Ditemukan 21308 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Detya Fajar Sar; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Pujianto
Abstrak:
Read More
Rumah Sakit sebagai suatu institusi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai berbagai sumberdaya yang kualitasnya sangat berperan dalam pelayanan tersebut. Keberhasilan pelayanan kesehatan yang bermutu ditentukan oleh berbagai faktor antara lain sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan fasilitas yang baik, kebijakan serta manajemen rumah sakit. Berbagai poliklinik di rumah sakit merupakan unit yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, termasuk di antaranya adalah poliklinik gigi. Untuk itulah diharapkan poliklinik gigi memiliki kemampuan guna menjalankan kegiatan tersebut secara baik bagi kepuasan pasien dan keuntungan rumah sakit. Melihat dari menurunnya cakupan produksi tahun 2002-2003 menunjukan adanya sesuatu yang harus ditemukan mengenai kinerja Poli Gigi Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Untuk itulah dilakukan penelitian ini, yakni agar diperoleh informasi tentang gambaran kinerja Poli Gigi Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Janis penelitan ini adalah kualitatif dan dilakukan di Poli Gigi Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Informan yang diambil berjumlah 19 orang meliputi pasien, perawat gigi (tekniker gigi), dokter gigi, penanggung jawab poliklinik, Ketua Komite Medik, Wakil Kepala Personalia dan Umum, Kepala Unit Pelayanan Pelanggan dan Pemasaran serta Kepala Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan FGD menunjukan bahwa kondisi keuangan Poli Gigi Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta adalah sangat menguntungkan dan dari segi absensi dokter gigi dengan penilaian Six Sigma dinilai kurang baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyabab utama kondisi diatas adalah sangat kurangnya kontrol dan evaluasi berupa lindakan konkrit untuk mengatasi masalah yang ada, dalam hal ini terpenting adalah mengacu kepada kepuasan pelanggan (pasien). Penelitian ini menyarankan bahwa untuk meningkatkan kinerja poli gigi di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta adalah perlunya meningkatkan kontrol dan evaluasi dari pihak pimpinan rumah sakit dengan pihak pelaksana sesuai dengan kondisi dan situasi di poli gigi tersebut.
Hospital as one of the formal institution for healthy public services has some of resources that quality should be number one. Reach by success of the service depend on all the factor such as human resources it self, good equipment and facilities and of course some policies and management of the hospital. The Polyclinic, especially tooth care, as one of prime product, which near with public service, should be, has something to public can count on it. That's why, good and satisfied services for public is should and it's a must. Because it will be one of important income for hospital it self. Based on reported in 2002-2003, that product and the visitor saw that there's no some increasing number at Dental Clinic of RS. Pelabuhan. Of course, this fact has same reason, especially the quality working as one of the big question on it. This is the reason why it has to be research to find out the answer immediately. The research will take as descriptions with quality approach to find out all the fact. There's 19 samples kind of people, such as, patients, nurse with special ability with tooth care, dentist, dental clinic care manager, Chief of Medical Committee, HRD Manager, Chief of Public Service for customer and marketing, and of course, Director of Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. The result, we can find that there's four items that could be prime indicator of dental clinic performance of Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. And most of it - three of it - in-quality product. The conclusion of the research that the major-cause of that problem is good communications such as there's no enough control from up to the bottom, and real evaluations to solve the problems. And of course this with in feels satisfied by public. The suggestions will attendance on this research, such as raising dental clinic performance at Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta and the COMMUNICATIONS as the result of this research. The entire if have to be adjusting with the hospital conditions.
T-1817
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Karmellia Nikke Darnesti; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Masyitoh, Indra Rachmad Dharmawan, Rosalien, Robbykha
Abstrak:
Read More
ABSTRAK
Nama : Karmellia Nikke Darnesti
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat
Judul : Analisis Kinerja Unit Pelayanan Gigi Puskesmas Kelurahan di
Wilayah Kecamatan Koja Jakarta Utara Tahun 2018
Pembimbing : Prastuti Soewondo, S.E., MPH., Ph.D
Lebih dari 50% penduduk di Indonesia memiliki permasalahan gigi dan mulut, ironisnya
berdasarkan Riskesdas 2018, hanya sekitar 10% yang mampu mendapat akses ke layanan
kesehatan gigi. Rifaskes 2011 mengindikasikan cakupan program usaha kesehatan gigi
berbasis masyarakat di puskesmas masih sangat rendah, termasuk di wilayah DKI Jakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian atas kinerja unit pelayanan gigi
puskesmas kelurahan di wilayah Kecamatan Koja. Pendekatan wawancara mendalam,
observasi, dan telaah dokumen dilakukan pada dua jenis unit pelayanan gigi yang ada di
puskesmas kelurahan wilayah Kecamatan Koja. Terdapat dua skema, yaitu Pola I yang
memiliki dokter gigi saja dan Pola III memiliki dokter gigi dan terapis gigi. Hasil
penelitian menyatakan bahwa unit pelayanan gigi pola III memiliki kinerja pelayanan gigi
yang lebih baik karena dapat menangani lebih banyak pasien dan tindakan, serta dapat
memenuhi program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) dan Upaya Kesehatan Gigi
Masyarakat (UKGM). Sebaliknya, unit pelayanan gigi pola I hanya dapat memenuhi
program UKGS dan menangani jumlah pasien yang lebih sedikit. Adanya kompetisi
waktu antara program kesehatan gigi masyarakat dan poli gigi membuat dokter gigi
kesulitan memenuhi semua pelayanan gigi. Pelaksanaan program UKGS maupun UKGM
yang dipenuhi hanya terbatas pada penyuluhan singkat dan pemeriksaan sederhana yang
dilaksanakan sekedar memenuhi target. Akibatnya, permasalahan gigi dapat terus
berkembang menjadi penyakit yang semakin parah dan membutuhkan perawatan lebih
kompleks. Hasil kajian juga menguak bahwa tindakan mayoritas, yaitu mumifikasi,
kurang sesuai dengan standar perawatan yang dibutuhkan karena keterbatasan sumber
daya. Disamping itu, tugas manajemen puskesmas ternyata menambah beban kerja dokter
gigi dan mempengaruhi kinerja unit pelayanan gigi. Kolaborasi dokter gigi dengan terapis
gigi akan meningkatkan kinerja unit pelayanan gigi karena dapat mengakomodasi
kenaikan permintaan pelayanan, membantu melaksanakan semua upaya kesehatan gigi,
dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kata kunci: kinerja, pelayanan gigi, puskesmas, dokter gigi, terapis gigi
ABSTRACT
Name : Karmellia Nikke Darnesti
Study Program : Public Health Science
Title : Analysis of Dental Medical Unit Performance in Puskesmas
Kelurahan at Koja District North Jakarta 2018
Counsellor : Prastuti Soewondo, S.E., MPH., Ph.D
More than 50% of the population in Indonesia were reported to have dental problems,
ironically based on Riskesdas 2018, only around 10% are able to get access to dental
services. Rifaskes 2011 has indicated the coverage of the community-based oral health
program at the Puskesmas is quietly low, even in the DKI Jakarta. This study aims to
analyze the performance of the dental medical unit at the puskesmas kelurahan in Koja
District area. The approach is through in-depth interviews, observations, and document
studies were carried out on two types of dental medical units that mostly be divided into
Pattern I with only dentist and Pattern III which have dentist and dental therapist. The
results of the study indicated that Pattern III had higher dental service performance
primarily because it could handle more patients and type of treatments also could carry
out School-based Oral Health (UKGS) and Community-based Oral Health (UKGM)
programs. In contrast, Pattern I only fulfill the UKGS program and handle fewer patients.
Clash of time between community-based program and dental poly makes it difficult for
dentists to fulfill all dental services. The implementation of the UKGS and UKGM
programs which only brief counseling and screening tended merely meet the targets so
that dental problems become more severe then require more complex treatments. The
study also revealed that the mummification, which were among the most frequent
treatment, were not in accordance with the standard of care due to limited resources. In
addition, management duties within puskesmas adds further workload of dentists and
influenced the performance of dental service. Dentist collaboration with dental therapist
will improve the performance of the dental service, allowing them to accommodate the
increase in demand, support implementation of all dental health efforts, and improve
dental service quality in the era of National Health Insurance (JKN).
