Penyakit campak adalah penyakit yang sangat poteusial untuk menimbulkan wabah. Masalah kematian campak di dunia yang dilaporkan oleh WI-IO pada tahun 2002 sebanyak 777.000 diantaranya berasal dari negara ASEAN, dan I5% dari kematian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penolakan imunisasi campak pada Crash Program Campak di UPF Puskesmas Cimandala Kecamatan Sukaraia Kabupaten Bogor. Penelitian ini memakai rancangan studi kasus kontrol tidak berpadanan, dengan menggunakan perbandingan kasus kontrol 1:1. Sampel penelitian adalah balita usia 12-59 bulan yang terdaftar dan mengikuti Crash Program campak dengan datang ke pos imunisasi. Jumlah sampel kasus dan kontrol sebanyak 400 orang yang terdiri dari 200 kasus dan 200 kontrol. Balita yang tidak diimunisasi dan orang tuanya tidak bersedia menandatangani infzrmed consent ditetapkan sebagai kasus, sedangkan kontrol adalah balita yang diimunisasi dan orang manya bersedia menandatangani irjormed consent dan berasal dari pos imunisasi yang sama dengan kasus. Komrol dipilih secara acak. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat, bivariat dan multivariat. Berdasarkan llasil penelitian ditemukan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan penolakan imunisasi campak adalah penilaian kondisi kesehatan anak OR 15,560 (OR CI 95% 8,84l-27,388), status imunisasi campak OR 3,732 (OR CI 95% 2,122-6,564) dan dukungan tokoh masyarakat OR 3,213 (OR CI 95% 1,763-5,853). Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis menyarankan kepada UPF Puskesmas Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor untuk memberikan kesempatan imunisasi campak kepada balita yang belum diimunisasi campak pada Crash Program campak, memberikan penyuluhan kepada rnasyarakat mengenai imunisasi campak, vaksin campak yang aman, kondisi anak sakit yang boleh dan tidak boleh diberikan imunisasi campak efek samping imunisasi campak dan KIPI, prioritas penyuluhan kepada orang tue balita yang anyéznya belum diimunisasi campak, memberikan kesempatan imunisasi kepada balita yang yang belum diimunisasi campak, serta meningkatkan pendekatan sosial kepada tokoh masyarakat, kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor penulis menyarankan untuk merencanakan strategi baru agar Crash Program campak berikulnya dapat mencapai target lanpa melakukan sweeping dan melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan. Campak tersebut berasal dari Indonesia. Dengan mempertimbangkan serokonversi rate 85% pada bayi umur 9 bulan, cakupan imunisasi campak sebesar 9l,8% pada tahun 2004 hanya dapat memberikan perlindungan sekitar 76,5% bayi, sisanya sebesar 23,5% masuk dalam kelompok rentan campak. Kelompok rentan campak ini akan terus terakumulasi biia tanpa adanya perbaikan cakupan imunisasi dan tanpa intervensi imunisasi tambahan campak. Berdasarkan kenyalaan tersebut di atas maka Indonesia memutuskan untuk melakukan Crash Program campak pada anak balita di daerah risiko tinggi. Adanya penolakan imunisasi campak merupakan salah satu peuyehab tidak tercapainya target cakupan imunisasi campak di Puskesmas Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaien Bogor. Namun penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan penolakan imunisasi campak belum pernah dilakukan Hal tersebut diatas menarik minat penulis untuk meneliti tentang faktor yang berhubungan dengan penolakan i munisasi campak pada Crash Program Campak tahun 2007.

