Belum optimalnya manajemen lokakarya mini di puskesmas dicerminkan dengan proses perencanaan yang belum tersusun dengan baik dan pelaksanaan dari Iokakarya mini yang belum teralur dengan frekwensi pelaksanaan lokakarya mini yang tidak teljadwal scsuai deugan pctunjuk pedoman lokakarya mini puskesmas, yang akhimya evaluasi dari lokakarya mini itu sendiri tidak dapat diiakukan.Penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran proses manajemen lokakarya mini puskcsmas dan faktor-faktor yang melatar-belakangi proses manajemen lokakarya mini puskesmas itu sendiri.Penelitian menggunakan metode kualitatif dcngan melakukan wawancara mendalam pada pimpinan puskesmas dan sraf yang terkail sepcrti kepala tata usaha, koordinator komunisasi puskesmas Sukajadi dan Lais di Kabupaten Musi Banyuasin serta observasi proses manajemen lokakarya mini yang ada.Hasil penelitian menunjukkan bahwa di puskesmas Sukajadi proses lokakarya mini puskesmas telah bcijalan dengan baik sesuai dcngan buku pedoman lokakarya mini puskesmas. Hal ini terlihat dari pcrcncanaan tingkat puskesmas (PTP) dan perencanaan jadwal serta pérencanaan frekwensi kegiatan lokakarya mini sudah dibuat yang melibatkan seluruh staf pada waktu menyusun perencanaan iingkat puskesmas.Dari hasil evaluasi lokakarya mini tampak bahwa kebersamaan dan kcrjasama tim telah beijalan dengan baik, sehingga beban kerja jauh berkurang Semcntaia di puskesmas Lais prosesi lokakarya mini puskesmas tidak berdasarkan buku panduan Iokakarya mini puskesmas. Ini tériihat bahwa  percncanaan tidak disusun scwaktu awai tahun dan pcrcncanaan tingkat puskesmas (PTP) juga tidak dibuat sehingga kcgialan lokakarya mini tidak sesuai dcngan pedoman lokakarya mini puskesmas yang ada. Pelaksanaan lokakaqfa mini puskesmas itu sendiri lidak memberikan hasil yang dapat meningkatkan cakupan program-program puskesmas. Analisa hambatan dan pemecahan masalah serta pembuatan rencana kerja bulan berikutnya, yang akhimya evaluasi pelaksanaan lokakarya mini itu tidak bisa dilakukan penilaian akan kemajuan program bulan sebelumnya.Hasil penelitian ini menyarankan kegada Dinas Keschatan Kabupaten Musi Banyuasin: untuk melakukan perencanaan bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan ke puskesmas yang belum menjalankan manajemen puskesmas termasuk lokakarya mini puskesmas, pembinaan oleh kepala puskesmas yang telah berhasil dalam menjalankan manajcmen ke puskesmas sekitamya yang belum baik manajemennya dalam rangka memperlancar proses transformasi pendidikan manajemen puskesmas dan lokakarya mini.Bagi puskesmas Lais disarankan membuat perencanaan tingkal puskcsmas (PT P) dan perencanaan manajemen lokakarya mini puskesmas yang sesuai dengan buku pedornan Iokakarya mini, taar akan jadwal lokakarya mini yang trlah ditetapkan, mcngadakan studi banding ke puskesmas lain yang telah berhasil dalam manajemen puskesmas baik dalam kabupalen maupun lain kabupaten unluk mencari masukan untuk perbaikan manajemen puskesmas dan lokakarya mini. Untuk puskesmas Sukajadi agar memperlahankan atau meningkatkan iinensitas manajcmen puskesmas dan Iqkakarya mini yang telah ada agar kelangsungan fungsi manajemen itu temp bcrjalan.

