Search Results - Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Jenis Koleksi

Ditemukan 38556 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV

Cost effectiveness operasi katarak di RSUD., Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Puskesmas di Kab.Karawang th.2000

Kartini Rustandi; Pembimbing: Ascobat Gani; Penguji: Prastuti Soewondo, Ronnie Rivanie, Farida Sirlan, Edi Suranto

Abstrak:

Buta katarak merupakan masalah kesehatan dan sosial yang m gakibatkan kerugian ekonomis yang besar bagi penderita maupun keluarga, dapar diatasi dengan dndakan operasi. Terbatasnya mmber daya dan dana serta tingginya angka buta katarak pada masyamkat kumng mampu di Kabupaten Karawang, memerlukan altematif rchabilitasi yang paling cos! ejiecrive. Tiga altematif kegiatan pelayanan operasi katarak yang dilaksanakan di Knbupaxen Karawang tahun 2000, yaim di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) dan puskesmas. Penelitian ini mcrupakan penelitian deskmiptif, yang menggunakan data sekunder ditinjau dari sisi provider, di sarana pclayanan yang melaksanaknn kegiatan pelayanan operasi katarak di Kabupaten Karawang Tahun 2000, .dengan tujuan mendapatkan gambaran aiternatif terbaik dari kegiatan pelayanan operasi katarak di Kabupaten Kamwang dengan membandingkan biaya satuan dan cakupan kegiatan ketiga altematitf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan operasi katarak yang dilaksanakan di puskesmas merupakan altemaiif yang paling can qffecfive ditinjau dali segi biaya., dibandingkan kegiatan pelayanan di BICMM dan RSUD Tetapi BKMM memiliki jangkauan pclayanan yang paling Unmk mendukung Jawa Barat bebas buta katarak penduduk misldn tahun 2005 disarankan rneningkatkan iielcuensi kegiatan pelayanan operasi katarak di puskesmas dan melakukan kombinasi kegiatan di BKMM dan puskesmas Serta meningkatkan penyuluhan kebutaan karcna ka.ta.rak $66811 terpadu.

Cataract blindness is a health and social problem, which can bring great economic loss to the person as well as hisfher family, but it can be solved by taking an operation procedure. Because of limited resources in health sector and high cataract prevalence, most cost eE`ective altemative treatment is needed. There are 3 altematives of cataract operation service available in Karawang District. The purpose of this smdy is to explore the best alternative or the most cost etfective cataract operation service rendered in-Karawang Disuict by comparing the unit cost and output of cataract operastion in District Hospital (RSUD), Community Eye Centre (BKMM) and Health Center. This study is a descriptive one, base on mondary data related to the cataract operation services and the data were collected using a specilic instruments. The result of this study shows that cataract operation service held publicly in Health Center is the most cost elfective alternative, compare to those held in Community Eye Centre (BKMM) and District Hospital (RSUD), however Community Eye Centre (BKMM) has th largest coverage or output. To support "Jawa Barat Bebas Katarak Penduduk Miskin Tahun 2000" it is recommended to increase the Eequency of the cataract operation service in Health Center, combined with cataract operation services in Health Center and Community Eye Centre. It is also recommended to promote the dissemination of information about the rehabilitation of blindness due to cataract.

T-1153

Depok : FKM-UI, 2001

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Cost effectiveness analysis pelaksanaan imunisasi hepatitis B dengan penggunaan alat suntik uniject dan alat suntik sekali pakai (Disposable) di Kab.Bantul th.2000

Chairiyah Anwar; Pembimbing: Ronnie Rivany; Penguji: Mardiati Nadjib, Prastuti Soewondo, Harmein Harun, Julitasari

Abstrak:

