Abstrak:

---

Abstrak: Pada era SJSN tonggak utama pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan primer sebagai gatekeeper. Kementerian Kesehatan memberikan pengecualikan dan pengkhususan di wilayah DKI Jakarta untuk melayani beberapa pelayanan tambahan diluar layanan standar dalam program JKN. Skripsi ini membahas tentang kapitasi, jenis pelayanan, biaya, besaran biaya untuk memberikan pelayanan kesehatan lanjutan dan dampak pembiayaan pelayanan kesehatan lanjutan dengan kapitasi terhadap pelayanan kesehatan dasar. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional, menggunakan data sekunder dari register kunjungan dan data peserta JKN tertanggung . Hasil penelitian memperoleh bahwa dana kapitasi yang diperoleh oleh Puskesmas Jagakarsa sebesar Rp2.059.704.000,- selama periode Januari-Juni 2014 dengan jumlahh rata-rata peserta JKN perbulan 57.214. Jenis pelayana kesehatan tingkat lanjutan yang dimanfaatkan adalah pelayanan dokter spesialis, rongent, fisioterapi, akupuntur dan pelayanan laboratorium lanjutan. Angka rata-rata utilisasi tergolong rendah (1,16%) dengan pelayanan yang paling banyak dimanfaatkan adalah palayanan laboratorium lanjutan (0,75%) dan paling kecil adalah pelayanan dokter spesialis anak (0,02%). Biaya yang berlaku sesuai dengan Pergub no.68 Tahun 2012 dengan nilai ratarata Rp.22.400,-. Dari hasil perhitungan diperoleh besaran biaya pelayanan kesehatan lanjutan sebesar Rp.128.945.000 atau Rp. 257.890.000,- setahun (6,26% dari dana kapitasi). Tidak ada pengaruh yang berarti terhadap pelayanan kesehatan dasar karena biaya untuk pelayanan dasar hanya sebesar 4,91% dari total kapitasi. Sehingga masih banyak dana yang belum digunakan.
Kata kunci : Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Beban Kapitasi

---

In Era National Social Security System, a mayor milestone of health care is primary health care as a gatekeeper. The Ministry of Health provided specialization in Jakarta to serving some additional services beyond standard in JKN program. This study discusses capitation, types of service, cost, total cost to provided secondary health service and impact of secondary health financing with capitation for basic health services. Type of research using quantitative approach with cross-sectional design, using secondary data from the visit registers and JKN participants data. Result of study found that capitation funds obtained by PHC Jagakarsa of Rp. 2.059.704.000,- during period from January to June 2014, with average participant per mouth 57.214. Type of secondary level health service is utilized are specialist services, rongent, physiotherapy, acupuncture and secondary laboratory services. The utilization rate is low (1,16%) with the most widely used service is secondary laboratory service (0,75%) and the smallest is a pediatrician service (0,02%). Costs applicable in accordance with the Gubernur regulation Number 68 of 2012 with an average value Rp.22.400,- . From calculations, the secondary health care costs by Rp.128.945.000,- or Rp 257.890.000/year (6,26% of the fund capitation). There is no significant impact on basic health services because of costs for basic services only 4,91% of total capitation. So, there is still plenty of unused funds.
Key word : Secondary health services, National Health Insurance (JKN), Capitation Expense

Abstrak: Latar belakang (background): Saat ini, banyak sekali permasalahan kesehatan yangterjadi pada remaja, termasuk juga pada remaja yang berada di sekolah. Di Indonesia,terdapat sebuah program promosi kesehatan yang dilakukan pada tataran sekolah yaituUsaha Kesehatan Sekolah (UKS). Anak sekolah merupakan kelompok terorganisir yangberpotensi untuk mampu berdaya dalam hal kesehatan. Tujuan (Objective): Memberikangambaran mengenai pelaksanaan program UKS pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas(SLTA)di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard.Metode (Method): Informasi yang didapatkan berasal dari studi kualitatif yang dilakukanpada sekolah dan Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta. Studi ini dilakukan pada bulan Juli-Oktober 2014. Informasi yang dianalisis dalam studi ini bersumber dari 17 wawancaramendalam yang dilakukan pada sekolah dan Puskesmas, melibatkan 4 (empat) wakilkepala sekolah, 4 (empat) guru Pembina UKS, 4 (empat) perwakilan siswa, 4 (empat)perwakilan Puskesmas, dan seorang perwakilan staf Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.Hasil (result): Berdasarkan metode evaluasi Balanced Scorecard, pada keempat sekolahyang menjadi studi penelitian ini lebih banyak menjalankan ruang lingkup kuratif saja.Pada keempat Puskesmas diketahui lebih banyak menjalankan fungsi pelayanan kesehatandibandingkan dengan fungsi pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan sehat.Beberapa faktor yang mendorong belum optimalnya pelaksanaan UKS di SLTAdiantaranya adalah masih kurangnya pelatihan dan forum belajar bagi guru, belummaksimalnya pelibatan siswa baik di sekolah maupun di Puskesmas, dan belummaksimalnya kerjasama yang dilakukan oleh Puskesmas. Kesimpulan (conclusion):Diperlukan sebuah upaya yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebuttermasuk peninjauan kembali kebijakan dan pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaanUKS di sekolah, peningkatan keterampilan bagi para guru dan petugas kesehatan melaluipelatihan dan mengaktifkan forum komunikasi sebagai sarana belajar untukmengembangkan wawasan, melibatkan para orangtua siswa, dan pelibatan siswa dalammenjalankan proses perencanaan hingga evaluasi program UKS di sekolah.Kata kunci: sekolah, siswa, pelaksanaan, program UKS, Puskesmas, Balanced Scorecard

---

Background: Nowadays, many health problems happened in adolescent, includingadolescent in school. In Indonesia, there is a program that conducted in school, namedUKS (Usaha Kesehatan Sekolah). In school, adolescent is the organized group that has tobe capable to empower in health. Objective: Explain about implementation of UKSprogram in Senior High School and equal in Province of DKI Jakarta with BalancedScorecard approaches. Method: information obtained from qualitative study conducted inSchool and health care center in Province of DKI Jakarta. Analyzed information in thisstudy sourced from 17 in-depth interviews, consist of 4 (four) vice school principle, 4(four) teachers, 4 (four) students, 4 (four) health care center staff, and representatives fromProvince Health Office. Result: Based on Balanced Scorecard method, in four schoolswhich become the subject of the research stated that are not yet implementedcomprehensive UKS program. Most of them implement only in curative and rehabilitativeefforts. Besides senior high school, the implement program is health care center. In fourhealth care center, most of them implement the program only in health services functioncompared with health education function. Inhibit factors which causes ineffective are lackof training and forum for teacher for encouraging their knowledge and skill that relatedwith UKS, lack of involving the student in school and health care center, and lack ofpartnership between health care center with other sectors like public sector, private sectors,or non-government organization. Conclusion: Required a comprehensive effort to solvethe problems. The governments have to review the policy and guidance related to UKSimplementation di school. Besides that, it is required to improve the organizing skill fromprogram officer (teacher and health care officer) so that they are capable to implementcomprehensive UKS program through training and communication forum as the learning,involve the parent of the student, and involve the students in planning until evaluationprocess in UKS program.Key word: school, student, implementation, UKS, health care center, Balanced Scorecard.