Abstrak: Rumah sakit sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan mum yang baik dan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Untuk dapat memenuhi usaha di atas rumah sakit harus berkembang dan memenuhi kemajuan teknologi kedokteran yang ada.Mengingat bahwa bidang usaha perumahsakitan yang kompleks, dinamis, padat teknologi, padat modal dan padat karya, multidisiplin serta dipengaruhi oleh lingkungan yang selalu berubah, maka manajemennya juga sangat kompleks. Salah satu komponen manajemennya adalah manajemen keuangan rumah sakit, yang apabila dikelola dengan baik akan menunjang dalam pengembangan rumah sakit, dimana sasaran pokoknya adalah peningkatan pendapatan fungsional rumah sakit agar biaya operasional dan investasi dapat ditutupi (Cost recovery).Dalam manajemen keuangan rumah sakit yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pengelolaan piutang pasien (Patient account receivable). Dengan pengelolaan piutang yang baik diharapkan terjadi pembayaran yang penuh terhadap semua pelayanan yang diberikan rumah sakit. Pos piutang dalam neraca biasanya merupakan bagian yang terpenting dari aktiva lancar dan oleh karenanya perlu mendapat perhatian yang cukup serius agar perkiraan piutang ini dapat dikelola dengan cara yang seefisien mungkin. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Pasar Rebo dari bulan Mei sampai dengan Juni 2002, bertujuan untuk mendapatkan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas manajemen sistem piutang di RSUD Pasar Rebo. Rancangan penelitian yang digunakan adalah research operasional untuk menganalisis sitem penagihan piutang yang mempengaruhi keberhasilan penagihan piutang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara mendalam.Dari data keuangan RSUD Pasar Rebo didapat bahwa piutang pasien rawat inap terjadi setiap tahunnya sebesat 0,6 % dari total pendapatan. Piutang ini berasal dari pasien yang bayar sendiri. Pasien jaminan perusahaan dan ASKES tidak mempunyai piutang. Tetapi bila dibandingkan dengan pendapatan rawat inap piutang tersebut telah mencapai 2,5 % pada tahun 2001. Dari piutang ini yang dapat ditagih hanya sebesar 5-10 %, sisanya menjadi piutang yang tak tertagih yang secara terus menerus akan membebani keuangan rumah sakit. Dan juga mengingat perkembangan RSUD Pasar Rebo ke depan yang akan menjadi BUMD, maka perlu dilihat kembali bagaimana sistem manajemen piutang yang berlaku di rumah sakit Pasar Rebo.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:1.Piutang yang terjadi dibandingkan dengan biaya operasional rumah sakit sebesar 0,68 % pada tahun 2000 dan 0,64 % pada tahun 2001.2.Sistem deposit hanya untuk pasien jaminan perusahaan3.Sistem pemulangan pasien telah melewati prosedur medis dan administrasi4.Tidak tegasnya petugas dalam menarik uang muka perawatan.5.Tidak adanya bagian pra penerimaan dan penerimaan yang khusus menangani pasien rawat inap. Kegiatan ini dipegang oleh bagian informasi (front office).6.Tidak ditemukannya beberapa standard operating proceduer dari masing-masing tahapan piutang.7.Pemberitahuan jumlah tagihan pasien telah dilakukan secara periodik setiap 3 hari.8.Banyaknya tugas rangkap pada petugas yang bersifat pelayanan maupun penerimaan piutang.9.Kurangnya usaha rumah sakit untuk menagih piutang yang ada pada pasien.10.Penutupan piutang pasien berdasarkan peraturan Pemerintah Provinsi DKI.Saran yang diberikan adalah:1.Perlunya sosialisasi uang muka pada masyarakat2.Perlunya ketegasan petugas dalam menarik uang muka3.Melengkapi/membuat semua SOP pada setiap pelaksanaan tahapan piutang sebagai landasan petugas bekerja.4.Mengoptimalkan fungsi penerimaan pasien5.Pengadaan tim verifikator alamat.6.Memisahkan fungsi pelayanan dan penerimaan keuangan7.Perlunya mekanisme kontrol antara pemberi jasa dan penerima keuangan.8.Pengadaan kasir 24 jam9.Peningkatan keaktifan rumah sakit dalam menagih piutang.10.Membentuk tim khusus untuk menagih piutang dan pemberian reward pada petugas yang berhasil menagih piutang.

