Abstrak: Tesis ini membahas faktor-faktor yang berhubungan dengan lama hari rawattindakan ventriculo Peritoneal Shunt (vp-shunt) di rumah sakit Dr MohammadHoesin (RSMH) Palembang. Sampel penelitian dengan pendekatan cross-sectionalini adalah semua pasien yang dirawat di instalasi Bedah dan Saraf Anak RSMH yangmendapat tindakan VP-Shunt periode Januari sampai Desember 2013. Data ditelusuridari rekam medik, konfirmasi denganw wawancara mendalam. Ditemukan empatfaktor yang berhubungan dengan lama hari rawat, yaitu waktu tunggu operasi, waktutunggu pemeriksaan penunjang medik, discharge planning kemampuan mandiri,komplikasi. Dibutuhkan rencana strategi yang menckup pengaturan jadwal operasidan pemeriksaan penunjang medik, pelaksanaan discharge planning kemampuanmandiri dan pencegahan infeksi.Kata kunci: Lama Hari rawat, tindakan VP Shunt, rumah sakit

---

This study examines factors affecting length of stay hospitalized patient withVentriculo-Peritoneal shunt (VP shunt ) procedure at Mohammad Hoesin Hospital(RSMH) Palembang. This study was using cross-sectional design, sample were allpatients with VP-Shunt procedure at surgery and neuropediatric ward in January -December 2013. Data from medical records was collected and analyzed usingquantitative method, supported with indepth interviews. The study revealed thatlength of stay was associated with waiting list for operation schedule, waiting list formedical pre-operation exam, discharge planning and complication. The studysuggests to develop a plan covering operation schedule, medical pre-operation exam,discharge planning and infection prevention.Keywords: Length of Stay, Vp shunt, Hospital

Abstrak: Tesis ini membahas faktor-faktor yang berhubungan dengan lama hari rawattindakan ventriculo Peritoneal Shunt (vp-shunt) di rumah sakit Dr MohammadHoesin (RSMH) Palembang. Sampel penelitian dengan pendekatan cross-sectionalini adalah semua pasien yang dirawat di instalasi Bedah dan Saraf Anak RSMH yangmendapat tindakan VP-Shunt periode Januari sampai Desember 2013. Data ditelusuridari rekam medik, konfirmasi denganw wawancara mendalam. Ditemukan empatfaktor yang berhubungan dengan lama hari rawat, yaitu waktu tunggu operasi, waktutunggu pemeriksaan penunjang medik, discharge planning kemampuan mandiri,komplikasi. Dibutuhkan rencana strategi yang menckup pengaturan jadwal operasidan pemeriksaan penunjang medik, pelaksanaan discharge planning kemampuanmandiri dan pencegahan infeksi.Kata kunci: Lama Hari rawat, tindakan VP Shunt, rumah sakit

---

This study examines factors affecting length of stay hospitalized patient withVentriculo-Peritoneal shunt (VP shunt ) procedure at Mohammad Hoesin Hospital(RSMH) Palembang. This study was using cross-sectional design, sample were allpatients with VP-Shunt procedure at surgery and neuropediatric ward in January -December 2013. Data from medical records was collected and analyzed usingquantitative method, supported with indepth interviews. The study revealed thatlength of stay was associated with waiting list for operation schedule, waiting list formedical pre-operation exam, discharge planning and complication. The studysuggests to develop a plan covering operation schedule, medical pre-operation exam,discharge planning and infection prevention.Keywords: Length of Stay, Vp shunt, Hospital

Abstrak: Berdasarkan data Bagian Radiologi RSUP dr Mohammad Hoesin Palembangtahun 2014, terbanyak foto toraks rawat jalan.Waktu tunggu pelayanan foto toraks tidak sesuai dengan Standar PelayananMinimal Rumah Sakit kurang dari 3 jam.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan denganwaktu tunggu pemeriksaan foto toraks. Penelitian ini dilakukan denganpengukuran waktu tunggu dan waktu pelayanan kepada 68 responden, pada loketpendaftaran, kamar foto, kamar pemrosesan film, kamar baca dan loketpengambilan foto. Data diolah dengan menggunakan SPSS 16. Lama waktutunggu adalah 184,44 menit. Uji statistik didapatkan waktu tunggu kamar bacafoto paling mempengaruhi waktu tunggu foto toraks.Kata kunci :Waktu tunggu, waktu pelayanan, Foto Toraks, Instalasi Radiologi

---

Department of Radiology Dr. Mohammad Hoesin hospital in Palembang 2014,many patients perform chest x ray examination, whom were patients radiographicoutpatient. The waiting time radiographic services in RSMH not in accordancewith the Standard Minimum Service Hospital less than 3 hours.This study aims to determine the factors associated with waiting time chest X-ray.This research was conducted by measuring the waiting time to 68 selectedrespondentsThe result showed radiographic waiting time 184.44 minutes. Based on statisticaltest found the waiting time in the reading room is the photo that most affect thelength of waiting time radiographic.Keywords :Waiting time, service time, chest x-ray, Radiology

Abstrak: Latar Belakang: Peningkatan jumlah kanker menyebabkan peningkatan akan kebutuhan pelayanan kanker. Tatalaksana pada waktu yang tepat akan memberikan hasil pengobatan yang optimal. Waktu tunggu radioterapi dapat menggambarkan kualitas pelayanan rumah sakit.

Tujuan: Mengetahui waktu tunggu radioterapi pada pasien kanker serviks, kanker payudara, dan kanker nasofaring serta faktor pasien dan manajemen yang dapat mempengaruhi.

Metode: Studi kohort retrospektif dengan mengumpulkan data melalui rekam medik pasien kanker serviks, kanker payudara, dan kanker nasofaring yang dirujuk ke Sub Radioterapi RSMH sejak Januari 2015. Waktu tunggu dihitung sejak ada hasil patologi anatomi hingga mulai radioterapi. Studi dilanjutkan dengan analisis kualitatif pada faktor manajerial yaitu sarana prasarana, sumber daya manusia, rencana perbaikan, regulasi/ kebijakan, dan anggaran terhadap adanya waktu tunggu radioterapi.

Hasil: Terdapat 180 pasien kanker yang dimasukan dalam penelitian, dengan masing-masing kanker berjumlah 60 pasien. Median waktu tunggu radioterapi kanker serviks adalah 131 hari. Median waktu tunggu radioterapi kanker payudara adalah 144,5 hari. Median waktu tunggu radioterapi kanker nasofaring adalah 224 hari. Analisis bivariat dilakukan terhadap variabel-variabel pasien dan didapatkan tidak ada hubungan yang bermakna secara statistik terhadap waktu tunggu (p>0,05). Hasil observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen/ teori didapatkan bahwa keterbatasan sarana prasarana, kurangnya jumlah sumber daya manusia, ketiadaan regulasi, dan keterbatasan anggaran mempengaruhi adanya waktu tunggu radioterapi.

Kesimpulan: Waktu tunggu radioterapi masih panjang dan belum memiliki standar, baik untuk kanker serviks, kanker payudara, dan kanker nasofaring. Diperlukan koordinasi dari berbagai profesi terkait onkologi untuk mendiskusikan dan memutuskan waktu optimal pelayanan kanker, khususnya dalam bentuk tim multidisiplin kanker. Pemenuhan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat radiasi dan sumber daya manusia dapat menjadi solusi untuk mengurangi waktu tunggu radioterapi.

---

Background: Increasing number of cancers caused an increase in the need for cancer services. Treatment in the appropriate time will give an optimal result. Radiotherapy waiting time can describe the quality of hospital services.

Aim: to describe radiotherapy waiting time in cervical cancer, breast cancer, and nasopharyngeal cancer and to examine patient factors and managerial factors associated with waiting time.

Methods: restrospective cohort study conducted by collecting data from medical record for cervical cancer, breast cancer, and nasophryngeal cancer which are referred to Radiotherapy unit since January 2015. Wait time is define as since anatomical pathology confirmed of cancer until start of the first radiotherapy. This study then continued using qualititative analysis in managerial factors, such as infrastructure, human resources, plan of improvement, regulation, and funding.

Result: there was 180 cancer patients, with each cancer is 60. The median Radiotherapy waiting time for cervical cancer, breast cancer, and nasopharyngeal cancer is 131 days, 144,5 days, and 224 days consecutively. There is no association between patients demographic characteristics (age, education, working status, stage of cancer, domicile, and comorbidities) with wait time. From indepth interviews, observation, and literature review, it is known that shortage of infrastructure and medical equipment, human resources, no regulation, and limitation of budgeting influenced the wait time.

Conclusion: radiotherapy wait time is still too long and have no standard for cervical cancer, breast cancer, and nasopharyngeal cancer. Coordination between all oncologists is needed to discuss the optimal time for cancer services. One of the solutions to decrease wait time is by fulfillment between needs and demand of radiotherapy tools and human resources. 

Abstrak: Latar Belakang: Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah proses alami yang memberi kesempatan bayi untuk mencari dan mengisap air susu ibu sendiri, dalam satu jam pertama pada awal kehidupannya. Pelaksanaan program IMD merupakan tanggung jawab semua praktisi kesehatan, mulai dari lingkup pelaksana dan manajerial rumah sakit.

Tujuan: Mengevaluasi pelaksanaan IMD di RSMH dan faktor-faktor yang mem, pengaruhinya.

Metode: Penelitian berdesain cross sectional dengan subjek penelitian ibu bersalin dan tenaga kesehatan di Bagian Kebidanan RSMH. Subjek dipilih secara purposive sampling. Data sekunder diperoleh dari kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya.

Hasil: Selama periode November-Desember 2016, terdapat 19 (51,3%) pasien pascamelahirkan yang melakukan IMD dan 18 (48,6%) pasien tidak melakukan IMD. Terdapat perbedaan bermakna pada metode persalinan, dimana persalinan perabdominam mayoritas didapat pada kelompok yang tidak melakukan IMD (p = 0,003). Penelitian ini melibatkan 43 responden pelaksana (bidan dan dokter), serta 12 responden manajerial. Kondisi medis pasien yang tidak memungkinkan IMD, tidak terlaksananya IMD pada pasien pascaseksio sesaria, dukungan dan sosialisasi rumah sakit kurang mengenai IMD, serta pengetahuan ibu rendah merupakan keluhan responden pelaksana. Penelitian ini menemukan adanya disintegrasi antara pihak manajerial dan pelaksana sehingga menimbulkan ketidakjelasan pada pelaksanaan IMD. Simpulan: Peluang terlaksana atau tidaknya IMD dipengaruhi oleh kondisi medis ibu dan janin, metode persalinan, pengenalan dan dukungan rumah sakit terhadap IMD, sosialisasi kebijakan IMD, tingkat pengetahuan ibu. Tantangan melakukan IMD adalah belum ada kebijakan melakukan IMD di ruang operasi, kondisi medis ibu sering tidak memungkinkan IMD, ketidakseragaman pengetahuan manajer terkait IMD, rendahnya sosialisasi peraturan pelaksanaan IMD, ada disintegrasi antara pihak manajerial dan pelaksana, dan tidak adanya pengawasan IMD di lapangan. Kata kunci: inisiasi menyusu dini, evaluasi pelaksanaan IMD.

Abstrak: Appendisitis merupakan kasus terbanyak dalam SMF BedahSubspesialistik Bedah Digestif. LOS appendisitis ditemukan memanjang yaituberkisar 3 hingga 9 hari. Tujuan penelitian adalah menentukan determinan LOSpada pasien appendisitis. Penelitian dilakukan pada 75 pasien appendisitis diRSHS, yang menjalani appendektomi emergensi periode Juli sampai denganOktober 2014. Parameter yang dinilai adalah LOS, sedangkan determinan diambilberdasar karakteristik pasien dan karakteristik layanan kesehatan. Hasil ujistatistika menunjukkan tidak didapatkan hubungan pada seluruh determinanberdasar karakteristik pasien, yaitu usia, gender, diagnosa, orientasi dan posisiappendiks, ukuran panjang appendiks, riwayat kunjungan ke sarana kesehatan lainsebelumnya serta keterlambatan berobat dengan LOS yang memanjang lebih dari5 hari. Berdasar karakteristik layanan kesehatan, ditentukan bahwa determinanketerlambatantindakan, waktu pelaksanaan operasi, serta operator tidakberhubungan dengan pemanjangan LOS lebih dari 5 hari. Terdapat hubungandurasi operasi dan komplikasi paska operatif dengan LOS memanjang lebih dari5 hari.Analisa lebih detail memperlihatkan bahwa komplikasi paska operatifdipengaruhi oleh usia dan ukuran panjang appendiks, terdapat juga dugaankomplikasi paska operatif akibat memanjangnya durasi operasi.Sedangkanketerlambatan berobat berhubungan dengan kejadian appendisitis perforata.

---

Appendicitis were majority in digestive surgery division. We found LOSwere varies ranging from 3 to 9 day, longer than 5 days in most cases. Theobjective is to determine factors contributed to LOS. Ressearch was performed to75 samples whom underwent open emergency appendicectomy taken from july toOctober 2014 at Hasan Sadikin General Hospital Bandung . LOS was thedependent variables. LOS determination were emerged from patientcharacteristics and health care provider characteristics. Statistical test was doneto all data results. The results showed that patient age, gender, diagnose,appendiceal orientation and positioning, length of the appendix, previous visitand pre hospital delay were not contributed to LOS more than 5 days. Emergingfrom health care provider characteristic, in hospital delay, time operation wasperfomed and operator were irrelevant to LOS, otherwise operating theathrretimestamp and post operative complication were found relevant to LOS more than5 days.This study also reveals that patient age and length of the appendixcontributed to the rate of post operative complication, that in turn indirectlycontributing to LOS more than 5 days. Suspicioulys that duration operation maycontribute to post operative complications.Similar study concluded pre hospitaldelay was highly significant predisposing to appendiceal perforation.

Abstrak: Instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit adalah bagian dari rumah sakit yangmemberikan layanan terdepan. Di Rumah Sakit dr. Mohammad Hoesin (RSMH)Palembang sudah terdapat IGD berdasarkan SK Direktur Utama Rumah Sakit yangmenetapkan struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, visi dan misi, danprosedur tetap pelayanan gawat darurat. IGD RSMH Palembang dikepalai olehseorang dokter spesialis bedah urologi dibantu oleh dua orang kepala ruangan.Standar pelayanan di IGD sudah menerapkan standar layanan sesuai dengan standarakreditasi KARS 2012.IGD keberadaannya di rumah sakit diatur oleh Kepmenkes RI No.856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar IGD. Kepemenkes ini mengatur tentangstandarisasi pelayanan gawat darurat di rumah sakit, dalam Kepmenkes tersebutdiatur standar organisasi, sumber daya manusia, pelayanan, kelengkapan saranaprasarana di IGD. Di RSMH Palembang telah dilaksanakan dokter spesialis jaga onsite di IGD sejak 30 Januari 2014 sebagai tindak lanjut Kepmenkes RI tersebut.Sejak dilaksanakan kebijakan dokter spesialis jaga on site di IGD masih dijumpaikepatuhan para dokter masih belum optimal dan walaupun mutu layananan semakinmembaik sejalan dengan telah terakreditasi paripurna rumah sakit versi KARS 2012.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakandokter spesialis jaga on site di IGD sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yangdiharapkan sesuai dengan Kepmenkes. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatifmelalui wawancara mendalam pada informan. Informan yang diwawancarai adalahjajaran Direktur RSMH Palembang, Ketua Komite Medik, Kabag. Keuangan, Kepalaruangan IGD dan para dokter spesialis. Penilaian hasil wawancara menggunakankerangka fikir model implementasi kebijakan George Edward III dengan variabelsumber daya, komunikasi, disposisi dan struktur organisasi.Dari hasil penelitian ini didapatkan implementasi kebijakan dokter spesialisjaga on site belum berjalan dengan baik, disebabkan karena faktor komunikasi,disposisi dan struktur organisasi belum berjalan baik dan masih banyak perludukungan sumber daya. Usulan yang diberikan adalah penambahan dan kompetensitenaga sesuai standar, revisi SOP, penyediaan media komunikasi, perbaikan fasilitas,meningkatkan koordinasi dan fungsi pengawasan secara berkala, advokasi keKemenkes RI.Kata kunci:Implementasi, Instalasi gawat darurat, George Edward III

---

Emergency department (ED) is a part of hospital which giving advancedservices. In dr. Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang hospital already own anemergency department based on SK director of the hospital whom establishes theorganizational structure, duties and responsibilities, vision and mission, and standardoperating procedures emergency services. ED RSMH Palembang is lead by aspecialist urology and assisted by two heads of the room. Standard service of ED hasimplementing service standards according to accreditation standards KARS 2012.ED in the hospital arranged Indonesian health minister No.865/Menkes/SK/IX/2009 about ED standards. The head of health minister regulatesthe standardization of emergency services at the hospital, which managing standardorganizations, human resources, services, completeness infrastructure in ED. RSMHPalembang has been implemented specialist doctors duty on site in the ER sinceJanuary, 30th 2014 as a follow-up of the head of the Indonesian health minister. Eversince implemented a policy specialist on duty in the ER site still found thecompliance of the doctors are still not optimal and although the quality of service hasimproved in line with acreditation hospital KARS version 2012.This research aims to determine how the implementation of policy specialistsdoctors on site in the ER has been implemented in accordance with the expectedgoals in accordance with the head of health minister. Research done with qualitativemethod by performing in-depth interviews on informants. Informants interviewed areRSMH Palembang board of directors, chairman of the medical committee, chieffinancial officer, head of the ED room and specialist doctors. Assessment interviewresults are using logical framework policy implementation model George Edward IIIwith variable resources, communications, disposition and organizational structure.From the results of this study, the implementation of policy specialist doctorson site guard has not run well, due to the communication factor, disposition andorganizational structure has not been going well and much needed resource support.The given proposal is the addition of appropriate power and competence standards,the revised SOP, provision of communication media, improvement of facilities,improving the coordination and monitoring functions regularly, advocacy to the headof the Indonesian health minister.Keywords:Implementation, Emergency Department, George Edward III