Keywords : dental services; performance; puskesmas; dentist; dental therapist
T-5517
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
D. Raditya Arimbawa; Pembimbing: Wahyu Sulistyadi; Penguji: Mieke Savitri, Peter Albert W. Pattinama, Nugrohowati, Nina Wardani
T-2679
Depok : FKM UI, 2007
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Syamsul Firdaus; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Dumilah Ayuningtyas
Abstrak:
Read More
Dewasa ini tuntutan masyarakat atas pelayanan kesehatan yang bermutu dan memenuhi standar pelayanan menjadi acuan bagi tenaga kesehatan termasuk tenaga perawat. Seiring dengan upaya peningkatan mutu baik di RS Swasta maupun di RS Pemerintah sangat dibutuhkan perhatian untuk meningkatkan kinerja tenaga perawat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Mengingat di RS Kota Banjarmasin belum pernah dilakukan penelitian terhadap kinerja perawat baik di RS Swasta maupun Pemerintah maka perlu dilakukan penelitian agar diperoleh informasi tentang kinerja perawat sesungguhnya. Desain dalam penelitian ini sifatnya cross sectional dengan analisis deskripsi kuantitatif untuk mengukur kinerja perawat di RS Pemerintah (Ulin) dan RS Swasta (Suaka Insan) di Kota Banjarmasin- Penelitian dilakukan dari bulan April sampai Juni 2003 dengan jumlah sampel 116 perawat di ruang rawat inap RS Swasta dan RS pemerintah di kota Banjarmasin. Hasil penelitian menyimpulkan tingkat kinerja perawat dengan kategori baik sebanyak 56,9% pada RS Suaka Insan (Swasta), sedangkan di RSU Ulin (Pemerintah) perawat dengan kinerja baik 44,8%. Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja dokumentasi asuhan keperawatan dan prosedur tindakan perawat di RSSI dibandingkan RSU Ulin, dilibat dan hubungan antara faktor Internal (pendidikan, motivasi ) dan faktor Eksternal (fasilitas kerja, kepemimpinan, imbalan, area praktik, supervisi, jaminan sosial) dengan kinerja baik di RS Suaka Insan maupun di RSU Ulin menunjukkan hubungan yang signifikan, sedangkan faktor Internal (umur, jumlah anak, dan masa kerja) tidak berhubungan secara signifikan baik di RS Suaka Insan maupun di RSU Ulin. Hasil yang berbeda terlihat dari variabel eksternal (jadwal kerja dan Beban Kerja), pada RS Suaka Insan menunjukkan hubungan yang signifikan sedangkan di RSU Ulin menunjukkan hasil yang sebaliknya. Berkaitan faktor dominan yang berhubungan dengan kinerja perawat menunjukan di RS Suaka Insan adalah beban kerja setelah dikontrol system imbalan sedangkan di RSU Ulin adalah areal/lokasi praktik setelah dikontrol pendidikan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini disarankan perlunya peningkatan kinerja perawat yang masih rendah baik di RS Swasta maupun RS Pemerintah dengan mengembangkan model praktik keperawatan berdasarkan standar asuhan keperawatan, perlu dilakukan pelatihan motivasi bagi perawat, pengelolaan system imbalan dengan melibatkan perawat serta dilakukan perhitungan beban kerja perawat di RS Swasta sedangkan di RS Pemerintah perlu memperhatikan penempatan areal lokasi praktik sesuai minat dan melibatkan psikolog serta menyusun program peningkatan pendidikan secara berkelanjutan.
