Ditemukan 30857 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Sri Indriastuti Widiyaningsih; Pembimbing: Prastuti C. Soewondo; Penguji: Ahmad Syafiq
T-2029
Depok : FKM-UI, 2004
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Naniek Isnaini Lestari; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Prastuti Chusnun Soewondo
Abstrak:
Read More
Pembiayaan kesehatan dalam era otonomi sangat tergantung pada komitmen daerah, khususnya pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Sistem pembiayaan kesehatan di daerah perlu dikembangkan agar isu pokok dalam pembiayaan kesehatan daerah, yaitu mobilisasi, alokasi dan efisiensi pembiayaan dapat terselenggara dengan baik sehingga menjamin pemerataan, mutu dan kesinambungan pembangunan kesehatan daerah. Tersedianya data pembiayaan kesehatan menjadi sangat penting dengan adanya kebijakan desentralisasi pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk penentuan kebijakan dan strategi pembiayaan program kesehatan di daerah. Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kabupaten Tangerang, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi biaya kesehatan dalam satu tahun, secara total maupun perkapita, sumber pembiayaan, bagaimana peruntukan dilihat dari jenis belanja, line item, mata anggaran dan antar program, serta diketahuinya resource gap dalam pembiayaan program prioritas. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan dan instansi terkait yang menjadi Finance Intermediares pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan District Health Account (DHA). Analisis pembiayaan kesehatan menggunakan data alokasi tahun anggaran 2003, hasil analisis menunjukan bahwa total pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah alokasi tahun anggaran 2003 adalah Rp. 80.960.838.900 dan 64.17% nya bersumber dari APBD, sedangkan pembiayaan kesehatan perkapita adalah Rp. 26.744/kapital tahun. Dilihat dari peruntukannva, balk pembiayaan di Kabupaten, Dinas Kesehatan dan RSU, proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur dan sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional. Proporsi belanja investasi dan pemeliharaan di Kabupaten maupun di Dinas Kesehatan hampir berimbang, sedangkan di RSU alokasi belanja pemeliharaan sangat kecil, bahkan pemeliharaan gedung dan pelatihan tidak dianggarkan. Dengan menggunakan angka estimasi Bank Dunia (biaya kesehatan Rp. 41.174/ kapital tahun) maka dibandingkan alokasi dana yang tersedia terdapat resource gap sebesar Rp. 43.683.563.300. Disamping itu dari perhitungan input cost untuk 2 program prioritas, tidak didapatkan resource gap untuk P2TB Paru dan terdapat resource gap sebesar Rp. 11.180.000 untuk penanggulangan DBD (Demam Berdarah Dengue). Namun, bila biaya personel, gaji dan investasi dimasukkan dalam perhitungan, resource gap ternyata cukup tinggi. Kesulitan dalam perhitungan resource gap adalah dalam upaya mencocokkan Komponen Biaya dari dana yang tersedia dibandingkan kebutuhan dana. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kesehatan perkapita bagi penduduk Tangerang dan memperkecil resource gap perlu dipertimbangkan efisiensi internal, realokasi antar unit pengguna dan program atau mobilisasi dana dengan mekanisme penyesuaian tarif pelayanan di Instansi Pemerintah dengan melihat kemampuan masyarakat membayar (ATP). Daftar Bacaan : 30 (1990 - 2003)
Analysis of The Government Expenditures for Health in Tangerang District, Fiscal Year 2003. (A District Health Account Approach)Health financing in the era of regional autonomy strongly depends on the commitment of regional governments, in particular the government resources. The regional health financing system needs to be evaluated and developed so that the main issues concerning regional health financing, such as mobilization of funds, allocation of funds, and financial efficiency, could be well implemented to ensure the equity, quality and sustainability of the region's health development. The availability of health financing data becomes very important with the decentralization of health services, to facilitate the process of policy making and strategic planning of regional health financing. The analysis of the government expenditures for Health in Tangerang District has never been analyzed before, this research is a mean to find out the budget allocation for Health in one fiscal year totally and per capita, the sources of funds, the proportion of uses of fund within health programs, uses of fund by type of expenditures and line items, and to identify the resource gaps in the financing