuai dengan kasus yang dideritanya, dan juga dapat meningkatkan pemanfaatan tenaga dokter gigi dan dokter gigi spesialis untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Analisis biaya pada bagian konservasi klinik spesialistik "x" belum pernah dilakukan sehingga penetapan tarif belum berdasarkan pada biaya satuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui total biaya, biaya satuan aktual dan normatif, crr, wtp dan tarif pesaing. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan metode analisis biaya yang digunakan adalah metode activity based costing (abc) untuk menghitung biaya satuan. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa biaya satuan aktual untuk golongan restorasi plastis adalah rp.191.330 ; untuk golongan perawatan endo rp.227.553; untuk golongan restorasi non plastis rp. 379.960 ; konsultasi rp.66.677; polishing Rp 44.807. Secara umum cost recovery rate (crr) pada bagian konservasi ini berada di bawah 100% kecuali untuk golongan restorasi non plastis yang mempunyai crr di atas 100%. Bila dibandingkan dengan tarif pesaing, terlihat bahwa tarif yang berlaku saat ini di bagian konservasi klinik gigi spesialistik "x'' ini cukup rendah, sehingga klinik ini masih mempunyai kesempatan untuk menaikkan tariff pelayanan. Perhitungan crr dengan melihat tarif saat ini, utilisasi, tarif pesaing, tarif simulasi dan kemauan membayar (wtp) pengunjung, terlihat bahwa pada golongan restorasi plastis untuk mencapai crr > 100% yaitu pada saat tarif dinaikkan menjadi Rp 200.000,00 dari tariff saat ini yaitu Rp.150.000,00, untuk perawatan endo crr >100% pada saat tarif dinaikkan menjadi Rp. 230.000,00 Dari hasil penelitian tersebut disarankan bagi klinik untuk mempertimbangkan investasi alat baru agar dapat mempertahankan kualitas pelayanan yang dapat mempengaruhi perhitungan tarif disamping itu perlu pertimbangan untuk menetapkan tarif baru sesuai dengan biaya satuan yang ada dan peningkatan crr untuk setiap jenis pelayanan yang ada di bagian konservasi. Daftar Kepustakaan : 23 (1997 - 2002).
Price Setting For Dental Conservation Services In Dental Specialist Clinic"X", Year 2002 Dental care services has been growing significantly, although has not reached it?s optimum result. The economic crisis has greatly affected the provision of dental care where most of the equipments, raw materials and drugs required for the provision of the service are imported hence affecting the cost of services whilst the purchasing power of the public tend to decrease. The provision of dental care by private dental specialist clinics are available for the public as alternative services. It is expected that private dental specialist clinic could provide services for the public more effective and appropriate treatment and on the other hand give more opportunities for the dentists and dental specialist to provide better services. The cost analysis of the service and price setting for the dental conservation service in dental specialist clinic "x" has never been conducted before, no unit cost estimation ever been done. This research was conducted to estimate the total cost, the actual an normative unit cost, cost recovery rate, willingness to pay as well as price of the competitors services. This research is a descriptive research and the method of cost analysis used is the activity based costing (abc). The study employed both primary and secondary data. The result of the research shows that the actual unit cost for plastic restoration service is Rp 191,330 ; endodontic treatment service is Rp 227,543 ; non plastic restoration service is Rp 379,960 ; consultation Rp 66,677 ; polishing Rp 44,807. In general, the cost recovery rate (crr) of the dental conservation service is less than i00% except for non plastic restoration service where the crr is higher than 100%. If we compare with the price of competitor's service, it is obvious that the current price of the dental restoration service in dental specialist clinic "x"is relatively lower and need to be adjusted. In based on the crr calculation, current utilization, price of competitor's service, simulation on price and the patient's willingnes to pay (wtp), it is apparent that for the dental plastic restoration service to achieve a sufficient crr the price need to increase to Rp 200,000. From the current price of Rp 150,000. For endodontic services, to achieve crr greater than 100% the price need to be increased to Rp 230,000. The study suggested to consider a new adjusted price based on actual will cost. References : 23 (1997 - 2002).
T-1780
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