Penataan kelembagaan dan kewenangan Pemerintah Daerah merupakan dampak administrasi pembaruan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ternyata dampak tersebut rnenimbulkan banyak masalah diantaranya Pusat belum melimpahkan wewenang pengawasan, pembinaan teknis dan perijinan skala propinsi serta koordinasi antara Dinas Kesehatan Propinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota lebih sulit. Penelitian ini tentang penataan kembali kelembagaan dan kewenangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali saat diberlakukannya pembaruan penyelenggaraan otonomi daerah. Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan November 2005 dengan tujuan untuk memperoleh usulan rancangan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam kebijakan otonomi daerah tahun 2005. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam penataan kelembagaan dan kewenangannya adalah PP No. 84/2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang berpedoman pads UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah; Perda Provinsi Bali No. 2/2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; SK Gubernur Bali No. 32/2001 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan; dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tahun 1987. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang ditata sesuai dengan kebijakan tersebut terdiri atas Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha dengan empat Subbagiannya dan lima Subdinas yang masing-masing Subdinas memiliki empat Seksi. Perencanaan berdasarkan usulan dari bawah sudah dilaksanakan dalam proses penataan dengan pemikiran bahwa yang lebih mengerti keputusan organisasi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali sendiri. Kebijakan yang diambil dalam melakukan pengurangan satuan organisasi adalah menggabungkan satuan organisasi yang tugas dan fungsinya mirip atau berdekatan sehingga terdapat penambahan beban kerja dan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan organisasi tersebut. Masih terdapat perbedaan persepsi dalam menentukan tugas dan fungsi organisasi sebagai perangkat daerah otonom. Keterbatasan pengetahuan dan keputusan yang diambil dalam memberdayakan jabatan fungsional menggambarkan bahwa istilah miskin struktur kaya fungsi belum dijadikan acuan. Pemberlakuan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diprediksi akan mengubah pedoman organisasi perangkat daerah tidak diantisipasi segera dengan melakukan pengkajian pada struktur organisasi dan tata kerjanya. Dan basil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum matang mempersiapkan kebijakan yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali, belum adanya kesamaan persepsi tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Bali serta belum maksimalnya pemberdayaan jabatan fungsional yang dibutuhkan. Rancangan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang diusulkan berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Daerah dan Sistern Kesehatan Daerah Provinsi Bali serta LIU No. 32/2004 hanya bersifat umum saja.

Restructurization is a part of the impact of decentralizing governance. Some of the problem of this impact are the Central does not submit its authority to the District Government and coordination among District Government is more difficult than before. This is a qualitative study on institusional and authority restructurization that has been done by Health Office of Bali Province when reformation of decentralization has been obtained. This study had been done on July until November 2005. This study aims to get complete information of organization structure and job administration design in Health Office of Bali Province in the decentralization era in the year 2005. The result of this study showed that the regulation which is implemented in Health Office of Bali Province are Government Regulation Number 8412000 and Government Regulation Number 2512000 under The Law Number 22/1999, Bali Provincal Regulation Number 212001, Bali Governor Regulation Number 3212001 and Number 360/1987, and documents from Internal Affairs Department and Human Resources Department. The organization structure of Health Office of Bali Province which was arranged based on that policy are consist of : official head, vice official head, six division that each of division has four section. The bottom-up planning has been done in the process of restructurization, based on the opinion that Health Office of Bali Province is more understand in organization necessity _ The policy that used to reduce the units of division is to unite them which have similar same function and job administration. The impact of this unity will make overload and overlap in job administration. The perception on task and function of organization are different, The terminology of poor structure but rich function is not to be a reference because the knowledge of the family of health function has not been used yet as a reference. It caused by limitation of knowledge and decision making in using functional position . There is no evaluation about structure and its job administration in Health Office of Bali Province to anticipate the Law Number 3212004, The conclusion of this study showed that Central and district government have an immature planning and organizing in restructurization of structure and job administration, the difference perception in task and function, and using the family of health function is minimal. The proposal of structure and job administration design of Health Office of Bali Province was based on policy direction and health system of Bali Province and also the Law Number 3212004.