---

Analysis of Accounts Payable Management System of Pasar Rebo District Hospital's In-Patient Department in the Year 2001Hospital is one of health services that are required to provide good quality of services within affordable price for the society. A hospital is an enterprise with characteristics of dynamic, technological based, large capital investment and requires a considerable amount of personnel, and multidiscipline. In addition, the enterprise is also highly interactive with its environment, which in result requires a highly complex management. Financial management is an essential component of hospital management and if it is properly managed will significantly contribute to the development of the hospital, with the specific focus on the effort to increase the functional income of the hospital. This increase will in turn recovers the operational and investment cost (cost recovery).In the hospital financial management, the attention should be given to patient account receivable with specific target to fulfill all charged cost of health care services received by the patient. Account receivable is the most important factor in the balance sheet; therefore it should be granted the most attention of all in terms of the efficiency of projected.This qualitative study used direct observation and in-depth interview on the success rate of the collection of account-receivable, in Pasar Reba Hospital during May - June 2002, with the design of the study is operational research in account collection's system analysis.From RSUD Pasar Rebo's financial data, it recorded that account receivable frin in-patient patients is 0.6 % from total income or if calculated from the total in-patient income is 2.5 % in the year 2001. This account receivable are source from out of pocket patient, and then is no problem from in patient from coorporate company and ASKES, because all of the service give by hospital will pay after that. From this percentage, the success ratio of collection is around 5-10%, and the rest would become un-collected account receivable. With the intention on becoming State Enterprise, these issues should get more attention.From the research's results:1. Account receivable is compare with operational budget is more than 0,68 % at 2000 and 0,64 % at 2001.2. Deposit system for corporate company patients3. Discharge system patients has done medical and administrative procedure4. Weak firmness of employee to receive down-payment for in-patient services5. There no standard operating procedure (SOP) in each steps of account collection and no pre admission and admission department6. Joint appointment in service area and financial area7. Regularly informs account receivable patient8. Little effort was conducted by the hospital to collect the account receivable.As suggestion are:1. There is a need to socialize down payment to all hospital customers and community.2. Develop necessary SOP at each step of collection.3. Optimalization admission department function.4. Separate service functions and payment receiving to simplify control.5. Develop a verificator patients address6. Establish 24 hours cashier7. Improve the hospital?s effort to collect account receivables.8. Make a special team for collect account receivable and give reward to the team by hospital if they successfully collate the account receivable.

Abstrak:

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang dapat menimbulkan KLB. menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah endemis DBD di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan jumlah kasus cenderung meningkat, untuk itu diperlukan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dana untuk program pemberantasan DBD. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi pendanaan bersumber Pemerintah yang dialokasikan untuk program pemberantasan DBD Tahun 2007 berdasarkan sumber, alokasi anggaran dan komitmen pejabat terkait serta perhitungan kebutuhan dana program pemberantasan DBD dengan costing ABC. Desain Penelitian ini adalah penelitian operasional. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen keuangan dan laporan kegiatan. Hasil analisis pendanaan program pemberantasan DBD diperoleh gambaran bahwa pendanaan program pemberantasan DBD tahun 2007 bersumber APBD alokasi anggaran sebelum perubaban Rp.270.925.000, karena terjadinya lonjakan kasus DBD tahun 2007, alokasi anggaran berubah menjadi Rp. 1.916.925.000. Menurut elemen kegiatan program pemberantasan DBD, alokasi dana paling banyak untuk kegiatan fogging. Berdasarkan fungsi program, kegiatan preventif mempunyai alokasi terbesar. Berdasarkan mata anggaran, alokasi terbesar adalah kegiatan operasional, yaitu untuk pengadaan bahan kimia dan honor petugas. Berdasarkan perhitungan costing ABC kebutuhan dana untuk program pemberantasan DBD adalah Rp.2.246.578.461. Turunnya anggaran program pemberantasan DBD pada tahun 2007 adalah pada Bulan Mei, sedangkan kasus DBD sudah ada sejak Bulan Januari. Jumlah kasus tetap meningkat sejak Bulan Mei sampai November. Anggaran Biaya Tambaban (ABT) turun pada Bulan November, pada Bulan Desember kasus DBD turun drastis. Dari hasil wawancara mendalam dengan penentu kebijakan dan pelaksana program, permasaalahan DBD merupakan salah satu prioritas permasalahan yang perlu ditanggulangi segera,namun komitmen tersebut tidak diikuti oleh alokasi anggaran pada tahun 2007. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran program pemberantasan DBD sesuai kebutuhan program dengan melakukan mobilisasi dana dari berbagai sumber dengan mempertimbangkan kemampuan APBD Kota. Hal ini perlu ditunjang dengan upaya advokasi yang lebih efektif dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aeeh dengan penyampaian data permasalahan yang lebih akurat disertai dengan perhitungan keuangan berdasarkan kebutuhan.

