Abstrak: Wilayah Indonesia secara geografis merupakan area yang rawan bencana. Jikaterjadi bencana biasanya akan ada penyakit-penyakit menular tertentu yang timbuldan mengalami peningkatan melebihi batas normalnya di masyarakat yangterdampak oleh bencana tersebut. Pada akhirnya hal tersebut dapat dikategorikansebagai darurat kesehatan masyarakat. Masyarakat adalah pihak pertama yanglangsung berhadapan dengan ancaman dan bencana karena itu kesiapanmasyarakat menentukan besar kecilnya dampak bencana di masyarakat. Indonesiasebagai negara berkembang tentunya memiliki wilayah perkotaan dan pedesaanyang berbeda dari aspek pembangunan, pemerintahan serta kondisi geografisnya.Perbedaan potensi aspek tersebut tentunya berpengaruh terhadap kemungkinanadanya perbedaan juga dari sisi kesiapsiagaan masyarakatnya dalam menghadapikondisi darurat kesehatan masyarakat dan kebencanaan. Tujuan dari penelitian iniadalah untuk mengetahui seperti apa gambaran kesiapsiagaan masyarakatperkotaan dan pedesaan di Indonesia yang dalam penelitian ini mengambil contohdi wilayah Kampung Makasar-Jakarta Timur dan Desa Campaka-Cianjur yangdipilih berdasarkan pertimbangan bahwa kedua wilayah tersebut berpontensi akanadanya masalah darurat kesehatan masyarakat baik dari segi bencana maupunpeningkatan kasus penyakit. Penelitian ini menggunakan gabungan dari metodekuantitatif data analisis deskriptif berdasarkan penilaian kesiapsiagaan masyarakatyang mengkombinasikan dari unsur Desa Siaga Aktif dan Desa Tangguh Bencanadan kualitatif (wawancara mendalam, telaah dokumen). Hasil dari penelitian inimengungkap bahwa ada perbedaan nilai kesiapsiagaan di masyarakat pedesaaandan perkotaan. Pada wilayah perkotaan, hasil persentase kesiapsiagaan yangdidapat adalah sebesar 62.3% sedangkan untuk wilayah pedesaan sebesar 41.3%.Dari 20 indikator hampir memenuhi dalam hal keberadaan dan juga bervariasiantara daerah pedesaan dan perkotaan. Poin yang masih kurang adalahpelaksanaan indikator dan kinerja belum seperti yang diharapkan sebagaimanamestinya. Penyebab perbedaan yang paling mencolok hasil antara pedesaan danperkotaan perbedaan struktural, aksesibilitas, pendanaan dan pengetahuanmasyarakat. Untuk itu diperlukan pengawasan pihak stakeholder (dalampenelitian ini adalah Puskesmas, pemerintah di pedesaan dan perkotaan)Kata kunci : kesiapsiagaan masyarakat, darurat kesehatan masyarakat, pedesaan,perkotaan.

---

Indonesia teritory geographically is a disaster-prone area. In the event of a disasterthere will usually be certain infectious diseases that arise and have increasedbeyond normal limits in communities affected by the disaster. In the end it can becategorized as a public health emergency. Community is the first to directly dealwith the threat and disaster. Preparedness in community will determines the sizeof the impact of disasters on communities. Indonesia as a developing country haveurban and rural areas that different from the aspect of development, governmentand geography. The potential difference aspects certainly affect the possibility ofdifferences also in terms of community preparedness in the face of public healthemergencies and disasters. The purpose of this study was to determine aboutcommunity preparedness in urban and rural communities in Indonesia, which inthis study took a sample in Kampung Makasar-East Jakarta and Desa Campaka-Cianjur that were selected based on the consideration that the two regions areequally harmful for any problems public health emergencies both in terms ofdisaster as well as an increase in cases of the disease. This study uses acombination of quantitative methods (descriptive analysis data based on anassessment of the preparedness of community that combines elements of DesaSiaga Aktif and Desa Tangguh Bencana) and qualitative methods (in-depthinterviews, review of documents). The results of this study reveal that there areany differences in preparedness in rural and urban communities. In urban areas,the percentage of community preparedness is 62.3%, while in rural areas is 41.3%.Almost all of 20 indicators meet in existence and also vary between rural andurban areas. Points are still lacking is the implementation and performanceindicators were not as expected as it should be. The cause of the most strikingdifference between the results of the structural differences in rural and urbanareas, accessibility, funding and knowledge society. It is necessary for thesupervise of the stakeholders (in this research are health centers, the governmentin rural and urban)Keywords: community preparedness, public health emergency, rural, urban.

