Abstrak: ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien bedah sesar di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan kesesuaian penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien bedah sesar berdasarkan rekomendasi WHO dan Permenkes. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan jenis studi deskriptif dan data diperoleh dari penelusuran rekam medis secara retrospektif dan wawancara. Analisis data meliputi karakteristik pasien berdasarkan usia dan indikasi, gambaran penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien bedah sesar berdasarkan jenis, dosis, waktu pemberian, dan cara pemberian, serta kejadian infeksi luka operasi. Hasil penelitian didapatkan bahwa kejadian bedah sesar paling banyak terjadi pada ibu dengan usia 20 ndash; 35 tahun 73 dengan indikasi terbanyak yaitu pre eklamsia berat PEB 13,33 . Antibiotik profilaksis yang paling banyak digunakan adalah Cefazolin 53,33 , dengan dosis 2 gram 54,67 , diberikan 100 secara intravena, dengan waktu pemberian yang paling sering yaitu > 60 menit 47,33 . Jenis antibiotik yang digunakan 60,66 sesuai. Dosis dan cara pemberian antibiotik 100 sesuai. Waktu pemberian antibiotik 52,67 sesuai. Terdapat 2 kasus ILO 1,33 dari 150 sampel pasien bedah sesar yang mendapatkan antibiotik profilaksis.

---

ABSTRACTThis study discusses the use of prophylactic antibiotics in patients with cesarean section at dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. The purpose of this study was to determine the description and appropriateness of prophylactic antibiotic use in cesarean section patients based on the recommendation of WHO and Permenkes. This study is a non experimental study with descriptive study type and data obtained from retrospective by tracking data from the medical record document of patient who where undergoing cesarean section uring 2016 and interview. Data analysis included patient characteristics by age and indications, use of antibiotic prophylaxis in patients with cesarean sections based on the type, dose, timing and mode of administration, and the incidence of surgical site infection. The result of the research shows that the incidence of cesarean section is most common in women aged 20 35 years 73 with the highest indication of severe pre eclampsia PEB 13.33 . Antibiotic prophylaxis is the most widely used is Cefazolin 53.33 , with a dose of 2 g 54.67 , given intravenously 100 , with the most frequent time of administration that is 60 minutes 47.33 . The type of antibiotic used is 60.66 accordingly. Dosage and method of administration of antibiotics 100 appropriate. The timing of antibiotics is 52.67 appropriate. There are 2 cases of ILO 1.33 of the 150 samples of caesarean section patients receiving prophylactic antibiotics.

Abstrak: Dalam pengelolaan berkas klaim BPJS Kesehatan di RSUD kabupaten Bulungan, ditemukan beberapa kesalahan yang dapat menyebabkan penundaan pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses administrasi klaim pada pasien rawat inap dilaksanakan dan apa faktor hambatan manajerial yang dapat menyebabkan permasalahan dan penundaan pembayaran di RSUD kabupaten Bulungan. Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berkas klaim rawat inap BPJS Kesehatan pada periode tersebut dianalisis untuk mengetahui adanya ketidak sesuaian. Ini termasuk faktor dalam proses selama pengisian resume medis, mengumpulkan berkas penunjang klaim, pengkodingan diagnosa dan tindakan medis, dan pengentrian data/grouping INA-CBGs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa berkas klaim masih belum tepat dikelola sesuai dengan kelengkapan administrasi klaim BPJS Kesehatan, berdasarkan pengisian resume medis hingga pengentrian data/grouping INA-CBGs. Permasalahan yang ditemukan disebabkan oleh berbagai faktor: jumlah dan kompetensi sumber daya manusia (man), terbatasnya kemampuan finansial (money), kebijakan manajemen (method), fasilitas yang terbatas untuk mendukung berkas dan proses elektronik (material), serta keterbatasan sumber daya (machine). RSUD kabupaten Bulungan diharapkan melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap proses administrasi klaim rawat inap BPJS Kesehatan dan meningkatkan proses manajemen klaimnya
Kata kunci: kesesuaian dan ketidak sesuaian, berkas klaim, rawat inap, BPJS Kesehatan

---

In managing claim documents for the BPJS Kesehatan in Bulungan District hospital, there are some errors have been found that may lead to delays in payment. This study aims to determine how claim administration process among inpatients is implemented and what are managerial bottleneck factors that may cause problem and delay in paymentt in Bulungan district hospital. This case study was using qualitative approach. The inpatient claim documents of BPJS Kesehatan on that period was analyzed to learn any discrepancies. This included factors in the process during medical resume filling, collecting the supporting claim documents, diagnose and procedures coding, and data entry/INA-CBGs grouping. The study revealed that some claim documents were still not appropriately administered in accordance with BPJS Kesehatan claim equired procedures, based on medical resume filling to the data entry/INA-CBGs grouping. Problems were found caused by various factors: number and competence of human resources (man), financial constrained (money), the management policies (method), limited facilities to support e-file and e-process (material), as well as limited resources (machine). Bulungan District Hospital is expected to have a regular monitoring and evaluation for the inpatient claim administration process of BPJS Kesehatan and improve its claim management process
Keywords: conformity and discrepancies, claim documents, inpatient, BPJS Kesehatan

Abstrak: Penelitian ini membahas kelengkapan pengisian informed consent tindakan bedah di RS X tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui gambaran kelengkapan pengisian informed consent tindakan bedah. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengisian kuesioner dan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen formulir informed consent menggunakan daftar tilik serta menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian ini didapatkan sebanyak 56,9% dari total formulir yang diamati telah diisi secara lengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya Standar Prosedur Operasional dan Kriteria tentang kelengkapan pengisian formulir informed consent tindakan bedah. Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak lengkapnya pengisian formulir informed consent tindakan bedah di RS X.
Kata Kunci : Formulir Informed consent, Kelengkapan, Tindakan Bedah, Rekam Medis

---

This study explores the completeness of filling surgery informed consent forms at Hospital X in 2016. The aim of this study is to illustrate the degree of completeness of filled in consent forms pertaining to surgical actions. The design of this study uses a quantitative method through questionnaires, a qualitative method through in-depth interviews and document review informed consent forms through checklists, and also the use of secondary data. Results of this study shows that an average of 56.9% of consent forms were completely filled. This study also reveals that there is a lack of Standard Operating Procedure and criteria about completed informed consent forms for surgery, which may be one of the factors contributing to incomplete surgery informed consent forms at Hospital X.
Keyword : Informed consent Form, Completeness, Surgical, Medical Record

Abstrak:

ABSTRAK Name : Aurora Sihombing Study Program : Health Economic Title of Reserach : “Analisa Biaya Satuan Tindakan Terapi Radiasi Eksternal Pada Pasien Kanker Payudara di Instalasi Radioterapi RS. Kanker Dharmais Tahun 2016”. Angka kasus kanker payudara di Indonesia, tinggi. Kunjungan pasien kanker payudara ke RS Kanker Dharmais mengalami peningkatan. Terapi Radiasi eksternal termasuk layanan unggulan untuk pengobatan kanker payudara di RS. Kanker Dharmais. Pemerintah membiayai tindakan terapi ini lewat tarif INA CBG’s sebesar Rp 1.014.906. Melalui metode perhitungan Activity Based Costing (ABC), peneliti ingin mengetahui berapa sebenarnya biaya satuan tindakan untuk terapi ini ; lalu dibandingkan dengan tarif INA CBG’ s yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total biaya tindakan 1 siklus terapi radiasi eksternal kanker payudara di RS Kanker Dharmais tahun 2016 adalah sebesar Rp 36.482.930, dengan biaya satuan tindakan sebesar Rp 1.216,098,- Keywords : Unit Cost, Activity Based Costing (ABC), External radiation