---

Dengue haemorraghic fever (DHF) is one of communicable diseases that may lead to outbreak, makes community concerned. Banda Aceh City is one of endemiC areas of DHF in the Province of Nunggroe Aceh Darussalam that the number of case tends to increase. Therefore, it is needed an appropriate budget allocation with the need of fund for DHF eradication program. The study was aimed to obtain the information about funding came from the government that allocated to DHF eradication program in 2007 according to the source, budget allocation, and commitment of related leaders as well as the fund need calculation of DHF eradication program using ABC costing. The study design was operational study. Data used in this study were primary and secondary data. Primary data was originated from in-depth interview with related leaders while secondary data was gained from financial documents and program reports. The result of funding analysis of DHF eradication program showed that budget allocation program from APBD in 2007 before the budget challge was IDR 270,925,000. By reason of the illerease of DHF case in 2007, the budget allocation became IDR 1,916,925,000. According to the element of DHF eradication program, the bighest budget allocation was for fogging. According to the program function, preventive action has the largest allocation. While according to budget line item, operational activity especially for cbemical material procurement and staff wages had the largest allocation. Based on ABC costing calculation, the fund needed to DHF eradication program was IDR 2,246,578,461 In 2007, the budget of DHF eradication program was given away in May. However, DHF cases had been existing since January. Number of cases inclined from April to November. Additional cost budget came out in November but in December the number of DHF cases became low drastically. From the interview conducted towards the decision makers and operational staffs, DHF matter was one of problems that should be overcome immediately. However, the commitment they made was not in line withy the the budget allocation in 2007. Local government should increase the budget allocation of DHF eradication program appropriate to the program need by conducting fund mobilization from many sources by considerating the ability of its APBD. It should be supported by advocacy effort more effective from the Banda Aceh City Health Office to submit data accurately and also to calculate the financial based on the need.

