Salah satu faktor yang menentukan mutu dari pendidikan keperawatan adalah faktor tenaga pengajar/dosen yang mengelola mata ajaran atau proses pendidikan secara keseluruhan. Jika dosen dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang ada, maka diyakini kualitas pendidikan ditempat tersebut dapat meningkat. Kurang/tidak berjalannya fungsi dosen dapat disebabkan oleh beberapa faktor pula, diantaranya ketidakpuasan terhadap pekerjaannya atau terhadap lingkungan dari pekerjaan itu sendiri. Oleh karena itu masalah kepuasan kerja perlu mendapat perhatian dari pengelola/pemilik institusi pendidikan keperawatan.Penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan kerja dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan kerja staf pengajar tetap akper swasta dan pemda di Propinsi Jambi. Desain yang digunakan adalah desain Cross Sectional dengan metoda survey dan analisa kuantitatif. Beberapa variabel yang diduga berhubungan dengan kepuasan kerja dibatasi pada faktor karakteristik demografi yaitu umur, jenis kelamin, dan status perkawinan, serta faktor pekerjaan yang terdiri dari status kepegawaian, masa kerja, sumber penghasilan dan beban kerja. Pengumpulan data mempergunakan alat ukur berupa kuesioner dengan pertanyaan tertutup baik terhadap variabel independen maupun variabel dependen, dengan terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Populasi penelitian ini adalah semua dosen tetap pada ketiga akademi keperawatan, karena jumlah populasi hanya 55 orang maka sampel yang diambil adalah semua dosen tersebut (total populasi).Analisa bivariat mempergunakan analisa statistik berupa uji regresi linear sederhana dan uji-t independen, sedangkan analisa multivariat dengan uji regresi linear ganda. Dan analisa univariat ditemukan responden yang paling muda berusia 23 tahun dan paling tua 52 tahun, 41,8 % laki-laki dan perempuan 58,2% serta yang sudah kawin 61,8%. Sedangkan yang berstatus PNS 52,7% dan bersumber penghasilan banyak 54,5% serta beban kerja berat 63,6% Dari analisa bivariat terdapat hubungan antara umur, masa kerja, sumber penghasilan dan beban kerja dengan kepuasan kerja. Tetapi secara analisa multivariat hanya umur dan masa kerja yang berhubungan dengan kepuasan kerja. Dari kedua variabel tersebut yang paling besar pengaruhnya terhadap kepuasan kerja staf akper swasta dan pemda Propinsi Jambi adalah variabel masa kerja, karena memiliki nilai koefisen regresi (b) atau nilai beta yang lebih tinggi.Disarankan kepada pengelola/pemilik akper swasta dan pemda di Propinsi Jambi agar menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran dalam rangka pemenuhan kebutuhan staf, sehingga tercipta tingkat kepuasan kerja yang tinggi dari staf yang bersangkutan.

One of the factors that determines the quality of nursing education is teaching staffllecturers who organize the courses in particular or educational process in general. If lecturers can do their tasks in compliance with the existing stipulation, it is believed that the quality of education in the concerned place will be improved. The fact that the function of lecturers does not work is also due to a number of factors, one of which is the dissatisfaction of the lecturers to their job and work environment. The concern of this work satisfaction, therefore, need to be paid strong attention by the organizerslowners of the nursing educational institutions.The objective of this research is to figure out the level of work satisfaction and to identify factors related to work satisfaction of permanent teaching staff of private and regional government-owned nursing academies in Jambi province. The design applied is cross sectional design through survey and quantitative analysis. Some variables that were hypothesized to have correlation with work satisfaction were limited to those of demographic characteristics, that is: age, sex, and marital status as well as work factors consisting of employment status, working years, source of income and work burden. Data were collected through questionaire with closed questions both to independent variables and dependent variables. Prior to this, validity and realibility test was carried out. The population of this research is all permanent lecturers at the three nursing test was carried out. The population of this research is all permanent lecturers at the three nursing academies. Because the population number is only 55 lecturers, so all of them were taken as samples. Statistical analysis applied in bivariat analysis are simple linear regression test and independent T-test while multivariat analysis applies double linear regresion test.From univariat analysis, it is identified that the youngest respondent is 23 years old and the oldest is 52 years old. 41,8% of respondent are male and 58,2% are female and 61,8% are married, 52,7% are government employees, 54,5% have many sources of income and 63,6% of respondent have heavy work burden. Bivariat analysis shows that there is significant correlation between age, working years, source of income and work burden and work satisfaction, while multivariate analysis shows that only age and working years have correlation with work satisfaction. And from the two variables, working years has the bigger influence on work satisfaction of teaching staff of private and regional government-owned nursing academies in Iambi province, because it has higher regresion co-efficient as and Beta values.It is suggested that organizer/owner of private and government - owned academy make use of the result of this research as means of consideration and thought in the framework of fulfilling staff needs so as to realize the establishment of high level of work satisfaction of the concerned staff.

Posyandu (pos pelayanan terpadu), adalah wujud peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di Indonesia. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1990 tentang peningkatan pembinaan mutu Posyandu, memberi peluang kepada lintas program maupun lintas sektoral yang terkait untuk berperan lebih aktif dan terkoordinasi.Kenyataan di lapangan menunjukkan koordinasi lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan program-program Posyandu di Kabupaten Bungo tahun 2001, belum berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informani secara mendalam pelaksanaan koordinasi lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan program-grogram Posyandu di Kabupaten Bungo tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi belum efektifnya koordinasi tersebut.Informasi diperoleh dengan cara wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan observasi langsung terhadap informan-informan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, serta informan dari tingkat Puskesmas yakni Kepala Puskesmas dan koordinator Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi lintas program di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yang berkaitan dengan Posyandu belum efektif. Hal ini disebabkan karena belum adanya perencanaa terpadu tahunan khusus berkaitan dengan program-program yang ada di Posyandu.Agar koordinasi tersebut memberikan hasil yang lebih besar dan lebih bermanfaat, perlu ditunjuk koordinator yang dituangkan dalam SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. Untuk lebih menyebarluaskan dan pemerataan keberadaan Posyandu di setiap desa, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bungo dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung kesinambungan Posyandu di tengah-tengah masyarakat.Daftar Bacaaan = 39 (1978-2001)

Analysis of Coordination of Program Crossing In Bungo Regency Health Department On The Programs Implementation of The Integrated Services Post In Bungo Regency Province of Jambi, 2001Posyandu (integrated services post), as one of of the community participation in the implementation of heath services, derives from the society of every village in Indonesia. Based on the Instruction of Home Affairs Minister number 9`h in 1990, on the enhancement, program and sectoral crossing are supposed to be more active in the participation.The reality shows that the coordination of the program crossing of Bungo Regency Health Department in the programs implementation of Posyandu has not run well. This research is conducted to find out deeply information of the implementation of program crossing coordination in Bungo Regency in 2001. The research method used is qualitative to detect the cause of why coordination has not run. Informations are obtained by having indepth interview, focus group discussion, and observation which are directly done to informants who are directly involved with the available programs in the integrated services post and also, from community health center.The result of the research shows, that the coordination of the program crossing in Bungo Regency Health Department that is related to the integrated services post has not been effective yet. It is appointed by the planning is not integratedly arranged, especially abaout the program in Posyandu.In order that the coordination produce more significant and greater result, appointing a coordinator which is enclosed in a Decision Letter from the Head of Health Department of Bungo Regency is a need. To spread out and distribute evenly the existence of the integrated services post in every village, it is expexted that The Regency Government could alocate sufficient budget to reinforce the continuity of the integrated services post.Bibliography : 39 (1978-2001)

Yodisasi garam merupakan salah satu program upaya jangka panjang untuk mengatasi masalah GAKY, akan tetapi dari sampel hasil uji laboratorium Balai POM di Jambi sering ditemukan garam konsumsi yang dipasarkan tidak mengandung yodium sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu 30-80 ppm.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengawasan mutu garam beryodium serta sistem pengawasan mutu garam beryodium tahun 2002 di tingkat produsen mulai kegiatan pemasukan bahan baku, proses yodisasi dan hasil produksi.Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan pengambilan data melalui wawancara mendalam terhadap 8 orang informan. Validasi data dilakukan dengan tekhnik triangulasi sumber berupa informan yang berbeda dan analisis data dilakukan dengan analisis isi.Hasil penelitian menunjukkan sejak Juli 2001 sampai dengan tahun 2002 Dinas Perindag Propinsi Jambi tidak mempunyai dana dalam melakukan pengawasan garam beryodium. Sementara di Balai POM Jambi dan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi tersedia dana tahun 2002 melalui APBN untuk pengawasan garam beryodium 2-3 kali per tahun untuk pengambilan sampel dari peredaran dan pengujian di laboratorium Balai POM. Produsen garam beryodium PD Onoda Jambi mempunyai keterbatasan tenaga yodisasi, pengemas dan penanggung jawab mutu yaitu mengenai pendidikan tenaga yodisasi adalah SMP dan hanya mengikuti pelatihan untuk melakukan yodisasi. Tenaga penanggung jawab mutu pendidikannya adalah SMA serta tenaga pengemas merupakan karyawan lepas yang mendapat petunjuk melakukan pengernasan dari karyawan sebelumnya. Mesin yodisasi sering macetlrusak sehingga ada kalanya proses yodisasi dengan cara manual.Disarankan kepada Dinas Perindag untuk melakukan advokasi garam beryodium untuk semua kepada DPRD dan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi untuk mendapat dukungan dana clan APBD. Bagi produsen garam beryodium PD Onoda Jambi dimintakan untuk meningkatkan mutu produksi dan pengawasan internal dengan cara memperkerjakan tenaga yang tepat berdasarkan latar belakang pendidikan/pengetahuan yang sesuai khususnya pengawas mutu produk, pengemas, penyimpan dan pelaksana yodisasi dan tenaga yang ada sekarang ini supaya mengikuti pelatihan. Menerapkan sistem jaminan mutt dengan melaksanakan 16 elemen Standar Nasional Industri (SNI) dan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB).Kepada Pemerintah Daerah Propinsi Jambi agar mengoptimalkan fungsi Komite Nasional Garam sebagai wadah koordinasi instansi lintas sektor terkait, Berta melibatkan masyarakat dalam pengawasanlpenegakan hukum berupa social enforcement dengan mempublikasikan merek garam yang tidak memenuhi syarat. Law Enforcement juga perlu ditegakkan sesuai pelanggaran yang dilakukan pihak produsen, distributor/penjual garam beryodium. Mekanisme pengawsan garam beryodium yang tepat adalah koordinasi instansi terkait sesuai Keppres 69 tahun 1994. Pada tingkat propinsi sudah ada Tim Pokja GAKY atau Tim Pangan dan Gizi atau Tim Komisi Nasional Garam Daerah yang memberikan rekomendasi secara institusional fungsinya lebih dioptimalkan.Dafar bacaan : 30 (1985 - 2001)

Analysing The Iodised Salt Quality Control in Jambi Province in 2002Iodised salt is one of long-term programs to solve GAKY problems. But according to Balai POM of Jambi, laboratory's result from sample of the iodised salt that had been consumed by people is not containing the standard iodine in salt, 30 - 80 ppm.This research has the objectives to find out the information about the iodised salt quality control and also find out the system of iodised salt quality control in 2002 at producer level, including purchasing the raw material, iodised process, and product.The research is using qualitative method and gathering data by deep interviewing with 8 informants. The validity of data was doing by triangle technique of the different informants source and analysing the data by data content analyse.The result shown that since July 2001 until 2002, the Dinas Perindag of Jambi Province don't have available funds in controlling and monitoring the iodised salt quality. In the other side, Balai POM of Jambi and Dinas Kesehatan of Jambi Province have the available funds, from the APBN, to controlling and monitoring the iodised salt quality. One of the producers of iodised salt, PD Onoda Jambi, doesn't have more iodising process officers, packing, and the quality control officers. The recent officers only have Junior High School diploma and iodised training certificate as educational background. And as the quality control officers, they have officers whom only graduated from Senior High School, and the free lancers as packaging officers who had training skill from former employees. The iodised processing machines often broke down and not running well, so the iodised process should run in manual process.The research gives suggestions to Dinas Perindag to advocating about iodised salt to DPRD and Jambi's Government, so it could, had support from them and also get the fund from APBD. The research also give the suggestions to PD Onoda Jambi, as the iodised salt producer, to hire more employees with proper educational background, especially to quality control officers, packaging officers, storing and iodising process officer, and do some extra training to recent employees. And do the implementation of Quality Guarantee System to have 16 elements of Standard of National Industry (SN1) and Good Food Producing Process (CPMB).Province Jambi's Government should optimise the Salt National Board as the coordinating institution for cross sector that involve, and empower the society to join the government to monitoring and judging as social enforcement and publicizing the low-grade iodised salt brand that failed iodised salt contain quality control. The law enforcement also given to the producers and the distributors/vendors of that not passed the quality control of iodised salt.The suitable mechanism of monitoring iodised salt is doing some coordination between the related instances that appropriate with Keppres 69/1994. At the province level, there's GAKY's Conductors Team or Food and Nutrient Team or The Regional of National Commission of Salt, who give the institutional recommendation, to be more functional.Reference: 30 (1985 - 2001)