Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 31113 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Atik Nurwahyuni; Promotor: Amal Chalik Sjaaf; Kopromotor: Purnawan Junadi, Budi Hidayat, Penguji: Hasbullah Thabrany, Akmah Taher, Trihono, Soewarta Kosen, Mardiati Nadjib, John C. Langbrunner
D-354
Depok : FKM-UI, 2016
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Ni Nengah Ayu Padmawati; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Jaslis Ilyas, Deni T. Sugiarto
S-8250
Depok : FKM UI, 2014
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Andi Afdal Abdullah; Promotor: Budi Hidayat; Kopromotor: Pujiyanto; Penguji: Atik Nurwahyuni, Mardiati Nadjib, Soewarta Kosen, Ali Ghufron Mukti; Mahlil Ruby; Teguh Dartanto
Abstrak:
Latar belakang: Kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk Indonesia. Kemudahan akses ini terwujud dengan bertambahnya fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN. Indikator kemudahan akses terlihat dari bertambahnya jumlah peserta yang berkunjung ke fasilitas kesehatan baik di tingkat pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Kunjungan peserta JKN per 1.000 penduduk dikenal dengan isitilah rate sebagai salah satu indikator utilisasi pelayanan kesehatan untuk menjaga kesinambungan program JKN. Tujuan: penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi rate rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) maupun rawat inap inap tingkat lanjutan (RITL) dan pemodelan prediksi rate RJTL dan rate RITL. Data yang digunakan berasal dari database BPJS Kesehatan dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2016 – 2019 yang diolah berdasarkan faktor predisposing, faktor enabling, dan faktor need dimana semua data digunakan dalam penelitian atau total sampling. Metode: analisis data panel dinamis yang ditujukan untuk membuat model prediksi rate RJTL dan rate RITL. Hasil: model prediksi yang digunakan pada rate RJTL dan rate RITL adalah estimator First Difference Generalized Method of Moment (FDGMM). Kesimpulan: rate RJTL dipengaruhi oleh variabel nilai tagihan klaim dibayar per kunjungan RJTL; jumlah rumah sakit kelas A, B, C, D; jumlah peserta pria; jumlah peserta berusia > 50 tahun; jumlah peserta dengan jumlah anggota keluarga > 3 orang; jumlah peserta berpengeluaran di bawah garis kemiskinan; jumlah peserta dengan penyakit tidak menular; rasio fragmentasi; rasio rujukan; dan jumlah peserta berpendidikan SMP. Sedangkan, rate RITL dipengaruhi oleh variabel nilai tagihan klaim dibayar per kunjungan RITL; jumlah rumah sakit kelas A, B, C, D; jumlah peserta pria; jumlah peserta berusia > 50 tahun; jumlah peserta dengan jumlah anggota keluarga > 3 orang; rate readmisi; jumlah peserta berpendidikan SMP; dan jumlah peserta berpendidikan Perguruan Tinggi. Saran: hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah turut mendukung pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan agar masyarakat dapat menjangkau pelayanan kesehatan dengan mudah, mengelola perencanaan penambahan rumah sakit sesuai kebutuhan; Kementerian Kesehatan dapat memberikan regulasi terkait pemenuhan dan pemerataan fasilitas kesehatan maupun tenaga medis, terutama pada daerah dengan keadaan geografis yang sulit; BPJS Kesehatan dapat menggunakan model prediksi rate RJTL dan rate RITL sebagai alat bantu dalam menilai kebutuhan penambahan kerjasama dengan rumah sakit. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan faktor utilisasi yang lebih luas dan lengkap serta melakukan kajian yang lebih mendalam pada satu wilayah tertentu dengan mempertimbangkan pengaruh aspek geografis, seperti jarak antar fasilitas kesehatan, luas wilayah dan kondisi akses ke fasilitas kesehatan.

