Abstrak: Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Sehat denganpendekatan keluarga (PIS-PK) di Kabupaten Bandung tahun 2017. Proses implementasikebijakan dilihat dari unsur proses kebijakan, komunikasi, ketersediaan sumberdayatenaga, biaya, fasilitas yang dibutuhkan, proses disposisi, dan struktur birokrasi ditingkat dinas kesehatan dan di puskesmas. Selain itu peneliti juga menganalisa faktorkondisi sosial, ekonomi dan politik terkait peran dan dukunganstakeholder terhadapimplementasi program keluarga sehat ini. Desain penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan di dinaskesehatan dan 12 puskesmas percontohan di wilayah Kabupaten Bandung. Metodepengambilan data menggunakan metode wawancara mendalam dan focus groupdiscussion(FGD) kepada beberapa informan yang dipilih (purposif sampling), informandari dinas kesehatan dan puskesmas serta melakukan trianggulasi data dengan telaahdokumen.Hasil penelitian didapatkan bahwa disposisi dan persepsi yang kurang dari pengambilkeputusan (key decision maker) di dinas kesehatan mengakibatkan kurangnya dukungandan komitmen sehingga memberikan dampak kurangnya komunikasi, tidakberjalannyakoordinasi, dan tidak jelasnya struktur birokrasi. Kurangnya komunikasi didinas kesehatan mempengaruhi proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampaimonitoring evaluasi. Komunikasi yang kurang efektif mempegaruhi keterlibatan lintassektoral di tingkat Kabupaten Bandung.Implementasi program keluarga sehat di puskesmas tidak berjalan optimal. Hambatanutama implementasi di puskesmas karena keterbatasan tenaga dan anggaran. Meskipunsebagian besar puskesmas percontohan sudah melaksanakan beberapa tahapanpelaksanaan program, dari target pendataan keluarga yang ditetapkan sebesar 30 % ditahun 2017, hasil cakupan sementara hanya mampu mencapai kurang dari 5%.Disposisi dan komunikasi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi implementasiprogram ditingkat dinas kesehatan. Sedangkan faktor ketenagaan dan pembiayaanmerupakan faktor penghambat utama implementasi program ditingkat puskesmas.Persepsi dan sikap dari organisasi profesi (PPNI dan IBI) dan institusi pendidikanterkait program ini cukup baik dan mendukung.Studi ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan kepada dinas kesehatan untukmeningkatkan manajemen program terutama dalam proses komunikasi, koordinasi,perencanaan dan pembiayaan dan distribusi tenaga kesehatan dalam implementasiprogram.Kata kunci:Keluarga Sehat, Pendekatan Keluarga, Kebijakan Publik, Puskesmas.

Abstrak: Makanan prelakteal adalah makanan atau minuman selain ASI yang diberikan kepada bayi sebelum menyusui dalam 3 hari pertama kehidupan yang dapat menyebabkan gagalnya pemberian ASI Eksklusif dan mendorong risiko infeksi dan malnutrisi yang kemudian berdampak pada stunting. Satu dari dua bayi yang pernah diberikan ASI di Indonesia pernah diberikan makanan prelakteal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan perilaku pemberian makanan prelakteal pada bayi di pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari SDKI tahun 2017 dengan rancangan studi cross sectional. Sampel penelitian ini adalah ibu yang memiliki bayi usia 0 ? 23 bulan yang memenuhi kriteria inklusi dengan jumlah 1.224 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 54,4 persen ibu yang memberikan makanan prelakteal. Pada analisis hubungan didapatkan hasil bahwa usia ibu, paritas, IMD, dan jenis persalinan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemberian makanan prelakteal pada bayi (p-value < 0,05). Hasil uji regresi logistik ganda menunjukkan IMD sebagai faktor dominan yang menyebabkan pemberian makanan prelakteal pada bayi di pulau Sumatera (OR 6,06) yakni ibu yang terlambat memberikan IMD berpeluang 6 kali lebih berisiko untuk memberikan makanan prelakteal pada bayi di pulau Sumatera setelah dikontrol oleh variabel berat lahir, ANC, jenis persalinan, usia ibu, paritas, dan tenaga penolong persalinan.