Penyakit Hepatitis B merupakan penyakit infeksi yang disebabkan virus dan telah menjadi masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagai daerah yang termasuk kelompok endemis tinggi, saat ini diperkirakan terdapat lebih dari 11 juta pengidap penyakit hepatitis B di Indonesia. Penularan virus hepatitis B melalui berbagai cara, akan tetapi penularan secara vertikal, dari orang tua pengidap penyakit hepatitis B kepada anaknya cukup besar (45,9%). Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit hepatitis B sejak dini, maka WHO telah merekomendasikan program imunisasi hepatitis B untuk semua bayi (Universal childhood immunization against Hepatitis B). Sebagai implementasinya, pemerintah Indonesia memasukkan program imunisasi hepatitis B ke dalam program imunisasi rutin secara nasiona] sejak tahun 1997. Hingga saat ini program imunisasi hepatitis B masih terus berjalan walaupun banyak kendala yang dihadapi, misalnya belum tercapainya target cakupan imunisasi dan indek pemakaian vaksin yang rendah. Melalui pelaksanaan program imunisasi rutin dengan 7 jenis vaksin, diharapkan dapat menekan prevalensi kasus penyakit-penyakit tersebut. Namun dengan semakin banyaknya jumlah vaksin yang diberikan maka secara iangsung akan berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan biaya kesehatan. Dan karena itu perlu diupayakan pelaksanaan program imunisasi yang efektif dan efisien, salah satunya adalah melalui pengendalian biaya khususnya pemilihan vaksin dan alat suntik. PeIaksanaan imunisasi hepatitis B di Indonesia saat ini masih menggunakan alat suntik yang bersifat dapat digunakan kembali (reuseable) dan alat suntik disposable (sekali pakai). Dan segi keamanan dan nilai ekonomis kedua alat suntik tersebut masih rendah, sehingga keduanya tidak efisien dan mengakibatkan biaya operasional kegiatan imunisasi menjadi lebih mahal. Studi tentang penggunaan alat suntik yang berbentuk uniject telah dilakukan dalam program imunisasi hepatitis B di D.I. Yogyakarta. Namun belum diketahui berapa besar efektifitas alat suntik tersebut dibandingkan alat suntik disposable. Penelitian ini merupakan evaluasi ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang biaya yang paling efektif dari penggunaan alat suntik disposable dan Uniject. Rancangan penelitian bersifat cross sectional, dengan mengambil kasus di Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta. Penelitian melibatkan 26 Puskesmas yang melakukan kegiatan imunisasi rutin termasuk hepatitis B. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ditinjau dan sisi pemerintah (provider) dengan menggali biaya yang dikeluarkan oleh puskesmas dalam pelaksanaan imunisasi hepatitis B tahun 1999 dan 2000. Hasil penelitian menunjukkan, besarnya total biaya dalam pelaksanaan imunisasi hepatitis B dengan alat suntik disposable 17,93% lebih mahal dibandingkan dengan alat suntik uniject. Komponen biaya terbesar dalam pelaksanaan imunisasi hepatitis B dengan alat suntik disposable adalah biaya operasional (rata-rata per puskesmas 97,36%, kemudian biaya investasi 2,56% dan biaya pemeliharaan 0,08%. Sedangkan pada pelaksanaan imunisasi dengan alat suntik uniject rata-rata per puskesmas untuk biaya operasional adalah 99,31%, biaya investasi 0,58%, dan biaya untuk pemeliharaan 0,11%. Jumlah cakupan imunisasi hepatitis B dengan alat suntik disposable adalah 16.417 suntikan, dengan rata-rata 631 per puskesmas dari indek pemakaian vaksin 66,4%. Sedangkan dengan uniject cakupan mencapai 16.474 suntikan, dengan rata-rata cakupan per puskesmas adalah 644 bayi dan IP vaksin 100%. Besarnya biaya satuan aktual untuk pelaksanaan imunisasi hepatitis B dengan alat suntik disposable adalah Rp. 31572,-, sedangkan dengan alat suntik uniject sebesar Rp. 27.553,-. Apabila komponen gaji dikeluarkan dari perhitungan total biaya, maka besarnya biaya satuan untuk imunisasi hepatitis B dengan disposable menjadi Rp.17.342; (turun 48,34%), sedangkan dengan uniject menjadi Rp. 13.627,- atau turun 50,54%. Perbedaan besarnya biaya satuan dipengaruhi oleh tingkat efisiensi alat suntik, jenis biaya yang dihitung dan cakupan imunisasi. Mengacu pada besarnya biaya satuan aktual maka dapat disimpulkan, penggunaan alat suntik uniject jauh lebih cost effective dibandingkan alat suntik disposable. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran imunisasi hepatitis B dalam jumlah yang sama, akan jauh lebih murah apabila digunakan alat suntik uniject dari pada menggunakan alat suntik disposable.

Cost Effectiveness Analysis of Hepatitis B Vaccination Using Uniject and Disposable Syringe in Bantul District, Year 2000Hepatitis B is an infection disease caused by hepatitis B virus (VHB) which remains as public health problem globally, especially in Indonesia. With more than I1 million carriers, Indonesia is classified into high endemic group of countries. Among different mode of VHB transmission, vertical transmission from carrier to newborns is important in Indonesia (45,9%). In objective of decreasing the morbidity and mortality of hepatitis B, WHO recommend "Universal Chilhood Immunization againt Hepatitis B" operationally, Indonesia integration hepatitis B vaccination into the routine program since 1997. Problems identified are lower level of coverage and higher wastage rate. The Indonesia immunization program is now concentrating in providing 7 antigens all children in decrease the prevalens of targeted deseases. The increasing number of discs of vaccine required will result in increase of health budget. Immunization program therefore, will have to be more effective and efficient by selecting the right type of vaccine and syringe. Currently reusable plastic syringe and disposable syringe are the types of syringe for hepatitis B vaccinetion in Indonesia. In form of safety and economic scale, both types of syringes are considered low quality and inefficient, which result in higher operational cost. Study on the use of uniject had been carried out in province of yogyakarta, but the effectiveness of unijct compared to disposable syringes in not known. This study an economic evaluation wich aims at providing information about the most cost effetive injection equipment between disposable syringe and uniject. A cross sectional study was designed for Bantul District, covering 26 Health Centres which implement routine immunization services including hepatitis B vaccination of hepatitis B vaccination. Data used in this study were facility-based data, complimented with primary data on the expenses related to the implementation of hepatitis B vaccination year 1999 and 2000. The result of the study shows that the total cost hepatitis B vaccination using disposable syrunge was 17.93% higher than the total cost using uniject. The largest cost component for disposable syringe was operational cost (on average 97.36% per Health Center), investment cost 2.56%, maintenance cost 0,08%. where as for uniject, operational cost was 99.31%, investment cost 0.58% and maintenance cost 0.11%. The hepatitis B coverage using disposable syringe was 16,417 or 637 per Health Center and vaccine utilization index was 66,4%. the hepatitis B coverage using uniject was 16,474 or 644 per Health Center with vaccine utilization index of 100%. The actual unit cost of hepatitis B vaccination using disposable syringe was Rp. 33,572, compered to Rp. 27,553 for uniject. It the study excluded salary from the cost component, the actual unit cost for disposable would be Rp. 17,342 (reduced by 48.34%) and for uniject weld be Rp. 13,627 (reduced by 50.54%). The difference in cost unit is influenced by the unit price of injection equipment, cost variables and level of vaccination coverage. Based on the actual unit cost, uniject is more cost effective than disposable syringe. So, the spend of budget for giving immunization hepatitis B in the same target with uniject more cheaper than disposable.