Measles is known as a disease that potentially creating an outbreak. There are about 777,000 death reported by WHO in 2002, caused by measles, is occur in the ASEAN countries, and l5% of the deaths are from Indonesia. In considering with the sero- conversion rate 85% of 9 months old baby, the coverage of measles immunization at 9l.8% in 2004 is only give protection around 76.5% babies and the other of 23.5% babies are categorized as a group of vulnerable for measles. This group of baby can be continuously accumulated if there is no improvement on the coverage of measles immunization and without any intervention of addition on immunization of measles. Based on the situation, Indonesia is, therefore, established a Crash Program on measles immunization towards children under-five (CU5) at the high risk region. Unfortunately, there are some refusals of being immunized which make the target on mwsles immunization coverage at Puskesmas Cimandala is cannot be reached Therefore, factors related to reiiisal on measles immunization are interested to study, especially to those that occur during the crash program on measles in 2007. The aim of the study is to find out factors related to the retiisal on measles immunization on the measles? crash program at the UPF Puskesmas Cimandala of Sukaraja sub-district at the District of Bogor. The design of the study is an unpaired case-control study, with lrl comparable case-control. Sample is children under-tive (CU5) aged 13 to 59 mom's who registered for the crash program of measles immunization at the immunization post. The size of sample is 400 that comprises as 200 sample of case and 200 sample of control. The case is CU5 who are not immunized and the parent is refused to sign the informed consent, while the control is CU5 who have immunized and the parent is agree to sign the informed consent. Both case and control are taken from the same immunization post, and control is chosen randomly. Analysis is in the fomt of univariate, bivariate, and multivariate. Based on the result of the study, factors related to the refusal of measles immunization are: child health condition assessment (OR: l5.560, 95% CI: 8.841 - 27388); status of measles immunization (OR: 3.732, 95% CI: 2.122 - 6564), and support from community leader (OR: 3.2I3, 95% Cl: 1.763 - 5.853). The study suggested that puskesmas Cimandala should give another chance for measles immunization towards those CU5 who have not been immunized in the crash program, addressing IEC about measles immunization towards community, harmless measles? vaccine, the child condition for being able and unable to immunize, the side effect of measles immunization and KIPI (?), prioritized in giving IBC to those parent whose CU5 is have not immunized, provide another chance of measles immunization for those CU5 that have not been immunized, and increase the approaching towards local community leaders. Suggestion towards the District Health Authority of Bogor that there is a need for new strategy for the next measles Crash Program that in order to reach the target without doing the sweeping and do advocating to the policy's decision makers.

Penyakit kusta di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, disamping besarnya masalah di bidang medis juga masalah sosial yang di timbulkan oleh penyakit ini. Menghadapi masalah ini organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan agar pada tahun 2000 penyakit kusta tidak lagi merupakan masalah kesehatan masyarakat dengan prevalensi rate 1 per 10.000 penduduk. Penurunan prevalensi rate ini dapat dicapai dengan upaya penurunan proporsi penderita kusta yang berobat tidak teratur dalam periode waktu tertentu. prevalensi rate Kabupaten Majalengka cenderung menurun dari tahun ke tahun, tetapi belum mencapai target prevalensi rate yang ditargetkan oleh WHO yaitu kurang dari 1 per 10.000 penduduk. Namun hal ini berbeda dengan penemuan penderita baru yang cenderung meningkat.Pencapaian persentase ketidakteraturan berobat penderita kusta di Kabupaten Majalengka pada tahun 2000 sebesar 32,31% sehingga RFT hanya sebesar 67,69%. Angka ini relatif masih rendah bila dibandingkan dengan target RFT (Release From Treatment) rate nasional (keteraturan berobat) sebesar 90%.Beberapa penelitian terdahulu, misalnya di Kabupaten Kuningan menunjukan bahwa ketidakteraturan berobat (1993) mencapai 18,80%, kemudian di Kabupaten Tangerang menunjukan bahwa ketidakteraturan berobat (1993) mencapai 21,60%.Berdasarkan kenyataan ini, maka dilakukan penelitian yang mengkaji penyebab ketidakteraturan berobat yang sebenarnya dari penderita kusta yang terdiri dari variabel umur penderita kusta, jenis kelamin penderita kusta, pekerjaan penderita kusta, pendidikan penderita kusta, pengetahuan, sikap dan keyakinan penderita tentang penyakitnya, ketersediaan obat di puskesmas, peran petugas kesehatan dan peran keluarga dalam pengobatan.Penelitian dilakukan di Kabupaten Majalengka dengan desain cross sectional dan menggunakan data primer. Responden berjumlah 208 orang yang merupakan seluruh populasi yang memenuhi kriteria sampel.Hasil penelitian menunjukan bahwa secara statistik diperoleh hubungan yang bermakna pengetahuan penderita kusta (OR: 2,62, 95%CI : 1,44 - 4,76), sikap (OR 2,76, 95%C1 : 1,51 -5,05), ketersediaan obat di puskesmas (OR : 3,34, 95%CI : 1,64 - 6,80), dan peran petugas kesehatan (OR : 2,91, 95%CI : 1,60 - 5,31) dengan ketidakteraturan berobat penderita kusta. Pada penelitian ini tidak ditemukan adanya interaksi pada faktor risiko yang berhubungan dengan ketidakteraturan berobat penderita kusta.Diperlukan upaya meningkatkan penyuluhan melalui media radio, televisi, buku, majalah dan pamflet yang komunikatif, sederhana dan dapat diterima masyarakat di daerah sehingga dapat mengubah perilaku. Disamping itu perlu adanya perencanaan tahunan kebutuhan obat sesuai dengan jumlah sasaran sehingga tidak terjadi kekurangan obat dan perlu juga pendidikan kesehatan yang persuasif dengan menggunakan peran keluarga atau kelompok sesama penderita dengan melibatkan tokoh masyarakat sekaligus sebagai pengawas menelan obat, serta meningkatkan kemampuan petugas pengelola program kusta, yang diharapkan petugas lebih proaktif dalam melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada penderita kusta dan keluarga dengan mendatangi penderita dan keluarga untuk memberikan dukungan sosial dan konsultasi. Selain itu, diharapkan pula petugas dapat memberikan pelayanan pengobatan sesegera mungkin.Daftar Pustaka : 52 (1956 ? 2001).

Some Factors Relating to the Leprosy Patients Irregularity for Medical Treatment at the Regency of Majalengka in 1998 ? 2000.Leprosy was still a public health problem in Indonesia. The disease did not only cause a big problem to the medical area, but also to the community. To overcome this matter, the United Nations World Health Organization (WHO) had determined that in the year 2000 leprosy would no longer become a community problem with the prevalence rate of 1 per 10.000 people. The decrease of the prevalence rate could be abstained by reducing the number of leprosy patients who irregularly visited clinics for medical treatment, There was a tendency that the prevalence rate in Majalengka decreased from year to year, although it had not reached the targeted rate of the WHO, namely less than I per 10.000 people. This, however, was unlike the number of the newly known leprosy patients which tended to increase.In Majalengka the number of leprosy patients with irregular treatment in the year 2000 stood at 32.32 % which meant that the RFT (Release From Treatment) was only 67,69%. This figure was relatively still lower than the targeted national RFT rate (i.e.regular treatment) of 90%.Some earlier studies, such as one held in the Regency of Kuningan, showed that the irregular treatment in 1993 reached 18.80%. Another study in the Regency of Tangerang (1993) showed an irregularity of 21.60%.On the basis of these facts, a study was carried out to learn the actual causes of the irregularity for treatment by leprosy patients. The variables included age, sex, occupations, education, knowledge, attitude and belief of the patients on the disease, provision of medicines in the clinics, the roles of the clinic officials and of the relatives in the treatment.The study in Majalengka made use of the cross-sectional design and primary data, with 208 respondents, namely the whole population meeting the sample criteria.Results of the study showed there was statistically significant correlation between the knowledge of patients (OR : 2.62, 95%CI : 1.44 - 4,76), their attitudes (OR :2.76, 95%CI : 1.51 - 5.05), provision of medicines in clinics (OR : 3.34, 95%CI : 1,64 - 6,80), the roles of the clinic officials (OR : 2.91, 95%CI : 1.60 -5.31) and the patients irregularity for treatment. The study did not show any interaction of risk factors related to the patient irregularity for treatment.It was necessary to improve efforts in giving better information through the radio, television, books, magazines and leaflets in a communicative and simple way which would be more digestible to the local people. In this way people were expected to change their behavior. The study also suggested the necessity of an annual plan by the local government for the need of enough medicines for the targeted patients. The local government should also provide persuasive health education by involving active participation of relatives or groups of other leprosy patients, including some social celebrities who, at the some time, acted as watchers of the patients, discipline in taking medicines. It was also considered necessary to be more pro-active in communication and providing information as well as education to both the patients and their relatives by visiting them for social support and consultation. Apart from that, officials were expected to give treatment to the patients as immediately as possible.Bibliography : 52 (1956 - 2001).