Comparative Analysis on Performance of Nurses in Hospitalization Ward of Ulin Hospital (General Hospital) and Suaka Insan Hospital (Private Hospital) in Banjarmasin City 2003Today public demand on qualified health services and meets the standard of service become reference to health worker including nurse. As the effort to improve quality of general or private hospital, improved performance of nurse is a must in order to do their duties and responsibilities. Considering that throughout the Banjarmasin City Hospital have not conducted the study yet on nurses performance of nurses in Ulin hospital and Suaka Insan hospital. So it needed to conduct study in order to obtain the information and impact to the nurses performance. Design of this study is cross sectional by descriptive quantitative analysis to measure performance of nurses in Ulin hospital and Suaka Insan hospital. This study conducted from April to June 2003 with 116 nurses of hospitalization ward as sample, in Banjarmasin city. Results of this study conclude that performance level of nurses in good category is 56,9% (Suaka Insan) and 44,8% (Ulin). There is significant difference in performance of nursing practice documenting and four procedure of nurse activity, in regard by internal factors (education, motivation) and external factors (working facility, bonus, practice area, supervision, social security) with performance both in Suaka Insan hospital and Ulin general hospital, there is significant relationship, while internal factors such as age, number of kids, and working experience, have no significant relationship both in Suaka limn hospital and Ulin general hospital. Difference result can be found by external variables such as scheduling and work load, in Suaka Insan have significant relationship, but not in Ulin general hospital. Most dominant factors that contribute to performance of nurses are bonus and work load in Suaka Insan hospital, while in Ulin general hospital are education and working are of practice. Based on these results, this study recommends both hospitals to improve their nurse performance by developing a nursing practice model based on standard of nursing practice, motivation training, and bonus administration based on work load of a nurse. Also considering working are of practice by nurse's interest and involving psychologist and arrange continuously education improvement program.
T-1678
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Yani Suryani; Pembimbing: Mardiati Nadjib, Ella Nurlaella Hadi
T-1776
Depok : FKM UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Mieke Agustin; Pembimbing: Peter A.W. Pattinama; Penguji: Anwar Hasan, Endang Suryatno, Bob Susilo Kusumobroto
Abstrak:
Read More
Promosi Kesehatan adalah upaya pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan diri dan lingkungannya. Program unggulan promosi keehatan adalah PHBS yang mencakup lima tatanan diantaranya tatanan Institusi Kesehatan yang disebut PKRS, dengan sasaran masyarakat rumah sakit dan lingkungan sekitarnya. Tujuan PKRS adalah mengembangkan pemahaman pasien dan keluarganya tentang penyakit yang diderita serta hal-hal yang perlu dilakukan oleh keluarganya, dalam membantu penyembuhan dan mencegah terserang kembali oleh penyakit yang sama. Apabila dilaksanakan dengan baik PKRS dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu dan citra pelayanan kesehatan. PK Saint Carolus merupakan salah satu rumah sakit swasta tipe utama yang telah melaksanakan program PKRS, dirintis sejak tahun 1991 hingga saat ini, namun pelaksanaannya masih dalam pembenahan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan metode wawancara mendalam, FGD dan analisa data sekunder. Dengan informan penentu kebijakan, ketua pelaksana PKRS, koordinator bidang, petugas di rawat inap dan pasien. Hasil dan Kesimpulan dari penelitian dapat diketahui bahwa: Jumlah tenaga PKRS di PK Saint Carolus untuk tingkat rumah sakit berjumlah 15 orang dan cukup memadai, dengan pendidikan minimal S1 di Bidang Kesehatan dan telah mengikuti lokalatif tentang PKRS. Selain sebagai panitia PKRS, seluruhnya telah mempunyai tugas pokok dan fungsi utama. Untuk PKRS tingkat pasien, petugas belum terlatih dan jumlahnya dirasa masih perlu ditambah. Dana untuk pelaksanaan PKRS dibebankan pada anggaran Direksi P.K. Saint Carolus. Sarana dan prasarana, telah ditetapkan SK Panitia PKRS dan telah tersedia ruang sekretariat, lengkap dengan peralatan meja, kursi, lemari buku, media cetak dari beberapa sumber, komputer, OHP, Wireless, VCD berada di Unit kebidanan serta multimedia berada di biro direksi, box-box PKRS terletak di setiap bidang. Televisi yang ada disetiap ruang tunggu dan ruang perawatan belum digunakan secara maksimal. Perencanaan kegiatan PKRS, menggunakan sistem bottom up, yaitu unit-unit kerja membuat rencana kemudian dibicarakan dengan seluruh panitia dan diusulkan kepada Direksi. Pengorganisasian PKRS dalam bentuk kepanitiaan, dilengkapi dengan uraian tugas yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, PKRS di unit perawatan dilakukan secara perorangan antara petugas dan pasien, jarang diadakan penyuluhan kelompok, kecuali unit kebidanan. Di tingkat Rumah Sakit PKRS dilaksanakan berupa penyuluhan, seminar, lokalatif dan telah direncanakan studi banding PKRS di RS Dr. Soetomo Surabaya. Belum pernah dilakukan tindak lanjut penilaian/evaluasi, baik dari manajemen RS, Depkes. maupun Dinkes provinsi DKI. Langkah-langkah pengelolaan kegiatan PKRS, jika dilihat dalam buku Panduan Promosi Kesehatan, pada umumnya PKRS PK Sint Carolus telah melaksanakan sesuai tahapan. Saran penulis untuk meningkatkan kualitas PKRS di PKSC yaitu Sarana televisi agar dimanfaatkan lebih maksimal sebagai sarana PKRS dengan menambah alat berupa sentral audio, PKRS diusulkan mendapat dukungan dari pihak pengelola program yaitu Depkes khususnya Ditjen Yanmed dan Pusat Promosi Kesehatan serta rencana PKRS masuk sebagai salah satu komponen akreditasi RS supaya ditindak lanjuti. Bagi peneliti lain, agar bisa menindaklanjuti penelitian ini khususnya untuk pelaksanaan PKRS yang di luar rumah sakit.