---

ABSTRACT Name : Aurora Sihombing Study Program : Health Economics Title of Research : Analysis of Unit Cost of External Radiation Therapy  for Breast Cancer Patient of Radiotherapy Installation at Rumah Sakit Kanker Dharmais in 2016. The number of breast cancer cases in Indonesia is at alarming rate. Breast cancer patients looking for treatment at Rumah Sakit Kanker Dharmais have continually increased for the last several years. The external radiation therapy of Rumah Sakit Kanker Dharmais has been considered as one of the best cancer treatment facilities in the country. Indonesian government subsidizes cost of the therapy based on INA- CBG’s tariff scheme of Rp 1.014.906. Using Activity Based Costing (ABC) approach, the researcher would like to investigate the real unit cost of the treatment; the result will then be compared to the INA- CBG’s tariff. The study showed that the total cost of one cycle of the external radiation therapy for breast cancer at Rumah Sakit Kanker Dharmais is Rp36.482.930 in 2016, while the unit cost is Rp 1.216,098,- for the same periode. Keywords: Unit Cost, Activity Based Costing (ABC), External Radiation

Abstrak: Pandemi COVID 19 memberikan tantangan bagi rumah sakit dalam pelayanan maupun administrasi. Peningkatan pasien COVID 19 membutuhkan biaya relatif tinggi yang berimplikasi terhadap pendapatan rumah sakit. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan No 56 Tahun 2016 biaya pasien penyakit infeksi emerging termasuk COVID 19 dapat diklaim kepada Kementerian kesehatan. KMK 5673 tahun 2021 adalah kebijakan berupa juknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID 19. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 01 Oktober 2021 yang sebelumnya telah terjadi 3 kali perubahan pada juknis klaim. Perubahan juknis berakibat perbedaan persepsi antara petugas klaim sehingga menyebabkan banyak kasus klaim pending, dispute dan klaim kadaluarsa. Berdasarkan data BPJS Kesehatan total klaim yang diajukan dari rumah sakit pada tahun 2020 sebanyak 433.077 pasien yaitu Rp. 27 triliun dengan rincian 348.046 (61,71 %) kasus sesuai, 83.931 (37,80 %) kasus dispute dan 1.097 (0,49 %) kasus tidak sesuai dimana sudah dibayarkan sebesar Rp. 35 triliun untuk 536.482 kasus. Pada Tahun 2021 total klaim Rp. 90,20 triliun dengan verifikasi selesai sebesar Rp. 50,1 triliun dengan realisasi pelunasan baru mencapai 67,36 % yaitu sebesar Rp. 28 triliun. Adanya kasus klaim pending, dispute dan kadaluarsa terjadi di wilayah RSUD dr Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen dimana berdasarkan Gubernur Jawa Tengah no 445 menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID 19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggantian klaim biaya pasien COVID 19 di RSUD dr Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen di masa pandemi tahun 2020 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan maret 2022 sampai dengan Mei 2022 di RSUD dr Soehadi Prijonegoro kab. Sragen, Dinas Kesehatan Kab. Sragen, BPJS Kesehatan Cabang Surakarta dan Kementrian Kesehatan. Teknik pengumpulan data melalui Wawancara Mendalam, Observasi dan Telaah Dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan April 2022 sampai dengan Mei 2022 diperoleh bahwa Implementasi kebijakan belum optimal masih banyak kendala seperti tidak ada SOP, struktur organisasi, tidak ada pelatihan, stabilisasi internet serta kurangnya peran Dinas kesehatan dalam penyelesaian kasus dispute dan pending klaim. Kesimpulan pada penelitian ini mempunyai implikasi teoritis bahwa teori Van Meter dan Van Horn dapat digunakan untuk menjelaskan keberhasilan dari Implementasi Kebijakan melalui 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik organisasi, komunikasi antar organisasi, disposisi dan lingkungan sosial, ekonomi serta politik yang saling mempengaruhi. Saran pada penelitian ini adalah adanya penguatan koordinasi antar organisasi dan intra organisasi, pembuatan SOP serta struktur organisasi, optimalisasi peran Dinas Kesehatan dalam penyelesaian klaim pasien COVID 19

