Penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pencegahan kematian ibu melalui kebijakan program ANC. Hal ini dilakukan dengan menganalisis komponen masukan yang terdiri dari pedoman antenatal care, sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana. Komponen proses di lihat dari proses pelaksanaan program antenatal care dan komponen keluaran adalah upaya penguatan kebijakan program untuk pencapaian indikator dan standar pelayanan dalam pencegahan kematian ibu yang dilakukan di Puskesmas Pamijahan Kabupaten Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan data skunder diperoleh dari hasil telaah dokumen. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.Kesenjangan antara kebijakan daerah dengan standar nasional, 2. Keterbatasan SDM, 3. Kurang Optimalnya sarana prasarana, 4. Penyerapan dan penggunaan dana program belum optimal, 5. Belum tercapainya target program dan masih adanya kasus kematian ibu, 6. Perlu adanya upaya penguatan program dalam mendukung kebijakan program kesehatan ibu khususnya antenatal care. Di usulkan adanya penguatan kelembagaan, SDM, fasilitas dan teknologi, akses dan layanan, pembiayaan, edukasi dan promosi kesehatan serta penguatan partisipasi dan keterlibatan publik

This research aims to understand the efforts to prevent maternal deaths through ANC program policies. It involves analyzing input components such as antenatal care guidelines, human resources, infrastructure, and funding. The process component is viewed from the implementation of the antenatal care program, and the output component includes efforts to strengthen program policies in achieving indicators and service standards for preventing maternal deaths conducted at Puskesmas Pamijahan, Bogor Regency. This qualitative research uses a case study method, where primary data is obtained from in-depth interviews and secondary data is obtained from document reviews. The results of this research are as follows: 1. Discrepancy between local policies and national standards, 2. Limited human resources, 3. Suboptimal infrastructure, 4. Inefficient absorption and use of program funds, 5. Failure to meet program targets and persistent maternal deaths, 6. There is a need for program reinforcement to support maternal health policies, particularly antenatal care. It is proposed to strengthen institutions, human resources, facilities and technology, access and services, financing, health education, promotion, and public participation and involvement

Buta katarak merupakan masalah kesehatan dan sosial yang m gakibatkan kerugian ekonomis yang besar bagi penderita maupun keluarga, dapar diatasi dengan dndakan operasi. Terbatasnya mmber daya dan dana serta tingginya angka buta katarak pada masyamkat kumng mampu di Kabupaten Karawang, memerlukan altematif rchabilitasi yang paling cos! ejiecrive. Tiga altematif kegiatan pelayanan operasi katarak yang dilaksanakan di Knbupaxen Karawang tahun 2000, yaim di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) dan puskesmas. Penelitian ini mcrupakan penelitian deskmiptif, yang menggunakan data sekunder ditinjau dari sisi provider, di sarana pclayanan yang melaksanaknn kegiatan pelayanan operasi katarak di Kabupaten Karawang Tahun 2000, .dengan tujuan mendapatkan gambaran aiternatif terbaik dari kegiatan pelayanan operasi katarak di Kabupaten Kamwang dengan membandingkan biaya satuan dan cakupan kegiatan ketiga altematitf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan operasi katarak yang dilaksanakan di puskesmas merupakan altemaiif yang paling can qffecfive ditinjau dali segi biaya., dibandingkan kegiatan pelayanan di BICMM dan RSUD Tetapi BKMM memiliki jangkauan pclayanan yang paling Unmk mendukung Jawa Barat bebas buta katarak penduduk misldn tahun 2005 disarankan rneningkatkan iielcuensi kegiatan pelayanan operasi katarak di puskesmas dan melakukan kombinasi kegiatan di BKMM dan puskesmas Serta meningkatkan penyuluhan kebutaan karcna ka.ta.rak $66811 terpadu.

Cataract blindness is a health and social problem, which can bring great economic loss to the person as well as hisfher family, but it can be solved by taking an operation procedure. Because of limited resources in health sector and high cataract prevalence, most cost eE`ective altemative treatment is needed. There are 3 altematives of cataract operation service available in Karawang District. The purpose of this smdy is to explore the best alternative or the most cost etfective cataract operation service rendered in-Karawang Disuict by comparing the unit cost and output of cataract operastion in District Hospital (RSUD), Community Eye Centre (BKMM) and Health Center. This study is a descriptive one, base on mondary data related to the cataract operation services and the data were collected using a specilic instruments. The result of this study shows that cataract operation service held publicly in Health Center is the most cost elfective alternative, compare to those held in Community Eye Centre (BKMM) and District Hospital (RSUD), however Community Eye Centre (BKMM) has th largest coverage or output. To support "Jawa Barat Bebas Katarak Penduduk Miskin Tahun 2000" it is recommended to increase the Eequency of the cataract operation service in Health Center, combined with cataract operation services in Health Center and Community Eye Centre. It is also recommended to promote the dissemination of information about the rehabilitation of blindness due to cataract.