Abstrak: Kepatuhan terhadap Standar Prosedur Operasional (SPO) merupakan komponenpenting dalam menajemen keselamatan pasien dan merupakan indikator kinerja rumahsakit. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran faktor-faktor yangmempengaruhi kepatuhan perawat IGD dalam pelaksanaan SPO pemasangan infus yangdihubungkan dengan kejadian flebitis di IGD RS Bhayangkara TK I R Said SukanntoJakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan cross sectional untukmengetahui kepatuhan perawat pada SPO pemasangan infus dan faktor yangmempengaruhi (umur, lama kerja, jenis kelamin, Pendidikan, kepemilikan STR, SIPP,tingkat pengetahuan , motivasi , Pelatihan BTCLS, Sosilaisasi SPO, Pelatihan TerapyIntra Vena, Persepsi Imbalan dan Sumber Daya). Instrumen penelitian menggunakankuesioner, lembar observasi dan wawancara. Analisa data menggunakan univariat,Bivariat , Multivarit dan uji T-Test untuk variabel dependen dengan kejadian flebitis).Hasil uji analisis diperoleh gambaran bahwa kepemilikan STR, SIPP, motivasi, umur,lama kerja, jenis kelamin, pendidikan, sosilaisasi SPO, pelatihan terapy intra vena,persepsi Imbalan dan sumber daya tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perawat. Hasilpenelitian menunjukan 50% perawat tidak memiliki STR, 75% perawat tidak memilikiSIPP, rata-rata kepatuhan perawat pada SPO pemasangan infus pada CI95% adalah59,57% s/d 62,13%, faktor yang mempengaruhi kepatuhan perawat IGD adalah pelatihanBTCLS dan tingkat pengetahuan. Dalam penelitian ini diketahui bahwa infus yang dipasang perawat yang tidak patuh pada SPO beresiko 4,37 kali dibandingkan dengan infusyang dipasang sesuai SPO.Kata kunci : IGD, kepatuhan perawat , Standar Prosedur Operasional.

Abstrak: Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) merupakan pendekatan yang menyeluruh, sistematis dan teringrasi antara semua program pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita, mencakup pelayanan promotif, pelayanan preventif, dan pelayanan kuratif yang untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas manajemen program maupun manajemen kasus yang mengacu pada kualitas tata laksana kasus sehingga angka kematian bayi dan balita dapat diturunkan. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran tingkat kepatuhan petugas terhadap prosedur MTBS dan faktor ? faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif menggunakan desain cross secsional dengan jumlah sampel 97 petugas pelaksana MTBS dan 291 pengamatan terhadap pelaksanaan prosedur MTBS di puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Nagan Raya. Pengumpulan data dengan pengamatan langsung saat petugas melayani balita sakit dengan menggunakan daftar tilik dan wawancara dengan petugas MTBS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan cut off point kepatuhan 80 % , rata-rata tingkat kepatuhan petugas adalah 74,96 % dengan kepatuhan tertinggi 96,9 % dan terendah 22,7 %. Hasil uji statistik secara multivariat didapatkan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan adalah beban kerja, sarana prasarana, dan komitmen pimpinan terhadap program MTBS. Sedangkan faktor pendidikan menjadi variabel konfonding dalam penelitian ini. Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan adalah faktor komitmen pimpinan, dimana diperoleh nilai OR 8,684, artinya petugas puskesmas dengan komitmen pimpinan yang baik akan berpeluang patuh 8,7 kali lebih besar dibandingkan dengan petugas yang komitmen pimpinannya rendah terhadap program MTBS setelah dikontrol oleh variabel beban kerja, sarana prasarana dan pendidikan. Bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya perlu meningkatkan komitmennya terhadap program MTBS dan mendistribusikan tanggung jawab yang proporsional bagi semua staf sesuai dengan prinsip ? prinsip manajemen mutu terpadu (Total Quality Manajemen) dan selalu melakukan perbaikan kinerja secara terus menerus dalam menerapkan prosedur MTBS dengan menggunakan siklus PDCA (Plan - Do - Check - Act).

Abstrak:

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi masalah kependudukan yaitu jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Untuk mengatasi hal itu sejak tahun 1970 dimulai Program Keluarga Berencana, dengan tujuan menurunkan angka kelahiran sampai 50% nya pada tahun 2000 melalui upaya penurunan fertilitas. Salah satu upaya untuk menurunkan fertilitas adalah dengan pelayanan kontrasepsi. Tingkat pemakaian kontrasepsi di Indonesia sebesar 57% dengan pemilihan alat kontrasepsi dari urutan terbanyak hingga paling sedikit digunakan adalah suntik, pil, AKDR, norplan, dan metoda operasi (sterilisasi).Sebagai dampak krisis moneter, harga obat/alat kontrasepsi menjadi mahal khususnya pil dan suntikan, maka AKDR menjadi altematif alat kontrasepsi yang harganya relatif murah, efektif dan praktis untuk mencegah dan mengatur kehamilan. Besamya minat masyarakat pada AKDR terus meningkat, tetapi angka putus pakainya juga meningkat.Tingginya angka putus pakai pada AKDR di Kota Bogor sebesar 18,65% lebih tinggi dari angka nasional yaitu 12,3%, sehingga perlu dilihat penyebabnya. Dari hasil penelitian diketahui salah satu faktor penyebabnya adalah masalah kepatuhan bidan dalam menerapkan prosedur yang ditetapkan. Penelitian tentang kepatuhan bidan dalam menerapkan baku klinis, dilakukan secara cross sectional dengan sampel sebanyak 77 orang bidan atau total populasi bidan di 23 Puskesmas yang tersebar di Kota Bogor.Untuk mengetahui kepatuhan bidan dalam menerapkan Baku klinis, dilihat dari faktor pengetahuan, sikap, pelatihan, masa kerja, kelengkapan sarana dan supervisi.Hasil penelitian menunjukkan variabel yang memiliki hubungan bermakna (p < 0,05) adalah pengetahuan dan supervisi. Hubungan pengetahuan dengan kepatuhan, terungkap bahwa bidan yang berpengetahuan lebih akan lebih patuh dibandingkan dengan yang berpengetahuan kurang. Selain itu juga supervisi, bidan yang disupervisi lebih patuh daripada bidan yang tidak disupervisi.Melihat hasil diatas, untuk perbaikan maka perlu dikaji kembali materi dan metoda pelatihan serta penerapan baku klinis pemasangan AKDR CuT 380 agar angka putus pakai kontrasepsi akibat efek samping dapat diturunkan.

---

As a developing country, Indonesia faces inhabitant problem i.e. high number of population and high population growth. To solve the problem, Family Planning program has been implementing since 1970 for the purpose to reduce the number of birth as much as 50% in year 2000 by decreasing fertility. One among the efforts to decrease the fertility is by giving service for contraception. The degree of the use of contraception in Indonesia is 57% where using injection is the most use and than followed by using pill, AKDR, implant and then the less is by using operation method/sterilization.Due to the impact of crisis monetary where the price of medicine/contraception parts became expensive especially for pill and injection, hence AKDR became an alternative of contraception part because it has relatively lower price. Technically, AKDR is more practical, effective and economical to prevent and organize pregnant. People became more interest and the use of AKDR was increased, but the number of the drop out was also increased.High number of the drop out of AKDR at Bogor is 18.65% which is higher than the drop out number of the national figure of 12.3°/x. Therefore, it is necessary to find out the cause. From the study, it is revealed that one among the factors causing this high number is the compliance factor of the midwife in implementing the procedure.The study for the discipline of the midwife in implementing the clinical standard is performed with cross-sectional way with the number of sample as much as 77 (seventy seven) midwifes from the total population of midwife from as much as 23 Puskesmas located in Bogor city. In order to know the compliance of midwife in implementing the clinical standard, the study is performed on the followings factors: knowledge, attitude, training, work experience, availability of facility as well as supervision. The study indicates that the variable which has meaning correlation (p<0.05) is the knowledge and the supervision.Based on the correlation between the knowledge and compliance, it is revealed that midwifes who have more knowledge will have more compliance compare those who has less knowledge. Other than that is supervision, where midwifes who get supervision will have more compliance than those who do not get supervision.Based on the above finding, for the correction and improvement, it is necessary to review the material and method of the training as well as the implementation of the clinical standard of the installation AKDR CUT 380 in order to reduce the number of contraception drop out that caused by side effect.