Abstrak: ANALISIS ANGGARAN PROGRAM PENANGGULANGAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2003-2005 (Oleh : N. Rachmadanur) ABSTRAK Latar Belakang : Penyakit demam berdarah dengue (DBD) masih terus terjadi dan berdampak terhadap sosial dan ekonomi. Agar kerugian ekonomi yang ditimbulkannya dapat ditekan, perlu untuk memaksimalkan program penanggulangan. Optimalnya program penanggulangan tidak terlepas dari perencanaan anggaran program yang memadai. Kabupaten Bogor sebagai daerah endemi terjadinya DBD dengan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2003 sebanyak 429 (CFR 2,8%),tahun 2004 sebanyak 1.526 (CFR 1,38%) dan tahun 2005 sampai trimester I sebanyak 252. Tujuan Penelitian :Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang pemetaan anggaran program penanggulangan DBD di Dinas Kesehatan Bogor tahun 2003-2005. Metode : Penelitian ini menggunakan desain eksploratif. Mengamati data sekunder berupa alokasi anggaran dan realisasi anggaran program tahun 2003-2005. Menguatkan hasil analisis, dilakukan dgn data primer melalui wawancara dengan pengelola program DBD. Hasil : Anggaran program DBD bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun 2003 sebesarRp 95.600.000,-, tahun 2004 sebesar Rp 166.380.000,- dan Rp 90.000.000,- (di luar DASK) serta untuk tahun 2005 sebesar Rp 160.117.000,-. Anggaran dari APBD propinsi untuk tahun 2004 sebesar Rp 4.941.000,-(di luar DASK), dan Rp 93.800.000,-(konpersi dari harga alat dan bahan). Anggaran dari APBN untuk Tahun 2004 sebesar Rp 11.000.000,-(di luar DASK). Dalam melaksanakan prom=gram, pengelola menemukan kendala yang berkaitan dengan kekurangan anggaran. Kesimpulan : Total anggaran yang digunakan pada program penanggulangan DBD di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2003 sebesar Rp 95.600.000,- dan tahun 2004 sebesar Rp 366.161.000,- serta pada trimester I tahun 2005 sebesar Rp 123.227.000,- Kendala yang ditemukan oleh pengelola program DBD tahun 2003 - 2005 : Keterlambatan turunnya anggaran yang bisa langsung digunakan, keterbatasan jumlah anggaran, obat-obatan biasa sampai ke tangan pengelola pada pertengahan tahun, jumlah anggaran yang disahkan oleh pemerintah daerah tidak berdasarkan usulan anggaran yang disampaikan melainkan kemampuan daerah. Alternatif tindakan yang diambil pengelola menghadapi kendala dalam menjalani program penanggulangan DBD tahun 2003-2005 adalah : mengusulkan pada program tahun untuk lebih meningkatkan peran lintas sektor, Kata Kunci : Analisis Anggaran, Penanggulangan Program DBD Budgets Analysis For The Dengue Haemorragic Fever Eradication Program In Health Departement in Bogor Regency in Year 2003-2005 (By : N.Rachmadanur) ABSTRACTION Background : The dengue fever (DF) still frequently happens and has negative impact to the social and economical systems in the community. To decrease the economical negative impacts, it is need to obtain the eradication program. The optimum of the eradication program is not left form it’s planning on the budgets for the eradication program properly. In the Bogor regency as the endemic zone for the dengue fever with the amount of cases happens in 2003 is 429 cases (CFR 2.8 %), in 2004 with 1.526 (CFR 1.38 %) and in 2005 until 1st third semester with 252 cases. Objective : The objective of the study is to get the general pictures about the budgets mapping for the dengue fever eradication program in the Health Department of Bogor Regency from 2003-2005. The study used the explorative design. Results : The budgets for dengue fever program for 2003 that is taken from the Regency Budget (APBD) is Rp. 95.600.00, in 2004 is Rp. 166.380.000 and Rp. 90.000.000 (out of the DASK), and also for 2005 is Rp. 160.117.000. The budgets from the Province Budgets (APBD) for 2004 are Rp. 4.941.000 (out of the DASK) and Rp. 93.800.000 (conversion from the tools and materials prices). The budget from the National Budgets (APBN) for 2004 is Rp. 11.000.000 (out of the DASK). Conclusions : The total budgets that used for the dengue fever eradication program in Bogor Regency in 2003 is Rp. 95.600.000, and in 2004 is Rp. 366.161.090, and also for the 1st third semester of 2005 is Rp. 123.227.000. The constraint found by the management of dengue fever program (DF) in 2003- 2005 : Delay descend of budget which can be used direct, limitation sum up budget, medications to hand of management in the middle of the year, sum up budget ratified by local government not pursuant to proposal of budget submitted but the local area ability. Alternative action taken from management to face constraint in experiencing the dengue fever eradication program of the year 2003-2005: proposing year program to improve the across sector role. Key Word : Budgets Analysis, Eradication DF

Abstrak:

Penyaldt Demam Berdarah merupakan salah satu rnasalah kesehatan masyarakat yang berdampak luas bagi kehidupan,karena merupakan pcnyakit menular yang berbahaya oleh karena dapat rnenimbulkan kematian dalam waktu singkat dan sering menimbulkan wabaln Kabupaten Lebak mcrupakan kabupaten yang dapat berpolensi temjadinya kasus luar biasa (KLB) demem Berdamh Dengue,untuk tu maka perlu perhatian dari pemcrimah daerah untuk penyiapan baik dana maupun sarana dalam mengantisipasi kejadian tersebut.Kebijakan otonomi daiam era desentralisasi menyebabkan bidang kesehatan menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah Kabupatcn/Kota didalam penyelenggaraan pembangunannya untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakagdan sebagai konsckwcnsinya pemerintah kabupaten/kota harus menyusun kebijakan,termasukkebijakan pembiayaan dalam upaya pembanguuan kesehatan tersebut. Sampai saat ini belum pemah dilakukan analisis mengenai pendanaan program yang bersumber pemerintah baik lmtuk pemeberantasan maupun pengobatannya di Kabupaten Lebak. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bcrapa besar pcndanaan program pemberantasan Dcmam Berdarah Dengue di Kabupaten Lcbak baik untuk Upaya peningkatan Kesehatau Masyarakat (UKM) maupun untuk Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan (UKP), berapa persentasenya dari anggaran kesehatan maupun dari APBD,dan bagaimana pengglmaannya untuk kegiatan apa saja yang menjadi prioritas. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lebak pada Instansi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Di RSUD Adjidharmo yang merupakan Rumah sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, sebagai pengclola anggaran program Demam Berdarah Dengue bcrsumber pernerintah di Kabupaten Lebak. Analisis pendanaan program pemberantasan DBD menggunakan data anggaran tahun 2005, tahun 2006 dan data anggaran tahun 2007. Dari hasil analisis tersebut didapatkan besaran anggaran bcrsumber pemerintah untuk program UKM DBD tahun 2005 adalah sebesar Rp.l02.035.000 sedangkan untuk tahun 2005 adalah sebcsar Rp. 80.821000 dan untuk tahun anggaran 2007 adalah 242.384.000. Besaran anggaran yang digunakan untuk Program UKP yang bersumber pemerintah (kcls III) adalah untuk tahlm 2005 sebesar Rp. 1.518.750, untuk tahun 2006 sebesar l6.258.800. sedangkan untuk tahun 2007 besamya adalah sebesar Rp. 44.305.308. Dengan menggnmakan angka estimasi bank dunia lmtuk kebutuhan program csscnsial dimana Demam Berdarah Dengue termasuk didalamnya maka realisasi pendanaan untuk program DBD di Kabupatcn Lebak baru mencapai 201,50 perkapita/tahun dari estimasi kebutuhan standar bank dunia untuk program DBD adalah sebesar 4.923 pcrkapita/tahun. Pada analisis kasus diketahui terdapat kecamatan endcrnis untuk kasus Demam Berdarah yaitu kecamatan Rangkasbitung, kecamatan Cibadak, Kecamatan Kalang Anyar, Kecamatan Bojong manik dan Kecamatan Cileles. Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak untuk dapat memanfaatkau lebih optimal kebijakan pemda dalam alokasi pendanaan untuk lebih efektif dan efisien dalam penentuan dan penggunaan berdasarkan skala prioritas.