Abstrak: Kondisi negara Indonesia memiliki banyak potensi bencana, baik bencana alam dan non-alam. Kesiapsiagaan organisasi dan masyarakat dalam menghadapi darurat kesehatan masyarakat menjadi salah satu isu yang penting dalam usaha pengurangan resiko bencana. Darurat kesehatan masyarakat Intervensi kesiapsiagaan KLB merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan organisasi dalam menghadapi wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang merupakan manifestasi dari darurat kesehatan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapsiagaan organisasi dan masyarakat pada wilayah intervensi dalam menghadapi darurat kesehatan masyarakat. Studi ini merupakan descriptive study menggunakan metode kuantitatif yang diperkuat juga dengan metode kualitatif untuk mengetahui dinamika proses kesiapsiagaan. Penilaian tingkat kesiapsiagaan organisasi diukur dengan menggunakan sembilan tahap pada undang-undang penanganan bencana. Penilaian kesiagsiagaan masyarakat diukur dengan memadukan indikator desa siaga aktif dan desa tangguh bencana. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesiapsiagaan dari BPBD dan PMI di Kabupaten Cianjur dan Kotamadaya Jakarta Pusat masuk dalam kategori belum siap karena belum dapat memenuhi semua tahap kesiapsiagaan darurat kesehatan masyarakat, sedangkan Dinas Kesehatan masuk dalam kategori siap dalam menghadapi darurat kesehatan masyarakat. Hasil penilaian kesiapsiagaan masyarakat di tiga desa intervensi di Kabupaten Cianjur menunjukkan level sedang atau hampir siap, sedangkan dua kelurahan di Kotamadya Jakarta Pusat masuk dalam kategori siap menghadapi darurat kesehatan masyarakat. Ada perbedaan tingkat kesiapsiagaan menghadapi darurat kesehatan masyarakat antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Hal ini disebabkan karena prioritas dan strategi pembangunan yang cukup berbeda pula di kedua wilayah tersebut. Kata kunci: kesiasiagaan organisasi, kesiapsiagaan masyarakat, darurat kesehatan masyarakat Under condition of Indonesia which has a lot of potential disaster,both natural ond non-natural disasters, community preparednes in public health emergency become the most important issue of disaster risk reduction. Emergency response are often being a triggers of public health emergency. Major trigger of public health emergencies is disease outbreak which cause the damage of public health system. Epidemic Preparedness project is a program which aims to improve organization and community preparedness to deal with outbreak and epidemic as public health emergency. This study aimed to analyze the organization and community preparedness as result of epidemic preparedness project. The study used the method of qualitative analysis and descriptive statistical analysis which refer to existing indicators of resilient both health and disaster. The study shows the role and responsibilities of Health District Office in term of public health emergency categorized ready while BPBD and PMI have not been ready yet. BPBD, District Health Office and PMI in the two intervention project areas (Cianjur District, Central Jakarta District) have a good coordination mechanis, otherwise the leading sector for handling public health emergencies is still dominated by the Health Sector. Analysis of community preparedness in Cianjur district showed at moderate level while Centre Jakarta showed advance level. Keywords: Organization Preparedness, Community Preparedness, Public Health Emergency

Abstrak:

ABSTRAK Peran kader kesehatan sebagai ujung tombak di bidang kesehatan sudah mulai menurun ditandai dengan pemanfaatan posyandu hanya sebesar 13% dan 14% kategori posyandu Purnama dan Mandiri . Sehingga dilakukan penelitian untuk analisis hubungan peran kader pada UKBM di posyandu berdasarkan 2 (dua) kriteria yakni kriteria kontekstual kelurahan dan kriteria Malcolm Baldrige, untuk mendapatkan dari sisi mana dari keduanya yang dapat mempercepat peningkatan peran kader kesehatan. Penelitian dengan 159 kader dari 32 posyandu. Uji yang digunakan dengan Chi Square untuk melihat hubungan yang ada pada 7 (tujuh) kriteria kontekstual kelurahan dan 7 (tujuh) kriteria Malcolm Baldrige. Kemudian Analisis Regresi Linier Ganda digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan beberapa variabel terkait sesuai dengan tujuan dan kerangka konsep. Hasilnya, dari beberapa uji hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dengan tingkat kematangan masyarakat, tingkat kematangan dengan tingkat kendali masyarakat, tingkat kendali masyarakat dengan kader sebagai agent of changes, kader sebagai agent of changes dengan motif keberdayaan, motif keberdayaan dengan kepemilikan masyarakat dalam upaya pembangunan, kesemuanya memiliki hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Sedangkan variabel keterlibatan berbagai stakeholders memiliki hubungan yang signifikan atas tingkat partisipasi, peran kader sebagai agent of changes, kepemilikan masyarakat dalam upaya pembangunan, dan tingkat kematangan keberdayaan. Pada kriteria Malcolm Baldrige ada hubungan yang signifikan antara kepemimpinan dengan rencana strategis dan desain program sesuai kebutuhan. Ada hubungan yang signifikan antara Kepemimpinan, desain program sesuai kebutuhan, manajemen pelayanan dan kapasitas SDM dengan fokus pada hasil. Peningkatan peran kader pada UKBM dalam program gizi dan KIA diperlukan pembenahan Pokja (kelompok Kerja) yang telah dibentuk untuk lebih mempertegas kembali tugas pokok dan fungsi lintas sektor terkait, sehingga dapat terlaksana dengan baik peran kader kesehatan dalam program gizi dan KIA.

---

ABSTRACT The role of health as a vanguard cadre of health has begun to decline marked by posyandu utilization of only 13% and 14% posyandu Purnama and Mandiri categories. So the research on the analysis of the role of volunteers in UKBM in posyandu by 2 (two) criteria and the criteria of contextual urban Malcolm Baldrige criteria, to get from which side of the two that can accelerate the increase in the role of health cadres. Study with 159 volunteers from 32 posyandu. Test used by Chi Square to see the relationships that exist in the 7 (seven) villages contextual criteria and 7 (seven) Malcolm Baldrige criteria. Multiple Linear Regression Analysis then used to examine the relationship between the variables associated with some variables in accordance with the objectives and conceptual framework. The result, of some of the test the relationship between the level of community participation with the maturity level, the level of maturity to the level of community control, level control society as an agent of changes cadres, cadres as the motive agent of changes to the empowerment, empowerment motif with local ownership in development, all of which have a significant relationship between the two variables. While the involvement of various stakeholders variables have a significant relationship on the level of participation, the role of volunteers as agents of changes, the ownership of development efforts, and the maturity level of empowerment. In the Malcolm Baldrige criteria no significant relationship between leadership and strategic planning and program design as needed. There is a significant relationship between leadership, program design as needed, service management and capacity building with a focus on results. Enhancing the role of volunteers in UKBM nutrition and MCH programs needed revamping Working Group (working group) which has been formed to further reaffirm the basic tasks and functions across relevant sectors, so that they can perform well in the role of health cadres nutrition and MCH programs.

Abstrak: Skripsi ini membahas mengenai pengetahuan, sikap, dan praktik mahasiswa Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat FKM UI Tentang Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi Cross Sectional. Jumlah responden penelitian ini adalah 100 mahasiswa. Hasil penelitian diketahui bahwa responden memiliki tingkat pengetahuan rendah (58%), sikap unfavourable (57%) dan praktik kurang (65%) tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan mahasiswa terhadap sikapnya (p-value 0,381). Terdapat hubungan antara pengetahuan terhadap praktik (p-value 0,004) dan sikap terhadap praktik (p-value 0,006). Penelitian ini menyarankan untuk lembaga kemahasiswaan dan BPJS memasifkan kembali sosialisasi JKN kepada mahasiswa dan dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui mengapa pengetahuan, sikap dan praktek mahasiswa program studi sarjana kesehatan masyarakat rendah.
Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, Praktek, JKN, BPJS

---

This research studies Knowledge, Attitude, and Practice about Universal Health Coverage (JKN) of Public Health Bachelors Study Program in Faculty of Public Health Universitas Indonesia in 2014. Using quantitative method with cross sectional design, this research collects data from 100 students as respondents. As a result, respondents as low knowledge (58%), unfavourable attitude (57%), and low practice (65%) about Universal Health Coverage (JKN). There is no correlation between knowledge and attitude (p-value = 0,381). However, there is correlation between knowledge and practice (p value = 0,004), also there is correlation between attitude and practice (p value = 0,006). This research suggests Students Organization and BPJS to socialize Universal Health Coverage massively to students. Beside, advanced research is needed to know the reason why knowledge, attitude, and practice of Public Health Bachelors Study Program in Faculty of Public Health Universitas Indonesia about Universal Health Coverage (JKN) 2014 are low.
Keywords: knowledge, atiitude, practice, JKN, BPJS

Abstrak: Peraturan tentang tenaga kesehatan selama ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dibuatlah UU. No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang mengatur secara komprehensif. Sebagai sebuah profesi yang telah ditetapkan oleh undang-undang mewajibkan tenaga kesehatan masyarakat untuk melaksanakan apa yang diamatkan sesuai konten/isi kebijakan. Konten kebijakan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat antara lain, kewajiban untuk melakukan registrasi sebelum melakukan praktik profesinya di masyarakat dan mengikuti ujian kompetensi sebagai syarat pengurusan registrasi yang nanti kepadanya diberikan Surat Tanda Registrasi (STR). Selain itu kebijakan juga telah memisahkan kesehatan lingkungan dari kelompok tenaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi kebijakan khususnya terhadap konten kebijakan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat. Evaluasi isi kebijakan ini dibedah menggunakan analisis retrospektif yang dibandingkan dengan kondisi nyata tenaga kesehatan masyarakat di lapangan, literatur review kebijakan terkait, teori tentang ilmu kesehatan masyarakat dan pandangan para ekspert kesehatan masyarakat.
Hasil penelitian diketahui tenaga kesehatan layak disebut sebagai sebuah profesi kesehatan sesuai dengan konten kebijakan. Uji kompetensi yang dilaksanakan tidak melanggar konten kebijakan sepanjang uji kompetensi yang dilaksanakan pada ranah profesi bukan syarat kelulusan (exit exam). Solusi STR bagi tenaga kesehatan masyarakat yang lulus sebelum peraturan ini ditetapkan dapat mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013. Secara teoritis pemisahan kesehatan lingkungan dari kelompok kesehatan masyarakat tidak ditemukan dalam literatur.

---

Regulations on health workers have been scattered in various laws and regulations, therefore made the Act. No. 36 of 2014 on the comprehensive regulating Health Manpower. As a profession that has been established by law requires public health workers to implement what is saved according to the content / content of the policy. The content of policies related to public health personnel, among others, the obligation to register before doing the profession praxis in the community and to take the competency exam as a condition of registration of the registration which later on is given the Registration Certificate (STR). In addition, the policy has also separated the environmental health of public health personnel groups. Therefore, the researcher is interested to conduct policy evaluation especially to policy content related to public health worker. The evaluation of the contents of this policy was dissected using retrospective analysis compared to real conditions of public health personnel in the field, related policy review literature, theories about public health sciences and the views of public health experts. The result of the research is known that health workers deserve to be called as a health profession in accordance with policy content. The competency test carried out does not violate the policy content during the competency test conducted in the professional field not the exit exam. STR solutions for public health personnel who pass before this regulation is set up can refer to Minister of Health Regulation No. 46 of 2013. Theoretically the separation of environmental health from public health groups is not found in the literature.

Abstrak:

---

Abstrak: Kesiapsiagaan sumber daya manusia kesehatan dalam penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana banjir di provinsi DKI Jakarta tahun 2010

Abstrak:

---