of priority health programs. This research is carried out in the District Health Office of Tangerang District and other related institution, as finance intermediaries for government contribution for health. This study used a District Health Account approach. Analysis of health financing is carried out from the data of fiscal year 2003. Analysis shows that the total source of government health expenditure in fiscal year 2003 amounts to Rp. 80.960.838.900,- with 64.17 % originating from the regional budget of Tangerang District, whilst the per capita health expenditure is Rp. 26.744,-per capita per year. As judged by the usage of funds allocated to the District Health Office and the Regional Public Hospital, the proportion of funds used for public service exceeds that used for staff needs, with the greatest proportion of funds allocated for operational expenses. The proportion of funds for investment and maintenance in the Regional Health Service is almost equal, whilst the allocation of funds for maintenance in the Regional Public Hospital is minimal, even funds for the maintenance of buildings and training programs are not allocated. Compared to World Bank estimated figure (health expenditure should be Rp.41.174 per capita per year) there is a resource gap of Rp. 43.683.563.300 per year. Besides, from the calculation of input cost of two priority programs, there is no resource gap for the Tuberculosis Eradication Program and Rp. 11.180.000 for the Control of Dengue Hemorrhagic Fever Program. However, if we include the investment and salary, the resource gap will be quite high. We found difficulties in matching the line item of the fund available (DHA) and fund needed (input cost). To fulfill the total requirement of per capita health needs of the population of Tangerang District and to minimize the resource gaps, the author suggests the need to improve internal efficiency financing, inter-program reallocation of funds, the reassessment of health services costs and tariffs, and the improvement of health services quality.
T-1755
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rohmansyah; Pembimbing: Purnawan Junadi, Penguji: Ronnie Rivany, Pujiyanto, Arta Budi Susila Duarsa
Abstrak:
Read More
Rendahnya jumlah kunjungan masyarakat di klinik pengobatan Puskesmas Way Laga dan mempersiapkan Puskesmas Way Laga sebagai unit Swadana tahun 2004, sehingga perlu untuk dilakukan penelitian tentang seberapa jauh permintaan masyarakat terhadap klinik pengobatan Puskesmas Way Laga. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode cross sectional atau potong lintang dan sasaran adalah masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Way Laga yang pernah memanfaatkan klinik pengobatan di Puskesmas Way Laga. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Puskesmas Way Laga Kota Bandar Lampung tahun 2004 diperoleh hasil analisis bivariat variabel yang berhubungan dengan Demand masyarakat terhadap pelayanan adalah variabel Pendidikan, pekerjaan, waktu tunggu, pendapatan, jumlah anggota keluarga dan JPKM dan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi Demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dalam analisis multivariat adalah variabel jumlah anggota keluarga setelah mendapatkan kontrol dart variabel pendapatan, namun demikian dart basil analisis multivariat dimana p value variabel jumlah anggota keluarga sebesar 0,029 kurang dart 0,05 dan 95% confident interval yang paling sempit adalah variabel jumlah anggota keluarga sehingga diambil kesimpulan bahwa variabel jumlah anggota keluarga yang sangat mempengaruhi Demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Puskesmas Way Laga tahun 2004. Hasil dari analisis interaksi antara kedua variabel tersebut di peroleh hasil bahwa variabel pendapatan dan variabel jumlah anggota keluarga tidak sating berinteraksi kepada Demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sehingga kedua variabel tersebut tidak dapat secara bersama-sama dalam mempengaruhi Demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Dengan demikian Puskesmas Way Laga yang akan menerapkan Puskesmas Swadana perlu memikirkan faktor pendapatan dalam menentukan harga atau tarif yang akan diberlakukan hanya saja perlu ditingkatkan atau perlunya perubahan sistem dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sehingga waktu tunggu akan semakin singkat mengingat sebagian besar penduduk diwilayah kerja Puskesmas Way Laga memiliki pekerjaan non formal sehingga waktu bagi mereka sangat bermanfaat untuk memperoleh atau meningkatkan penghasilan keluarga.
