Abstrak:

Penggunaan obat yang rasional sebagai bagian integral dari pembangunan kesehatan nasional, memberikan dampak positif terhadap optimalisasi penggunaan dana, pengurangan resiko efek samping dan resintensi, peningkatan ketersediaan obat serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan berarti menggunakan obat yang menurut nalar memang telah dibuktikan aman serta bennanfaat beradasarkan bukti ilmiah terkini dan terpercaya (evidence based medicin) dan pengobatan yang didasarkan pada rekomendasi yang diberlkan oteh krinisi senior atau pada penga1aman sendiri harus sudah di tinggalkan. Masalah penggunaan ohat yang tidak rasionai di sarana pelayanan keseharan terutama puskesmas disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah keterbatasan pengetahuan petugas kesehatan mengenai bukti bukti ilmiah terkini keyakinan., kebiasaan dan peritaku petugas sendiri serta sistim dan suana pelayanan yang tidak memadai, dan dari kelemahan kelemahan regulasi yang ada. Untuk mengatasi permasa1ahan penggunaan obat yang tidak rasional perlu dilakukan upaya-upaya diantaranya adalah meJakukan pengobatan sesuai dengan pedoman pengobatan. Penclitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat kepatuhan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kebutuhan petugarnenerapkan pedoman pengobatan dasar dalam penggunn obat rasional di Puskesmas Kabupaten Purwakarta tahun 2007. menggunakan pengabungan metoda kuantitatif dan kualitatif dengan desain Hasil Penelitian secara kuantitatif menunjukkan bahwa penggunaan obat pada tiga penyakit yaitu ISPA non pneumonia, diare akut non spesifik dan mialgia masih be1um nsional terutama penggunaan antibiotika. Penggunaan antibiotik pada kasus ISPA non pneumonia (30%)ka.sus diare akut non spesifik(l6%) dan penggunaan jarum suntik pada kasus mialgia (3%). Responden dengan latar belakang pendidikan paramedis: lebih banyak mmuJis resep berisi antibiotik yang tidak rasional pada penyakit ISPA non pneumonia (41%).. sedangkan pada ka.sus diare akut non spesifik jumlahnya sama antara medis dan paramedis(15%). Dari basil analisis bivariat ha.nya variabel pcngetahuan yang secara bermakna (p>0 05) yang berlmbungan dengan kepatuhan petugas menerapkan pedornan pengobatan dalam penggunaan obat rasional dengan p vah1c adalah O.Ol5. Hasil penelitian secara kualitatif menunjukan bahwa selain faktor pengetahuan, faktor lain juga berpengaruh secara tidak langsung terutama ketersediaan buku pedoman pengobatan saran yang di berikan dari pemeliti ini adalah agar pimpinan instantsi membuat aturan yang jelas tentang kewenangan batasan-batasan dan kewajiban, yang harus di laksanakan jika ada pelimpahan kewenangan kepafa tenaga medis sesuai dengan fungsinya dan perlu di beri perhatian terutama bagu tenaga medis agar fungsi asuhan keperawatan dan kebidanan di Puskesmas lebih di tingkatkan dalam upaya peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif).

---

Rational medication using as integral part of national health development give positive impact toward finance ex.pcndirure optimally. decreasing side effect rlsk and resistanceincreasing medicine availabi!ity and incressing health service quality. Rational medication using is one of the steps to obtain optimal service. Those eftbrts conducted by implementing concept of essential rned;cine using that means using the most needed medicine with the most benefit. Rational medication using means using medicine that logicaHy proved save and beneficial based on recent science evidence and This research purpose to recognice compliance level and related factors with rational medication in Puskesmas at Purwakarta in year 2007t using affiliation of quantitative anJ qualitative method with cross sectional design and total samples of [ 11 medic employees in puskesmas at Purwakarta. Dependent variables in this research are medic employees behavior of implementing medication regulation in puskesma.<; dilined by three factors, which are predisposing factors. including work length. education, knowledge, attitude. perception and motivation; enabling factors. including medicine availabHityavailability of medication regulation book and trdining;and reinforcing factors is supervision. Quantitative research result shows that medicine using in three diseasewhich are ISPA non pneumonia, non specific acute diarrhea and myalgia stiiJ irrational eapccially antibiotic. Antibiotic using in ISPA non pneumonia is 30% and non specific acute diarrhea is 16%. Hypoden11ic needle in myalgia cases is 3%. Respondent with paramedic educa.tion background is more till prescription with irrational antibiotic in JSPA non pneumonia (41%), in the same for non specific acute Uiarrheacases between paramedic and medic (15%). From bivariate analysis only knowfedge variable was significantly (p>O.OS) related with employees compliance in impiementing medication regulation of rotional medicine using with p value 0.0015. Qualitative research result shows that besides knowledge factors, other factor also affecting indirectly especially availability of medication regulation book Suggestion from this is instution chief make authority abudent to paamedie with function and aeed attcntion expocially paramedic so that auring care function and midwifery in Puskesmas in order to promote health and preventive.

Abstrak:

---

Abstrak: Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) merupakan pendekatan yang menyeluruh, sistematis dan teringrasi antara semua program pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita, mencakup pelayanan promotif, pelayanan preventif, dan pelayanan kuratif yang untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas manajemen program maupun manajemen kasus yang mengacu pada kualitas tata laksana kasus sehingga angka kematian bayi dan balita dapat diturunkan. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran tingkat kepatuhan petugas terhadap prosedur MTBS dan faktor ? faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif menggunakan desain cross secsional dengan jumlah sampel 97 petugas pelaksana MTBS dan 291 pengamatan terhadap pelaksanaan prosedur MTBS di puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Nagan Raya. Pengumpulan data dengan pengamatan langsung saat petugas melayani balita sakit dengan menggunakan daftar tilik dan wawancara dengan petugas MTBS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan cut off point kepatuhan 80 % , rata-rata tingkat kepatuhan petugas adalah 74,96 % dengan kepatuhan tertinggi 96,9 % dan terendah 22,7 %. Hasil uji statistik secara multivariat didapatkan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan adalah beban kerja, sarana prasarana, dan komitmen pimpinan terhadap program MTBS. Sedangkan faktor pendidikan menjadi variabel konfonding dalam penelitian ini. Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan adalah faktor komitmen pimpinan, dimana diperoleh nilai OR 8,684, artinya petugas puskesmas dengan komitmen pimpinan yang baik akan berpeluang patuh 8,7 kali lebih besar dibandingkan dengan petugas yang komitmen pimpinannya rendah terhadap program MTBS setelah dikontrol oleh variabel beban kerja, sarana prasarana dan pendidikan. Bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya perlu meningkatkan komitmennya terhadap program MTBS dan mendistribusikan tanggung jawab yang proporsional bagi semua staf sesuai dengan prinsip ? prinsip manajemen mutu terpadu (Total Quality Manajemen) dan selalu melakukan perbaikan kinerja secara terus menerus dalam menerapkan prosedur MTBS dengan menggunakan siklus PDCA (Plan - Do - Check - Act).

Abstrak: Di Indonesia, program imunisasi merupakan salah satu program prioritas oleh karena 30% dari. Angka Kematian Bayi (AKB) disebabkan oleh PD3I atau Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi. Angka Insiden campak di Kabupaten Lebak dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 terus meningkat dimana pada tahun 2003 sebesar 6,38/10.000, tahun 2004 sebanyak 6,41110,000 dan tahun 2005 mencapai 17,96110.000 dan disamping itu frekuensi kejadian luar biasa (KLB) campak dalam 3 (tiga) tahun terakhir juga meningkat yaitu tahun 2003 sebanyak 3 (tiga) kali, tahun 2004 sebanyak 8 (delapan) kali dan pada tahun 2005 sebanyak 9 (sembilan) kafi. Dari hasil pemantauan dan bimbingan teknis pads tahun 2004 yang dilakukan terhadap seluruh puskesmas mengenai checklist rantai vaksin diperoleh bahwa 23 puskesmas dari 35 puskesmas (66%) yang telah memenuhi standar dalam menangani vaksin di puskesmas, hal ini menunjukkan bahwa penanganan vaksin di puskesmas masih menjadi masalah yang dapat memberikan dampak menurunnya potensi vaksin. Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan petugas imunisasi terhadap prosedur tetap (protap) penanganan vaksin campak. Metode penelitian dengan desain studi cross sectional. Populasi meliputi seluruh petugas imunisasi puskesmas se Kabupaten Lebak yang berjumlah 443 orarg. Sampling dalam penelitian ini adalah sebanyak 105 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara melalui kuesioner untuk variabeI independen dan untuk variabel dependen berupa observasi dengan menggunakan checklist. Variabel dependen adalah kepatuhan petugas imunisasi dalam penanganan vaksin campak di puskesmas. Sedangkan variabel independen adalah variabel-variabel individu (umur, pendidikan, pelatihan, lama kerja dan pengetahuan), variabel-variabel psikologis (motivasi dan sikap) dan variabel-variabel organisasi (kepemimpinan, imbalan, supervisi dan sarana). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian kecil responden yaitu sebanyak 38 prang (36,2%) yang patuh terhadap protap penanganan vaksin campak. Dari I 1 variabel yang dianalisis secara bivariat, hanya ada 4 (empat) variabel yang terbukti bermakna secara statistik yaitu variabel sikap, imbalan, pengetahuan, dan motivasi. Sedangkan pada analisis multivariat didapatkan 7 (tujuh) variabel independen yang diduga berhubungan dengan kepatuhan responden terhadap protap penanganan vaksin campak sedangkan variabel yang signifikan berhubungan dengan kepatuhan sebanyak 3 (tiga) variabel yaitu variabel sikap, pengetahuan, dan lama kerja. Adapun variabel yang paling dominan berhubungan adalah variabel pengetahuan. Dengan basil penelitian ini diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak dapat menyusun langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kepatuhan petugas imunisasi dalam menerapkan protap penanganan vaksin campak melalui pembinaan teknis yang berkesinambungan dan berjenjang, memberikan penghargaan pada puskesmas dan petugas yang patuh. Pimpinan puskesmas diharapkan memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan kepatuhan petugas imunisasi misalnya dengan melakukan penyeliaan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas melalui pelatihan baik di tingkat kabupaten maupun propinsi.

Abstrak:

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu salah satu hal yang dinilai dalam Quality assurance adalah tingkat kepatuhan petugas. Tingkat kepatuhan petugas terhadap standar pemeriksaan pasien ISPA merupakan penilaian terhadap kinerja petugas. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah proyek penerapan QA. Dan Laporan Puskesmas uji coba tingkat kepatuhan petugas terhadap standar pemeriksaan masih rendah yaitu 56,0 %. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan petugas standar pemeriksaan ISPA di Puskesmas Kota Bandar Lampung tahun 2002. Penelitian ini menggunakan disain cross-sectional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan jumlah sampel total populasi sebanyak 102 petugas pemeriksa di Balai Pengobatan. Pengumpulan data untuk memperoleh gambaran faktor yang berhubungan dengan kepatuhan, petugas diminta mengisi kuesioner, sedangkan untuk memperoleh tingkat kepatuhan petugas dengan mengamati petugas selama memeriksa pasien ISPA dengan menggunakan daftar tilik. Hasil penelitian memperlihatkan dari 102 petugas pemeriksa pasien di BP yang diteliti maka hanya 30,4 % petugas yang patuh, pendidikan berlatar belakang medis 28,4 %, yang memiliki beban kerja ringan hanya 19,6 %, kepala Puskesmas yang mempunyai kepemimpinan kondusif hanya 59,8 %, pengetahuan tentang program ISPA 55,9 % pengetahuan baik, 62,7 % petugas mempunyai motivasi baik, 40,2 % pernah mengikuti pelatihan, 40,2 % petugas mengatakan pernah memperoleh pembinaan dan sarana minimal pemeriksaan dipuskesmas yang lengkap 27,5 %. Dari 8 variabel yang diuji stastististik dengan kai kuadrat diperoleh hubungan yang bermakna antara kepatuhan dengan kepemimpinan, pengetahuan petugas, motivasi, pelatihan, pembinaan dan sarana minimal dengan nilai P < 0,05. Sedangkan untuk analisis multivariat dengan regresi logistik ganda hanya tiga variabel yang secara signifikan berhubungan dengan kepatuhan yaitu kepemimpinan, pelatihan dan sarana minimal, dengan nilai P<0,05. Kepemimpinan merupakan variabel yang paling dominan dengan OR 19,8361 kali. Untuk uji interaksi antara ketiga variabel dipemleh hasil yaitu tidak ada hubungan interaksi antara ketiga variabel tersebut. Kesimpulan secara umum kepatuhan petugas terhadap standar pemeriksaan pasien ISPA di Puskesmas Seluruh Kota Bandar Lampung masih rendah, disarankan kepada Depkes untuk menyederhanakan daftar tilik agar dalam penerapan dilapangan lebih operasional. Kepada Dinas Kesehatan hendaknya dalam penempatan kepala puskesmas harus benar-benar kepala puskesmas mempunyai visi untuk kemajuan puskesmas dan dalam melakukan pembinaan kepada puskesmas secara rutin dan terstruktur dan untuk semua petugas harus membudayakan budaya mutu dalam setiap kegiatannya.

---

 

In order to improve the quality of health service the one that should be examined in quality assurance is the level of the health worker compliance. The level of health worker compliance to the examining standard of ARI patient is assessment to health worker?s performance. Lampung City is one of the rural projects in implementing the QA. Based on the report of Health Center model to the standard of examining is still low, that was 56,0%. The objective of this study is to obtain the information on the factors that related with the level compliance of the health worker, who giving the examining standard of ARI patient at the Health Center of Bandar Lampung in 2002. This study design used cross-sectional, with qualitative and quantitative approaches. The number of sample and population was 102 examiner workers at the Health Center. The data were collected to obtain the description of factor that related with the compliance, the worker asked to fill-out the questionnaire, while to obtain the level of worker compliance by observation to the worker during the examining of ARI patient, the observation used checklist. The result of this study shows that out of 102 patients who examining by the workers at the Health Center which studied, it was only 30,4% whose compliance. Their education background in medical was 28.4%. The ones who having light work loading are 19,6%. Head of the Health Center who's having conducive leadership only 59.8%, the knowledge on ARI program was good 55,9%. The workers who having good motivation was 62,7%, 40,2% ever followed the training, 40,2% workers said that they ever obtained the development and minimal utility of full examining at the Health Center was 27,5%. Four variables, that are education, staffs knowledge, the facility of examining, leadership, work load, supervision, training, and motivation statistically significant associated with compliance, and minimum equipment with p<0,05. While for multivariate analysis by double logistic regression, only three variables that significantly having relationship to compliance, i.e. leadership, training and minimal utility, with p<0,05. The leadership was variable those the most dominant with OR 19,8361 times. For interaction test among the three variables, it obtained the result; i.e. there was not any relation among those three variables. The conclusion in general, the health worker compliance to the examining standard of ARI patient at the Health Center throughout Bandar Lampung City was still low, It is suggested to the MOH to make simple the examining list in order the implementation at the field more professional. To Local Health Office, when he placed the head of Health Center should be the real of head of Health Center who's having vision to the development of the Health Center and in doing the development to Health Center routinely and structurally. For entire of the health workers should be socialized the quality in each activity.