---

The COVID 19 pandemic poses challenges for hospitals in terms of service and administration. The increase in COVID 19 patients requires relatively high costs which have implications for hospital revenues. Based on the Minister of Health Regulation No. 56/2016, the cost of PIE patients including COVID 19 can be claimed to the Ministry of Health. KMK 5673 of 2021 is a policy in the form of technical guidelines for claiming reimbursement for COVID 19 patient services. This policy is effective from October 1, 2021, where previously there have been 3 changes to the technical guidelines for claims. Changes in technical guidelines resulted in differences in perception between claims officers, causing many cases of pending claims, disputes and claim expiration dates. Based on BPJS Health data, the total claims submitted from hospitals in 2020 were 433,077 patients, namely Rp. 27 T with details of 348,046 (61.71%) appropriate cases, 83,931 (37.80%) disputed cases and 1,097 (0.49%) inappropriate cases where Rp. 35 T for 536,482 cases. In 2021 total claims Rp. 90.20 T with completed verification of Rp. 50.1 T with the realization of new repayments reaching 67.36%, which is Rp. 28, t. There are cases of pending, disputed and expired claims occurred in the area of RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen where based on Governor's Decree No. 445 became one of the COVID 19 referral hospitals. This study aims to analyze the implementation of the policy for reimbursement of claims for costs of COVID-19 patients at Dr Soehadi Prijonegoro Hospital, Sragen Regency during the 2020 2021 pandemic. This study used a qualitative method, carried out during March 2022 to May 2022 at Dr Soehadi Prijonegoro Hospital, Kab. . SRAGEN, DEPARTMENT OF HEALTH KAB. Sragen, BPJS Kesehatan Surakarta Branch and the Ministry of Health. Data collection techniques through in-depth interviews, observation and document review. This study uses the Van Meter and Van Horn Policy Implementation model approach. The results of the research from April 2022 to May 2022 showed that the implementation of the policy was not optimal, there were still many obstacles such as no SOP, organizational structure, no training, internet stabilization and the lack of the role of the Health Office in resolving cases of dispute and pending claims. The conclusions in this study have theoretical implications that Van Meter and Van Horn theories can be used to explain the success of Policy Implementation through 6 variables, namely size and objectives, resources, organizational characteristics, inter-organizational communication, disposition and the social, economic and political environment that are mutually influence. Suggestions in this study are strengthening inter-organizational and intra-organizational coordination, making SOPs and organizational structures as well as optimizing the role of the health department in resolving claims for COVID 19 patients

Abstrak: Tesis ini membahas mengenai sejauh mana budaya keselamatan pasien pada residen. Desain penelitian cross sectional dengan analisis mixed method. Subjek penelitian seluruh residen dengan instrumen kuisioner HSOPS. Hasil penelitian menyimpulkan dimensi budaya keselamatan pasien yang paling rendah adalah dimensi respon tidak menghukum terhadap kesalahan (18%). 12 dimensi keselamatan pasien tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin dan tingkat kelas residen (p> 0,05), tetapi sebagian besar dipengaruhi oleh asal departemen. Kata Kunci : HSOPS , Dimensi budaya keselamatan pasien The tesis focus about the patient safety culture among the resident. This is a cross sectional design research with mix method analysis where all the residen of Medical Faculty of Sriwijaya University as the research subject with HSOPS quesionaire as an instrument. The lowest culture dimension is nonpunitive response to errors (18%). The twelve dimension of patient safety did not influenced by the gender and class level of resident (p>0.05), but majority influenced by the departement catagory Key word : HSOPS, Patient Safety Culture Dimension