Analysis on Implementation of Health Promotion in Hospital at Saint Carolus Health Service, Jakarta 2003Health Promotion is an empowerment effort of community in preserving, increasing, and protecting their health and environment. The prime program of health promotion is PHBS that covers 5 (five) arrangements: among others is Health Institution which called Health Promotion in Hospital (HPH), with the community of hospital and its surrounding as the targets. The objective of HPH is to develop the comprehension of patients and their families regarding the disease suffered and things that need to be done by the families themselves in helping the recovery and preventing the relapse condition of the same disease. If it is done well, HPH can give its contribution towards the increase of quality and health service image. Saint Carolus Health Service is one of prime-type private hospital that has conducted the program of HPH. It has begun in 1991 up to now; nevertheless the implementation is still in straightening-up. It is a qualitative research using in-depth interview method, FGD and secondary data analysis. By the informant of policy maker, the chief of Implementation HPH, the officers for hospital treatment, and patients. Based on the result and conclusion of this research, it can be found that: The amount of HPH officers at Saint Carolus is 15 people for the hospital level, which it is quite sufficient. The have minimum education of Master Degree majoring in health and have followed HPH training. Besides as committee of HPH, they all have had main duties and functions. For HPH in the patient level, the officers have not been trained yet, and the amount is felt need to be added. The budget for implanting HPH is from Saint Carolus Direction Board budget. The equipment and infrastructure have been determined in Decree Letter of HPH committee; they are a secretariat room which is completed with table, chairs, book shelf, printed-media from several sources, computer, OHP and wireless, VCD which is in obgin Unit, multimedia that is direction bureau, boxes HPH located in every field, and television that exists in each waiting room and nursery room used in maximal yet. The planning of HPH uses bottoms-up system which is each working units has made the plan that will be discussed next entire committee and will be proposed to the Direction. The organization of HPH is in the form of committee that is completed by the job description that has not been fully conducted. HPH in nursery unit is done personally between officer and patient. It is rarely done in-group expect for obgin unit. In the hospital level of HPH is done education, seminar, training and has been planned a comparison study on HPH at Dr. Soetomo Hospital in Surabaya. It has never been done an evaluation follow up from Ministry of Health (MOH), Hospital management or provincial Health Office of DKI. The organizing steps of HPH can be seen in the Health Promoting Guideline which Saint Carolus generally has been done based on its steps. The suggestion of the writer to increase the quality of HPH in Saint Carolus Health Service is the means of television is better to be used in maximal as the means of HPH by adding audio central. HPH is proposed to get support from program implementers which is MOH, especially Directorate General of Medical Service and Central of Health Promotion as well as the plan of HPH that is included as one of hospital accredited component so that it can be followed up next. Other researchers need to pay their attention in following up this research particularly the implementation of HPH that is done Outreach hospital.