---

Prelacteal is anything other breastmilk that given to infants before breastfeeding in the first 3 days of life which can cause failure of exclusive breastfeeding and may increased risk of infection and malnutrition which then will impact on stunting. One in two babies who have been breastfed in Indonesia have been given prelacteal. This study aims to determine the determinants of prelacteal feeding behavior in infants on the island of Sumatra. This study uses data from the 2017 IDHS with a cross sectional study design. The sample of this study was mothers who had babies aged 0-23 months with the inclusion criteria with a sum of 1,224 respondents. The results showed that there were 54.4% of mothers who gave prelacteal. From correlations analysis it was found that maternal age, parity, IMD, and type of delivery were associated with prelacteal feeding to infants (p-value < 0.05). The results of the logistic regression analysis showed that IMD as the dominant factor that causes prelacteal feeding (OR: 6.06) where mothers who are late in giving IMD are 6 times more likely to giving prelacteal to infants after being controlled by weight. birth, ANC, type of delivery, maternal age, parity, and birth attendants.

Abstrak: Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) menjadi salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangai keluarga sehingga layanan yang diterima lebih komprehensif dan tidak hanya berfokus pada kegiatan dalam gedung. Kunjungan keluarga yang dilakukan menggunakan 12 indikator PHBS. Namun hingga awal Oktober tahun 2018 tercatat baru 26,80% keluarga yang sudah didata oleh Puskesmas dari target 100% di tahun 2019. Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten merupakan provinsi dengan angka pendataan tertinggi nasional namun angka cakupan kunjungannya rendah yaitu kurang dari 50% (<50 %). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan kegiatan pendataan keluarga PISPK di Puskesmas menggunakan pendekatan input-proses-output dan desain studi literature review. Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan sumber daya, dana, sarana dan prasarana, serta metode yang digunakan belum memadai sehingga kegiatan tidak berjalan sesuai rencana, minimnya keterlibatan lintas sektor, pelaksanan pendataan yang bermasalah, dan kegiatan penilaian yang tidak dilakukan rutin. Sehingga perlu adanya keterlibatan dan komitmen yang tinggi dari seluruh petugas Puskesmas untuk mempengaruhi keterlibatan lintas sektoral dalam menyelesaikan hambatan kegiatan pendataan PIS-PK. Kata kunci: hambatan, input-proses-output, PIS-PK. The Healthy Indonesia Program with the Family Approach (PIS-PK) is one of many way for Puskesmas to increase the reach of targets and increase access to health services in the working area by visiting families so that the services received are more comprehensive and not only focus on indoor activities. Family visits were carried out using 12 PHBS indicators. However, as of early October 2018, only 26.80% of families had been recorded by Puskesmas from the target of 100% in 2019. North Sumatera, West Java, Central Java, East Java, and Banten province were the provinces with the highest national data collection but their coverage rates visits were low at less than 50% (<50%). . This study aims to analyze the barriers of PIS-PK family data collection activities at the Puskesmas using the input-process-output approach with literature review study. The results showed the availability of resources, funds, facilities and infrastructure, as well as the methods used were inadequate so that activities did not go according to plan, lack of cross-sector involvement, implementation of problematic data collection, and assessment activities that were not carried out routinely. So there is a need for high involvement and commitment from all Puskesmas staff to influence cross sectoral involvement in resolving the barriers to PIS-PK data collection activities. Keywords: barriers, input-process-output, PIS-PK

Abstrak: Tesis ini membahas tentang pengembangan dasbor pemanfaatan raw data hasil pendataan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) sebagai alat bantu perencanaan di Puskesmas. Belum lengkapnya informasi terkait indikator PIS-PK pada dasbor terdahulu melatarbelakangi pengembangan sistem. Penelitian ini merupakan riset operasional dengan teori pendekatan sistem. Pengembangan sistem informasi ini menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) secara iterative. Hasil penelitian berupa dasbor yang berisi tabel dan grafik yang memberikan informasi dari 12 indikator PIS-PK secara detail.

Abstrak:

ABSTRAK Nama : Ernawati Roeslie Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Analisis Kesiapan Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018 Pembimbing : dr. Adang Bachtiar, MPH., DSc. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) adalah program prioritas Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Indikator 8: Kesehatan Jiwa belum mendapat perhatian khusus di Kota Depok, kasus Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mengalami peningkatan dari 3986 kasus pada tahun 2016 menjadi 5768 kasus pada tahun 2017, dimana kasus skizofrenia dan gangguan psikotik kronik lainnya mengalami kenaikan dari 1687 kasus pada 2016 menjadi 2342 kasus pada 2017. Analisis kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018 merupakan tahapan penting sebagai penentu keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan implementasi program PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa)  di Kota Depok Tahun 2018 dilihat dari variabel komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi menggunakan Teori Edward III. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Grup Discussion (FGD) dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok berdasarkan 4 (empat) variabel implementasi menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dinilai belum siap untuk dilaksanakan. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik dari sisi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Di samping itu hambatan program yang ada bisa diatasi dengan tersedianya pendanaan yang cukup. Saran dari penelitian ini adalah agar meningkatkan pemberdayaan peran keluarga dan potensi masyarakat dengan metode pelatihan untuk peningkatan kesehatan jiwa dan mengurangi stigma di masyarakat. Kata kunci: Analisis Kesiapan Implementasi; Kebijakan; Kesehatan Jiwa; Program Indonesia Sehat; Teori Edward III.

