Search Results - Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Jenis Koleksi

Ditemukan 32702 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV

Analisis bauran pemasaran sosial DELVITA di lembaga swadaya masyarakat Youth Ending Hunger Indonesia th 2002

Safrina Yenni; Pembimbing: Mieke Savitri, Wachyu Sulistiadi; Penguji: Rina Artining Aggorodi, Suharman Noerman, Susilo Kusumobroto

Abstrak:

Youth Ending Hunger (YEH) Indonesia melalui kerjasama dengan WFP --yang bertindak sebagai donor-- menyelenggarakan program peningkatan gizi dalam bentuk pendidikan gizi bagi ibu-ibu dan distribusi makanan tambahan Delvita untuk baduta (bayi dibawah dua tahun). Delvita merupakan produk pangan yang dibuat dari kedele dan difortifikasi sehingga dapat memenuhi angka kecukupan gizi (AKG) harian untuk anak-anak antara 4-24 bulan khususnya bagi keluarga yang kurang mampu di perkotaan. Sejauh ini penggunaan/konsumsi Delvita belum mencapai target yang diharapkan, oleh karena itu penelitian ini mencoba menganalisis bauran pemasaran sosial Delvita (yang terdiri dari produk, harga, tempat/saluran distribusi, dan promosi) yang mempengaruhi konsumsi Delvita. Aspek produk yang dilihat adalah: kualitas, kemasan, bau dan rasa Delvita. Aspek harga: jumlah uang yang harus dibayar serta pengorbanan lainnya untuk memperoleh Delvita. Aspek tempat: keterjangkauan dan kemudahan memperoleh Delvita. Dan aspek promosi: pesan dan media yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan Delvita. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sebagai informannya adalah ibu baduta (sasaran program), kader (relawan), Nutrition Educator, dan Nutrition Project Officer (pelaksana program). Untuk menjaga validitas data maka dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bauran pemasaran yang ada belum optimal untuk meningkatkan penggunaan/konsumsi Delvita. Rendahnya konsumsi Delvita terkait dengan aspek produk, harga, dan promosi. Sedangkan dari aspek tempat/saluran distribusi tidak terlihat adanya kendala. Rendahnya konsumsi antara lain disebabkan: cara pengolahan Delvita yang tidak instan, bau dan rasa yang murni kedelai (aspek produk), waktu dan tenaga yang diperlukan untuk mengolah Delvita (aspek harga), serta kurangnya kualitas penyampaian pesan terutama yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak yang dikaitkan dengan penggunaan/konsumsi Delvita (aspek promosi). Ke depan perlu dilakukan perubahan dan modifikasi terhadap Delvita yang meliputi tiga aspek yang dijelaskan di atas. Selain itu perlu juga dilakukan upaya-upaya strategis untuk meningkatkan penggunaan Delvita di khalayak sasaran salah satunya dengan membuat strategi pemasaran sosial Delvita (baik produk, harga, tempat, dan promosi).

Youth Ending Hunger Indonesia, an Indonesian NGO in cooperation with World Food Programme --as donor-- has conducted Nutrition Programme in the form of nutrition education for mothers and fortified food through the consumption of Delvita among infants under two-years (baduta). Delvita is food product made of fortified soy bean in order to achieve adequate rate of daily nutrition for aged 4-24 month infants mainly for the poor living in city. For these times the consumption of Delvita has not achieved an expected target, this study therefore tries to analyse the Delvita social marketing-mix (that consists of product, price, place/channel of distribution, and promotion) influencing Delvita consumption. The product aspect that can be seen is quality, packaging, smell and taste of Delvita. The price aspect is total of money that must be spent and other costs to get Delvita the place aspect is short distance and availability to obtain Delvita. And the promotion is message style and media used to communicate and inform Delvita. This study constitutes qualitative study. And the person resources for this are baduta mothers (as target adopters), volunteers, Nutrition Educator, and Nutrition Project Officer. To maintain the validity of data, we make triangulations of resources and method. Result of study shows that the existing marketing-mix is still not optimal to enhance the consumption of Delvita. The lower consumption to Delvita is related to the aspects of product, price, and promotion. Meanwhile, place/channel of distribution aspect does not show any problem. Lower consumption is caused by the processing style of Delvita not instant, original smell and taste of soy bean (product aspect), timing and manpower utilized to process Delvita (price aspect), and the lower quality of message delivery mainly in relation to the growth and development of children regarded with the consumption of Delvita. For future it needs to do development and modification towards Delvita with covering three aspects explained above. In addition, it needs to make strategic efforts to enhance the use of Delvita to public target; one of ways is by making Delvita social marketing strategy (in product, price, place, and promotion).