T-1617
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Resty Kiantini; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Peter A.W. Pattinama
Abstrak:
Read More
Manajemen Penanganan Keluhan adalah suatu prosedur yang jelas dan tetap yang dengan cepat dapat mengetahui, menilai dan mengatasi segala keluhan dan permasalahan yang dirasakan oleh pelanggan. Manajemen Penanganan keluhan ini telah dilaksanakan oleh Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (PJPK) Sint Carolus. PJPK adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam program JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) yaitu suatu jaminan pelayanan kesehatan paripurna yang diperoleh seseorang setelah membayar kontribusi/iuran kepada suatu Badan Penyelenggara (Bapel) yang mengikat kontrak dan membayar praupaya (kapitasi) kepada jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) berjenjang (dari pelayanan dasar sampai pelayanan spesialis) yang terjaga mutunya untuk melayani peserta tersebut. PJPK merupakan salah satu Bapel JPKM yang terbaik di DKI Jakarta. Masalah yang ditemui di PJPK adalah meningkatnya jumlah keluhan peserta yaitu 33 keluhan pada tahun 2001 menjadi 66 keluhan pada tahun 2002. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai manajemen penanganan keluhan yang dilaksanakan di PJPK. Jenis penelitian dalam studi ini adalah kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder terhadap hasil laporan manajemen penanganan keluhan di PJPK. Informan yang diambil adalah petugas PJPK yang terkait dalam penanganan keluhan di Bapel PJPK, Basis, Direktur JPKM, Ketua Perbapel dan perusahaan yang menjadi peserta PJPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dan kualitas petugas di PJPK dalam menangani keluhan peserta masih kurang dan terbatas. Sedangkan pengetahuan dan tanggapan petugas terhadap manajemen penanganan keluhan sudah baik dan positif. Dana untuk manajemen penanganan keluhan di PJPK tidak dialokasikan secara khusus tetapi dimasukkan kedalam dana-dana rutin yang ada di PJPK. Keluhan peserta PJPK meliputi aspek keluhan administrasi dan aspek keluhan pelayanan medis. Jenis keluhan peserta ada yang sifatnya non keluhan dan keluhan murni. Pedoman/SOP yang digunakan oleh Bapel dan Basis adalah sama yaitu prosedur tetap penanganan keluhan dan form laporan keluhan peserta PJPK. Sarana dalam manajemen penanganan keluhan adalah telepon, surat, komputer, kendaraan, form-form dan kotak saran. Kebijakan Direksi untuk manajemen penanganan keluhan baik di Bapel maupun di basis belum ada. Perencanaan baik di Bapel maupun di basis sama-sama menggunakan sistem bottom up. Uraian Penanganan keluhan Bapel termuat pada uraian kerja/job diescription bagian marketing dan pelayanan, tetapi pada pelaksanaannya penanggung jawab penanganan keluhan adalah manajer pelayanan, sedangkan di basis uraian kerja dan penanggung jawab penanganan keluhan berada dibawah penanggung jawab Basis. Evaluasi untuk penanganan keluhan telah dilakukan di Bapel dalam bentuk angket dan merekapitulasi dari buku keluhan, sedangkan evaluasi di Basis belum dilaksanakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PJPK telah melaksanakan manajemen penanganan keluhan dan didalam pelaksanaannya PJPK dan basis bersama-sama menangani keluhan peserta. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan, yaitu bagian-bagian lain agar dilibatkan dan koordinasi antar bagian agar ditingkatkan. Untuk melibatkan petugas dalam manajemen penanganan keluhan perlu ditingkatkan kualitasnya dengan pembinaan dan pelatihan. Selain itu PJPK agar lebih proaktif dalam melaksanakan penanganan keluhan, tidak hanya menunggu keluhan dari peserta saja. Untuk mengurangi keluhan yang masuk, pembinaan kepada PPK maupun penyuluhan kepada peserta agar ditingkatkan, oleh karena itu hendaknya didalam perencanaan dijadwalkan tidak hanya menangani keluhan tetapi juga kunjungan ke PPK maupun ke perusahaan dalam rangka mengatisipasi adanya keluhan dari peserta. Daftar Bacaan : 29 (1981-2003)
Analysis Grievance Management of Participant in Health Care Insurance Program (PJPK) Sint Carolus, Jakarta 2003Grievance Management is a clear and fixed procedure to know, assess and solve quickly all of complaint and problem raised by customer. Grievance Management have been implemented by Health Care Insurance Program ( PJPK) Sint Carolus. PJPK is an Institute which runs in Public Health Care Insurance (JPKM) Program, a complete health service guarantee is obtained by someone after paying contribution 1 fee to JPKM Carrier (Bapel) which ties contract and pays the capital to the Health Services Network (PPK) mechanism (Form Basic Services to Specialist's Services). PJPK is one of the best Bapel JPKM in DKI Jakarta Province. The PJPK' problems is there are increasing complaint of participants in 2001 is 33 complaint and 2002 is 66 complaint. Research aim to get deeper information conducted in PJPK. Research kind of this study is qualitative. Whereas the used method is through deep interview and secondary data analysis to the report result of grievance management in PJPK. The Informans are related PJPK officers of grievance in Bapel PJPK, Basis, JPKM of Directoe, Head of Perbapel and the company which become PJPK Participant. Research result shows that the PJPK officer's quality and amount in grievance of participants are still lack and limited. Meanwhile the officers' response and knowledge to grievance management have positive and good. The fund for Grievance Management in PJPK is not allocated specifically but entered in existed routine fund in PJPK. Grievance of PJPK participant cover aspect grievance of administration and grievance of medical service. Kind of PJPK participant' complaint there is which the non complaint and complaint of purification. SOP used by Bapel and Basis are the same, Permanent procedure of Grievance and PJPK participants' complaint report form. Means of Grievance Management are telephone, letter, computer, vehicle, forms and box of idea. Management Policy of Management Grievance in Bapel and Basis don't exist yet. The planning both in Bapel and Basis use bottom-up system. Bapel Grievance description are covered in Job Description of Service and Marketing, But its Grievance Responsibility Implementation is Service Manager, Meanwhile Job Description and Grievance Responsibility is covered by Basis. Evaluation of Grievance has been conducted in Bapel I Bapel in Questionnaire shape and Recapitulate from the complaint book, Whereas Basis evaluation is not implemented yet. So it can be concluded that PJPK has implemented Grievance Management and its implementation both PJPK and Basis handle participants' complaint. Related to the above, The writer suggests some ideas, That other departments are involved and increased inter department coordination. Involving the officers in Grievance Management, It needs to increase their qualities by training and building skill. Besides, PJPK is more proactive to implement Grievance, not also waiting for participants' complaint. Decreasing the complaint which enter the building skill to PPK and Illumination to participants in order to increase, That's why The Planning Schedule not only Grievance but also Visit to PPK and to the Companies to anticipate participants' complaint. Reading Index : 29 ( 1981 - 2003 ).
T-1684
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
John Sihar Tony Marbun; Pembimbing: Mieke Savitri, Sandi Iljanto
T-1880
Depok : FKM UI, 2004
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Faridah; PembiumbingL: Hasbullah Thabrany; Penguji: Anwar Hasan, Hafizurrachman, Rosita, Ella Nurlelawati
T-2404
Depok : FKM-UI, 2006
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Aliyah Cendanasari; Pembimbing: Wahyu Sulistiadi; Penguji: Adik Wibowo, Dumilah Ayuningtyas, Endang Lukitosari, Fiena Fithriah
Abstrak:
Tuberkulosis resisten obat merupakan satu dari sepuluh penyakit penyebab kematian. Jakarta Timur merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di DKI Jakarta dan beban Tuberkulosis resisten obat di Jakarta Timur meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen terpadu dalam meningkatkan kinerja pengendalian tuberkulosis resisten obat di Jakarta Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode Rapid Assessment Procedure (RAP). Hasil penelitian menunjukkan manajemen terpadu dilaksanakan secara simultan dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan monitoring dalam memanfaatkan sumber daya pengendalian TB RO yang terbatas dengan menitik beratkan pada jejaring internal dan eksternal untuk meningkatkan kinerja pengendalian TB RO. Kinerja pengendalian Tuberkulosis resisten obat di Jakarta Timur belum optimal karena tidak semua pasien terkonfirmasi Tuberkulosis resisten obat mengikuti program pengobatan dan angka keberhasilan pengobatan masih rendah. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur perlu meningkatkan program preventif promotif, berinvestasi mengembangkan jenis pelayanan penunjang di RSUD dan mengembangkan sistem survailans Tuberkulosis resisten obat untuk meningkatkan kinerja pengendalian Tuberkulosis resisten obat di Jakarta Timur.
Read More
T-5807
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