Background: easy access to health services for participants of the National Health Insurance (JKN) is one of the efforts to improve the health status of the Indonesian population. This accessibility is achieved through an increase in health facilities serving JKN participants. The indicator of accessibility can be observed from the rising number of participants visiting health facilities, both at the outpatient and inpatient levels. The rate of visits by JKN participants per 1.000 population is considered an indicator of health service utilization, which contributes to the continuity of the JKN program. Objective: this study aims to analyze the factors that influence the advanced level of outpatient care (RJTL) and inpatient care (RITL) and to model the prediction of RJTL rates and RITL rates. The data used is derived from the BPJS Kesehatan database and the 2016-2019 National Socioeconomic Survey (SUSENAS), which are processed based on predisposing factors, enabling factors, and need factors. All data is utilized in the research, employing total sampling. Method: dynamic panel data analysis is employed to develop prediction models for RJTL rates and RITL rates. Results: the prediction model used for the RJTL rate and RITL rate is the First Difference Generalized Method of Moment (FDGMM) estimator. Conclusion: RJTL rate is influenced by several variables: value of claims bills paid per RJTL visit, number of class A, B, C, and D hospitals, number of male participants, number of participants aged over 50 years, number of participants with more than 3 family members, number of participants with expenditures below the poverty line, number of participants with non-communicable diseases, fragmentation ratio, referral ratio, and number of participants with junior high school education. On the other hand, the RITL rate is affected by value of claim bills paid per RITL visit, number of class A, B, C, and D hospitals, number of male participants, number of participants aged over 50 years, number of participants with more than 3 family members, readmission rate, number of participants with junior high school education, and number of participants with university education. Recommendations: the results of this study suggest that the Regional Government should also support the fulfillment of health service infrastructure so that partisipant can reach health services easily, manage plans for adding hospitals as needed; The Ministry of Health can provide regulations regarding the fulfillment and equity of health facilities and medical personnel, especially in areas with difficult geographical conditions; BPJS Kesehatan can use RJTL rate prediction model and RITL rate as a tool in assessing the need for additional collaboration with hospitals. Future researchers can conduct research with broader and more complete utilization factors and conduct more in-depth studies in a particular area by considering the influence of geographical aspects, such as the distance between health facilities, area size and conditions of access to health facilities.
Read More
D-483
Depok : FKM-UI, 2023
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Nufus Dwi Talitha; Pembimbing: Wiku Adisasmito; Penguji: Pujiyanto, Gini Permana Sulastini
S-8680
Depok : FKM UI, 2015
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Meilisa Rahmadani; Promotor: Robiana Modjo; Kopromotor: L. Meily Kurniawidjaja; Penguji: Adang Bachtiar, Besral, Fatma Lestari, Indri Hapsari Susilowati, Ali Ghufron Mukti, Sutoto, Astrid B. Sulistomo
Abstrak: Kelelahan kerja berdampak besar terhadap kinerja, keselamatan, dan kesehatan tenaga kesehatan rumah sakit. Penelitian ini mengembangkan model sistem manajemen risiko kelelahan berbasis pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui studi literatur, FGD, wawancara, dan observasi. Hasilnya adalah model ICHAFIT (Integrated Collaboration Healthcare Adaptability for Fatigue Intervention and Tracking) dengan lima elemen utama dan strategi pencegahan berbasis data. Terdapat 24 indikator valid dan reliabel untuk menilai implementasinya. Model ini berfungsi sebagai kerangka konseptual dan alat praktis, serta menghasilkan policy brief untuk advokasi kebijakan nasional.
Work fatigue significantly affects hospital workers' performance, safety, and health. This study developed a fatigue risk management model using qualitative and quantitative approaches through literature review, FGD, interviews, and observations. The result is the ICHAFIT model (Integrated Collaboration Healthcare Adaptability for Fatigue Intervention and Tracking) comprising five key elements and a data-driven prevention strategy). It includes 24 valid and reliable indicators to assess implementation. ICHAFIT serves as both a conceptual framework and practical tool, and also produced a policy brief to support national advocacy for fatigue risk management in hospitals.