Abstrak: Di Indonesia, program imunisasi merupakan salah satu program prioritas oleh karena 30% dari. Angka Kematian Bayi (AKB) disebabkan oleh PD3I atau Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi. Angka Insiden campak di Kabupaten Lebak dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 terus meningkat dimana pada tahun 2003 sebesar 6,38/10.000, tahun 2004 sebanyak 6,41110,000 dan tahun 2005 mencapai 17,96110.000 dan disamping itu frekuensi kejadian luar biasa (KLB) campak dalam 3 (tiga) tahun terakhir juga meningkat yaitu tahun 2003 sebanyak 3 (tiga) kali, tahun 2004 sebanyak 8 (delapan) kali dan pada tahun 2005 sebanyak 9 (sembilan) kafi. Dari hasil pemantauan dan bimbingan teknis pads tahun 2004 yang dilakukan terhadap seluruh puskesmas mengenai checklist rantai vaksin diperoleh bahwa 23 puskesmas dari 35 puskesmas (66%) yang telah memenuhi standar dalam menangani vaksin di puskesmas, hal ini menunjukkan bahwa penanganan vaksin di puskesmas masih menjadi masalah yang dapat memberikan dampak menurunnya potensi vaksin. Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan petugas imunisasi terhadap prosedur tetap (protap) penanganan vaksin campak. Metode penelitian dengan desain studi cross sectional. Populasi meliputi seluruh petugas imunisasi puskesmas se Kabupaten Lebak yang berjumlah 443 orarg. Sampling dalam penelitian ini adalah sebanyak 105 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara melalui kuesioner untuk variabeI independen dan untuk variabel dependen berupa observasi dengan menggunakan checklist. Variabel dependen adalah kepatuhan petugas imunisasi dalam penanganan vaksin campak di puskesmas. Sedangkan variabel independen adalah variabel-variabel individu (umur, pendidikan, pelatihan, lama kerja dan pengetahuan), variabel-variabel psikologis (motivasi dan sikap) dan variabel-variabel organisasi (kepemimpinan, imbalan, supervisi dan sarana). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian kecil responden yaitu sebanyak 38 prang (36,2%) yang patuh terhadap protap penanganan vaksin campak. Dari I 1 variabel yang dianalisis secara bivariat, hanya ada 4 (empat) variabel yang terbukti bermakna secara statistik yaitu variabel sikap, imbalan, pengetahuan, dan motivasi. Sedangkan pada analisis multivariat didapatkan 7 (tujuh) variabel independen yang diduga berhubungan dengan kepatuhan responden terhadap protap penanganan vaksin campak sedangkan variabel yang signifikan berhubungan dengan kepatuhan sebanyak 3 (tiga) variabel yaitu variabel sikap, pengetahuan, dan lama kerja. Adapun variabel yang paling dominan berhubungan adalah variabel pengetahuan. Dengan basil penelitian ini diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak dapat menyusun langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kepatuhan petugas imunisasi dalam menerapkan protap penanganan vaksin campak melalui pembinaan teknis yang berkesinambungan dan berjenjang, memberikan penghargaan pada puskesmas dan petugas yang patuh. Pimpinan puskesmas diharapkan memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan kepatuhan petugas imunisasi misalnya dengan melakukan penyeliaan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas melalui pelatihan baik di tingkat kabupaten maupun propinsi.

Abstrak: Perawat dalam melaksanakan penerapan sasaran keselamatan pasien (SKP) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan sebagai sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran penerapan pasien serta hubungan antara faktor individu, faktor kompleksitas pekerjaan, faktor lingkungan kerja, serta faktor organisasi dan manajemen terhadap penerapan SKP di RSUD dr Slamet Garut. Desain penelitian deskriptif korelatif dengan metode cross sectional, dengan sampel sebanyak 286 perawat.

Hasil penelitian menunjukan gambaran penerapan sasaran keselamatan pasien lebih dari sebagian masih kurang (52,8%). Faktor individu meliputi masa kerja (p=0,000) memiliki hubungan dengan penerapan SKP, sedangkan umur, status kepegawaian pelatihan dan pendidikan tidak. Faktor kompleksitas pekerjaan meliputi serah terima pasien (p=0,000), memiliki hubungan dengan penerapan SKP sedangkan beban kerja dan kerjasama tidak, ketersediaan SOP merupakan variabel komposit.

Faktor lingkungan kerja (P=0,000) memiliki hubungan dengan penerapan SKP. Faktor Organisasi dan Manajemen meliputi supervisi, budaya organisasi dan komunikasi tidak memiliki hubungan dengan penerapan SKP. Faktor yang paling dominan mempengaruhi adalah lingkungan kerja Penelitian ini merekomendasikan perlu dilakukan pengukuran berkala dan Hazard Identification and Risk Assesment (HIRA) terhadap seluruh area lingkungan kerja. . Kata kunci: Penerapan Keselamatan pasien, perawat, rumah sakit

---

Implementation of Patient Safety on Nurse was influenced by various factor are related each other as a system. The objective of this research was to decribe of patient safety implemention and relationship between individual factors, work complexity factors, work environment factors, organizational and management factors with patient safety implementation in Hospital dr Slamet Garut. This research design used a descriptive correlative with cross sectional method, the sampels were 286 nurses.

The result showed the picture of patient safety implementation is more than some still lacking (52,8%). The influencing factors of individual factor for patient safety implementation were length of service (p=0,000), meanwile other factors such as age, employment status, training and education were not influential. The influencing factors of complexity factors for patient safety implementation were patient handover (p=0,000), meanwile other factors such as workload and cooperation were not influential, SOP was comfounding variable.

The influencing factors of work environment for patient safety implementation. Factors of organizational and management such a supervision, organization culture and communication were not influencing. The most dominant factors influencing for patient safety was work environment. This research recommend that it require periodic measurements and Hazard Identification and Risk Assesment (HIRA) of all working area. Keywords: Hospital, Patient Safety Impelementation, nurses