Hasil Pencarian :: Kembali

  1. Beranda
  2. Hasil Pencarian
 Pencarian Spesifik
Ditemukan 37722 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Zakiah; Pembimbing: Purnawan Junadi; Penguji: Anhari Achadi, Pujiyanto, Enny Ekasary, Bety Setyorini
Abstrak: Kesehatan adalah hak yang sangat mendasar bagi manusia, untuk itu negara harus hadirdalam pemenuhannya. Dalam era otonomi daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM)bidang kesehatan menjadi jaminan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan jenis danmutu pelayanan dasar yang sama. Salah satu jenis layanan dasar adalah SPM bidangkesehatan pada usia produktif (SPM BKUP). Jenis layanan dasar ini bernilai strategis bagikinerja Pemerintah Daerah, karena berdasarkan BPS (2017) komposisi penduduk usiaproduktif menempati proporsi 60-70% dari seluruh jumlah penduduk dan nilai strategisbagi pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) karena bentuk skrining. Analisiskesiapan ditujukan untuk melihat seberapa besar jarak antara kondisi ideal dengankenyataan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknikWM, FGD dan telaah dokumen terkait. Hasil penelitian didapatkan 10 dari 13 indikatorkesiapan implementasi, belum lengkap dimiliki Kota Depok, meliputi konseling faktorrisiko PTM, Pelatihan teknis petugas skrining dan surveilans berbasis web, pelayananterpadu PTM, pencatatan pelaporan, monitoring evaluasi, komunikasi, sikap pelaksana,ketersediaan SDM, fasilitas dan dana. Sementara 3 indikator yang belum sama sekalidimiliki yaitu insentif bagi pelaksana yang mencapai target, SOP pelaksanaan SPM BKUPdan Tim penanggung jawab penyelenggaraan SPM BKUP. Kesimpulan didapatkan bahwaKota Depok memiliki kesiapan yang minimal dalam rangka implementasi SPM BKUP.Kata kunci: analisis kesiapan, kinerja pemerintah daerah, pelayanan kesehatan usiaproduktif, pengendalian PTM, standar pelayanan minimal
Health is a fundamental right for human being, in its fulfillment, the state must be presentto provide health services for all citizens. In the era of regional autonomy, MinimumService Standards (MSS) in the field of health becomes the guarantee of health servicedelivery with the same type and quality of basic services. One type of basic service is theSPM field of health at the productive age (MSSPA). This type of basic service is ofstrategic importance to the performance of the regional government, since based on BPS(2017) the composition of the productive age population occupies a proportion of 60-70%of the total population and the strategic value for the control of Non-CommunicableDiseases (NCD) due to the form of screening. Preparation analysis is intended to see howmuch distance between ideal conditions and actual reality. This research uses qualitativemethod with indepth interview technique, FGD and study related documents. The results ofthe study were 10 out of 13 indicators of implementation readiness, not yet fully owned byDepok City, including NCD risk factor counseling, technical training of screening officersand web-based surveillance, NCD integrated service, reporting recording, evaluationmonitoring, communication, dispotition, human resources availability, facilities and funds.While 3 indicators that have not yet been owned are incentives for implementers whoachieve the target, SOP implementation MSSPA and the team responsible for theimplementation of MSSPA. The conclusion found that Depok City has minimalpreparedness in order to implement MSSPA.Key words: preparation analysis, local government performance, productive healthservice age, NCD control, minimum service standard.