T-1530

Depok : FKM UI, 2002

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis bauran pemasaran sosial program askeskin di Kab. Serang: studi kualitatif di 4 wilayah puskesmas

Yuli Kurniawan; Pembimbing: Hendrik M. Taurany; Penguji: Adang Bachtiar, Anwar Hassan, Bermansyah, Syahrul Aminullah

T-2887

Depok : FKM UI, 2008

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Cari yang mirip

Metadata PDF

☉

Analisis hubungan bauran pemasaran dengan kepuasan pelanggan out of pocket di ruang rawat inap Rumah Sakit MH. Thamrin Internasional salemba tahun 2009

Nuzulia Rindriyani; Pembimbing: Ronnie Rivany; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Fitri Arlem Umar

S-5783

Depok : FKM-UI, 2009

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Cari yang mirip

Metadata PDF

☉

Bauran Pemasaran Jasa Layanan Medical Check Up di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre Tahun 2014

Mayfree Syari; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Vetty Yulianti Permansari, Cornelia Jaqualina,

Abstrak: Jumlah kunjungan layanan medical check up di RS MMC mengalami perubahan yang fluktuatif dan cenderung rendah. Padahal layanan ini merupakan revenue centre dan produk unggulan di RS MMC. Bauran pemasaran yang tepat diharapkan dapat meningkatkan utilisasi. Hasil penelitian dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi pasif ditinjau dari bauran pemasaran jasa 7P (product, price, place, promotion, people, physical evidence, dan process) menggambarkan bahwa produk layanan medical check up RS MMC berada di tahap kematangan dengan mempertimbangkan aspek prestige dalam proses penentuan harga. Layanan ini berada di lokasi yang strategis dan memiliki beberapa saluran pemasaran melalui pihak ketiga maupun secara langsung. Terdapat media promosi berupa leaftlet, company profile, website, dan buku layanan untuk mendukung promosi layanan ini. Latar belakang tenaga pelaksana sudah sesuai dengan proses pekerjaan yang dilakukan serta dilengkapi dengan SOP dan job description. Informan penelitian menilai terdapat kekurangan terkait desain fisik yang ada. Manajerial sebaiknya meningkatkan keterlibatan pasien sebagai target pasar yang memanfaatkan jasa layanan diperlukan dalam proses evaluasi guna mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada pasien. Kata Kunci: Pemasaran, Bauran Pemasaran Jasa, Medical Check Up, Rumah Sakit

S-8547

Depok : FKM-UI, 2015

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Gambaran Bauran Pemasaran pada Layanan Medical Check Up di Klinik Medika Occupational Health Center Tahun 2023

Figlia Gracia Wijaya; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Arief Wahyu Mulyana

Abstrak:

Kunjungan layanan MCU di Klinik Medika Occupational Health Center mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir. Jumlah perusahaan/instansi yang bekerjasama untuk melakukan MCU karyawan cenderung stagnan, juga banyak ditemukan perusahaan/instansi tidak melanjutkan kerjasama di tahun berikutnya. Menurunya jumlah kunjungan menjadi salah satu tanda bahwa strategi pemasaran bermasalah. Bauran pemasaran menjadi alat pemasaran yang terdiri dari kombinasi variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi reaksi para pembeli atau konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahun gambaran bauran pemasaran pada layanan Medical Check Up di Klinik Medika Occupational Health Center tahun 2023. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Maret sampai Juni 2023. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bauran penasaran product: paket layanan MCU dikategorikan menjadi MCU umum non massal, MCU persyaratan khusus non massal, dan MCU massal. Place: letak klinik cukup strategis, mudah diakses, dan tidak berdekatan dengan kompetitor, ruangan layanan pemeriksaan MCU cukup strategis dan memiliki akses yang mudah, namun lahan parkir kurang memadai. Price: tarif layanan MCU tergolong standar, tidak murah namun relatif juga tidak mahal. Promotion: Promosi dilakukan melalui melalui website, media sosial, brosur, serta Whatssapp dan e-mail untuk melalukan broadcast messages. Promosi dan pemasaran kurang optimal dan belum efektif, tenaga SDM marketing kurang kompeten di bidangnya. Professional: terdiri dari dokter umum, perawat, analis, radiographer, dan dokter spesialis, ketetersediaannya cukup memadai. People: terdiri dari resepsionis, kasir, bagian marketing, dan petugas kebersihan, ketersediannya memadai. Public: masyarakatnya memiliki kelas sosial menengah, baik menengah ke atas maupun menengah ke bawah, sedangkan pasien MCU umum di klinik umumnya berada di kelas sosial mengengah ke atas. Power: cukup baik, sudah memiliki dokumen-dokumen legalitas dan sertifikasi tambahan, namun belum melakukan akreditasi. Pressure: klinik bertanggungjawab terhadap pelaksanaan MCU sampai hasil MCU diterima. Performance: cukup baik, pasien cukup puas terhadap layanan yang diberikan, umumnya pasien memberikan nilai 4 dan 5 pada survei kepuasan. Disimpulkan bahwa melalui variabel 10P, bauran pemasaran klinik dapat tergambar dengan baik. Saran pada penelitian ini dibagi menjadi saran yang ditujukan untuk manajemen klinik, bagian pemasaran, dan bagian kepegawaian. Saran yang diberikan peneliti diharapkan dapat bermanfaat bagi klinik untuk mengambil kebijakan dan mengembangkan strategi pemasaran yang optimal dan efektif.

MCU service visits at Medika Occupational Health Center Clinic have decreased in the last three years. The number of companies that cooperate tends to be stagnant, it is also found that many companies do not continue cooperation in the following year. Decreased number of visits is a sign that the marketing strategy is problematic. The marketing mix as a marketing tool consists of a combination of variables that can be controlled by the company to influence the reactions of buyers or consumers. This study aims to find out the description of the marketing mix for Medical Check Up services at Medika Occupational Health Center Clinic in 2023. This research was conducted from March to June 2023. The research conducted in this study is qualitative research with in-depth interview methods, document review, and observation. The results, product: service package MCUs are categorized into non-mass general MCUs, non-mass specific requirements MCUs, and mass MCU. Place: the location of the clinic is quite strategic, easy to access, and not close to competitors, the MCU examination service room is quite strategic and has easy access. Price: MCU service rates are standard, not cheap but relatively inexpensive too. Promotion: promotion and marketing are not optimal and not yet effective, marketing staff are less competent in their fields. Professional: consisting of doctors, nurses, analysts, radiographers, and specialist doctors, the availability is sufficient but needs additional analysts staff. People: consisting of receptionists, cashiers and cleaners, the availability is sufficient. Public: the public has a middle social class, both upper middle and lower middle class, while general MCU patients in clinics are generally in the upper middle social class. Power: quite good, already has additional legality and certification documents, but has not yet carried out accreditation. Pressure: the clinic is responsible for implementing the MCU until the MCU results are received. Performance: quite good, patients are quite satisfied with the services provided, generally patients give scores of 4 and 5 on the satisfaction survey. It is concluded that through the 10P variable, the marketing mix of Medika Occupational Health Center Clinic can be described well. Reccomendations in this study are divided into recommendations addressed to the management, marketing division, and human resources division of Medika Occupational Health Center Clinic. The recommendation given is expected to be useful for clinic to make policies and develop optimal and effective marketing strategies.

S-11389

Depok : FKM-UI, 2023

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis pelaksanaan kebijakan standar pelayanan minimal bidang kesehatan di 5 wilayah DKI Jakarta th. 2002

Tanti Siswanti; Pembimbing: Amal C. Sjaaf; Penguji: Mieke Savitri, Ede Surya Darmawan, Kodrat Pramudho, Minarto Riyadi