Read More
D-591
Depok : FKM-UI, 2025
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Guspianto; Promotor: Budi Hidayat; Kopromotor: Purnawan Junadi, Amal C. Sjaaf; Tim Penguji: Anhari Achadi, Dian Ayubi, Soewarta Kosen, Dumilah Ayuningtyas, Harimat Hendarwan
D-311
Depok : FKM UI, 2015
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Ratna Sitorus; Pembimbing: Azrul Azwar, Anhari Achadi, Achir Yani S. Hamid
D-84
[s.l.] : [s.n.] : 2002
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Andy Prabowo; Promotor: Ascobat Gani; Kopromotor: Mardiati Nadjib; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Meiwita Paulina Budiharsana, Erna Kristin, Mahlil Ruby, Mursyid Bustami
Abstrak:
Stroke adalah penyakit peringkat ketiga dengan biaya terbanyak dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan medisnya dilaksanakan sesuai dengan alur klinis (clinical pathway), yang merupakan turunan dari Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK). Tarif pelayanan penyakit stroke iskemik dalam skema Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) ditetapkan sebelum pemberlakuan PNPK. Akibatnya, penyusunan tarif stroke iskemik belum sepenuhnya mempertimbangkan standar pelayanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa rumah sakit perlu mengelola biaya perawatan dan kualitas layanan agar tarif INA-CBG dapat mencukupi biaya satuan rawat inap stroke iskemik pada pasien JKN di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. Desain penelitian yang digunakan adalah noneksperimental dengan data retrospektif Oktober—Desember 2019. Unit analisisnya adalah 96 pasien stroke iskemik yang dirawat di RS PON. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya satuan untuk stroke iskemik di RS PON adalah sebesar Rp11.598.286 ± Rp5.799.088. Uji regresi multipel memperlihatkan bahwa lama hari rawat inap, sistolik dan skor National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) saat admisi ke rumah sakit merupakan determinan signifikan terhadap rata-rata biaya satuan rawat inap stroke iskemik pasien JKN di RS PON. Perbedaan tidak signifikan terlihat antara tarif INA-CBG tahun 2016 regional 1 RS kelas A dan rata-rata biaya satuan rawat inap stroke iskemik pada pasien JKN di RS PON. Namun, temuan ini juga menjelaskan penerapan tarif INA-CBG tahun 2016 regional 1 RS kelas A bagi RS PON mengakibatkan defisit rata-rata sebesar -Rp214.049 ± Rp4.647.223 per kasus. Perbedaan biaya satuan dan tarif INA-CBG ini diperkirakan menyebabkan defisit sebesar -Rp1.262.304.927 bagi RS PON pada tahun 2019. Selain itu, diperkirakan defisit yang ditanggung oleh seluruh rumah sakit peserta JKN mencapai -Rp61.108.299.113, dengan asumsi prevalensi stroke iskemik adalah 1,1‰. Meskipun secara rata-rata biaya satuan lebih tinggi dari tarif, rumah sakit dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik agar operasional tidak terganggu. Hal ini tercermin dari rasio kas dan rasio lancar RS PON yang masing-masing sebesar 240,47% dan 1.695,31%. Dengan demikian, kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi oleh RS PON, namun banyak aset lancar yang mengendap dan seharusnya bisa menjadi potensi pendapatan tambahan rumah sakit, atau banyak piutang yang belum terbayarkan. BPJS Kesehatan juga perlu mengelola keuangan dengan baik untuk menjaga keberlangsungan program JKN, yang ditunjukkan dengan rasio kas dan rasio lancar sebesar 152,91% dan 914,6%.

Stroke ranks as the third most costly disease in the National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) program. Medical services are carried out in accordance with the clinical pathway, which is derived from the national guidelines for medical services (PNPK). The tariff for treating ischemic stroke in the Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) was set before establishing of the PNPK, resulting in the tariff for ischemic stroke treatment being issued before calculating the real actual costs of delivering the national service standards of care. This research is necessary to demonstrate that hospitals need to manage care costs and service quality so that the INA-CBG rates can cover the unit costs of inpatient ischemic stroke care for JKN patients at the National Brain Center Hospital (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. A retrospective nonexperimental research design was used, analyzing data from ischemic stroke patients hospitalized at RS PON between October—December 2019. The results showed that the average unit cost of inpatient ischemic stroke at RS PON was IDR11,598,286 ± IDR5,799,088, based on the 2019 data. Multiple regression tests indicated that the length of stay, sistolic and the national institutes of health stroke scale (NIHSS) scores upon admission were significant determinants of the variation of the average unit cost. Non-significant difference was found between the INA-CBG 2016 tariff for type A hospitals (region 1) and the average unit cost of inpatient ischemic stroke among JKN patients at RS PON. In conclusion, implementing the INA-CBG 2016 tariff for type A hospitals such as RS PON creates an average deficit of -IDR214,049 ± IDR4,647,223 per case. The discrepancy between unit costs and INA-CBG tariffs is estimated to have resulted in a deficit of -IDR1,262,304,927 for RS PON in 2019. Furthermore, assuming an ischemic stroke prevalence of 1.1‰, the deficit borne by all JKN-participating hospitals is estimated to have reached -IDR 61,108,299,113. Although the average unit cost is higher than the tariff, the hospital can manage its finances well to ensure that operations are not disrupted. This is reflected in RS PON's cash ratio and current ratio, which are 240.47% and 1,695.31%, respectively. Thus, RS PON can meet its short-term obligations, but many current assets are idle and should be potential additional hospital revenue or m any outstanding receivables. BPJS Kesehatan also needs to manage its finances well to maintain the continuity of the JKN program, as indicated by its cash ratio and current ratio of 152.91% and 914.6%.
Read More
D-590
Depok : FKM-UI, 2025
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Putri Citra Cinta Asyura Nasution; Promotor: Dumilah Ayuningtyas; Kopromotor: Adang Bachtiar, Besral; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Sutoto, Emma Rachmawati, Viera Wardhani
Abstrak:

Keselamatan pasien merupakan kewajiban rumah sakit dan bagian integral dari akreditasi sejak 2008. Namun, berbagai permasalahan masih sering ditemukan, sehingga keberlanjutan perbaikan menjadi tantangan. Penelitian ini bertujuan merumuskan model konseptual strategi peningkatan keselamatan pasien. Penelitian menggunakan pendekatan mixed method dengan desain convergent parallel. Data kuantitatif berasal dari Riset Fasilitas Kesehatan 2019 (523 rumah sakit) dan data akreditasi (917 rumah sakit), dianalisis menggunakan uji chi-square, regresi logistik, dan analisis jalur. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen dari enam rumah sakit, dinas kesehatan provinsi, dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) wilayah di Sumatera Utara dan Bali, dengan total 95 informan. Analisis tematik menggunakan perangkat NVivo, dengan kerangka Malcolm Baldrige dan model implementasi Van Meter-Van Horn, meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus tenaga kerja, fokus operasi, fokus pelanggan, pengukuran, analisis, dan manajemen pengetahuan, komunikasi antar organisasi, serta peran akreditasi. Hasil kuantitatif menunjukkan bahwa pelaporan insiden keselamatan pasien berhubungan signifikan dengan lokasi (Jawa-Bali), status akreditasi, jumlah tempat tidur (> 200), kelas rumah sakit (A dan B), evaluasi pelayanan, audit internal, serta keaktifan komite keselamatan pasien dan pengendalian infeksi. Hasil kualitatif menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keselamatan pasien sudah berjalan, namun bervariasi tergantung kepemilikan dan ketersediaan sumber daya. Semua dimensi yang diteliti berpotensi menjadi faktor pendukung maupun penghambat tergantung pengelolaannya. Kepemimpinan yang kuat, fasilitas yang memadai, serta budaya keselamatan yang ditanamkan secara konsisten memperkuat implementasi, sedangkan lemahnya komitmen dan keterbatasan dana menjadi kendala. Hambatan juga muncul dalam pelaporan insiden, baik dari sisi organisasi maupun individu. Penelitian ini menghasilkan model konseptual strategi peningkatan keselamatan pasien yang mencakup integrasi keselamatan pasien dalam perencanaan strategis, penguatan kepemimpinan, peningkatan kapasitas staf, alokasi anggaran memadai, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, serta pelibatan pasien. Model ini diharapkan dapat mendorong peningkatan keselamatan pasien secara menyeluruh dan berkelanjutan di rumah sakit.


 

Patient safety is a mandatory obligation for hospitals and has been an integral part of hospital accreditation since 2008. However, various patient safety issues are still frequently found, making the sustainability of improvements a major challenge. This study aims to formulate a conceptual model of patient safety improvement strategies. A mixed-methods approach with a convergent parallel design was employed. Quantitative data were obtained from the 2019 Rifaskes (523 hospitals) and accreditation records (917 hospitals), and analyzed using chi-square tests, logistic regression, and path analysis. Qualitative data were collected through in-depth interviews and document reviews from six hospitals, provincial health offices, and the Indonesian Hospital Association (PERSI) in North Sumatra and Bali Provinces, involving a total of 95 informants. Thematic analysis was conducted using NVivo software, guided by the Malcolm Baldrige framework and the Van Meter–Van Horn policy implementation model. Quantitative findings showed that the reporting of patient safety incidents was significantly associated with location (Java–Bali), accreditation status, bed capacity (>200 beds), hospital class (A and B), presence of service evaluations, internal audits, and the activity of patient safety and infection control committees. Qualitative results indicated that while policy implementation was underway, it varied depending on hospital ownership and available resources. All dimensions could act as either enablers or barriers depending on how they were managed. Strong leadership and adequate facilities enhanced implementation, while weak commitment and limited funding were key constraints. Incident reporting also faced challenges at both organizational and individual levels. This study produced a conceptual model for improving patient safety through the integration of safety into strategic planning, strengthened leadership, staff capacity building, sufficient budget allocation, continuous monitoring and evaluation, and enhanced patient engagement. The model is expected to support comprehensive and sustainable patient safety improvements in hospitals

Read More
D-580
Depok : FKM-UI, 2025
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Harimat Hendarwan; Promotor; Amal C. Sjaaf; Kopromotor: Adang Bachtiar, Anhari Achadi; Penguji: Purnawan Junadi, Soewarta Kosen, Dian Ayubi, Delina Hasan
D-246
Depok : FKM-UI, 2011
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive