Abstrak: Data dan informasi profil kesehatan Indonesia tahun 2016 menunjukan hanya sebesar 29,5 % bayi mendapatkan ASI Eksklusif sampai 6 bulan, rendahnya pemberian ASI Eksklusif membuat pemerintah mengeluarkan PP No 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian ASI Eksklusif di wilayah kerja puskesmas cicalengka. Penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan metode wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan studi literatur. Hasil Penelitian menemukan implementasi kebijakan pemberian ASI di puskesmas belum berjalan optimal terlihat dari cakupan pemberin ASI secara eksklusif yang masih rendah. Sosialisasi kebijakan belum dilakukan secara keseluruhan, pembagian waktu dan tugas belum jelas dan belum memiliki anggaran khusus serta peggunaan Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan kebijakan kurang. Komunikasi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Belum ada dukungan dan komitmen dari seluruh pegawai dalam pelaksanaan kebijakan pemberian ASI secara Eksklusif. Saran yang diajukan adalah konsisten melakukan sosialisasi kepada pegawai maupun masyarakat, dilaksanakan supervisi dalam upaya pengawalan kebijakan, menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP), mengalokasikan anggaran kegiatan di tahun 2018, membuat nota kesepahaman dengan instansi lain, dan self assessment serta evaluasi program mutlak dilakukan secara kontinyu.

---

Data and information on the health profile of Indonesia in 2016 showed only 29.5% of infants receive exclusive breastfeeding until 6 months, the low level of exclusive breastfeeding made the government issue a regulation on exclusive breastfeeding in PP No.33 Tahun 2012. The study aimed to analyze the policy implementation of exclusive breastfeeding at Cicalengka Public Health Center. The study used qualitative analysis with in-depth interview method, focus group discussion and literature study. The result of this study shows that breastfeeding policy implementation in health centers is not optimal, as seen from the low coverage of exclusive breastfeeding. Socialization of the policy has not been done as a whole, the time and task division is unclear and has no special budget and the use of standard operating procedures in carrying out the policy less. Communication is the most influential factor in the implementation of the policy. There is no support and commitment from all employees in the implementation of exclusive breastfeeding policy. The suggestion is to consistently socialize to employees and the public, carry out supervision in an effort to secure the policy, run the Standard Operating Procedure (SOP), allocate budget activities in 2018, create a memorandum of understanding with other agencies, and Self-assessment and program evaluation absolutely must do continuously. 

Abstrak: Permasalahan gizi di Indonesia masih merupakan pekerjaan rumah yang besar, dimana menurut Riskesdas tahun 2018 menunjukkan 17,7% balita di Indonesia masih bermasalah dengan status gizinya. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 yang terjadi berdampak secara langsung terhadap pelayanan kesehatan, salah satunya pelayanan gizi. Dengan berbagai regulasi maupun kebijakan yang bergulir di masa pandemi, salah satunya pembatasan pelayanan, evaluasi pada pelaksanaannya harus ada dan sigap untuk disikapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan gizi pada bayi dan balita di masa pandemi Covid-19 di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cinere. Desain penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Kerangka konsep mengacu pada model proses implementasi kebijakan Van Matter dan Van Horn dengan pendekatan critical thinking analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi pelayanan gizi pada bayi dan balita belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan masalah gizi yang cukup signifikan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cinere selama masa pandemi. Selain itu mayoritas programnya pun belum memenuhi capaian target tahunan. Hasil analisa kausalitas di masing-masing variabel ditemukan jika ketakutan dan kekhawatiran ibu, kurangnya sumber daya, baik tenaga kesehatan dan sarana prasarana, serta kurangnya pemahaman para pelaksana merupakan faktor paling menonjol yang mempengaruhinya. Namun dengan segala keterbatasan yang ada, Kader Posyandu Pangkalan Jati Baru dinilai sebagai pelaku positive deviance dan Posyandu Keliling sebagai creative action yang selanjutnya memungkinkan untuk diaplikasikan di daerah lain. Penelitian ini menghasilkan 3 rekomendasi utama. Untuk jangka pendek, rekomendasi rekruitmen tenaga kesehatan. Untuk jangka menengah, rekomendasi pemanfaatan teknologi informasi. Untuk jangan Panjang, rekomendasi pembangunan penambahan Puskesmas baru (Unit Pelaksana Fungsional)