Read More
T-5095
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Subur Wicaksono; Pembimbing: Junadi, Purnawan; Penguji: Ede Surya Darmawan, Risma Sitorus, Dicky Budiman
Abstrak:

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam belum dilaksanakan dengan baik, dibuktikan dengan baru dikeluarkannya Peraturan Walikota Pagar Alam No: 02 tahun 2008 padahal SPM sudah ditetapkan melalui KEPMENKES No.1457/MENKES/SK/X/2003. Minimnya dana yang tersedia dari APBD Kota Pagar alam, jumlah tenaga, sarana, dan adanya beberapa indikator pada SPM yang belum didapatkan datanya antara lain. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui pelaksanaan kebijakan SPM bidang kesehatan di Kota Pagar Alam tahun 2008 melalui pendekatan 6 C?s Options dari Harmein Harun. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui informan melalui wawancara mendalam pada informan terpilih yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan SPM bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam, yaitu Walikota, Komisi 1 DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Daerah, dan Kepala kantor Keluarga Berencana & PK. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan SPM bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam tahun 2008 berdasarkan pendekatan 6 C?s Options belum dilaksanakan secara maksimal. Konsentrasi (Consentration) terutama dalam mobilisasi tenaga dan sumber dana belum dilaksanakan secara optimal. Pelaksana Teknis SPM telah mengetahui kejelasan (Clarity) dari tujuan yang telah ditetapkan dan telah mengetahui peran, tujuan dan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan di Kota Pagar Alam. Bentuk dan struktur organisasi pelaksana teknis bidang kesehatan pada tahun 2008 ini akan berubah, hal ini menunjukkan Kemampuan Berubah (Changeablity) dari organisasi. Tantangan (Challenge) dalam pelaksanaan sudah cukup realistis. Koordinasi (Cooordination) baik antar personil, komunikasi dan inter organisasi sudah berjalan baik, akan tetapi secara eksternal belum berjalan dengan baik. dan secara Konsistensi (Consistency) belum dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksana teknis SPM bidang kesehatan di kota Pagar Alam harus melaksanakan beberapa langkah antara lain meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait, melakukan upaya untuk meningkatkan anggaran kesehatan, dan meningkatkan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Para pengambil kebijakan juga harus mampu melaksanakan analisa situasi sebelum membuat sebuah kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil akan dapat dilaksanakan dengan baik. Pemerintah pusat seharusnya menyadari bahwa kemampuan tiap-tiap daerah berbeda satu sama lainnya terutama dari segi dana dan tenaga, dan tetap memegang teguh prinsip bahwa kesehatan adalah bidang yang didesentralisasikan kepada daerah.

SPM health field in Pagar Alam district hasn?t implementation well enough. Fact that rule of SPM in Pagar Alam district released in year 2008, despite Health Department of Republic Indonesia released it in year 2003. the resource to reach the target of SPM is not enough budget from regional budget, human health resources, facilities of health and there is a few indicators that which has no data. The objectives of this research is to see how implementation of the SPM as a policy in Pagar Alam district using 6 C?s Options by Harmein Harun. This research is using design kualitatif with collect data using indepth interview to informan whom involved in implementation of the SPM in Pagar Alam district year 2008 : head of health district Pagar Alam, hospital director, head of KB, Walikota, and komisi 1 DPRD. The result of this research found that the implementation of SPM in Pagar Alam disctrict using 6 C?s options by Harmein Harun hasn?t applied well enough. Concentration of the resources hasn?t enough, the techical executors of SPM has know the Clarity of the objective SPM, The organization Changeability, Challenge has realistic enough. Cooordination has run well but externally not good, and there is no Consistency. The technical eksekutor's health in Pagar Alam district has to do a many steps to rise coordination with related sectors, advocation to rise health financing from regional budget, and rise up the quality and quantity human resources in health sector. and specially to the leader of Pagar Alam district has to do situation analysis before made a public policy. Goverment must considered that the ability between district in indonesia is different, specially in budget and resources, and must committed to the rule that health is one of area which is decentralized.