Demand analysis to public health service at Way Laga Health Center, Bandar Lampung Municipality , 2004Way Laga Public Health Centre has low visited and still prepared as Swadana Unit in 2004 , so community demand of health care at Way Laga Public Health Centre was unknown and research of them must be carried out. Some research have been done at some places like as the result of Husni Asbudin research at Bekasi that dominant factor of demand is price that be controlled by income and so the result of Ongko research at Ujung Pandang. While in this study at Way Laga Public Health Center Bandar Lampung Municipality 2004, have been got p value 0,029 by bivariate analysis that is relation between community demand to health service and in multivariate analysis that been got dominant is amount of famiiiy variable which have been controlled by income, that shown by multivariate analysis that p value of both variable are 0,029 ( < 0,05 , 95% CI) and amount of familiy variable is narrower variable and more influence community demand to health service, especially at Way Laga Public Health Service 2004. The result of interaction between time line and occupation is each interaction to community demand to health service, so the both variable are not separated to influence community demand to health service. Therefore, Way Laga Public Health Center will apply Swadana Public Health Center is not difficult to decide the tariff, just to arrange health service system, so time line will be short, because almost of the occupation of the community around Way Laga Public Health Center is non formal, and the time is more benefit for them.
T-1872
Depok : FKM-UI, 2004
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Cici Sri Suningsih; Pembimbing: Hasbullah Thabrany; Penguji: Ronnie Rivany
Abstrak:
Read More
Penelitian Litbangkes tahun 1996 biaya penyelenggaran pelayanan kesehatan dalam kurun waktu 10 tahun meningkat, menunjukan lebih tinggi dari anggaran biaya. Pada tahun 1984/1985 biaya meningkat dari Rp. 1,89 trilliun menjadi Rp. 7.03 trilliun pada tahun 1994/1995. Peningkatan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh tingginya inflasi umum, belum ada patokan biaya standar terhadap setiap jenis pelayanan kesehatan, dan "Consumer Ignorance" yang menimbulkan moral hazard yang tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pengendalian biaya antara lain dengan penetapan DRG's. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran variasi biaya yang timbul pada kasus cedera kepala dengan craniotomy. Penelitian ini adalah suatau Study Eksplorasi terhadap Variasi Biaya Kasus Cedera Kepala Dengan Craniotomy Dalam Rangka Penetapkan DRG's yang dilaksanakan di RSU Tangerang. Kasus cedera kepala adalah merupakan salah satu kasus yang masuk peringkat sepuluh penyakit terbesar. Jumlah kasus yang diteliti adalah 29 kasus yang kemudian dikelompokan menjadi DRG's 2 untuk Craniotomy dengan kelompok umur diatas 17 tahun dan DRG's 3 untuk Craniotomy dengan kelompok umur dibawah 18 tahun. Hasil penelitian menunjukan bahwa kasus terbanyak adalah kelompok umur diatas 17 tahun yaitu 79,3% dengan rata-rata umur adalah 33 tahun, kelompok umur dibawah 18 tahun yaitu 20,7% dengan rata-rata 13 tahun. Pada kelompok umur dibawah 18 tahun lama hari rawatnya lebih rendah yaitu 6,67 hari dibandingkan dengan kelompok umur diatas 17 tahun yaitu selama 9,7 hari. Ditemukan diagnosa penyerta dan penyulit, diagnosa penyerta hanya terdapat pada kelompok umur diatas 17 tahun, sedangkan untuk diagnosa penyakit sangat bervariasi. Terhadap kasus yang disertai dengan diagnosa penyerta rata-rata biaya Rp. 10.555.862, yang disertai diagnosis penyakit rata-rata biayanya yaitu Rp. 12.993.007. Dalam rangka penyusunan DRG's agar angka rata-rata biaya lebih stabil maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap diagnosa yang sejenis pada beberapa rumah sakit yang typenya sama dengan jumlah sampel yang cukup besar. Daftar Pustaka : 28 (1976 - 2002)
Explorative Study of Cost Variability in the Determination of Diagnostic Related Group's (DRG's) of the Cases of Cranium Injury using Craniotomy at the General Hospital of TangerangThe research of Centre for Research and Development of Department of Health in 1996 had shown that cost of health service provision had been increased for the past 10 years; it had shown higher than the allocation fund. In the fiscal year 1984/1985 the cost for health service provision was Rp 1.89 trillions and risen to Rp 7.03 trillions by the fiscal year 1994/1995. The increases of cost for health services provision is influences by high inflation rate, the absence of cost standard for every type of health service, and "consumer ignorance" that led to high morale hazards. To overcome those problems, it is a need to manage the cost, and one the ways is through determination of DRG's. This research aims at getting description of variability of cost due to head injury using craniotomy. This research is an Explorative Study of Cost Variability