Dalam system pembiayaan kesehatan di Indonesia belanja kesehatan bersumber masyarakat (out of pocket) masih mendominasi, sedangkan pembayaran oleh pihak ketiga relative masih kecil. Hal tersebut akan mangakibatkan ketimpangan akses kepada pelayanan kesehatan yang bermutu, dan dapat menimbulkan unmet need yang semakin tinggi, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang lebih merata dan terjangkau pada semua lapisan, perlu adanya jaminan pelayanan kesehatan atau asuransi kesehatan, yang disertai dengan kajian potensi kepesertaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial dan sosial, berdasarkan karakteristik sosioekonomi dan geografi di Kabupaten Bogor tahun 2000. Penelitian ini merupakan penelitian operasional; yang bermaksud menyusun deskripsi dengan bahasa matematik dan ekonomi berdasarkan data skunder ATP/WTP Kabupaten Bogor tahun 2000. Sampel penelitian ini adalah rumah tangga sebanyak 3.353 rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial berdasarkan kemampuan membayar premi rawat jalan paket maksimal adalah sebesar 16,43%. Bila dilihat dari jenis pekerjaan potensi terbesar berada pada rumah tangga dengan pekerjaan karyawan swasta yaitu sebesar 5,39% , sedangkan bila menurut geografi potensi terbesar ada pada daerah rural yaitu sebesar 48%. Untuk potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial berdasarkan kemampuan membeli premi rawat jalan paket minimal diperoleh hasil sebesar 79,86%. Potensi tertinggi ada pada rumah tangga dengan pekerjaan buruh informal sebesar 23,94% dan ada pada daerah rural yaitu sebesar 62%. Berdasarkan kemampuan membayar premi rawat inap paket maksimal, diperoleh hasil bahwa potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial sebesar 88,51%. Potensi terbesar ada pada rumah tangga dengan pekerjaan buruh informal, yaitu sebesar 26,18% dan ada pada daerah rural dengan potensi sebesar 62%. Berdasarkan kemampuan membayar premi rawat inap paket minimal memiliki potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial terbesar yaitu 92,07%. Bila dilihat berdasarkan jenis pekerjaan maka potensi terbesar ada pada rumah tangga dengan pekerjaan buruh informal yaitu sebesar 27,77% dan ada pada daerah rural dengan potensi sebesar 62%. Potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial berdasarkan kemampuan membayar premi pelayanan kesehatan gabungan rawat jalan+inap paket maksimal adalah sebesar 14,75%. Potensi tertinggi ada pada rumah tangga karyawan swasta yaitu sebesar 5% dan potensi menurut geografi ada pada daerah rural dengan potensi sebesar 46%. Sedangkan bila dilihat dari kemampuan membayar premi pelayanan kesehatan gabungan rawat jalan+inap paket minimal, potensi kepesertaan asuransi komersial mencapai 74,87%, dengan potensi tertinggi juga pada rumah tangga buruh informal sebesar 21,86% dan ada pada daerah rural dengan potensi sebesar 62%. Dilihat dari benefit yang ditawarkan potensi kepesertaan asuransi kesehatan sosial hanya terjadi pada benefit pelayanan kesehatan paket minimal, pada semua rumah tangga. Upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan potensi tersebut adalah membagi peran pemerintah / swasta dalam mengelola potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial. Pemerintah mengupayakan penyelenggaraan asuransi kesehatan sosial dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat berupa pembentukan wadah / organisasi masyarakat berdasarkan pekerjaan mereka untuk memudahkan mobilisasi dana masyarakat. Dilakukan penelitian lanjutan untuk memperoleh benefit yang murah dan logis dan dibuat penelitian untuk memastikan bentuk pemberdayaan masyarakat yang dikehendaki oleh masyarakat di Kabupaten Bogor. Daftar kepustakaan ; 23 (1994-2002)

Potential Health Insurance Analysis in District of Bogor year 2000The problem of inadequate health care is a major concern for people throughout the world today. In Indonesia all health care expenses sources were dominated by personals expenses, health care expenses paid by a third party I insurances relatively low. That is why a good quality health care services access a bit difficult to acived, causing a high unmeet need especially among low income communities. To accommodate the needs for a good quality community health care services, that are reliable with reachable prices for all societies a health insurance are mostly needed, accompanied with its member potential review. The potential, commercial, and social efforts of a health insurance company based on Bogor district social, economy, and geographic character are the objectives of this research. This research descript the mathematical and economical of an operational research based on year 2000 secondary data of the ATP/WTP Bogor district. The data sample contains various households as much as 3.353 household. The research shown that 16,43% is a maximal commercial health insurance potential member premium for out patience package, 5,39% are employment and 48% as the highest georaphio potential are in the rural. The minimum potential member of a commercial health care insurance are 79,86% . The highest potential are informal labor (23,94%) and 62% are in the rural area. Based on the inpatience maximal premium benefit, 88,51% are comercial health insurance potential membered, 23,94% are informal labour and 62% are in the rural area. The inpatience minimum premium package has the highest 92,07% commercial health insurance member, we could see that 27,77% highest potential are informal labour , and 62% are in the rural area. Based on the premium health services mix benefits (out patience and inpatience) by Potential commercial health insurances are 14,75%.The highest potential which are employment (5%) and 46% are in the rural area. The mix benefit (out patience and inpatience) of health minimum premium package services 74,87% are the commercial health insurance member. The highest potential which are informal labor (21,86%) and 62% are in the rural area. Based on the benefit offer, the minimum package of inpatience services potential social health insurance member all of household. The government must take efforts to provide this potential health insurance for the low income community with a social concept insurances and community development approach to mobilized their health community fund. Reference : 23 (1994-2002)

Rumah sakit Tangerang telah menjadi unit swadana tahun 1996, sebingga pembiayaan operational dari penghasilan fungsionalnya sendiri, tetapi fungsi social dari rumah sakit tersebut tetap masih dilaksanakan terbukti dengan menangani pasien tidak mampu dilaksanakan sebagaimana mestinya serta sebagai pusat pelayanan dan rujukan Terlihat dengan penanganan pelayanan dasar pada ibu bersalin terjadi pertumbuhan 14,9 % dari tahun 2001 - 2002. Dari pertumbuhan pelayanan persalinan tersebut ,penanganan persalinan normal pertumbuhannya adalah 23,4 % dan diikuti persalinan dengan tindakan sebesar 13,6 %. Bila dilihat dari sisi kenaikan pendapatan pada kamar bersalin terdapat pertumbuhan sangat signifikan yaitu sebesar 99,6%, Bila dibandingkan antara pertumbuhan pelayanan persalinan dengan pedapatan di kamar bersalin, indikasi adanya kenaikan biaya yang sangat berarti. Salah satu upaya untuk mendukung peningkatan cakupan layanan kepada ibu bersalin diperlukan informasi mengenai struktur biaya satuan tindakan persalinan normal dan persalinan dengan ekstraksi vakum di kamar bersalin. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi biaya satuan persalinan normal dan persalinan dengan ekstraksi vakum di kamar bersalin RSUD Tangerang khususnya teridentifikasinya besaran & elemen total biaya di kamar bersalin dan teridentifikasinya besaran biaya satuan layanan tindakan persalinan normal dan persalinan dengan ekstraksi vakum di kamar bersalin RSUD Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik secara operational research , dengan analisis biaya menggunakan metode Activity Based Costing. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa biaya satuan persalinan normal adalah Rp 146.828,-(semua komponen biaya dihitung), apabila mengabaikan perhitungan biaya investasi dan gaji PNS maka besarnya adalah Rp 36.940; , Pada persalinan dengan eksiraksr vakum menghasilkan biaya satuan sebesar Rp 198.048,-(semua komponen biaya dihitung), apabila mengabaikan biaya investasi dan gaji PNS maka besamya adalah Rp 59.255,- . RSUD Tangerang adalah rumah sakit umum pemerintah maka peneliti melakukan perhitungan dengan mengabaikan biaya investasi dan biaya gaji PNS. Sehingga terlihat ada efisiensi biaya satuan sebesar 79 %pada persalinan normal dan persalinan ekstruksr vakum sebesar 78 %.

Tangerang Hospital has been included in self funding hospital program by the Government therefore they have to maintain their social function as hospital in general. It is proven by caring poor patients and been appointed to be service center and reference hospital for Tanggerang district. In implementing such function during year 2002 Tangerang Hospital has served and cared mothers delivering babies almost 15% higher compare to previous year. Normal childbirth itself has grown up by 23% while Childbirth with Vacuum Treatment has grown by almost 14%. Meanwhile when we take a look at revenue growth at Delivery Unit for 2002 compare to 2001 it was a tremendous growth of almost 100%, it was interesting case to be analyzed that in terms of revenue it was significant growth compare to 23% growth of number of services then our rough assumption is it was higher price/tariff and basic assumption of higher price/tariff is higher coast. Coast efficiency and effectiveness can produce lower price/tariff so that can serve more patients, especially poor patients. One way to increase the quality of service to the pregnant is to get information of unit cost structure for Normal Childbirth with Vacuum Treatment in Delivery Room. The objective of this research is to get information on information of unit coast structure for Normal Childbirth and childbirth with Vacuum Treatment at Delivery Room in Tangerang Hospital, especially identifying cost components and total cost in delivery room and unit cost for Normal Childbirth service and Childbirth with Vacuum Treatment service as weel. This research is a descriptive and analytical operation research, with cost analysis using Activity Based Costing as An approach. From the research it is concluded that unit cost for normal Childbirth is 146.828,- this calculation charged all cost components while if investment cost and civil servants (PNS) salary was not included the unit cost was only Rp. 36.940,- For Childbirth with Vacuum Treatment service the unit cost was 198.048,- for all cost components included in the calculation but if investment cost and PNS salary is not included then the unit cost become Rp. 59.255,-. The reason for this kind of cost calculation is Tangerang Hospital is Public hospital where all facilities and salaries for civil servants is government subsidy so there is a potential cost efficiency for normal childbirth is about 79 and 78 for childbirth with vacuum treatment. With this potential cost efficiencies in both Normal Childbirth and Childbirth with Vacuum Treatment services then more patients can be served and more services can public as social functionality of Tangerang Hospital.