Read More
T-2843
Depok : FKM-UI, 2008
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Ernisfi; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Anhari Achadi, Vetty Yulianty Permanasari, Enny Ekasari, Novi Andriani
Abstrak: Tesis ini membahas mengenai kinerja Puskesmas dan peningkatan kinerja Puskesmas dalam pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kota Depok tahun 2018. Tesis ini menggunakan teori sistem dimana peneliti mendeskripsikan faktor input Puskesmas, factor proses puskesmas berupa penyelenggaraan pelayanan puskesmas dan output Puskesmas yaitu Kinerja Puskesmas berdasarkan 12 indikator SPM. Meode penelitian yang digunakan adalah penelitian mixed methods, yaitu penelitian kuantitatif dari univariate hingga multivariate dengan menggunakan data sekunder. Metode kualitatif menggunakan wawanara mendalam dan diskusi terarah. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Puskesmas terhadap pencapaian SPM sangat rendah, fackor yang berpengaruh terhadap kinerja Puskesmas adalah factor bangunan, alat kesehatan dan BMHP serta factor ketenagaan,. Hasil uji regresi logistik menunjukan faktor yang paling berpengaruh adalah faktor ketenagaan
Read More
T-5652
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Tanti Siswanti; Pembimbing: Amal C. Sjaaf; Penguji: Mieke Savitri, Ede Surya Darmawan, Kodrat Pramudho, Minarto Riyadi
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK) serta faktor-faktor yang berkaitan dengan Pelaksanaan SPM-BK oleh Suku Dinas Kesehatan di 5 (lima) Wilayah DKI Jakarta. . SPM-BK adalah standar yang digunakan untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan kewenangan wajib daerah, sekaligus merupakan akuntabilitas daerah kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian yang dipergunakan adalah survey deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh dengan cara wawancara mendalam kepada 10 informan di Suku Dinas Kesehatan 5 (lima) wilayah DKI Jakarta. Setiap Suku Dinas terdiri dari 2 informan yaitu Kepala Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Kepala Suku Dinas Kesehatan Masyarakat. Dipilih Kepala Suku Dinas Kesehatan karena Kepala Suku Dinas adalah penanggung jawab program pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, dan karena itu dipandang yang paling mengetahui tentang pelaksanaan SPM-BK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekalipun Pedoman SPM-BK belum diterima oleh para informan akan tetapi secara umum kewenangan yang tercantum dalam SPM-BK telah dilaksanakan oleh seluruh Kepala Suku Dinas Kesehatan. Jika pelaksanaan kewenangan SPM-BK dikaitkan dengan karakteristik informan , didapat kesan bahwa makin tinggi umur informan makin baik pelaksanaan kewenangannya, selanjutnya jika pelaksanaan kewenangan SPM-BK dikaitkan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman informan didapat kesan bahwa informan yang pernah mendengar SPM-BK serta yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang SPM-BK, cenderung menyelenggarakan kewenangan SPM-BK yang lebih baik. Ditemukan adanya dukungan untuk penyelenggaraan kewenangan SPM-BK, baik dari Dinas Kesehatan Propinsi maupun dari Pemerintah Daerah. Namun ada atau tidaknya dukungan tersebut agaknya tidak mempengaruhi baik atau tidaknya penyelenggaraan kewenangan SPM-BK. Pada dasarnya SPM-BK di daerah akan terlaksana apabila adanya kerjasama dari semua pihak yang berkaitan. Oleh karena itu sebelum disusun SPM-BK disetiap wilayah, maka terlebih dahulu perlu diselenggarakan pertemuan untuk menyamakan persepsi terhadap pedoman SPM-BK, agar pada waktu pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Perlu pula segera disusun SPM-BK secara tertulis untuk setiap wilayah kota, yang di satu pihak mengacu pada SPM-BK yang dikeluarkan pusat, serta dipihak lain sesuai dengan situasi dan kondisi kesehatan wilayah kota masing-masing. Selanjutnya perlu dikembangkan dasar teori yang lebih kuat tentang perlunya SPM-BK sehingga dapat dipatuhi oleh setiap penanggung jawab program kesehatan di daerah dalam rangka desentralisasi, disamping perlu dilakukan penelitian serupa yang lebih mendalam di berbagai propinsi serta kabupaten/kota lain sehingga didapatkan gambaran yang lebih riil tentang pelaksanaan SPM-13K. Daftar Pustaka 41 (1987 -- 2002)
