Abstrak: Kesehatan adalah hak yang sangat mendasar bagi manusia, untuk itu negara harus hadirdalam pemenuhannya. Dalam era otonomi daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM)bidang kesehatan menjadi jaminan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan jenis danmutu pelayanan dasar yang sama. Salah satu jenis layanan dasar adalah SPM bidangkesehatan pada usia produktif (SPM BKUP). Jenis layanan dasar ini bernilai strategis bagikinerja Pemerintah Daerah, karena berdasarkan BPS (2017) komposisi penduduk usiaproduktif menempati proporsi 60-70% dari seluruh jumlah penduduk dan nilai strategisbagi pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) karena bentuk skrining. Analisiskesiapan ditujukan untuk melihat seberapa besar jarak antara kondisi ideal dengankenyataan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknikWM, FGD dan telaah dokumen terkait. Hasil penelitian didapatkan 10 dari 13 indikatorkesiapan implementasi, belum lengkap dimiliki Kota Depok, meliputi konseling faktorrisiko PTM, Pelatihan teknis petugas skrining dan surveilans berbasis web, pelayananterpadu PTM, pencatatan pelaporan, monitoring evaluasi, komunikasi, sikap pelaksana,ketersediaan SDM, fasilitas dan dana. Sementara 3 indikator yang belum sama sekalidimiliki yaitu insentif bagi pelaksana yang mencapai target, SOP pelaksanaan SPM BKUPdan Tim penanggung jawab penyelenggaraan SPM BKUP. Kesimpulan didapatkan bahwaKota Depok memiliki kesiapan yang minimal dalam rangka implementasi SPM BKUP.Kata kunci: analisis kesiapan, kinerja pemerintah daerah, pelayanan kesehatan usiaproduktif, pengendalian PTM, standar pelayanan minimal

---

Health is a fundamental right for human being, in its fulfillment, the state must be presentto provide health services for all citizens. In the era of regional autonomy, MinimumService Standards (MSS) in the field of health becomes the guarantee of health servicedelivery with the same type and quality of basic services. One type of basic service is theSPM field of health at the productive age (MSSPA). This type of basic service is ofstrategic importance to the performance of the regional government, since based on BPS(2017) the composition of the productive age population occupies a proportion of 60-70%of the total population and the strategic value for the control of Non-CommunicableDiseases (NCD) due to the form of screening. Preparation analysis is intended to see howmuch distance between ideal conditions and actual reality. This research uses qualitativemethod with indepth interview technique, FGD and study related documents. The results ofthe study were 10 out of 13 indicators of implementation readiness, not yet fully owned byDepok City, including NCD risk factor counseling, technical training of screening officersand web-based surveillance, NCD integrated service, reporting recording, evaluationmonitoring, communication, dispotition, human resources availability, facilities and funds.While 3 indicators that have not yet been owned are incentives for implementers whoachieve the target, SOP implementation MSSPA and the team responsible for theimplementation of MSSPA. The conclusion found that Depok City has minimalpreparedness in order to implement MSSPA.Key words: preparation analysis, local government performance, productive healthservice age, NCD control, minimum service standard.

Abstrak:

Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baik meninggal, luka-luka maupun pengungsi serta kerusakan infrastruktur di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Penanganan pada masa tanggap darurat bidang kesehatan melibatkan berbagai pihak dari tingkat pusat dan daerah. Tesis ini membahas mengenai koordinasi pada bidang kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi DIY pada masa tanggap darurat. Desain studi menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan melakukan telaah dokumen dan wawancara mendalam kepada pihak yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Hasil yang diperoleh menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya di bidang kesehatan dalam melakukan koordinasi pada masa tanggap darurat akibat bencana dengan memperjelas alur tugas, pendelegasian wewenang, alur informasi yang penting dalam pengambilan sebuah keputusan yang cepat dan tepat sesuai kebutuhan terhadap penanganan permasalahan akibat bencana.

---

 Eruption in 2010 has resulted in loos of life like dead, injured and displaced person as well as damaged to infrastructure in both DI Yogyakarta and Jawa Tengah Provinces. Respons in health sector has involved multi parties from central and local levels. This thesis described the coordination of the sector conducted by Ministry of Health and Provincial Health Office DI Yogyakarta on emergency respons due to Mount Merapi Eruption 2010. Study design using qualitative methods with document review and in-depth interviews to official person who directly involved in disaster mentioned. The results obtained to evaluate government action, particularly in the area of health in coordinating emergency respons during disaster, to clarify the task flow, delegation of authority and the flow of information are important in making a rapid dan approriate decision as needed for handling the health problems caused by disaster.