---

ABSTRACT Name : Ernawati Roeslie Study Program : Public Health Science Judul : Analysis of Implementation Readiness of Healthy Indonesia Program with Family Approach (Indicator 8: Mental Health) in Depok City 2018 Counselor : dr. Adang Bachtiar, MPH., DSc. The Healthy Indonesia Program with Family Approach (PIS-PK) is the Ministry of Health's priority program implemented by the Puskesmas. Indicator 8: Mental Health has not received special attention in Depok City, severe case of people with mental disorder increased from 3986 in 2016 cases to 5768 cases in 2017, where schizophrenia cases and other chronic psychotic disorders increased from 1687 cases in 2016 to 2342 cases in 2017. Analysis of PIS-PK implementation readiness (Indicator 8: Mental Health) in Depok 2018 is an important stage as a success determinant of local government performance in the health sector. This research is a qualitative research with descriptive design. The purpose of this research is to determine the implementation readiness of PIS-PK (Indicator 8: Mental Health) in Depok 2018 reviewed from communication, disposition, resources and bureaucratic structure using Edward III theory. Data collection method was performed using in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD) and document review. The research result indicates that PIS-PK implementation (Indicator 8: Mental Health) in Depok were not ready based on 4 (four) implementation variables according to Edward III theory, ie communication, resources, disposition and bureaucracy structure. The research recommends to improve the all aspect of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in order to achieve the successful implementation. In addition, the program contraints can be reduced by sufficient funding availability. The research suggests to increase the empowerment of family role and community contribution using training method in order to improve the mental health and reduce the stigma in society. Key words: Analysis of Implementation Readiness; Edward III Theory; Healthy Indonesia Program; Mental Health; Policy.

Abstrak:

---

Abstrak: Data dan informasi profil kesehatan Indonesia tahun 2016 menunjukan hanya sebesar 29,5 % bayi mendapatkan ASI Eksklusif sampai 6 bulan, rendahnya pemberian ASI Eksklusif membuat pemerintah mengeluarkan PP No 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian ASI Eksklusif di wilayah kerja puskesmas cicalengka. Penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan metode wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan studi literatur. Hasil Penelitian menemukan implementasi kebijakan pemberian ASI di puskesmas belum berjalan optimal terlihat dari cakupan pemberin ASI secara eksklusif yang masih rendah. Sosialisasi kebijakan belum dilakukan secara keseluruhan, pembagian waktu dan tugas belum jelas dan belum memiliki anggaran khusus serta peggunaan Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan kebijakan kurang. Komunikasi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Belum ada dukungan dan komitmen dari seluruh pegawai dalam pelaksanaan kebijakan pemberian ASI secara Eksklusif. Saran yang diajukan adalah konsisten melakukan sosialisasi kepada pegawai maupun masyarakat, dilaksanakan supervisi dalam upaya pengawalan kebijakan, menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP), mengalokasikan anggaran kegiatan di tahun 2018, membuat nota kesepahaman dengan instansi lain, dan self assessment serta evaluasi program mutlak dilakukan secara kontinyu.

---

Data and information on the health profile of Indonesia in 2016 showed only 29.5% of infants receive exclusive breastfeeding until 6 months, the low level of exclusive breastfeeding made the government issue a regulation on exclusive breastfeeding in PP No.33 Tahun 2012. The study aimed to analyze the policy implementation of exclusive breastfeeding at Cicalengka Public Health Center. The study used qualitative analysis with in-depth interview method, focus group discussion and literature study. The result of this study shows that breastfeeding policy implementation in health centers is not optimal, as seen from the low coverage of exclusive breastfeeding. Socialization of the policy has not been done as a whole, the time and task division is unclear and has no special budget and the use of standard operating procedures in carrying out the policy less. Communication is the most influential factor in the implementation of the policy. There is no support and commitment from all employees in the implementation of exclusive breastfeeding policy. The suggestion is to consistently socialize to employees and the public, carry out supervision in an effort to secure the policy, run the Standard Operating Procedure (SOP), allocate budget activities in 2018, create a memorandum of understanding with other agencies, and Self-assessment and program evaluation absolutely must do continuously.