Penetapan tarip pengobatan di 13 Puskesmas di Kabupaten Karawang sejak dikeluarkan SK bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (1974), sampai saat ini telah mengalami perubahan-perubahan. Besarnya tarip pengobatan berdasarkan SK bersama tersebut adalah Rp. 300,- all to, yaitu termasuk pemeriksaan dan obat-obatan. Berdasarkan Perda Kabupaten Karawang nomor 6 tahun 1999, ditetapkan besarnva tarip pengobatan BP Puskesmas sebesar Rp.2000,- per pasien per kunjungan. Tarip scbelumnya yang juga ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Karawang adalah Rp.1050,- per pasien per kunjungan. Penetapan tarip pengobatan tersebut ditetapkan hanya berdasarkan perhitungan untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tanpa memperhitungkan berapa besarnya Unit Cost BP yang sebenarnya dan berapa kemampuan membayar serta kemauan membayar masyarakat. Untuk itu peneliti mencoba menyajikan suatu metode pengembangan sistem informasi penetapan tarip BP Puskesmas untuk tiap kali kunjungan . Sistem ini perlu legitimasi dari Kepala Dinas Kesehatan terlebih dahulu sebelum implementasi pada jaringan sistem informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang rencananya akan dikembangkan dalam bentuk Lokal Area Network pada tahun 2001. DaIam pengembangan sistem informasi penetapan tarip BP Puskesmas, telah dilakukan uji-coba sistem pada lima Puskesmas terpilih. Uji coba pada Kabupaten lain tidak dilakukan karena terbatasnya dana dan waktu. Pada uji coba tersebut ternyata sistem ini dapat menetapkan bukan saja Unit Cost Actual, tetapi juga Unit Cost Normative . Agar sistem ini dapat bermanfaat maka disarankan agar setiap Puskesmas selalu menyiapkan data-data yang terkait selengkap-lengkapnya agar memudahkan dalam entry data. Perbaikan data dilakukan setiap tahun agar dapat dilakukan evaluasi penetapan tarip yang telah dilaksanakan.

The Information System of Outpatient's Fee for Puskesmas at Karawang District.Since the joint agreement between Ministry of Health and Ministry of Home Affair of Republic of Indonesian had been launched (1974), there were several changes in Puskesmas outpatient fee. According to the joint agreement, the fee was Rp.300,- for health examination and drug. According to Local Regulation of Karawang District No.6/1999, the for outpatient was Rp.2000,0 per patient/visit. Previously, the fee was Rp.1050,-. The determination of Puskesmas fee was calculated based on the need of increasing the income of Karawang district without the calculation of the Unit Cost. Ability To Pay (ATP) and Willingness To Pay (WTP) from the population of Karawang district. This study tried to develop an Information System to the fee of outpatient visit at Puskesmas. This system need to be ligitimited by the Head Office of Health Services of Karawang district before implementing it into the health area network which will be built on the first trimester in 2001. In the process of the development of information system, 5 Puskesmas had be chosed for a field trial. The system has not been tried in other district because the limitation of time and budget. The trial showed that the system could calculate not only Actual Unit Cost but also Normative Unit Cost. To make this system useful, it is suggested that every Puskesmas should always have the necessary data as complete as possible to make data entry process easier. Data updating should be done annually to evaluate the Puskesmas fee.

Transisi epidemiologi merupakan masalah sebagian Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ada empat (4) faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, antara lain: lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Menyikapi hal tersebut Departemen Kesehatan telah menetapkan visi Indonesia Sehat 2010. Visi tersebut dapat terwujud apabila terlebih dahulu membangun provinsi sehat, kabupaten/kota sehat, dan kecamatan atau puskesmas sehat. Banyak indikator yang membangun pencapaian Indonesia/provinsi/kabupaten/kota sehat. Namun pada penelitian ini hanya dibatasi pada variabel kegiatan atau program yang berasal dari data rutin Puskesmas. Mencapai Kabupaten Serang Sehat hanya dapat terwujud apabila kita terus memonitor dan mengevaluasinya terus setiap saat, sehingga kendala dan masalah yang menghambat dalam upaya mewujudkan kabupaten sehat tersebut dapat diketahui sedini mungkin. Masalah yang terjadi di Kabupaten Serang adalah belum terbangunnya sistem yang dapat dengan segera memberikan informasi mengenal pencapaian indikator kabupaten sehat. Keterlambatan data, analisis serta kesulitan mencari data merupakan persoalan tersendiri yang berakibat pada sulitnya mengevaluasi tingkat pencapaian dan permasalahan dalam mencapai indikator kabupaten schat tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan sistem informasi kabupaten sehat berbasis data puskesmas. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah kualitatif dengan melaksanakan siklus hidup pengembangan sistem (SHPS) Informan yang digunakan adalah stakeholder pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Penelitian ini telah menghasilkan satu prototype sistera pengembangan sistem informasi kabupaten sehat berbasis data puskesmas. Dalam sistem ini haru dikembangkan indikator yang berasal dari data rutin Puskesmas seperti programTransisi epidemiologi merupakan masalah sebagian Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ada empat (4) faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, antara lain: lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Menyikapi hal tersebut Departemen Kesehatan telah menetapkan visi Indonesia Sehat 2010. Visi tersebut dapat terwujud apabila terlebih dahulu membangun provinsi sehat, kabupaten/kota sehat, dan kecamatan atau puskesmas sehat. Banyak indikator yang membangun pencapaian Indonesia/provinsi/kabupaten/kota sehat. Namun pada penelitian ini hanya dibatasi pada variabel kegiatan atau program yang berasal dari data rutin Puskesmas. Mencapai Kabupaten Serang Sehat hanya dapat terwujud apabila kita terus memonitor dan mengevaluasinya terus setiap saat, sehingga kendala dan masalah yang menghambat dalam upaya mewujudkan kabupaten sehat tersebut dapat diketahui sedini mungkin. Masalah yang terjadi di Kabupaten Serang adalah belum terbangunnya sistem yang dapat dengan segera memberikan informasi mengenal pencapaian indikator kabupaten sehat. Keterlambatan data, analisis serta kesulitan mencari data merupakan persoalan tersendiri yang berakibat pada sulitnya mengevaluasi tingkat pencapaian dan permasalahan dalam mencapai indikator kabupaten schat tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan sistem informasi kabupaten sehat berbasis data puskesmas. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah kualitatif dengan melaksanakan siklus hidup pengembangan sistem (SHPS) Informan yang digunakan adalah stakeholder pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Penelitian ini telah menghasilkan satu prototype sistera pengembangan sistem informasi kabupaten sehat berbasis data puskesmas. Dalam sistem ini haru dikembangkan indikator yang berasal dari data rutin Puskesmas seperti program imunisasi, program KIA, program kesehatan lingkungan, program penyuluhan kesehatan masyarakat, dan program posyandu. Setelah melakukan uji prototype di laboratorium komputer FKM UI, dinyatakan bahwa sistem ini dapat diterima dengan nilai 80%. Namun untuk dapat diimplementasikan di lapangan perlu di lakukan uji lapangan terlebih dahulu untuk mengetahui kehandalan dan hambatan sistem. Selain itu disarankan agar melakukan sosialisasi dan advokasi kepada para pengembil kebijakan untuk mendapatkan dukungan pengembangan sistem ini lebih lanjut. Disarankan pula agar mengembangkan indikator lain dalan sistem ini sehingga pencapaian Kabupaten Serang Sehat dapat lebih lengkap dan akurat Daftar bacaan. 25 (1992-2005)