Penelitian ini membahas peran kolaborasi lintas sektor terhadap kinerja program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan penelitian mix method dengan design cross sectional dan kualitatif dengan Rapid Assessment Procedur. Pengukuran kolaborasi P2 HIV-AIDS dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengembangan indikator proses kolaborasi melalui pendekatan kualitatif dengan melakukan indepth interview pada berbagai pemangku kepentingan yaitu KPAN, kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan, telaah dokumen dan diskusi pakar. Hasil wawancara dianalisis melaui analisis tematik. Tahap kedua dilakukan uji coba kuesioner yang telah dikembangkan dengan uji Alpha Cronbach dan confirmatory factor analysis. Tahap ketiga melakukan perbaikan instrument dari hasil ujicoba yang telah dilakukan melalui diskusi pakar. Tahap terakhir dilakukan pengukuran kolaborasi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan melibatkan 328 responden yang mewakili lembaga yang berkolaborasi. Pegukuran menggunakan analisis uji beda mean untuk mengetahui perbedaan rata-rata proses kolaborasi antar kelompok wilayah, kepentingan lembaga, keberadaaan KPA dan peran pemda dan uji beda proporsi untuk mengetahui hubungan antar pemerintah daerah dengan keberadaan KPA serta mengetahui hubungan antara output kolaborasi dan kinerja temuan kasus ODHA. Dilakukan juga analisis regersi logistic untuk melihat pengaruh peran kolaborasi lintas sektor terhadap kinerja program P2 HIV-AIDS. Penelitian ini menghasilkan 29 indikator dari 5 dimensi proses kolaborasi. Hasil peneitian juga menunjukkan terdapat perbedaan rerata skor proses kolaborasi antar ketiga kelompok fokus wilayah, kelompok kepentingan lembaga dan kelompok keberadaan KPA. Terdapat hubungan antar peran sekretariat KPA dengan berjalannya proses kolaborasi serta ada hubungan yang kuat antar perhatian pemerintah daerah dengan keberadaan sekretariat KPA. Terdapat hubungan antar proses kolaborasi dengan output kolaborasi dan juga antar output kolaborasi dengan kinerja temuan kasus ODHA. Dimensi kolaborasi yang berpengaruh terhadap peningkatan temuan kasus ODHA adalah dimensi output yaitu penguatan kebijakan, program, dana dan SDM. Peran output kolaborasi dalam hal ini program, dana dan SDM memiliki kontribusi yang besar terhadap temuan kasus ODHA. Studi ini merekomendasikan perlu peran kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan kinerja pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.

Malaria merupakan salah satu penyakit yang menyerang semua golongan umur, pria dan wanita, mengancam lebih dari separuh penduduk dunia. Dibeberapa negara berkembang khususnya Asia Tenggara malaria masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. Di Indonesia 113 penduduknya tinggal di wilayah dengan risiko penularan dan menimbulkan kesakitan serta kematian yang cukup tinggi pada ibu dan anak. Pemherantasan malaria telah dilakukan sejak lama dan hanya menitikberatkan pada penggunaan pestisida, namun hal ini tentu saja tidak cukup. Khusus untuk daerah Ciamis mempunyai tempat-tempat perindukan yang sangat luas karena tambak yang terlantar dan muara yang airnya tergenang. Untuk menanggulangi masalah tersebut tidak hanya bisa dilakukan oleh sektor kesehatan saja. Diperlukan kerja sama dengan lintas sektor terkait guna mempercepat hasil yang dicapai serta efisiensi dan efektifitas. Penelitian ini bertujuan memperoleh informasi tentang kemitraan dengan lintas sektor dalam upaya penanggulangan malaria di Kabupaten Ciamis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok serta telaahan dokumen. Informan adalah pejabat dari lintas sektor yaitu dari : Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Sosial, Pariwisata. Informatika dan Telematika, Kimprasda, Bappeda, DPRD Komisi E, Radio Sturada. Sedangkan informan dari diskusi kelompok terarah adalah toma toga dari kecamatan Kalipucang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan informan lintas sektor tentang nyamuk, penyakit dan program masih kurang, namun demikian pengetahuan tentang lingkungan kaitannya dengan kesehatan sudah cukup baik. Sektor yang bemitra dengan Dinas kesehatan adalah Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta Kehutanan dalam bentuk Pengembangan Ternak, Penebaran Ikan, dan Reboisasi Hutan Bakau. Dana untuk kegiatan tersebut dari Dinas Kesehatan, tetapi tahun 2003 dan 2004 ada sponsor dari Dinas Pertanian dan Bappeda. Belum ada rencana dan monitoring terpadu tetapi pelaksanaan dapat berjalan lancar karena adanya koordinasi yang baik. Sektor terkait merasakan keuntungan bermitra dengan Dinas kesehatan. Peran dalam kemitraan Dinas Kesehatan sebagai inisiator, sedangkan sektor yang lain sebagai fasilitator. Kemitraan yang terjalin sampai pada jenjang aliansi. Penulis menyarankan agar Dinas Kesehatan mengadakan sosialisasi malaria kepada lintas sektor yang ada di kabupaten Ciamis clan DPRD Komisi E. Membentuk forum kemitraan yang berlandaskan hukum serta adanya pembagian tugas dan peran yang jelas dari tiap-tiap sektor dan melakukan advokasi kepada DPRD Komisi E agar disusun Perda tentang pengelolaan lingkungan khususnya penanganan tambak/kolam udang/ikan.

Malaria is a disease that attacks all age groups, male and female, and threatens more than half of world population. In developing countries, particularly in Southeast Asia, malaria is a public health problem. In Indonesia, a third of its population live in high-risk area with high morbidity and mortality rates between mother and child. The eradication of malaria has been started for quite a long time and only emphasized on the use of insecticide, which, of course inadequate to tackle the problem. In Ciamis, there was wide area of mosquito breeding because of abandoned fish pond and delta covered with water, To overcome the problem, it is necessary to build partnership with other related sectors as to accelerate and to work more efficient and more effective. This research was aimed to obtain information regarding inter sectoral partnership, to overcome malaria in Ciamis District. This study used qualitative approach. Data as collected through in-depth interview, focus group discussion, and document review. Informants were officers from related sectors: Health Office, Agriculture Office, Forest Department, Ocean and Fisheries, Tourism, Informatics and Telematics, Housing and Facilities, Regional Planner, E Commission of Legislative, and Local Government Radio. Participants of focus group discussion were informal and religious leaders from Kalipucang Subdistrict. The study showed that knowledge of inter sectoral informants about mosquito, disease, and program was low, however knowledge about the relationship between environment and health was quite good. Sectors had partnership with health sector including Agriculture, Fisheries, and Forestry in cattle, fish breeding, and mangrove conservation programs. Funding came .from health sector, but for years 2003 and 2004, Agriculture and Planner Offices provide support. There was no integrated plan and monitoring, but the implementation ran smoothly due to good coordination. Related sectors felt the benefit of partnership with health sector. Health sector played role as initiator, while other sectors played role as facilitators. The partnership was in the level of alliance. Researcher suggested to Health Office to socialize more about malaria to other sectors in Ciamis District and to E Commission of legislative. Establishing partnership forum legally and to divide clear work and role of each sector, and to advocate E Commission of Legislative to compose a local rule about environmental management, particularly about fish and prawn ponds and hatcheries. References: 30 (1988-2003)