Gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Hal ini karena bila terjadi kekurangan gizi terutama pada usia balita akan menyebabkan terjadi penurunan kecerdasan, kegagalan pertumbuhan fisik, menurunkan produktivitas serta menurunkan daya tahun tubuh terhadap penyakit. Ini disebabkan karena sejak anak dalam kandungan hingga berumur 2 tahun terjadi pertumbuhan dan perkembangan otak paling pesat yakni 80 % dan hingga usia 5 tahun mencapai 100 %. Dinas kesehatan kota Kupang merupakan instansi pemerintah yang salah satu fungsinya adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan. Oleh karena itu dengan adanya peningkatan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk di kota Kupang, maka dinas kesehatan kota Kupang mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan dalam mengatasi masalah gizi balita. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah perencanaan program gizi balita. Hal ini karena dengan perencanaan dapat menentukan tujuan, pedoman serta cara pelaksanaan yang efektif dan teratur dalam mengatasi masalah gizi balita. Hingga saat ini belum ada penelitian tentang perencanaan gizi balita di Dinas Kesehatan Kota Kupang. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui gambaran perencanaan program gizi balita di dinas kesehatan kota Kupang tahun 2005, dengan menggunakan pendekatan sistem yakni input, proses, dan output, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan tidak ada perencanaan dari bawah (bottom up planning). Pedoman yang digunakan dalam perencanaan tahunan hanya pedoman anggaran sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan berupa rencana anggaran tahunan. Tidak ada rencana kerja operasional yang akan dilakukan. Data yang dipakai untuk perencanaan sangat terbatas jugs sarana komputasi dan transportasi. Tenaga perencana gizi merangkap kepala seksi kesehatan anak dan remaja. Tidak ada pembagian tugas (job description). Kegiatan bimbingan teknis dan konsultasi dengan pimpinan berjalan baik, hanya materinya terbatas sehingga tidak ada koordinasi lintas program, koordinasi lintas sektor sangat terbatas, tidak ada perencanaan untuk mencegah terjadinya masalah gizi balita hanya perencanaan untuk mengatasi masalah gizi balita. Kualitas dokumen perencanaan jangka panjang 5 tahunan cukup baik, sedangkan dokumen perencanaan jangka pendek hanya ada tujuan dan rencana anggaran. Saran untuk dinas kesehatan kota Kupang agar menerima perencanaan yang dibuat dari puskesmas, tenaga perencana gizi tidak merangkap dengan jabatan lain, ada pembagian tugas (job description) yang jelas, perlu adanya koordinasi lintas program koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan lagi. Focus perencanaan bukan hanya untuk mengatasi masalah gizi balita tapi untuk mencegah terjadinya masalah gizi balita. Perlu adanya rencana kerja operasional (plan of action) untuk 1 tahun yang merupakan aplikasi dari rencana jangka panjang dan disosialisasikan ke semua puskesmas yang ada di kota Kupang.

Nutrition is one determinant of human resource quality. Malnutrition, particularly during underfives would reduce intellectual capacity, failure to thrive, reduce productivity, and reduce immune system against infection. Since conception until 2 years old, growth and development of brain is in its peak, reaching 80% of its potential and reqaching 100% at five years old. Kupang City Health Office is government institution which function includes formulating technical policy in health area. Therefore, the situation of increasing prevalence of malnutrition (both moderate and severe undemub ition) in Kupang City has forced Kupang City Health Office to formulate and implement policy and program to overcome the situation. One policy that has been formulated was underfive nutrition program planning. Planning should determine the objectives, guidance, and effective implementation to overcome underfives nutrition problem. Until recently, there was no study on underfive nutrition program planning in Kupang City Health Office. The objective of this study was to describe underfive nutrition program planning in Kupang City Health Office in year 2005 using system approach consisting of input, process, and output. This study was a descriptive analytic using qualitative approach. Data used in this study included primary and secondary data. The study showed no bottom up planning. Guidance used in the yearly planning was only budget guidance and thus the produced planning document was yearly budget plan. There was no operational work plan, and very limited use of data, computation and transport. Nutrition planner also worked as Head of Section of Child and Adolescent Health. There was no job description available. Technical assistance and consultation with management was running well, however the material was limited and therefore no planning to prevent malnutrition among underfives only planning to overcome the situation when it was occurred, The quality of five year plan document was quite good, while the short term planning document only included objective and budget plan. It is recommended that the Kupang City Health Office to accept planning developed by public health centers, no overlapping and dual job, to have clear job description, to implement the inter program coordination, and to improve intersectoral coordination, to shift focus of nutrition program planning as not to focus only on corrective action but also preventive. There is a need to develop yearly plan of action which is an application of long term (five yearly) planning and to socialize it to all public health centers Kupang City.