The Analysis of the implementation of Minimum Services Standard Policy on Health in 5 (five) Municipalities in Jakarta Year 2002This study aims to understand the implementation of the Minimum Service Standard on Health (MSS-H) and the influential factors in five Municipalities in Jakarta. MSS-H is a standard that can be used to guarantee and support the implementation of obligatory regional responsibilities and also can be used as a tool to measure the accountability of the region (province and district/municipality) to the central government in implementing their responsibilities. The study design used is a descriptive survey with a qualitative approach. The collection of data was done through in depth interview with ten- (10) informants from five (5) municipalities in Jakarta. Each municipality has two informants which are Head of the Municipality Health Services and Head of Municipality Public Health. These informants were chosen because all of them are responsible person for the health development program in their respective areas and are therefore well informed about the implementation of the minimum service standards for health. The findings revealed that although the minimum service standards manual for health was not received yet by the informant, the implementation of the compulsory responsibilities that are in the minimum service standards for health, in general, has been implemented. If the implementation of the compulsory responsibilities are viewed from the informants personal characteristics, it was found that the oldest informant was implemented the compulsory responsibilities better than the youngest and the informant that had already heard and about were more experienced about minimum service standards for health are better in the implementation of these standards. This study also found that there was support from the provincial health office as well as local government in the implementation of minimum service standards for health. However the present of this support did not influences the quality of the implementation of the standards. In general, it can be said that the minimum service standards for health can be implemented if there is a good working relationship with all stakeholders. Therefore, it is recommended that as part of the development of minimum service standards for health, a meeting of all stakeholders should be conducted, with the aim to establish the same perception on minimum service standards for health and facilitate the implementation. It is also recommended that written minimum service standards for health for each municipality be developed soon, that on one hand is based on the minimum service standards for health prepared by the central government and on the other hand is adjusted to the local situation and condition. Another recommendation that would help guarantee the good implementation of the standards is to develop a theoretical basis for minimum service standards for health so the concept can be easily understood and accepted by each person responsible for health in the region. Last but not least it is also recommended that similar studies should be conducted in others provinces and districts/municipalities so this real picture of the implementation of minimum service standards for health can be better understood and documented. References: 4 1 (1987 - 2002)
Read More
T-1417
Depok : FKM UI, 2002
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Anggi Asri Rusliana Dewi; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Puput Oktamianti, Atet Kurniadi, Roni Razali
Abstrak:
Hipertensi merupakan faktor risiko kardiovaskular utama yang menyebabkan kecacatan di seluruh dunia dan di antaranya tidak menyadari kondisi kesehatannya sehingga sering disebut sebagai the silent killer. Angka prevalensi hipertensi di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan Riskesdas (2018), Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan prevalensi tertinggi hipertensi, namun presentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan masih rendah. Kota Banjarbaru memiliki persentase terendah yakni 11,3% dari target 100%. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan SPM bidang kesehatan penderita hipertensi di Kota Banjarbaru. Penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assessment Procedure (RAP) dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2023 di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPM hipertensi belum optimal dapat dilihat dari laporan capaian SPM bidang kesehatan Kota Banjarbaru berada di posisi terendah di antara 12 jenis pelayanan kesehatan dasar. Kesimpulannya, beberapa kendala dalam implementasi SPM hipertensi yakni pencatatan dan pelaporan penderita hipertensi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan berobat di puskesmas sehingga datanya tidak tercatat, tidak ada alokasi anggaran khusus SPM hipertensi di puskesmas, dan tugas rangkap dari petugas kesehatan sehingga tidak maksimal dalam mencapai suatu program. Diperlukan upaya kerjasama lintas sektor untuk keterpaduan pencatatan dan pelaporan data pasien hipertensi, pengajuan anggaran SPM hipertensi, upaya mengajak masyarakat, dan membagi tugas secara adil bagi petugas puskesmas.
Hypertension is a major cardiovascular risk factor that causes disability worldwide and many of them are not aware of their health condition, so it is often referred to as the silent killer. The prevalence rate of hypertension in Indonesia is quite high. Based on Riskesdas (2018), South Kalimantan Province shows the highest prevalence of hypertension, but the percentage of hypertensive patients who receive health services is still low. Banjarbaru City has the lowest percentage, namely 11.3% of the 100% target. Health services for people with hypertension are included in the Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector which are regulated in laws and regulations and government policies. The purpose of this study was to analyze the implementation of the SPM policy in the health sector for hypertension sufferers in Banjarbaru City. Qualitative research with the Rapid Assessment Procedure (RAP) research design was conducted from May to June 2023 in Banjarbaru City, South Kalimantan Province. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results of the study showed that the implementation of the SPM policy for hypertension was not optimal, as can be seen from the achievement report on SPM in the health sector in Banjarbaru City which was in the lowest position among the 12 types of basic health services. In conclusion, several obstacles in the implementation of hypertension SPM are recording and reporting of hypertension sufferers, low public awareness to carry out examinations and treatment at the puskesmas so that the data is not recorded, there is no special budget allocation for hypertension SPM at the puskesmas, and multiple assignments from health workers so that they are not optimal in reach a program. Cross-sector collaboration efforts are needed to integrate the recording and reporting of hypertension patient data, hypertension SPM budget submission, efforts to invite the community, and distribute tasks fairly for health center staff.
Read More
T-6687
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Ariati Dewi; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Puput Oktamianti, Budi Hartono, Indah Rosana Alpisahar
T-4052
Depok : FKM-UI, 2014
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Nandya Silvalinda; Pembimbing: Agustin Kusumayati; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Wachyu Sulistiadi, Eti Rohati, Salma Sabira
Abstrak:

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) HIV/AIDS di Puskesmas Kota Depok tahun 2025 dengan pendekatan Six Building Blocks WHO. Penelitian kualitatif deskriptif ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, FGD, observasi, dan telaah dokumen di empat Puskesmas terpilih. Temuan menunjukkan capaian layanan belum merata, dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, pelaporan yang belum optimal, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Strategi percepatan yang disusun menekankan penguatan tata kelola, kapasitas tenaga kesehatan, sistem informasi, akses obat esensial, serta peningkatan kolaborasi multisektor.
Hasil penelitian mengungkap bahwa pelaksanaan SPM HIV/AIDS masih menghadapi kesenjangan antar sasaran dan wilayah. Kelompok populasi kunci memiliki capaian tinggi karena dukungan LSM, sedangkan ibu hamil menjadi kelompok dengan capaian terendah akibat keterlambatan pelaporan dari bidan mandiri dan rumah sakit. Sistem informasi HIV/AIDS (SIHA) belum terintegrasi penuh dan masih bergantung pada kemampuan individu petugas. Ketersediaan obat antiretroviral (ARV) terbatas pada satu Puskesmas dengan sistem distribusi yang belum merata. Pembiayaan program masih bertumpu pada dana BOK dan donor, sementara regulasi seperti Perwal HIV/AIDS dan SOP PrEP belum disahkan.
Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan teknis sesuai Permenkes No. 6 Tahun 2024, penataan SDM dan insentif yang berkelanjutan, serta integrasi pelaporan lintas fasilitas. Peningkatan kapasitas kader, inovasi komunitas seperti CLM, dan pemanfaatan teknologi pelaporan menjadi kunci percepatan pencapaian target SPM HIV/AIDS di Kota Depok.

This study evaluates the implementation of the Minimum Service Standards (SPM) for HIV/AIDS at Community Health Centers (Puskesmas) in Depok City in 2025 using the WHO Six Building Blocks approach. This descriptive qualitative study collected data through in-depth interviews, focus group discussions (FGD), observations, and document reviews at four selected Puskesmas. Findings indicate that service delivery is uneven, influenced by resource constraints, suboptimal reporting, and weak inter-sectoral coordination. The acceleration strategies developed emphasize strengthening governance, health worker capacity, information systems, access to essential medications, and enhancing multisectoral collaboration. The results show that the implementation of the HIV/AIDS SPM still faces disparities among target groups and service areas. Key populations achieved higher coverage mainly due to NGO support, while pregnant women had the lowest coverage due to delayed or incomplete reporting from private midwives and hospitals. The HIV/AIDS Information System (SIHA) has not been fully integrated and still depends on individual staff capacity. The availability of antiretroviral (ARV) drugs is limited to one health center with uneven distribution across facilities. Program financing still relies heavily on BOK and donor funds, while technical regulations such as the Mayor’s Decree on HIV/AIDS and the PrEP SOP have not yet been enacted. This study highlights the need to strengthen technical policies in accordance with Minister of Health Regulation No. 6 of 2024, ensure sustainable human resource and incentive management, and enhance cross-facility reporting integration. Strengthening community-based innovations such as CLM, capacity building for cadres, and the use of digital reporting systems are key strategies to accelerate the achievement of HIV/AIDS SPM targets in Depok City.

Read More
T-7452
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Yaslina; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Anhari Achadi, Vetty Yulianty Permanasari, Linda Rosalina
T-4515
Depok : FKM-UI, 2015
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Galih Permana; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Purnawan Junadi, Vetty Yulianty Permanasari, Mursalim, Ubbay Ujziana
T-4606
Depok : FKM-UI, 2016
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Muhammad Amin; Pembimbing: Sabarinah; Penguji: Besral, Sutanto Priyo Hastono, Trimulyaningsih, Neni Nurjanah
Abstrak:
Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan usia produktif merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kab/kota terhadap penduduk usia 15-59 tahun agar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar berupa edukasi dan skrining kesehatan. Dengan status akreditasi puskesmas yang sudah diraih dan manajemen puskesmas yang sudah dilaksanakan, capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif puskesmas di Kota Cirebon masih jauh dari target yang diharapkan. Tujuan penelitian untuk mengetahui efek status akreditasi dan manajemen puskesmas terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif puskesmas di Kota Cirebon. Jenis penelitian adalah gabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan desain penelitian convergent mixed methods. Penelitian kuantitatif menggunakan desain penelitian crossectional sedangkan penelitian kualitatif menggunakan jenis penelitian studi kasus. Populasi penelitian adalah seluruh puskesmas di Kota Cirebon. Sampel penelitian adalah 22 puskesmas (total sampling) di Kota Cirebon. Informan utama penelitian adalah kepala puskesmas dan pelaksana program penyakit tidak menular (PTM) puskesmas. Analisis statistik menggunakan uji annova one way, uji korelasi dan uji regresi linier sederhana sedangkan analisis kualitatif menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan status akreditasi puskesmas tidak berefek terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif, sedangkan semua variabel aspek manajemen puskesmas berkorelasi cukup kuat dan kuat kecuali variabel fokus pelanggan. Diperlukan penerapan manajemen puskesmas yang berkualitas dan dukungan dinas kesehatan agar SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif dapat tercapai.
The minimum service standard (SPM) for productive age services is a basic right that must be fulfilled by the district/city government for residents aged 15-59 years in order to get health services according to standards in the form of education and health screening. With the accreditation status of the public health center that has been achieved and the management of the public health center that has been implemented, the achievement of the SPM for health services at the productive age of the public health center in Cirebon City is still far from the expected target. The aim of the study was to determine the effect of the accreditation status and the management of the public health center on the achievement of the SPM for health services at the productive age of the puskesmas in Cirebon City. This type of research is a combination of quantitative and qualitative research with a convergent mixed methods research design. Quantitative research uses a cross-sectional research design, while qualitative research uses a case study. The research population was all public health centers in Cirebon City. The research sample was 22 public health centers (total sampling) in Cirebon City. The main informants of the study were the head of the public health center and the manager of the non-communicable disease (PTM) program at the puskesmas. Statistical analysis used annova one way test, correlation test and simple linear regression test, while qualitative analysis used content analysis. The results showed that the accreditation status of the public health center had no effect on the achievement of SPM for health services at productive age, while all aspects of the management of the puskesmas had a strong correlation except for the customer focus variable. It is necessary to implement quality health center management and the support of the health office so that the SPM for health services at productive age can be achieved.
Read More
T-6628
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive