Abstrak: Laju urbanisasi, modernisasi dan pertumbuhan penduduk di negara berkembangmenjadi penyebab munculnya penyakit tidak menular (PTM). Indonesia denganpopulasi 247 juta jiwa memiliki prosentase kematian akibat PTM sebesar 71%(1.106.000 jiwa) dan 23% meninggal usia muda. Sindrom metabolik (SM) adalahkumpulan faktor risiko meliputi obesitas, resistensi insulin, dislipidemia, danhipertensi yang akan bermuara pada peningkatkan risiko terjadinya diabetesmellitus (DM) dan penyakit kardiovaskular (PKV). Tujuan penelitian ini adalahmengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan sindrom metabolikpada pegawai instansi pemerintah yang bekerja di lingkungan pelabuhan TanjungPriok dengan menggunakan desain cross sectional. Penelitian ini menemukanbahwa prevalensi sindrom metabolik pada pegawai instansi pemerintah dilingkungan pelabuhan Tanjung Priok adalah sebesar 38,7 %. Variabel independenyang signifikan dengan kejadian sindrom metaboli yaitu umur (nilai p=0,0005),lama kerja (nilai p=0,0005), asupan karbohidrat (nilai p=0,032), dan aktifitas fisik(nilai p=0,003). Variabel yang paling dominan mempengaruhi sindrom metabolikadalah aktifitas fisik (OR=2,066; CI 95%=1,118-3,819). Individu dengan sindrommetabolik memiliki risiko 5 (lima) kali lebih besar untuk menderita diabetesmellitus tipe 2 dan berisiko 3 (tiga) kali lebih tinggi untuk menderita penyakitkardiovaskular. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan seperti skrining,penyediaan pos PTM, peningkatan aktifitas fisik, dan konsumsi makanan sehat danbergizi.Kata kunci: Diabetes, kardiovaskular, penyakit tidak menular, sindrom metabolik

---

Urbanization rate, modernization and population growth in developing countriesbecomes the causes of non-communicable diseases (NCDs). Indonesia with apopulation of 247 million people has a percentage of deaths from NCDs by 71%(1.106 million people) and 23% died young. Metabolic syndrome (SM) is acollection of risk factors include obesity, insulin resistance, dyslipidemia, andhypertension will lead to increasing the risk of diabetes mellitus (DM) andcardiovascular disease (CVD). The purpose of this study was to determine whatfactors are associated with the metabolik syndrome on government employees whowork in the port of Tanjung Priok using cross sectional design study. This studyfound that the prevalence of metabolik syndrome in employees of governmentagencies in the port of Tanjung Priok is 38.7%. The independent variables weresignificant with metabolik syndrome were age (p = 0.0005), duration of working (p= 0.0005), carbohydrate intake (p = 0.032) and physical activity (p = 0.003). Themost dominant variable affecting the metabolik syndrome is a physical activity (OR= 2.066; 95% CI = 1.118 to 3.819). Individuals with metabolik syndrome have arisk five (5) times more likely to suffer from diabetes mellitus type 2 and risk of 3(three) times more likely to suffer from cardiovascular disease. Therefore, it isnecessary to conduct prevention strategies such as screening, provision of NCDspost, increasing physical activity, and consumption of healthy and nutritious food.Keywords: Diabetes, cardiovascular, non communicable diseases, metaboliksyndrome

Abstrak: Latar belakang: Puskesmas adalah salah satu bentuk fasilitas pelayanan primeryang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perseorangan.Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi fokus utama yang dikembangkandi dunia oleh WHO, dimana negara-negara berkembang didorong untukmelakukan reformasi dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer. Sesuaidengan Peraturan yang ada puskesmas menjalankan fungsinya dengan lebihmengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatanyang setinggi-tingginya. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, puskesmaswajib di akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Tujuanakreditasi adalah untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanankesehatan perorangan dan masyarakat. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untukmengetahui kesiapan puskesmas untuk penilaian akreditasi dengan tujuan khususadalah mengetahui kesiapan puskesmas dari segi administrasi manajemen,kualitas pelayanan UKM dan UKP, kesiapan dari segi ketersediaan SDMkesehatan dan diketahuinya kesiapan puskesmas dari segi pembiayaan kesehatan.Metode : Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganpendekatan studi kasus. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapanadministrasi manajemen, ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM kesehatanserta pembiayaan cukup siap untuk mendukung penilaian puskesmas agarmendapat kategori terakreditasi. Kesimpulan :Puskesmas yang diusulkan untukpenilaian akreditasi telah siap untuk dilakukan survei oleh tim survior. Saran:Puskesmas masih harus terus mempertahankan dan meningkatkan kesiapandengan melakukan penyegaran dan penguatan komitmen serta melakukan kajibanding ke puskesmas yng talah terkareditasi.Kata kunci:analisiskesiapan, akreditasi, puskesmas

---

Background: Puskesmas is one form of primary care facilities that provide healthservices to communities and individuals. Strengthening primary health carebecomes the main focus being developed in the world by the WHO, wheredeveloping countries are encouraged to implement reforms in order to strengthenprimary health care. In accordance with Rule existing health centers to functionmore priority promotive and preventive efforts, goals to health level as high. Inorder to improve the quality of services, community health centers regularlyaccreditation mandatory in at least 3 (three) years. The purpose of accreditation isto improve performance in providing individual and community health services.Objective: This study aimed determine the readiness of health centers foraccreditation with the specific aim was to determine the readiness of puskesmasterms of administrative management, quality of service UKM and UKP, readinessin terms of availability of health human resources and health centers in terms ofknowing the readiness of health financing. Method: This study used a qualitativemethod with case study approach. Results: The results showed that theadministration's readiness management, availability of infrastructure and healthhuman resources and finance are quite prepared to support the assessment ofhealth centers in order to get accredited category. Conclusion: The proposedhealth center for the accreditation assessment has been prepared for a surveyconducted by a team survior. Suggestion: Puskesmas must continue to maintainand enhance the readiness to conduct refresher and strengthening the commitmentand conduct a review of an appeal to the clinic accredited.Keywords: readiness analysis, accreditation, puskesmas

Abstrak: Program pengendalian Tuberkulosis (TB) di Lembaga Pemasyarakatan telah dilaksanakan sejak tahun 2004. Namun hingga tahun 2013, prevalensi TB pada tahanan masih lebih besar dibandingkan dengan prevalensi TB pada populasi umum. Selain itu, TB masih menjadi penyebab kematian kedua tertinggi pada tahanan. Komitmen politik pemangku kepentingan menjadi tantangan dalam pelaksanaan program, sehingga perlu diteliti guna mengetahui dimensi yang menghambat pelaksanaan program. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara mendalam pada informan kunci. Hasil penelitian disajikan berdasarkan tiga dimensi komitmen politik, yaitu komitmen verbal (expressed commitment), komitmen institusional (institusional commitment), dan komitmen pengalokasian sumber daya (budgetary commitment). Komitmen politik pemangku kepentingan belum utuh karena komitmen pengalokasian sumber daya khususnya dana belum dipenuhi dengan baik. kata kunci: tuberkulosis, komitmen politik, verbal, institusional, sumber daya

Abstrak: Posbindu PTM diharapkan dapat menanggulangi masalah tingginya angka kesakitan dan angka kematian akibat PTM. Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan pemanfaatan Posbindu PTM di KKP Kelas I Tanjung Priok. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 114 sampel dan menggunakan data sekunder kegiatan Posbindu PTM dan hasil pemeriksaan kesehatan pegawai. Teknik analisis yang digunakan adalah uji chi square dan regresi logistik untuk memperoleh gambaran hubungan antara karakteristik individu dan status kesehatan terhadap pemanfaatan Posbindu PTM. Berdasarkan hasil uji bivariat dan uji multivariat regresi logistik baik usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan status kesehatan tidak mempengaruhi pemanfaatan Posbindu PTM (p value > 0,05).

---

The role of Posbindu PTM for NCDs is to overcome the mortality rate and morbidity rate. The aim of this study is to anlyze the role of Posbindu PTM for NCDs on Health Quarantine Office on Port of Tanjung Priok. The amount of sample that used in thir risert was 114 sample and the data was taken from the activities of Posbindu PTM and the resulth of health examination that have been done. Analyses technique used in this analyses was chi square and logistic regression to get the pictures of the correlation between the characteristic and health status. The result shows that there was no correlation between the utilization of Posbindu for NCDs with age, gender, education, job title and healt status ( p value > 0,05). 

Abstrak:

Abstrak
Cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Lambur Kabupaten Tanjung Jabung Timur baru mencapai 68,75 %. Angka ini masih jauh dari target nasional yaitu 90%. Lima desa dalam wilayah kerja Puskesmas Lambur telah ditempatkan masing-masing satu orang bidan, sementara jumlah dukun bayi yang masih aktif sebanyak 13 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan penolong persalinan oleh ibu bersalin dalam rentang Januari 2012 sampai dengan April 2013. Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan jumlah responden 94 orang dan data dianalisis secara univariat, bivariat dengan pendekatan chi square, dan multivariat dengan regresi logistik. Hasil penelitian didapatkan lima variabel yang ada hubungan signifikan dengan pemilihan penolong persalinan yaitu kepercayaan (p=0,021), pengetahuan (p=0,02), sikap (0,003), ketersediaan tenaga (0,03), dan dukungan keluarga (0,000). Faktor yang paling dominan adalah dukungan keluarga dengan Odds Ratio 8,253 dan CI 2,623-25,961. Diharapkan kepada dinas kesehatan dan puskesmas untuk meningkatkan advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya pertolongan persalinan dengan tenaga kesehatan serta menerapkan reward and punishment kepada bidan yang melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan anak di desa.

Abstrak:

ABSTRAK Nama : Marthalia Desy Arisiyanti Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Determinan Pemilihan Metode Kontrasepsi Pada Wanita Pekerja Informal di Indonesia (Analisis Data Sekunder Susenas 2016) Pembimbing : Dr. Pujiyanto, SKM, M.Kes Kesulitan ekonomi dan tuntutan biaya kehidupan yang semakin tinggi,  telah mendorong sebagian besar kaum wanita untuk ikut berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarganya. Peran sektor informal menjadi penting, karena kemampuan sektor informal dalam menyerap tenaga kerja dan tidak menuntut keterampilan yang tinggi. Seperti diketahui para pekerja informal ini terkadang tidak memiliki jaminan kesehatan yang dapat membantu mereka mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga bisa berdampak terhadap kesehatan mereka. Kesehatan reproduksi para wanita tersebut sangat penting untuk dijaga dan diperhatikan. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan reproduksi para wanita pekerja informal tersebut agar bisa lebih baik dan terjaga adalah dengan penggunaan alat kontrasepsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan apa saja yang berpengaruh terhadap pemilihan metode kontrasepsi pada wanita pekerja informal di Indonesia tahun 2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder Susenas tahun 2016. Analisis data diolah dengan menggunakan pemodelan probit-marginal effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial demografi (variabel pendidikan, umur, lokasi tempat tinggal, jumlah anak dan pendapatan per kapita) dan faktor lingkungan/pelayanan kesehatan (kepemilikan jaminan kesehatan dan akses internet) berpengaruh terhadap pemilihan metode kontrasepsi (non MKJP dan MKJP). Untuk karakteristik pengguna menurut pilihan metode kontrasepsi antara lain wanita pekerja informal pengguna kontrasepsi metode non MKJP cenderung memiliki pendidikan setingkat SMP, berumur < 20 tahun, berdomisili diwilayah pedesaan, memiliki jumlah anak 0 sampai dengan 2 orang, berada pada kuintil 3 (Q3) memiliki rata-rata pendapatan per kapita sebesar Rp627.080 dan tidak mempunyai jaminan kesehatan serta tidak rutin mengakses internet. Sedangkan wanita pekerja informal pengguna kontrasepsi metode MKJP cenderung memiliki pendidikan setingkat D1-S3, berumur 40 – 49 tahun, tinggal di daerah perkotaan, memiliki anak lebih dari 2 orang, berada pada kuintil 5 (Q5) memiliki rata-rata pendapatan per kapita sebesar Rp1.801.073 terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan swasta dan rutin mengakses internet. Kata kunci : kontrasepsi, probit, wanita pekerja informal

---

ABSTRACT Name : Marthalia Desy Arisiyanti Study Program : Public Health Title : Determinants of Contraceptive Methods Selection on Informal Women Worker in Indonesia (Secondary Data Analysis of Susenas 2016) Counsellor : Dr. Pujiyanto, SKM, M.Kes Economic difficulties and the increase of higher cost of living have encouraged most women to play a role in increasing their family income. The role of the informal sector becomes important, because the ability of the informal sector to absorb labor and not demanding high skills. As we all know that informal workers sometimes does not have health insurance that can help them easily access health care so that it can have an impact on their health. It is very important to maintain these women’s reproductive health in the best way. One way to maintain the reproductive health of these informal female workers in order to be better and safer is by the use of contraceptives. This study aims to analyze the determinants of any effect on the selection of contraceptives on informal female workers in Indonesia in 2016. This study uses secondary data Susenas 2016. Data analysis processed by using multinomial logistic regression modeling. The results showed that social demographic factors (education, age, residence, number of children and income per capita) and environmental factors/health services (ownership of health insurance and internet access) influenced the selection of contraceptive type (traditional, non MKJP and MKJP). For the characteristics of the users according to the choice of contraceptive methods, among others female informal workers of contraceptive methods users non MKJP tend to have junior high school education, aged <20 years, domiciled in rural areas, have the number of children 0 to 2 persons, are in quintile 3 (Q3) per capita income of Rp627,080 and doesn’t have health insurance and does not regularly access the internet. Whereas women informal workers using contraceptive methods of MKJP tend to have a D1-S3 level of education, aged 40-49 years, live in urban areas, have children more than 2 persons, are in quintile 5 (Q5) have an average per capita income of Rp1.801.073 registered as a private health insurance participant and regularly access the internet. Keywords : contraceptive, probit, informal female workers