Small workshop management in public health center (PHC) is not optimum as rchccted not well arranged, implementation irregular and unscheduled time as suggested in thc guideline of small workshop in public health center, finally, small workshop couldn?t evaluation.This study is to tind out why the small workshop management is not optimum, it has the aim to shows describe management process of small workshop in public health center and detemtinant factors.The method of the research is qualitative by in-depth interview with the public health center chief and staffs in Sukajadi and Lais public health iventer, and observation to small workshop management process.The result of this study shows that small workshop in Sukajadi public health center have been realization as well as, appropriate with the small workshop guideline. this could be showed at PHC level planning (PTP), schedule planning, and small workshop licquencies planning_ which have made at the same time, all PHC staffs has been participated when the prepare of PHC level planning.The result of small workshop evaluated, togethcrness and teamwork was well applied, so that it can decrease of workload. On the contrary, small workshop in Lais public health centre is not based to the the small workshop guideline, this could be showed at planning is not prepare in the beginning of this year and not prepare of PHC level planning, so that small workshop was not appropriated with small workshop guideline. Small workshop in Lais PHC is not collective, because not increase of PHC programs scope, trouble analysis, and problem solving. Small workshop was not evaluated program for the progress of the month before.The results of this research is suggest to chief of Health Ofiice Musi Banyuasin to implementation of technical guidance plan tiom health office to PHC, include the small workshop and establishment by chief PHC. To Lais PHC is recommendation to make PI-IC level planning and PHC management planning of small workshop that _was appropriate with small workshop guideline, discipline of small workshop schedule, comparative study to PHC has been progress in the management in the other municipaiities. For Sukajadi public health center to maintain or improve of PHC management and small workshop so that survival of the management function will be exist.

Makanan adalah salah satu bahan pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa serta mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Karena itu masyarakat harus dilindungi keselamatan dan kesehatannya dari ancaman makanan yang tidak memenuhi syarat. Diantara makanan yang tidak memenuhi syarat adalah makanan daluwarsa yaitu makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa atau telah lewat batas akhir suatu makanan dijamin mutunya, sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.Kepatuhan pemilik sarana penjual makanan minuman terhadap peraturan Menteri Kesehatan tentang makanan daluwarsa seringkali menimbulkan masalah dalam peredaran makanan karena dengan masih banyaknya ditemukan makanan daluarsa di lokasi penjualan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang tingkat kepatuhan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilik sarana penjual makanan minuman terhadap peraturan tentang makanan daluwarsa di propinsi Jambi tahun 2001.Penilaian terhadap kepatuhan dilakukan terhadap 105 pemilik sarana penjual makanan minuman. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pemilik sarana penjual makanan minuman yang ingin diketahui terdiri dari pendidikan, pengetahuan, sikap terhadap peraturan tentang makanan daluwarsa, faktor pendukung yaitu penyuluhan peraturan tentang makanan daluwarsa dan faktor pendorong pengawasan dan sanksi.Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan rancangan potong lintang (Cross Sectional). Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dan multivariat.Hasil penelitian menunjukkan proporsi kepatuhan pemilik sarana penjual makanan minuman cukup rendah (50%) dan faktor yang berhubungan secara bermakna dengan kepatuhan terhadap peraturan tentang makanan daluwarsa adalah faktor sikap dan pengetahuan pemilik sarana penjual makanan minuman.Dari hasil penelitian disarankan pada pihak pemerintah yaitu balai POM Jambi supaya metode penyuluhan atau pembinaan yang dilakukan secara komprehensif sehingga pengetahuan terhadap peraturan dapat lebih ditingkatkan. Frekuensi pengawasan lebih ditingkatkan dan juga memberikan sanksi yang lebih keras terhadap pelanggaran yang telah dilakukan secara berulang-ulang.

The Factors that Related to the Obedience of Foods and Beverages Seller on the Regulation of Expired Date Foods in Jambi Province, 2001Food is one of the basic commodities for the growth of the nation and having an important role in national development.. So they should be protected from the threat of their health and also the foods which so not fulfil safety and quality requirement. Among the foods that which so fullfil safety and quality requirement are date marking the foods used over than the date that best for used or it had been expired date to be used in guaranteed quality, and as long as they stored that stated in the producers instruction.The obedience of foods retail seller to the regulation of the Minister of Health on date marking often rises problem in distributing them, since there were still found lot of expired foods in market place.The objective of this study was to identify the description of the obedience level and the factors that related to foods retail seller on the regulation of date marking in Jambi Province, 2001.The assessment of the obedience was conducted to 105 retail sellers of foods and beverages. The factors that related to the obedience of foods retail seIIers which to be identified among others education, knowledge, attitude to the regulation on expired food, supporting factor was education of regulation on date marking and encouraging factors were controlling and sanction.This study used quantitative approach, and the study design was cross sectional. The data was analysis by univariate, bivariate and multivariate.The result of this study showed that the proportion of the obedience foods retail seller was enough low (50%) and the factors that significantly related to the obedience of the regulation on date marking was attitude and knowledge of the foods retair seller.Referring to the result of this study, it is recommended to the government, e.i. The Center for Drug and Food Control, Jambi should give education and extension comprehensively, so the knowledge to the regulation on date marking can be improved. The frequency of controlling should be improved and also giving harder sanction to who trespasser that it was done in several times.

Keberadaan seorang ibu merupakan tonggak utama tercapainya keluarga yang sejahtera karena ibu mempunyai nilai strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang sekaligus merupakan kelompok rawan karena resiko kesakitan dan kematian. Angka kematian ibu (AM) dijadikan salah satu indikator nasional yang digunakan dalam menilai tingkat kesejahteraan ibu dan derajat kesehatan. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, angka kematian ibu di Indonesia masih relatif tinggi. Pemanfaatan penolong persalinan adalah satu mata rantai dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi.Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi tentang hubungan pemeriksaan kehamilan dengan pemanfaatan penolong persalinan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari data Survei Kesehatan Ibu dan Anak Indonesia tahun 2001 dengan desain cross sectional. Sampel adalah wanita yang sudah menikah, berumur 15-45 tahun dan pernah melahirkan anak, baik lahir hidup maupun lahir mati dalam satu tahun terakhir.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan sebesar 94,3%, akan tetapi yang memanfaatkan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan hanya 62,6%. Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa ibu yang tidak memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan (tidak ANC) mempunyai peluang 5,09 kali memanfaatkan bukan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan setelah dikontrol variabel pendidikan dan pengetahuan ibu. Selain itu akses terhadap media informasi dan status ekonomi keluarga juga berhubungan secara independen dan bermakna dengan pemanfaatan penolong persalinan.Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin di Propinsi Jawa Barat adalah dengan meningkatkan ketrampilan tenaga kesehatan dalam konseling-komunikasi interpersonal, memberikan layanan antenatal yang lebih berkualitas, pemantapan sistem rujukan yang komprehensif dari keluarga, masyarakat, puskesmas sampai rumah sakit serta mengupayakan kesinambungan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin khususnya pelayanan kesehatan ibu hamil/bersalin serta rujukan melalui APBD propinsi dan kabupaten/kota setelah program JPS-BK berakhir.

Relationship between Antenatal Care History and Birth Delivery Assistant Utilization in the Province of West Java 2001 (Secondary Data Analysis: Indonesia Mother and Child Survey, 2001)The existence of a mother is the main pillar to attempt a welfare family due to it has a strategic value in human resource development. Also, the mother is classified as vulnerable group because of having morbidity and mortality risk. Maternal Mortality Rate (MMR) is one of national indicators assessing the level of well-being mother and health status. In comparison with other ASEAN countries, MMR in Indonesia is relatively high. So, in order to decrease MMR and Infant Mortality Rate (IMR), delivery assistant utilization is an important chain.The objective of the study was to obtain the information about relationship between antenatal care and birth delivery assistant utilization. This study used secondary data from Indonesia Mother and Child Survey 2001 as well as a cross sectional design, The sample of this study was married women aged 15-45 years and having given birth history, both alive or stillbirth in the last one year.The results showed that antenatal care provided by health provider was 94.3% but of those who utilized health provider as birth delivery assistant was 62.6%. Logistic regression test revealed that mothers who did not examine their pregnancy to the health provider had chance 5.09 times to utilize other provider beside health provider as their birth delivery assistant after being controlled by mother's educational and knowledge. Furthermore, the access to information media and economical status in the family related to birth delivery assistant utilization independently and significantly.It is recommended that some attempt that could be conducted to increase health provider utilization in health care for pregnant women and delivery women in the Province of West Java by increasing the health provider's skill on interpersonal communication and counseling, providing quality antenatal care and comprehensive referral system, as well as trying to give continuous health expenses for the poor family, particularly providing the service for pregnant/delivery women.

Penyakit malaria menyerang semua orang dan menimbulkan kerugian dibidang sosial ekonomi, sampai saat ini merupakan masalah kesehatan dan salah satu dari sepuluh besar penyakit penyebab kematian di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai faktor yang berhubungan dengan kejadian malaria pada puskesmas di kabupaten Sarolangun. Penelitian ini merupakan studi observational dengan rancangan kasus kontrol. Sebagai kasus adalah klien yang berkunjung ke puskesmas dengan gejala malaria klinis dan hasil sediaan darah malaria positif sedangkan kontrol klien tanpa gejala malaria klinis, dan hasil sediaan darah negatif.Variabel lingkungan dan perilaku yang berhubungan bermakna dengan kejadian malaria yaitu tempat perindukan nyamuk, pendidikan, pemelihaiaan ternak, pemakaian kelambu dan pembersihan lingkungan. Sedangkan status ekonomi, pekerjaan, penggunaan obat anti nyamuk dan pemasangan kawat kasa nyamuk tidak ada hubungan yang bermakna dengan kejadian malaria. Hasil analisis multivariate dari fit-model diperoleh faktor yang paling dominan berhubungan dengan kejadian malaria adalah variabel pendidikan dan pembersihan lingkungan, memiliki kecanderungan 5,85 kali berisiko malaria pada responden yang berpendidikan rendah dan tidak membersihkan lingkungan.Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan, kiranya pemerintah daerah kabupaten Sarolangun khususnya Dinas Kesehatan dapat merancang program dan kebijakan terhadap pemberantasan penyakit malaria secara lintas program dan lintas sektoral, dan meningkatkan kegiatan survei malaria yang efektif dan efisien secara berkesinambungan melalui puskesrnas meningkatkan program penyuiuhan kepada masyarakat tentang penyakit malaria dan upaya pencegahan, dengan pemakaian kelambu dan pembersihan lingkungan secara teratur.

Malaria attacks every body and inflicts social and economical losses. As a health problem, it is among the big ten diseases causing death in Indonesia. The objective of this study was to obtain infomiation regard ing factors related to malaria incidence in community health centers (Puskesmas), regency of (kabupaten) Sarolangun. This observational study was designed in case control manner. A Case was defined as a patient visiting Puskesmas with clinical mataria symptoms and positive parasite blood examination, while a control was a patient without symptom and had a negative parasite blood.Environmental and behavioral variables significantly associated with malaria incidence were breeding places, education, cattle grazing, use of mosquito net, and environmental cleaning. Economic status, occupation, use of anti mosquito chemicals and wire netting were not associated with malaria incidence. The tittest model resulted from multivariate analysis showed that interaction variable of education-environmental cleaning was the most dominant factor. The risk to suffer from malaria was increasing 5.9 times among low educated subjects avoid cleaning their environment.Based on the study findings, it is recommended that the local government in Kabupaten Sarolangun, especially the District Health Oflice, should be able to develop policies to conuol malaria with inter-sector and across program approaches and to improve that effectiveness and efficiency of continuous malaria surveys.It is also suggested that Puskesmas should enhance community education programs concerning malaria and relevant preventive actions, such as using mosquito net and cleaning the enviromnent.