T-1194

Depok : FKM-UI, 2001

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis pemanfaatan pelayanan rawat jalan puskesmas oleh pemegang kartu sehat jaring pengaman sosial bidang kesehatan (JPSBK) di Kab.Karawang th.2001

Dyah Permata Suryarini; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Luknis Sabri, Rokim Hamdani, Herie Firmaningsih

Abstrak:

Dalam rangka mempertahankan status kesehatan masyarakat selama krisis ekonomi, upaya kesehatan diprioritaskan untuk mengatasi dampak krisis. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok beresiko dari keluarga miskin agar kesehatannya tidak memburuk dan tetap hidup produktif, melalui pemberian Kartu Sehat. Meskipun program ini telah berjalan di Kabupaten Karawang sejak tahun 1998, tetapi pemanfaatannya masih rendah (52,4%).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemanfaatan rawat jalan puskesmas serta faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan rawat jalan puskesmas oleh pemegang Kartu Sehat JPSBK di Kabupaten Karawang.Rancangan penelitian ini adalah rancangan cross sectional untuk mengetahui hubungan pendidikan, umur, pengetahuan, jumlah keluarga, pola pencarian pelayanan kesehatan, kejadian sakit, jumlah balita, jumlah usila, jarak dan persepsi terhadap pelayanan kesehatan dengan pemanfaatan rawat jalan puskesmas oleh pemegang Kartu Sehat. Sebagai responden adalah kepala keluarga pemegang kartu sehat JPSBK di empat puskesmas di wilayah kabupaten karawang berjumlah 382 responden yang dipilih secara acak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan, umur, pengetahuan, pola pencarian pelayanan kesehatan, kejadian sakit, jumlah usila, persepsi terhadap pelayanan kesehatan serta jarak berhubungan dengan pemanfaatan rawat jalan puskesmas. Sebanyak 52,4% dari responden pernah memanfaatkan kartu sehatnya.Dari delapan faktor yang berhubungan, faktor pola pencarian pelayanan kesehatan adalah faktor yang mempunyai hubungan paling erat dengan OR 35,613 (CI 9.601- 132,093).Agar pemanfaatan kartu sehat bisa lebih baik lagi, perlu peningkatan kerja sama lintas sektoral dalam melaksanakan sosialisasi program ini, bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat serta meningkatkan pelayanan puskesmas dan kunjungan rumah terhadap pemegang kartu sehat.

Analysis on Primary Health Care Out-patient by Health of Card Holder Social Protection Sector Development Program (SPSDP) in Karawang District Year 2001To maintain community health status during economic crisis, health services should be prioritized to encounter the impact. A great concern is dedicated for risky group poor family to maintain their health condition and productive life.This research aimed to find out the characteristic of health card holder, description of outpatient services use as well as its determinants.The research used a cross sectional design to find out the relationship of education, age, knowledge, the number of family, health seeking pattern, morbidity case, number of family member under five, number of elderly, the distance and perception on health services use by health card holders.Respondents are head of households who owned health card (Social Protection Sector Development Program) at four Primary Health Center (PHC) in Karawang District. Simple random sampling is the method to select 330 respondents.The result revealed that education, age, knowledge, health seeking pattern, morbidity case, number of elderly, the distance and perception of health services are related with PHC's out patient use. The study showed that 52, 4% respondents have used their health card.Health seeking pattern factor has had close relationship where the OR was 35,613 (CI 9,601- 132,093). Health card use will be much better and successfully achieved if inter sectoral could be strengthen, cooperation, as well as relationship with non government organization along with special emphasis on improving PHC's services as well.

T-1452

Depok : FKM-UI, 2002

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis potensi kelangsungan puskesmas unit uji coba swadana di DKI Jakarta th.2000

Sri Poerwaningsih; Pembimbing: Prastuti Soewondo

T-1192

Depok : FKM-UI, 2001

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Cari yang mirip

Metadata PDF

☉

Analisis biaya efektifitas (cost effectiveness analysis) program imunisasi campak dalam upaya pengendalian penyakit campak di Kab. Bogor th. 2000

Olivia Esrana Simbolon; Pembimbing: Prastuti Soewondo C.;Penguji: Hasbullah Thabrany, Mardiati Nadjib, Harmein Harun, Julitasari Soendoro

Abstrak:

Penyakit campak sangat menular terutama menyerang anak-anak yang tidak mempunyai kekebalan terhadap penyakit campak. Penyakit campak merupakan masalah kesehatan yang cukup serius baik di negara maju maupun negara berkembang, walaupun dapat dicegah dengan imunisasi namun KLB masih sering terjadi. Di Indonesia imunisasi campak dimulai tahun 1983 dan cakupan campak 80 % telah dicapai pada tahun 1990 dan dapat dipertahankan sampai sekarang. Namun cakupan tinggi belum terdistribusi merata sampai ke desa, sehingga masih terjadi KLB (Kejadian Luar Biasa) campak yang sering mengakibatkan kematian khususnya pada anak dengan gizi buruk. Cakupan tinggi menyebabkan terjadinya pergeseran umur penderita campak, bukan hanya pada balita tetapi mulai tinggi pada anak sekolah. Perubahan pola epidemi campak merubah strategi program. Serta mengacu kepada sidang WHA untuk menurunkan angka insidens campak sebesar 90% dan angka kematian campak sebesar 95%, dan sidang WHO 1996 yang menyatakan kemungkinan penyakit campak dapat dieradikasi karena pejamu hanya manusia. WHO membuat target global eradikasi campak pada tahun 2005 - 2010 dan menilai kinerja setiap negara terhadap upaya pengendalian campak. Berdasarkan kriteria WHO, maka Indonesia saat ini masuk dalam phase reduksi kasus dan pencegahan KLB campak. Namun strategi pencapaian diserahkan pada kemampuan keuangan masing-masing negara. Untuk mengantisipasi hal tersebut selain irunisasi rutin bayi, pada tahun 2000 telah diberikan imunisasi campak tambahan pada anak sekolah kelas 1 - 6 SD (catch up) di 2 propinsi (DKI Jakarta & Jawa Barat), serta crash program campak anak balita di desa rawan campak (resiko tinggi) di 13 propinsi di Indonesia. Sebelum mengadop kegiatan catch up ke propinsi lain serta mengingat keterbatasan keuangan negara, maka diperlukan evaluasi ekonomi analisis biaya hasil (cost effectiveness analysis) dari kegiatan campak tambahan tersebut. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang model kegiatan imunisasi campak yang paling "cost effective" dalam upaya pengendalian campak, mengetahui biaya satuan per kegiatan serta komponen biaya terbesar, juga untuk mengetahui kecenderungan penurunan kasus setelah imunisasi campak tambahan dilaksanakan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bogor di 56 puskesmas yang terdiri dari 28 Puskesmas Desa UCI yang melaksanakan imunisasi rutin dan catch up (model-2) dan 28 Puskesmas Desa Non-UCI yang melaksanakan imunisasi rutin, catch up dan crash program (model-3) pada tahun 2000 dan sebagai pembanding adalah puskesmas yang soma (tahun 1999) yang hanya melaksanakan imunisasi rutin (model-1). Rancangan penelitian studi operasional (OR) evaluasi ekonomi analisis biaya efektif (CEA). Berdasarkan jenis data retrospektif dengan analisa deskriptif. Hasilnya adalah biaya satuan: rutin Rp.8.141, catch up Rp.3.275, crash program Rp. 3.552. Biaya satuan yang paling cost effective adalah pada kegiatan masal catch up yaitu 40% dari biaya satuan rutin. Komponen biaya yang terbesar dari 3 kegiatan dan model imunisasi adalah pada biaya operasional (96,50% - 99,96%). Sedang jenis biaya terbesar pada biaya operasional imunisasi rutin adalah biaya vaksin, gaji, alat suntik dan transport lapangan. Hanya pada daerah sulit, transport lapangan lebih tinggi dart biaya alat suntik. Untuk kegiatan catch up dan crash program biaya operasional terbesar adalah biaya vaksin, alat suntik dan gaji. Terjadi penurunan kasus campak yang bermakna pada puskesmas yang sama, dengan membandingkan kegiatan imunisasi model-2 dan model-3 (tahun 2000) terhadap model-1 (1999). Penurunan kasus di puskesmas model-2 sebesar 49,5% dan di puskesmas model-3 sebesar 59,4%, sedangkan di Kabupaten Bogor penurunan kasus campak sebesar 65,3%. Pada tahun 2000 dikedua kelompok model penelitian dan di Kabupaten Bogor tidak terjadi KLB campak, dimana selama 9 tahun (1991-1999) selalu terjadi KLB campak. Proporsi penurunan kasus terbesar terjadi pada kelompok umur balita yaitu di puskesmas model-2: umur < 1 tahun (66,2%), dan umur l - 4 tahun (68,3%). Di puskesmasmodel-3: umurcl tahun (50%) dan 1 - 4 tahun (75,1%). Soma dengan di,Kabupaten Bogor penurunan kasus campak terbesar pada kelompok umur balita yaitu < 1 tahun (72,5%) dan umur 1 - 4 tahun (76,2%). Berdasarkan hasil CE-ratio dart kedua model imunisasi campak tambahan, model yang paling cost effective adalah model-2 yaitu imunisasi rutin bayi dan catch up anak SD. Model-2 ini efektif untuk menurunkan kasus dan mencegah terjadinya KLB berarti dapat memutuskan transmisi virus dari anak sekolah kepada anak balita dirumah, namun demikian untuk menghilangkan desa rawan campak kegiatan crash program harus tetap dilakukan di desa-desa dengan cakupan rendah 2-3 tahun.

Measles is a serious infectious disease afflicted predominantly children under five who are susceptible to the disease. In most developing countries, measles is still one of the leading causes of children morbidity and mortality. Instead of significant achievement of EPI Program, outbreaks of measles are still frequently occurred. Measles vaccine was introduced and included into routine EPI in 1983 and UCI coverage (> 80 %) was achieved in 1990, and has been sustained until now. The problem that we are facing is the UCI coverage is not equally distributed which leads to the occurrence of measles outbreaks in pocket villages. The outbreaks claim many deaths among malnourished children. High coverage of measles vaccination has shifted the age of the cases to the right, where older children are affected and not only children under five. The changes of this disease pattern calls for revision of the EPI program strategy. The changes of the strategy is also revered to WHA resolution which has set the target of measles disease reduction by 90% and mortality reduction by 95%. Due to the natural history of disease, with potent vaccine measles could be eradicated like smallpox and polio. WHO has set the global target for measles eradication in 2005 - 2010 and plays a great roles in evaluating the performance of it's member countries towards measles eradication. WHO has conducted external evaluation and considered Indonesia is now at the stage of measles reduction and prevention of measles outbreaks occurrence. WHO member countries implemented different strategies in achieving their measles reduction target, it is very much depend on the available resources of each country. Indonesia, beside routine basic immunization program to infant has also in the year 2000 introduced additional measles vaccination to school children year 1 -- 6 elementary school in DKI Jakarta and West Java which is known as catch-up activities. Crash program for children under five was also introduced in measles high risk areas in 13 provinces. The introduction of catch-up campaign and crash program was based on epidemiological evidence. Cost effectiveness analysis need to be undertaken before deciding to adopt catch-up campaign and crash program approaches as national policy. The objectives of the cost effectiveness analysis study are to get better picture and better understanding of the most cost effective model of measles vaccination, unit cost for each activity, the biggest budget component, trend of measles reduction after additional measles vaccination been implemented. The study was conducted in Bogor Regency involved 56 health centres, consists of 28 health centres have achieved village UCI coverage in 2000, which are implementing routine immunization and catch-up campaign (model-2) and 28 health centres who have not achieved village UCI coverage in 2000 which are implementing routine immunization, catch-up as well as crash program (model-3) control health centres were the same health centres who in 1999 implemented routine immunization (model-1) only. The study design was operational research (OR), economic evaluation cost effectiveness analysis (CEA). Using retrospective data with descriptive analysis. From data analysis it is evidence that the unit cost for different approaches are the following: - Routine immunization Rp. 8141 - Catch-up campaign Rp. 3275 - Crash program Rp. 3552 The most cost effective is catch-up campaign which is only 40% of the cost of routine immunization. The biggest component of those three different approaches comes from the operational cost which is 96,5% - 99,96% of the total cost. In routine, the biggest cost of the operational cost is for vaccine, salaries, syringes and transportation. Only in remote different areas cost for transportation is bigger than cost for syringes. In catch-up campaign and crash program the biggest operational cost are for vaccines, syringes, salaries. It is evidence that there has been significance reduction of measles cases in model-2 and model-3 approaches (2000) as compare to model-1 (1999). Measles reduction in health centres for model-2 approach 49,5%, model-3 approach 59,4%, while for the whole Bogor Regency the measles reduction was 65,3%. It is also found that in 2000, measles outbreaks was not occurred in the study areas and in the Bogor Regency where in the last 9 years (1991-1999) measles outbreaks has always been occurred. If we look at the age distribution the significant reduction was found in underfive group. Health centres model-2: < 1 year (66,2%), 1 - 4 years (68,3%). In health centres model-3: < 1 year (50%), I - 4 years (75,1%). Similar figure is also found in Bogor Regency where significant measles reduction was in underfive age group; < 1 year (72,5%), 1 - 4 years (76,2%). Finally, based on CE-Ratio calculation, model-2 was the most cost effective which include routine immunization and catch-up campaign for elementary school children. In conclusion model-2 is effective to reduce cases and to prevent measles outbreaks and is capable to cut the viral transmission from school children to children under five in their respective households. Hence, to reduce the number of high risk villages, crash program should be implemented continuously in low coverage villages at least for

Depok : FKM-UI, 2001

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Efektivitas biaya pelayanan bedah radang apendiks di RS.MMC Jakarta th.2000

K.Chandra Meliala; Pembimbing: Amila Megraini

T-1189

Depok : FKM-UI, 2001

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Cari yang mirip

Metadata PDF

☉

Analisis subsidi silang antara unit produksi di RSUD Sragen dan RSUD Wonogiri tahun 2000 dan 2001

Bagus Trihandoyo; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Hasbullah Thabrany, Mardiati Nadjib, Hendrianto Trisnowibowo, Wahyuni Prabayanti

Abstrak:

Tingkat pemulihan biaya pada unit-unit produksi di RSUD sangat bervariasi yang dipengaruhi oleh masing masing tingkat pendapatannya. Diharapkan konsep subsidi silang dapat berjalan guna pemerataan pelayanan kesehatan.Penelitian ini merupakan penelitian kasus yang dilakukan di 2 RSUD di Propinsi Jawa Tengah (RSUD Sragen dan RSUD Wonogiri). Pengumpulan data dilakukan dengan melihat data yang sudah ada hasil dari penelitian penulis pada tahun 2000, dan untuk data keuangan tahun 2001 menggunakan penyesuaian (adjustment) dengan indeks harga konsumen dari data biaya tahun 2000. Perhitungan biaya dilakukan dengan dengan 2 Cara yaitu secara full cost maupun secara direct cost.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan unit produksi yang tertinggi di RSUD Sragen pada tahun 2000 adalah rawat inap dan terendah elektro diagnostik, sedangkan tahun 2001 pendapatan tertinggi rawat inap dan terendah radiologi. Pada RSUD Wonogiri pada tahun 2000 pendapatan tertinggi rawat inap dan terendah diagnostik, untuk tahun 2001 pendapatan tertinggi juga rawat inap dan terendah kamar operasi (OK).Biaya total unit produksi pada tahun 2000 berdasarkan perhitungan full cost di RSUD Sragen tertinggi rawat inap dan terendah adalah fisioterapi, untuk tahun 2001 biaya total unit produksi tertinggi juga rawat inap dan terendah fisioterapi.Sedangkan biaya total unit produksi tahun 2000 di RSUD Wonogiri yang tertinggi adalah rawat inap dan terendah adalah tindakan diagnotik, tahun 2001 tertinggi rawat inap dan terendah diagnostik Jika perhitungan berdasarkan direct cost, biaya total unit produksi tahun 2000 di RSUD Wonogiri tertinggi rawat inap dan terendah elektro diagnostik, tahun 2001 tertinggi rawat inap dan terendah elektro diagnostik. RSUD Wonogiri tahun 2000 tertinggi rawat inap dan terendah diagnostik, tahun 2001 tertinggi juga rawat inap terendah diagnostik CRR RSUD Sragen tahun 2000 dan 2001 dihitung secara full cost, hanya satu unit produksi yang CRR > 100%, CRR hasil retribusi RSUD Sragen sebesar 35.54% dan 27.81% jika dihitung direct cost ada lima unit produksi yang CRR > 100%, CRR hasil retribusi RSUD Sragen sebesar 70.75% dan 54.31%. CRR RSUD Wonogiri tahun 2000 dan 2001 dihitung secara full cost, ada dua unit produksi yang CRR > 100%, CRR hasil retribusi RSUD Wonogiri sebesar 35.27% dan 29.95% jika dihitung direct cost ada di unit produksi yang CRR > 100%, CRR hasil retribusi RSUD Wonogiri sebesar 56.98% dan 47.09%.Dan perhitungan SHU unit produksi tahun 2000 dan 2001 dihitung secara full cost pads RSUD Sragen dan RSUD Wonogiri, hampir tidak ada unit produksi mempunyai SHU positif sehingga tidak terjadi subsidi silang. Jika dihitung secara direct cost ada beberapa unit produksi yang mempunyai SHU positif, jadi masih terjadi subsidi silang antar unit produksi. Namun SHU total dari hasil retribusi di kedua RSUD tersebut masih teriihat negatif.Terlihat adanya perbedaan besaran subsidi silang antara kedua RSUD pada tahun 2000 dan 2001, dimana unit produksi yang CRR >100% (SHU positif) berbeda antara RSUD Sragen dan RSUD Wonogiri. RSUD Sragen sebagian besar (5 unit produksi) yang mempunyai SHU positif, sedangkan di RSUD Wonogiri ada 2 unit produksi yang mempunyai SHU positif yaitu unit produksi laboratorium dan radiologi.

Analysis Of Cross-Subsidy for Production Unit at Sragen District Hospital and Wonogiri District Hospital, 2000-2001Cost Recovery Rate (CRR) for production unit at District Hospital are various influenced by each income level to expect establishing cross-subsidy concept for equity of health care service.This case research performed at 2 District Hospital in Central Java Province (Sragen District Hospital and Wonogiri District Hospital). The data is collected by observing available research result of writer in 2000 and the financial data collection 2001 by applies adjustment with Consumption Price Index (CPI) of budget 2000. There are 2 methods of cost calculation namely full cost and direct cost.The research result shows that the highest production unit income at Sragen District Hospital 2000 is from hospital wards and the lowest electrical diagnostic; in 2001 the highest production unit income is from hospital wards and the lowest electrical diagnostic. At Wonogiri District Hospital 2000 the highest production unit income is from hospital wards and the lowest electrical diagnostic, in 2001 the highest also from hospital wards and the lowest operation room (OK).Full cost calculation defined that biggest total cost at production unit of year 2000 at Sragen District Hospital is hospital ward and the lowest is physiotherapy, in 2001 the biggest and the lowest also from hospital ward and physiotherapy. At Wonogiri District Hospital the biggest total cost at production unit of year 2000 is hospital ward and the lowest electro diagnostic, in 2001 the biggest and the lowest are also from hospital ward and electro diagnostic. If calculation with direct cost the biggest and the lowest total cost at production unit at Sragen District Hospital in 2000 are hospital ward and electro diagnostic, in 2001 the biggest and the lowest also from hospital ward and electro diagnostic. At Wonogiri District Hospital in 2000 the biggest is hospital ward and the lowest electro diagnostic, in 2001 the biggest and the lowest also from hospital ward and electro diagnostic CRR at Sragen District Hospital in 2000 and 2001 full cost calculation define that only one production unit having CRR > 100%, CRR percentage of retribution at Sragen District Hospital 35.54% and 27.81%, and direct cost calculation define that there are 5 production units having CRR > 100%, CRR percentage of retribution at Sragen District Hospital 7035% and 54.31%. CRR at Wonogiri District Hospital full cost calculation define that there are 2 units production unit having CRR > 100%, CRR percentage of retribution at Wonogiri District Hospital 35.27% and 29.95%, and direct cost calculation define that there are 2 unit production unit having CRR > 100%, CRR percentage of retribution at Wonogiri District Hospital 56.98% and 47.09%.Full cost calculation business yield remaining (SHU) of production unit at Sragen District Hospital and Wonogiri District Hospital in 2000 and 2001, production unit almost never have positive SHU more ever cross-subsidy was not establish there. Meanwhile direct cost calculation define that there are some units having positive S}JU where such cross-subsidy is establish among production units. However total SHU from total retribution of both District Hospital shows negative result.There is define difference cross-subsidy of both District Hospital of year 2000 and 2001, the production unit having CRR > 100% (positive SHU) between Sragen District Hospital and Wonogiri District Hospital was difference. Almost the production unit at Sragen District Hospital having positive SHU and only 2 production units at Wonogiri District Hospital having positive SHU there are Iaboratory and radiology.Reference: 24 (1980 - 2001)

T-1345

Depok : FKM-UI, 2002

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis penetapan tarif unit kamar bedah di RS.Islam Jakarta Timur th.2000

Ahmad Tajudin; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Mardiati Nadjib, Amila Megraini, Atikah M. Zaki, Eko Prijono

Abstrak:

Penetapan tarif Unit Kamar Bedah (UKB) di Rumah Sakit Islam Jakarta Timur (RSIJT) tanpa menggunakan perhitungan biaya satuan yang benar dapat mengakibatkan kerugian pihak Rumah Sakit. Pada unit pelayanan yang produknya beragam (heterogen) seperti UKB perlu dilakukan analisis biaya di tiap golongan karena pemakaian yang bervariasi untuk bahan medis, alat kesehatan dan lama operasi.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran penetapan tarif yang lebih realistis berdasarkan biaya satuan di UKB. Penelitian ini merupakan penelitian operasional yang bersifat deslaiptif. Metode analisis biaya yang digunakan adalah dengan memberikan pembobotan (relative value unit) pada setiap golongan operasi yang dibagi menjadi 4 kelompok yaitu golongan operasi kecil, sedang, besar dan khusus. Untuk setiap kelompok dipilih satu jenis operasi yang dapat mewakili.Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya satuan di masing-masing golongan operasi adalah Rp.770.830 untuk operasi kecil, Rp.835.304 untuk operasi sedang, Rp.1.035.938 untuk operasi besar dan Rp.1.651.445 untuk golongan operasi khusus.Penelitian ini juga membuat simulasi tarif yang dihitung menurut kelas perawatan. Hasil simulasi tarif bila memperhitungkan semua komponen biaya (full cost) ternyata lebih tinggi dari tarif yang berlaku sekarang. Sebagai contoh untuk operasi kecil di kelas VIP sebesar Rp.1.510.827 sedangkan tarif yang saat ini berlaku adalah Rp.850.000. Dibanding tarif Rumah Sakit pesaing, tarif di RSUT lebih rendah. Akhirnya penelitian ini ditutup dengan saran agar RSIJT hendaknya melakukan evaluasi terhadap tarif operasi yang berlaku saat ini.

Analysis of Price Setting of Surgical Unit at Rumah Sakit Islam Jakarta-East Jakarta in the Year 2000Price setting of surgery unit without computation of unit cost will lead loss to the hospital. Therefore, in a service unit producing various products needs to be supported by proper cost analysis.The study was aimed to get more realistic description of price computation and price setting in a Surgical Unit. This research was a descriptive operational research using relative value unit technique as method of unit cost computation for every group of surgery, which divided into 4 (four) groups i.e. minor surgery, middle surgery, major surgery, and special surgery. For each surgery group was picked one of surgeries that represented its group.The finding of this research showed that unit cost of every group of surgery was as follows: minor surgery was Rp 770.830,-, middle surgery was Rp 835.304,-, major surgery was Rp 1.035.938,-, and special surgery was Rp 1.651.445,-.This study also conducted tariff simulation that computed according to type of inpatient class. The finding of this simulation which including full cost revealed that tariff for every group of surgery was higher than the existing tariff in the hospital. For example, the tariff for minor surgery in VIP class was Rp 1.510.827,-while the existing tariff was Rp 850.000,-. In comparison to the tariff applied in the hospital's competitors, the tariff applied in Rumah Sakit Islam Jakarta was lower.Based on the above-mentioned findings, it is suggested to Rumah Sakit Islam Jakarta to conduct the evaluation for surgery tariff.

T-1501

Depok : FKM-UI, 2002

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisa biaya satuan tindakan persalinan normal dan persalinan ekstraksi vakum di kamar bersalin RSUD Tangerang th.2002

Euis Maryani; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Pujiyanto

Abstrak:

Rumah sakit Tangerang telah menjadi unit swadana tahun 1996, sebingga pembiayaan operational dari penghasilan fungsionalnya sendiri, tetapi fungsi social dari rumah sakit tersebut tetap masih dilaksanakan terbukti dengan menangani pasien tidak mampu dilaksanakan sebagaimana mestinya serta sebagai pusat pelayanan dan rujukan Terlihat dengan penanganan pelayanan dasar pada ibu bersalin terjadi pertumbuhan 14,9 % dari tahun 2001 - 2002. Dari pertumbuhan pelayanan persalinan tersebut ,penanganan persalinan normal pertumbuhannya adalah 23,4 % dan diikuti persalinan dengan tindakan sebesar 13,6 %. Bila dilihat dari sisi kenaikan pendapatan pada kamar bersalin terdapat pertumbuhan sangat signifikan yaitu sebesar 99,6%, Bila dibandingkan antara pertumbuhan pelayanan persalinan dengan pedapatan di kamar bersalin, indikasi adanya kenaikan biaya yang sangat berarti. Salah satu upaya untuk mendukung peningkatan cakupan layanan kepada ibu bersalin diperlukan informasi mengenai struktur biaya satuan tindakan persalinan normal dan persalinan dengan ekstraksi vakum di kamar bersalin. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi biaya satuan persalinan normal dan persalinan dengan ekstraksi vakum di kamar bersalin RSUD Tangerang khususnya teridentifikasinya besaran & elemen total biaya di kamar bersalin dan teridentifikasinya besaran biaya satuan layanan tindakan persalinan normal dan persalinan dengan ekstraksi vakum di kamar bersalin RSUD Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik secara operational research , dengan analisis biaya menggunakan metode Activity Based Costing. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa biaya satuan persalinan normal adalah Rp 146.828,-(semua komponen biaya dihitung), apabila mengabaikan perhitungan biaya investasi dan gaji PNS maka besarnya adalah Rp 36.940; , Pada persalinan dengan eksiraksr vakum menghasilkan biaya satuan sebesar Rp 198.048,-(semua komponen biaya dihitung), apabila mengabaikan biaya investasi dan gaji PNS maka besamya adalah Rp 59.255,- . RSUD Tangerang adalah rumah sakit umum pemerintah maka peneliti melakukan perhitungan dengan mengabaikan biaya investasi dan biaya gaji PNS. Sehingga terlihat ada efisiensi biaya satuan sebesar 79 %pada persalinan normal dan persalinan ekstruksr vakum sebesar 78 %.

Tangerang Hospital has been included in self funding hospital program by the Government therefore they have to maintain their social function as hospital in general. It is proven by caring poor patients and been appointed to be service center and reference hospital for Tanggerang district. In implementing such function during year 2002 Tangerang Hospital has served and cared mothers delivering babies almost 15% higher compare to previous year. Normal childbirth itself has grown up by 23% while Childbirth with Vacuum Treatment has grown by almost 14%. Meanwhile when we take a look at revenue growth at Delivery Unit for 2002 compare to 2001 it was a tremendous growth of almost 100%, it was interesting case to be analyzed that in terms of revenue it was significant growth compare to 23% growth of number of services then our rough assumption is it was higher price/tariff and basic assumption of higher price/tariff is higher coast. Coast efficiency and effectiveness can produce lower price/tariff so that can serve more patients, especially poor patients. One way to increase the quality of service to the pregnant is to get information of unit cost structure for Normal Childbirth with Vacuum Treatment in Delivery Room. The objective of this research is to get information on information of unit coast structure for Normal Childbirth and childbirth with Vacuum Treatment at Delivery Room in Tangerang Hospital, especially identifying cost components and total cost in delivery room and unit cost for Normal Childbirth service and Childbirth with Vacuum Treatment service as weel. This research is a descriptive and analytical operation research, with cost analysis using Activity Based Costing as An approach. From the research it is concluded that unit cost for normal Childbirth is 146.828,- this calculation charged all cost components while if investment cost and civil servants (PNS) salary was not included the unit cost was only Rp. 36.940,- For Childbirth with Vacuum Treatment service the unit cost was 198.048,- for all cost components included in the calculation but if investment cost and PNS salary is not included then the unit cost become Rp. 59.255,-. The reason for this kind of cost calculation is Tangerang Hospital is Public hospital where all facilities and salaries for civil servants is government subsidy so there is a potential cost efficiency for normal childbirth is about 79 and 78 for childbirth with vacuum treatment. With this potential cost efficiencies in both Normal Childbirth and Childbirth with Vacuum Treatment services then more patients can be served and more services can public as social functionality of Tangerang Hospital.

T-1686

Depok : FKM-UI, 2003

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