Abstrak: Latar belakang: Ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) merupakan hal esensial yang wajib dipenuhi. Salah satu jenis fasyankes yang ada di Indonesia adalah Puskesmas. Dokter gigi merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan yang wajib tersedia di setiap Puskesmas yaitu minimal tersedia satu dokter gigi untuk setiap Puskesmas. Namun dalam kenyataannya masih terdapat banyak Puskesmas yang tidak memiliki dokter gigi. Salah satu Riset Kesehatan Nasional di Indonesia (Rifaskes 2019) merupakan riset terbaru yang dapat digunakan untuk melihat fasilitas di Puskesmas termasuk ketersediaan dokter giginya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai ketersediaan dokter gigi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di tingkat Puskesmas. Metode: Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional menggunakan data sekunder hasil Rifaskes Puskesmas 2019 yang didapatkan dari Badan Litbangkes Kemenkes RI. Unit analisis yang digunakan adalah Puskesmas.Kesimpulan: kondisi geografi, sumber daya finansial, dan sumber daya / fasilitas fisik yang dimiliki oleh Puskesmas dapat memberikan pengaruh terhadap penyediaan dokter gigi di Puskesmas. Saran: Diperlukan perhatian khusus dan tindak lanjut dari berbagai stakeholder kepada Puskesmas yang masih kesulitan dalam penyediaan fasilitas fisik dan finansial, diperlukan perhatian dalam akses pendidikan dokter gigi dan anaknya, kemudahan akses pelatihan dan diperlukan perbaikan kualitas data dalam hal meminimalisir data missing sehingga data yang digunakan untuk analisis di masa depan dapat lebih berkualitas dan pemenuhan tenaga dokter gigi di Puskesmas dapat terpenuhi sesuai standar yang berlaku.

Abstrak: Sejak diberlakukannya Jaminan Kesehatan nasional (JKN) pada 1 Januari 2014, ketersediaan obat merupakan aspek yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP). Analisis data trend ketersediaan obat dan vaksin indikator menunjukkan trend mendekati angka 80%. Akan tetapi, manajemen logistik obat belum berjalan dengan optimal di Indonesia sehingga masih terjadi kekosongan obat dari waktu ke waktu di fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain cross-sectional untuk mengetahui faktor-faktor manajemen logistik obat yaitu perencanaan, pengadaan, distribusi, pembiayaan, manajemen informasi, dan SDM di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mempengaruhi ketersediaan obat dan vaksin indikator di puskesmas. Pemodelan yang dikembangkan pada studi ini adalah regresi logistik model determinan. Hasil studi menunjukkan bahwa variabel determinan pada studi ini adalah distribusi dan perencanaan dengan SDM sebagai variabel confounding. Variabel distribusi di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap ketersediaan obat dan vaksin indikator di puskesmas.