Peraturan Pemerintah nomar 58 tahun 2005 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban membuat suatu menyusun suatu rencana kerja yang terukur pendanaannya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan upaya perencanaan yang baik namun belum pernah melakukan evaluasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses penyusunan perencanaan dan masalah yang dihadapi dalam penyusunan proses perencanaan tahunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2005, dengan pendekatan sistem yang terdiri dari komponen masukan ( Kewenangan wajib Standar pelayanan Minimal, SIMPUS, Data surveilans, data program, tenaga, dana, fasilitas dan metode), komponen proses (analisis situasi, penetapan tujuan, identiikasi kegiatan, rencana kegiatan operasional ) dan komponen keluaran ( Dokumen perencanaan yang lengkap, cukup dan efisien). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan telaah dokumen, pengumpulan data langsung dengan informan sebanyak 27 orang yang merupakan personil yang bertanggung jawab Iangsung dalam proses penyusunan perencanaan dan dilaksanakan pada bulan Maret dan April 2006. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa proses langkah-langkah dalam perencanaan belum dilakukan seperti analisis situasi, penetapan tujuan, identitikasi kegiatan dan rencana kegiatan operasional disebabkan karena kurang memanfaatkan Kwspm, data Simpus tidak dimanfaatkan, data surveilans tidak digunakan, tenaga yang kurang trampil, minimnya pendanaan, dan juga fasilitas yang sangat minim, penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan petugas perencana yang masih menyusun perencanaan berdasarkan pengalaman semata dan kurangnya koordinasi dalam mengelola data yang ada. Dari hasil penelitian ini diharapkan ditahun mendatang agar Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat memanfaatkan data dengan baik dengan menganalisis terlebih dahulu, kemudian menggunakan tahap-tahapan perencanaan agar dapat diketahui masalah, tujuan yang diharapkan serta pembiayaan yang diinginkan.

Bencana alam gempa tektonik 8,9 Skala Richter dan diikuti gelombang tsunami yang menerjang sebagian besar wilayah pantai barat dan utara Propinsi NAD pada tanggal 26 Desember 2004 mengakibatkan kehancuran yang luas disertai ratusan ribu korban meninggal hilang dan ratusan ribu lainnya harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Program prioritas yang dilakukan di tempat penampungan pengungsian adalah pemberian makanan tambahan untuk bayi dan balita serta imunisasi campak karena kondisi sanitasi lingkungan yang buruk ditambah dengan keadaan gizi yang menurun dapat menjadi penyebab berjangkitnya berbagai penyakit menular, antara lain diare, ISPA, kulit, campak, malaria dan demam berdarah. Dalam situasi darurat biasanya akan berakibat pada tingginya tingkat kesakitan dan kematian. Penyebab utama kematian dan kesakitan diantara pengungsi adalah campak (WHO, 2001). Penelitian ini dilatarbelakangi dan basil Kajian Asesmen Departemen Kesehatan Tahun 2005 yang menyebutkan pascabencana fungsi manajemen belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini disebabkan rusaknya infrastruktur kesehatan dan banyaknya tenaga kesehatan yang menjadi korban, serta koordinasi penanggulangan bencana lintas sektor dinilai juga sangat lemah. Untuk itu peneliti ingin mengetahui mengenai proses manajemen pada pelaksanaan crash program campak di kota Lhokseumawe dimana basil cakupan imunisasi campak sampai berakhirnya masa tanggap darurat tidak mencapai target yang ditetapkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, data diperoleh dengan metode wawancara mendalam terhadap pengelola imunisasi tingkat Kabupaten dan Puskesmas, dan telaah dokumen crash program campak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran yang ditentukan berdasarkan hasil proyeksi BPS tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan di mana sebagian wilayah sasaran lebih besar dari yang ada dan daerah lain sasarannya lebih kecil dari hasil proyeksi. Pendataan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan terkendala karena terbatasnya sumber daya dan keamanan yang tidak kondusif. Tidak tersedia dana pada pendataan sasaran, evaluasi dan dana operasional realisasinya tidak lancar. Kesimpulan penelitian ini adalah manajemen perencanaan penentuan sasaran berdasarkan proyeksi BPS tidak relevan dengan jumlah sasaran sebenamya. Rusaknya infrastruktur dan masalah tenaga bukan menjadi kendala pelaksanaan crash program campak. Peran lintas sector dibutuhkan dalam penggerakkan masyarakat dan dukungan keamanan. Diperlukan ketersediaan dana mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi untuk menjamin keberhasilan program. Saran yang dapat diberikan yaitu dalam perencanaan penentuan jumlah sasaran perlunya mempertimbangkan situasi yang terjadi di daerah. Untuk pemerintah Kota Lhokseumawe agar menyediakan dana untuk penanggulangan bencana serta meningkatkan peran serta lintas sektor. Untuk Dinas Kesehatan perlu menyelenggarakan pelatatihan manajemen imunisasi dan penanggulangan bencana.

Tectonic earthquake disaster with 8,9 Richter Scale and followed by tsunami wave that attacking most of west and nort coast region of NAD Province in 26 December 2004 causing massive destruction as well as the deathllost of hundred thousand victim and other hundred thousand has to evacuate because lost their house. Priority program done in evacuation site is distributing food supplement for baby and also measles immunization because bad environment sanitation condition added with decreasing nutrient can caused the spread of contagious disease, such as diarrhea, ISPA, measles, malaria, and dengue. In emergency situation usually have consequence of high number of sickness and death. Main cause of death and sickness among the evacuee is measles (WHO, 2001). This research based on result of Health Departement Assessment Study Year 2005 that mention management function of postdisaster not yet optimally implemented, it caused by the damage of health infrastructure and number of health personnel that become victim, and also coordination of cross sector disaster prevention assessed very weak. For that research want to find out about management process in implementation of measles crash program in Lhokseumawe City where measles immunization coverage result until the end of emergency period not achieved the determined target. This research is done by qualitative method, and data obtained by indepth interview method toward immunization organizer of Regency and Puskesmas, and document study of measles crash program. Research result shows that determined target based on BPS projection result is not appropriate with reality in field where part of target area larger than existed and other area with smaller target than projected. Data gathering directly done by health officer burdened because of the limited source and not conducive security. Unavailable fund on data gathering of target, evaluation and operational fund is not smoothly realized. This research conclusion is planning management of target determination based on BPS projection is not relevant with the actual target number. The damage of infrastructure and officer problem are not obstracles for measles crash program. Cross sector role is needed in moving the society and security support. Fund availability needed from planning process to evaluation to guarantee the program efficacy. Given suggestion is the need of considering situation in planning number of target determined that occurred in the area. For Lhokseumawe Government is providing fund for disaster prevention and also increasing role of cross sector. For Health Agency is the need to conduct immunizatiorl management training and disaster prevention.

ABSTRAK Obat publik dan perbekalan kesehatan merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan sehingga ketersediaannya harus terjaga. Untuk menjaga ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan, salah satu faktor penentunya adalah perencanaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana perencanaan yang tepat dalam pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan di puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Penelitian ini bersifat observasional dengan pendekatan secara kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam perencanaan obat publik dan perbekalan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi adalah metode konsumsi. Untuk lebih tepat dalam perencanaan harus didukung oleh penggunaan obat yang rasional dan tertib administrasi dalam pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Public drug dan medical supplies is an important part of health care so that its availability should be maintained. To keep the public availability of drugs and medical supplies, one of the determining factors is the planning. This study aims to determine how the proper planning for procurement of drugs and medical supplies for public services in health centers located in the working area of Bekasi City Health Office. This was an observasional study with a qualitative approach. The final conclusion is the methods used in the planning of public drug and health supplies in Bekasi City Health Departement is a method of consumption. To be more precise in planning must be supported by rational use of drug in management and orderly administration of the drug.