Perencanaan dan pengadaan obat yang cermat, tepat dan berkelanjutan sangat diperlukan dalam rangka penyediaan kebutuhan obat di Kabupaten Padang Pariaman. Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 jumlah ketersediaan dana kebutuhan obat cenderung menurun, terutama dari sumber APED Kabupaten. Selama ini belum dilakukan analisis terhadap kinerja perencanaan dan pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman secara terpadu dan kamprehensif. Untuk itu dirasa perlu melakukan analisis terhadap kinerja perencanaan dan pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dari bulan Pebruari sampai dengan Maret 2006 yang bertujuan untuk mengetahui kinerja perencanaan dan pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman di tahun 2004 dengan memakai pendekatan Balanced Scorecard yaitu menggunakan empat perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan, Proses Bisnis Internal, Pelanggan dan Finansial. Janis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis, dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak terkait dan pemberian kuesioner serta penelusuran dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada kinerja pembelajaran dan pertumbuhan kemampuan dan komitmen anggota tim masih kurang sehingga mengakibatkan menurunnya kinerja proses bisnis internal, yaitu kualitas pelayanan kepada Puskesmas menjadi rendah. Pada kinerja pelanggan tingkat kepuasan yang diperoleh Puskesmas dalam rangka perencanaan, pengadaan dan pendistribusian obat rendah yaitu pada tingkat kepuasan 80% hanya 25,2 % yang puas terhadap pelayanan. Tingkat kepuasan terendah ditemui pada dimensi keandalan (reliability) yaitu 68,50% dan responsiveness (daya tanggap) yaitu 69,31% dan tertinggi pada tangibles dan assurance yaitu masing-masing 77,69% dan 76,24%. Untuk kinerja finansial dana yang diperoleh khusus dari APBD Kabupaten belum sesuai dengan kebutuhan obat. Untuk itu disarankan kepada Tim Perencanaan dan Pengadaan Obat Kabupaten agar meningkatkan kualitas pelayanan kepada Puskesmas, penggunaan metode konsumsi untuk perhitungan kebutuhan obat dengan memanfaatkan data yang ada secara benar, meningkatkan hubungan kerjasama lintas program dan melakukan advokasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan khususnya untuk penyediaan obat-obatan kepada Panitia Anggaran (Eksekutif dan Legislatil) dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan dana obat.

Accurate, precise and continuous drugs planning and procurement needed in supplying of drugs requirement in Padang Pariaman Regency. Since 2000 until 2004 fund of drugs needs availability relatively decreasing, especially from Regency APBD source. Recently not yet done analysis toward drugs planning and procurement in Health Agency of Padang Pariaman Regency with comprehensively and inwrought. Therefore, analysis toward drugs requirement and procurement performance in Health Agency of Padang Pariaman Regency needed. Research done in Health Agency of Padang Pariaman Regency from February to March 2006 that aimed to find the drugs planning and procurement performance in Health Agency of Padang Pariaman Regency in the year 2004 using Balanced Scorecard approach, which is four perspective, Learning and Growth, Internal Business Process, Costumer and Financial. Research done is analysis of descriptive research, using indepht interview with related party and questioner and document study. From research result got conclusion that performance of team member ability and commitment still lack with the result of performance decrease in Internal Business Process, which is service quality to Health Centre become low. On Costumer performance satisfy rate that got from Health Centre in order to drugs planning, procurement and distribution is very low that is satisfying rate of 80% there's only 25,2% that satisfied with service. The lowest satisfy found in reliability that is 68,50% and responsiveness dimension that is 69,31% and the highest in tangibles and assurance dimension that is each 77,69% dan 76,24%. For Financial performance the fund especially from APBD Regency source not yet suitable with drug needs. Therefore, suggestion for Regency Drugs Planning and Procurement Team is improving service quality to Health Centre, using the method with make use of data correctly, and increase cross sector cooperation relation in order to give advocate effort toward District Government in fulfilling drugs requirement.