---

Dengue Haemorragic Fever disease is a public health problem that affects widely in life because it is a dangerous and contagious disease which can cause death in a short period and become epidemic otienly. Regency of Lebak is an area that has a potentiality for extraordinary case (KLB) of dengue fever. Therefore, need more attention from local govcmmcnt in preparing fund and also means for anticipating this problem. Autonomous policy in the era of decentralization has placed health sector as its local govemment's responsibility and obligation; and thus, makes local govemment has to arrange local policy including funding policy in order to develop enough progress in health sector. Until now, there is no study from the government, which analy/.e the timding program either for eradicating or medication of dengue haemorrhagic fever in Regency of Lebak. Therefore this research is conducted in order to know how much tl1e funding program for dengue haemorragic fever?s eradication in Lebak for both Public Health Improvement Effort (UKM) and Personal Health Improvement Effortl And also to know how much the percentage from either health budget or APBD; how is its usage, what activities that become the first priority. This research is executed on the Institution of Public Health Service and Social Prosperity and on RSUD Adjidharmo in Regency of Lebak, as the organizer of dengue haemorrhagic fever's funding program that comes fiom its local government. Dengue Haemorragic fever?s eradication funding program analysis uses all budget data in 2005, 2006 and 2007. From the analysis we found that the amount of budget from local govemment for UKM DBD program in the year of 2005 is l02.035.000 IDR; while 2006 is 80.821000 IDR and for 2007 is 242.384.000 IDR. The amount of budget used for UKP Program which is based on govemmcnt (class III) in the year of 2005 is 1.518.750 IDR, and 2006 is l6,258.800 IDR, and 2007 is 44.305.308 IDR. By using world bank?s estimation number for essential program requirement where dengue haemorrhagic fever is included, hence the realization ol? dengue haemotragic fever?s funding program in Lebak is about 201,50 per capita/year while the world bank?s standard requirement estimation is about 4.923 per capita/year. On case analysis, known that there is endemic sub-district for dengue haemorragic fever case, which are Rangkasbitung, Cibadak, Kalang Anyar, Bojong Manilc and Cileles. Pursuant to the result ofthe research, the writer suggests the Public Health Service and Social Prosperity Institution in Regency of Lebak to make use the local government?s policy more optimal especially in funding allocation to be more effective and efficient base on priority scale.

Abstrak:

DBD merupakan penyakit menular, dapat menyerang semua orang, rnengakibatkan kematian, serta sering menimbulkan wabah. DBD menunjukkan beban ekonomi signifikan pada masyarakat yang terkena. Tujuan penelitian ini diperolehnya informasi tentang biaya per DRG's berdasarkan Clinical Pathway pada penderita DBD yang dirawat inap di RSU Dr. Soedarso Pontianak tahun 2005. Jenis penelitian kuantitatif dengan desain survei. Data dikumpulkan dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penderita DBD yang di rawat inap di RSU Dokter Soedarso bulan Januari sampai Desember 2005. Penelitian dilaksanakan bulan Februari-Juni 2006, menggunakan data sekunder dan rekam medis pasien rawat inap DBD dan unit penunjang serta data primer dari wawancara dengan dokter, perawat, kepala ruangan dan kepala rekam medis tentang penatalaksanaan DBD. Unit cost dihitung berdasarkan direct cost dengan Activity Based Costing dan indirect cost dengan simple distribution. Variabel yang mempengaruhi penetapan DRG's DBD di RSU Dr. Soedarso Pontianak tahun 2005 antara lain: karakteristik pasien: jenis kelamin, diagnosa utama, penyakit penyerta dan penyulit, lama hari rawat dan pemanfaatan utilisasi. Clinical Pathway DBD yang di rawat inap di RSU Dr. Soedarso Pontianak tahun 2005 terdiri dari tahapan berikut : I. Pendaftaran, II. Penegakan Diagnosa: tindakan oleh perawat, dokter, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosa utama, terapi dokter, pendaftaran rawat inap, III. Terapi: visite dokter, pemeriksaan penunjang, penegakan DBD berdasarkan casemix, penentuan terapi (dokter), asuhan keperawatan, penggunaan alat kesehatan habis pakai, obat-obatan dan akomodasi serta IV. Pulang. Rata-rata lama hari inap dan biaya DBD berdasarkan DRG's (T63B) di RSU. Dr. Soedarso Pontianak Tahun 2005 adalah: DBD Murni 4,01 hari, biaya Rp.565.948,- - Rp.2.471.298,-. DBD dengan penyerta 4,46 hari, biaya Rp.572.692,- - Rp.2.740.687,- DBD dengan penyulit 4,82 hari, biaya Rp.652.352,- - Rp.3.256.826,-. DBD dengan penyakit penyerta dan penyulit 5 hari, biaya Rp.662.385,- - Rp.3.467.237,-. Sampel pada DBD dengan penyakit penyerta dan penyulit hanya 2 orang (1,65%) sehingga lama hari rawat inap dan biaya kurang bervariasi. Rumah sakit dapat melakukan penerapan DRG's secara bertahap. Perlu koordinasi lintas program antara Depkes RI, Ikatan Profesi, Asuransi, YLKI dan Rumah Sakit (Private dan Public) dalam penyusunan Clinical Pathway yang baku dan penetapan biaya berdasarkan DRG's serta akhimya tercipta Indonesian DRG's. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan diagnosa penyakit lain dan di rumah sakit lain (private maupun public) agar perhitungan unit costIDRG's dapat digunakan sebagai alat untuk pembayaran sehingga adanya kepastian biaya yang diperlukan bagi RS, asuransi, konsumen dan pemerintah.

---

DHF disease is contagious disease, could attack all people and cause death, and often cause epidemic. DHF show significant economical burden in infected society. This research aim is get the information about cost per DRG's based on Clinical Pathway of DHF patient that taken care at Dr. Soedarso General Hospital Pontianak in 2005. Research is quatitative with survey design. Data gathered from costs that spend by dengue haemorrhagic fever patient that taken care in Dr. Soedarso General Hospital from January to December 2005. Research done in February - June 2006, using secondary data from DHF inpatient medical record and supportive units and also primary data from interview with doctors, nurses, Hall Chief and Medical Record Chief toward dengue haemorrhagic fever menagery. Unit cost count based on direct cost by Activity Based Costing and indirect cost by simple distribution. Variables that affect DRG's DHF in Dr. Soedarso General Hospital Pontianak year 2005 such as: patient characteristics: sex, main diagnose, commorbidity and commortality disease (casemix), length of stay and utilization used. DHF's Clinical Pathway in Dr. Soedarso General Hospital Pontianak year 2005 consists of: I. Registration, IL Diagnose Straightening: action of nurse, doctor, supportive examiner, main diagnose straightening, doctor therapy, inpatient registration, III. Therapy: Visit Doctor, supportive examiner, DHF diagnose straightening with casemix, therapy determining (doctor), nursing education, after use health tools using, medication and accommodation and also 1V. Returning Home. Inpatient length of stay mean and DHF cost based DRG's (T63B) in Dr. Soedarso General Hospital Pontianak year 2005 are: Pure DHF is 4,01 days, with inpatient cost mean between Rp. 565.948,- to Rp. 2.471.298,-. DHF with commorbidity disease is 4,46 days. Inpatient cost mean between Rp. 572.692,- to Rp. 2.740.687,-. DHF with complicated disease is 4,82 days. Inpatient cost mean between Rp.652.352,- to Rp.3.256.826,-. DHF with casemix is 5 days. Inpatient cost between Rp.662.385,- to Rp.3.467.237,-. Sample on DHF with casemix only two people (1,65%) with the result that inpatient length of stay and cost less varying. Hospital can do DRG's implementation step by step especially in inpatient cases that often handled. Need cross program coordination between Depkes RI, Profession Band, Assurance, YLKI and Hospital (Private and Public) in arranging basic Clinical Pathway and cost determining based on condition in Indonesia and finally created Indonesian DRG's. Important to do the other research with other diagnostic and other hospitals (private and public) so unit costlDRG's can be used became tools to payment system So that cost certainty needed for hospitals, assurance, consumer and government created.

Abstrak: Diabetes Mellitus tipe 2 merupakan penyakit kronis yang dalam penatalaksanaan penyakit tersebut memerlukan biaya yang besar karena pengobatan dilakukan secara intensif dan berlangsung terus menerus seumur hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM tipe 2 dan faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya tersebut berdasarkan perspektif RSUD Pasar Rebo pada tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian analitik deskriptif degan rancangan penelitian cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan total biaya pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 selama setahun adalah sebesar Rp. 593.839.605, rata-rata biaya per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 di RSUD Pasar pada tahun 2015 adalah Rp 417.131 dan ada hubungan yang signifikan antara rata-rata biaya per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM tipe 2 dengan umur, lama berobat dan jumlah komplikasi. Rata-rata pembayaran BPJS Kesehatan per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 di RSUD Pasar pada tahun 2015 adalah Rp 208.260. Dengan demikian, rata-rata pembayaran BPJS Kesehatan per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 lebih rendah dibandingkan biaya RSUD Pasar Rebo pada tahun 2015. Kata kunci : Biaya pengobatan rawat jalan penyakit DM tipe 2, COI DM tipe 2, penyakit kronis