Masalah pembiayaan kesehatan sudah menjadi perhatian baik di dalam maupun di luar negeri. Sekarang pemerintah sedang mempersiapkan sebuah program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang harus dikelola dengan baik agar tidak meningkatkan biaya pelayanan kesehatan. Untuk antisipasi peningkatan biaya serta untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan suatu pengendalian biaya antara lain dengan sistem pembayaran melalui Diagnosis Related Groups (DRGs). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rata-rata biaya pengobatan penyakit malaria pada pasien yang di Rawat Inap di RSUD St. Imanuddin beserta komponen-komponennya sebagai suatu analisis kelayakan DRGs. Kasus malaria diambil sebagai model DRGs mengingat variasi biaya pengobatan diperkirakan tidak begitu besar. Serta kasus malaria cukup tinggi menempati urutan ke 2 dari 10 penyakit terbanyak di RS. Penelitian dilakukan terhadap pasien Rawat inap Penyakit Malaria selama tahun 2003 dengan studi kasus yaitu meneliti berapa besar biaya yang diperlukan pasien rawat map penyakit malaria dengan atau tanpa penyerta dan komplikasi. Hasil penelitian menunjukan kasus malaria banyak terdapat pada kelompok umur 1 - 4 tahun (38,8 %) diikuti kelompok umur > 15 tahun (36,1 %) dimana variasi umur antara I - 72 tahun. Rata-rata lama hari rawat pada malaria yang diserta penyakit penyerta (3,89 hari) lebih lama dibandingkan dengan tanpa penyerta (3,48 hari). Makin lama pasien dirawat maka jumlah tagihan makin besar akan tetapi tagihan perhari rawat semakin kecil. Rata-rata tagihan biaya pengobatan kasus malaria tanpa penyerta Rp. 435.100,- lebih rendah 12,06 % dari biaya malaria dengan penyerta Rp. 494.800,-. Dalam pengumpulan data untuk penetapan DRGs ada banyak keterbatasan terutama catatan rekam medis yang tidak lengkap oleh karena itu untuk penetapan DRGs perlu dilakukan persiapan rancangan rekam medik sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih konkrit sehingga penghitungan biaya dapat lebih mudah dan lebih terinci. Melihat besarnya variasi biaya pengobatan malaria di RSUD St. Imanuddin maka hasil penelitian ini belum bisa digunakan secara langsung sebagai tarif DRGs. Kami rekomendasikan dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap diagnosa yang sama di rumah sakit lain yang sama tipenya dengan RSUD St. Imanuddin.

Health financing matter has become attention both in Indonesia and abroad. Nowadays, the government has been preparing a program namely national social security system in which health security that should be managed well so that the financing in health care will not increase. In order to anticipate the increase of cost and to maintain service quality in health care, it is necessary to conduct the cost containment by payment system through Diagnostic Related Groups (DRGs). This study aimed to assess the average cost of malaria disease of inpatient at RSUD St. Imanuddin including its components as a feasibility analysis of DRGs. The malaria case was taken as DRGs model due to the estimated variation cost of treatment was not really high and it also placed the rank 2 out of 10 the highest case in the hospital. This study was conducted to the malaria patients who stayed in hospital during 2003 as case study to assess how much the cost needed to pay by the malaria patient with or without the followed diseases and complication. The study resulted that malaria case was mostly found in the age group of 1-4 years old (38.8%) and followed by the age group of >15 years old (36.1 %) in which their age range were between 1 and 72 years old. The length of stay of malaria patient who also had the followed disease (3.89 days) was longer than the length of stay of malaria patient without the followed disease (3.48 days). All the invoices would get more expensive to be paid if the patient stayed in the hospital longer, but the invoice for each day would get cheaper. The average of the cost of treatment for malaria without followed disease was Rp435,100,- in which 12,06% lower than the cost of treatment for malaria with the followed disease (Rp494,800; ). The incomplete medical record was the main constraints on collecting data to assess DRGs. So, DRGs assessment needs to prepare a medical record design to obtain the accurate information so that the cost calculation could be conducted easier and more detail. Knowing the variance of cost of treatment for malaria is high in RSUD St Imanuddin, yet this result of study has not been applied directly as DRGs tariff. It is recommended to conduct the further research for the same diagnosis at the other hospitals that have the same type as RSUD St. Imanuddin.