in the Determination of Diagnostic Related Group's (DRG's) of the Cases of Cranium Injury using Craniotomy at the General Hospital of Tangerang. The case of cranium injury is one among the top ten biggest cases in the hospital. Number of cases being examined in this research was 29 cases and it were grouped into DRG's 2 for the craniotomy of age group above 17 years old and DRG's 3 for craniotomy for the age group before 18 years old. The results of research shows the biggest cases was in the age group above 17 years old such as 79.3% with the average age of craniotomy was 33 years old, the age group before 18 years old was 29.7% with the average age was 13 years old. In the group before 18 years old, the length of stay was 6.67 days; this lower if compared to the age group above 17 years old such as 9.7 days. It was found a contributory and confounding diagnostic; wherein contributory diagnostic only for the age group above 17 years old, while confounding diagnostic was very varied. The average cost for the case with contributory diagnostic was Rp 10,555,862, while for the confounding diagnostic was Rp 12,993,007. In order to develop DRG's so that the average cost would be more stable, it is need to make a further study for the similar diagnostic in the several hospitals who have similar type of diagnostic and using a bigger number of research sample. References: 28 (1976--2002)
T-1760
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Yanyan Rusyandi; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Sabarinah B. Prasetyo
T-2024
Depok : FKM-UI, 2004
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ria Purwant; Pembimbing: Ronnie Rivany; Penguji: Wahyu Sulistiadi
Abstrak:
Read More
Biaya pelayanan kesehatan di Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat akibat adanya krisis ekonomi yang terus berlanjut sehingga merupakan beban pembiayaan kesehatan bagi pemerintah daerah, hal ini berdampak pada puskesmas. Sementara itu belum diketahui biaya satuan pelayanan Balai Pengobatan di Puskesmas Lemah Abang II. Padahal ini perlu dilihat sebagai salah satu altenatif mobilisasi dana untuk mencukupi kebutuhan biaya operasional maupun pemeliharaannya dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu, Pemilihan Puskesmas Lemah Abang sebagai tempat penelitian karena merupakan salah satu dari 5 Puskesmas dengan kunjungan terbanyak di Kabupaten Bekasi, salah satu puskesmas yang berada antara wilayah industri dan pertanian. Sedangkan Pemilihan unit Balai Pengobatan adalah unit yang paling banyak kunjungannya. Penelitian ditakukan untuk mengetahui biaya total, biaya satuan aktual, dan normatif, CRR ATP/WTP dan tarif pesaing setara Metode penelitian yang digunakan studi kasus dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan metode analisis biaya yang digunakan Activity Based Costing. Untuk survei ATP/WTP sampel yang digunakan sampel 66 orang pengunjung pelayanan Balai Pengobatan digunakan Activity Based Costing. Untuk survei ATP/WTP sampel yang digunakan sampel 66 orang pengunjung pelayanan Balai Pengobatan. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa biaya satuan aktual pelayanan pengobatan di BP di Puskesmas Lemah Abang II adalah Rp 16.175,5 Biaya satuan aktual pengobatan tanpa AIC Rp 15.032,3 Biaya satuan pengobatan tanpa AIC dan gaji Rp 7.912,6 Sedangkan biaya satuan normatif adalah Rp 15.633,4 Perhitungan dan tarif yang berlaku saat ini ternyata hanya mencapai 15,5 % Cost Recovery Rate (CRR) artinya yarif yang berlaku saat ini masih jauh dibawah total biaya Puskesmas. 'Dari berbagai penelitian sejenis di berbagai wilayah Jawa Barat terlihat Biaya yang paling besar adalah biaya operasional. Komponen biaya yang terbesar adalah gaji yang diikuti dengan biaya obat-obatan. Mengenai ATP/WTP didapatkan basil bahwa ATP pengunjung Balai Pengobatan di wilayah Puskesmas Lemah Abang II menyatakan 100 % mampu membayar sebesar Rp 5.000,- padahal tarif yang berlaku Rp 2.500,- Hal ini berarti bahwa ATP lebih besar dari WTP sehingga peluang untuk menaikkan tarif masih ada Sedangkan tarif pesaing setara semuanya berada diatas tarif pengobatan di BP Puskesmas Lemah Abang II. Dari hasil simulasi tarif berdasarkan biaya satuan aktual dan normatif, ATPIWT,.CRR dan tarif pesaing setara didapatkan usulan tarif pengobatan di Balai Pengobatan sebesar Rp 7,500 setiap kunjungan. Sedangkan CRR dapat ditingkatkan dari masyarakat yang mampu sedangkan bagi yang miskin ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk kartu sehat. Dalam meningkatkan tarif harus diperhatikan tarif pesaing setara agar peningkatan tarif tidak mengganggu utilisasi dari PKM Lemah Abang II Dari basil tersebut disarankan bagi Puskesmas melakukan pengendalian biaya (cost containment) dan efisiensi biaya operasional, meningkatkan jangkauan pelayanan pengobatan di Balai Pengobatan dan mengoptimalkan penggunaan laboratorium. Untuk mendapatkan tarif pelayanan kesehatan secara menyeluruh perlu dilakukan analisis tarif pada unit pelayanan yang lain.
Cost of health services in Indonesia is more increases time to time caused by economic crisis and still going up to now. The economic crisis is burdening the government for health financing. Meanwhile not knowing unit cost for health services this research is carried out in Public Health Center Lemah Abang II in Bekasi region. Bekasi Regional Government has to try alternative to mobilize the public funds to fulfilled operational and maintenance cost to give quality health services. This PHC which have been selected purposively and among five PHC who had been many patient. Selection sample this PHC Lemah Abang II because located between agricultural area and industrial area. Clinical treatment is area of this research. Moreover to find out total cost clinical treatment , actual unit cost and normative unit cost with tool coat analysis called Activity Based Costing. It is also aimed knowing the illustration of ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) of patient PHC considering the competitors tariff as the basis of the suggest tariff. For survey ATPIWTP take proportional sample amount 66 persons who has take among the patient PHC Lemah Abang II Result of the research can figured that unit cost clinical treatment Rp 16,175,5 , unit cost without depreciation Rp 15.032,3 and unit cost without depreciation and salary Rp 7,912,6. Even though normative unit cost Rp 15.633,4 . The tariff and unit cost has been found only reached 15,5 % Cost Recovery Rate it means that tariff government rule is far below unit cost .From the other many researcher in West Java found that operational cost the biggest coat from total cost. Cost component who have biggest contribution was salary, behind that its cost of medicine. Based on ATP/WTP figured that patient on PHC Lemah Abang II declared 100 % able to pay health treatment Rp5.000; it means ATP patient more higher than tariff who had point out amount Rp 2.500, . This issue can give opportunity to increased tariff. On the other hand services from time to time undergo the increasing cost. In line with autonomy district make the Regional s, especially those who are dealing with the health service financing are bearing greater responsibilities. Bekasi Regional Government has to try mobilized the public funds for raising income collected from the society to cover their health service The tariff of Public Health Center Lemah Abang II should be viewed as one alternative to increase the income of PHC to cover operational and maintenance cost so that it can give more quality services. However in the welfare policy the public goods services should be finance collectively through the government subsidy collected from the society it self. From the tariff simulation on unit cost, ATPfWTP, CRR and considering the competitor tariff , the suggested tariff for clinical tariff is Rp 7.500,- per visit, With tariff 93,9 % of the society can afford it and 6,1 % cannot afford it so that they need to be subsidized. One way of giving the subsidy is providing them with the health cards. Tariffs other than the clinic production unit should refer to the unit cost which have been calculated in this research 2001 We suggested that the price charged by PHC Lemah Abang II must be based on unit cost health services and for more accurate the research from the other unit health services must be done. So that this research must be follow up with another research.
T-1775
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rita Fitriningsih; Pembimbing: Amal C. Sjaaf; Penguji: Kusdinar Achmad
T-1687
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nugroho Soeharno; Pembimbing: Hasbullah Thabrany; Penguji: Mieke Savitri, Prastuti C Soewondo, C.Yekti Praptiningsih, Kartini Rustandi
T-1485
Depok : FKM UI, 2002
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Marlina Widyadewi; Pembimbing: Amal C. Sjaaf, Engkus Kusdinar Achmad
T-1640
Depok : FKM UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Surahman; Pembimbing: Ascobat Gani; Penguji: Pujiyanto, Diana Shanty, Bambang Setiaji, Dono Widiatmoko
Abstrak:
Read More
Pembangunan kesehatan di negara sedang berkembang pada umumnya menghadapi masalah rendahnya alokasi anggaran untuk sektor kesehatan. Hal ini diperberat dengan tingginya laju inflasi di bidang kesehatan. Faktor lain yang mengakibatkan meningkatnya biaya kesehatan adalah transisi epidemiologi, semakin tingginya proporsi usia lanjut, meningkatnya teknologi kedokteran, serta sistem pembiayaan dan pembayaran yang tidak efisien.Ketika pasien tidak menanggung biaya karena dibayar oleh perusahaan tempat bekerja atau oleh perusahaan asuransi komersial dan pembayaran dilakukan secara fee .for service maka dengan mudah provider menciptakan permintaan baru. Situasi ini mendorong permintaan yang lebih tinggi oleh konsumen dan memberi insentif kepada provider untuk memberikan pelayanan kesehatan secara berlebihan.Untuk memotret perbedaan biaya dari ke tiga jenis pembayar dalam penanganan pasien penyakit demam tifoid yang dirawat inap di kelas satu rumah sakit MMC Jakarta tahun 2001. Dilakukan studi perbandingan penanganan pasien antara ke tiga jenis pembayar tersebut.Desain penelitian ini menggunakan desain non eksperimental dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan terhadap pasien demam tifoid yang dirawat inap di kelas satu rumah sakit MMC Jakarta pada tahun 2001. Jumlah pasien 65 orang karena adanya kriteria inklusi penelitian maka jumlah populasinya tinggal 56 orang. Oleh karena populasinya yang relatif kecil maka dilakukan pengambilan sampel secara total sampling.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Tidak ada perbedaan pemberian pemeriksaan penunjang medis dan biaya pemeriksaan penunjang medis antara ke tiga jenis pembayar, di antara subvariabel pengobatan dan jenis pembayar ditemukan satu perbedaan bermakna dalam pemberiaan obat antitusive dan ekspektoran namun secara keseluruhan tidak ada perbedaan dalam pemberiaan obat dan biaya obat antara ke tiga jenis pembayar tersebut, tidak ada perbedaan rata-rata lama hari rawat dan biaya sewa kamar antara ke tiga jenis pembayar. Tidak ada perbedaan total biaya perawatan pada ketiga jenis pembayar.Saran yang diberikan adalah bagi rumah sakit sebaiknya perlu kehati-hatian dalam menulis resume kelas perawatan dan kode ICD pasien yang di rawat, bagi pihak asuransi perlu melakukan kesepakatan dengan rumah sakit dalam hal penentuan biaya administrasi dan penetapan jenis obat yang diberikan pada pasien, sedangkan bagi rumah sakit perlu mengadakan resume medis bila rata-rata biaya perawatan demam tifoid melebihi rata-rata total biaya perawatan demam tifoid di kelas satu.
Treatment Cost Analyses for Typhoid Fever Patient at Inpatient Hospitalized at MMC Jakarta Based on type of Payment Determined for Year 2001Health development in developing country in general is facing the problem of low budget allocation for health sector. It also burdened by the high rate of inflation on the field of health. Which also affect the risk of epidemiological transition, the proportion of elderly, and medical technology, also inefficiency on the fee and payment system.When the patient is not paying for the fee since it is paid by the company where they work or the health insurance company and the payment is conducted by fee of service, so the provider easily create new request. This situation in encourages to the high of request by consumer and gives the provider incentive in providing unnecessary health services.To describe the different cost form three kinds of payment in handling the patient of typhoid fever that hospitalized at I-class of MMC Hospital in 2001, it has been conducted comparison study in handling the patient among the three kinds.The study design used non-experimental with quantitative approach. This study is conducted on the patient of typhoid fever that hospitalized at I-class of MMC Hospital in 2001. The number of patient is 65 people, since there were criteria in inclusion study, so the population is only 56 peoples. Because the sample is relatively small, so the study is conducted on the sample total sampling.Based on this study, it can be concluded that there is not many different in giving medical support examination and the fee of medical supporting examination among the three kinds of payment system. Between sub-variable of treatment and the kind of payment, it was found one significant different in giving antitusive medicine and expectorant, however in the entire perspective there is no different in giving medicine and medicine fee among the three kinds of payment system. There is no different on the average between the day of hospitalized and fee of room rental among the three payment system. So it can be concluded that there are no significant different in on the total fees of treatment on the three kinds of payment system.It is recommended to the Hospital that it code ICD patient must be written with care. For insurance party should conduct agreement with the hospital in stating the administration fee and kind of medicine that should be given to the patient. While for hospital, should conduct medical summary if the average cost of treatment of typhoid fever went over the average total cost of treatment of typhoid fever at I-class.
T-1442
Depok : FKM-UI, 2002
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