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK) serta faktor-faktor yang berkaitan dengan Pelaksanaan SPM-BK oleh Suku Dinas Kesehatan di 5 (lima) Wilayah DKI Jakarta. . SPM-BK adalah standar yang digunakan untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan kewenangan wajib daerah, sekaligus merupakan akuntabilitas daerah kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian yang dipergunakan adalah survey deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh dengan cara wawancara mendalam kepada 10 informan di Suku Dinas Kesehatan 5 (lima) wilayah DKI Jakarta. Setiap Suku Dinas terdiri dari 2 informan yaitu Kepala Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Kepala Suku Dinas Kesehatan Masyarakat. Dipilih Kepala Suku Dinas Kesehatan karena Kepala Suku Dinas adalah penanggung jawab program pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, dan karena itu dipandang yang paling mengetahui tentang pelaksanaan SPM-BK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekalipun Pedoman SPM-BK belum diterima oleh para informan akan tetapi secara umum kewenangan yang tercantum dalam SPM-BK telah dilaksanakan oleh seluruh Kepala Suku Dinas Kesehatan. Jika pelaksanaan kewenangan SPM-BK dikaitkan dengan karakteristik informan , didapat kesan bahwa makin tinggi umur informan makin baik pelaksanaan kewenangannya, selanjutnya jika pelaksanaan kewenangan SPM-BK dikaitkan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman informan didapat kesan bahwa informan yang pernah mendengar SPM-BK serta yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang SPM-BK, cenderung menyelenggarakan kewenangan SPM-BK yang lebih baik. Ditemukan adanya dukungan untuk penyelenggaraan kewenangan SPM-BK, baik dari Dinas Kesehatan Propinsi maupun dari Pemerintah Daerah. Namun ada atau tidaknya dukungan tersebut agaknya tidak mempengaruhi baik atau tidaknya penyelenggaraan kewenangan SPM-BK. Pada dasarnya SPM-BK di daerah akan terlaksana apabila adanya kerjasama dari semua pihak yang berkaitan. Oleh karena itu sebelum disusun SPM-BK disetiap wilayah, maka terlebih dahulu perlu diselenggarakan pertemuan untuk menyamakan persepsi terhadap pedoman SPM-BK, agar pada waktu pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Perlu pula segera disusun SPM-BK secara tertulis untuk setiap wilayah kota, yang di satu pihak mengacu pada SPM-BK yang dikeluarkan pusat, serta dipihak lain sesuai dengan situasi dan kondisi kesehatan wilayah kota masing-masing. Selanjutnya perlu dikembangkan dasar teori yang lebih kuat tentang perlunya SPM-BK sehingga dapat dipatuhi oleh setiap penanggung jawab program kesehatan di daerah dalam rangka desentralisasi, disamping perlu dilakukan penelitian serupa yang lebih mendalam di berbagai propinsi serta kabupaten/kota lain sehingga didapatkan gambaran yang lebih riil tentang pelaksanaan SPM-13K. Daftar Pustaka 41 (1987 -- 2002)

The Analysis of the implementation of Minimum Services Standard Policy on Health in 5 (five) Municipalities in Jakarta Year 2002This study aims to understand the implementation of the Minimum Service Standard on Health (MSS-H) and the influential factors in five Municipalities in Jakarta. MSS-H is a standard that can be used to guarantee and support the implementation of obligatory regional responsibilities and also can be used as a tool to measure the accountability of the region (province and district/municipality) to the central government in implementing their responsibilities. The study design used is a descriptive survey with a qualitative approach. The collection of data was done through in depth interview with ten- (10) informants from five (5) municipalities in Jakarta. Each municipality has two informants which are Head of the Municipality Health Services and Head of Municipality Public Health. These informants were chosen because all of them are responsible person for the health development program in their respective areas and are therefore well informed about the implementation of the minimum service standards for health. The findings revealed that although the minimum service standards manual for health was not received yet by the informant, the implementation of the compulsory responsibilities that are in the minimum service standards for health, in general, has been implemented. If the implementation of the compulsory responsibilities are viewed from the informants personal characteristics, it was found that the oldest informant was implemented the compulsory responsibilities better than the youngest and the informant that had already heard and about were more experienced about minimum service standards for health are better in the implementation of these standards. This study also found that there was support from the provincial health office as well as local government in the implementation of minimum service standards for health. However the present of this support did not influences the quality of the implementation of the standards. In general, it can be said that the minimum service standards for health can be implemented if there is a good working relationship with all stakeholders. Therefore, it is recommended that as part of the development of minimum service standards for health, a meeting of all stakeholders should be conducted, with the aim to establish the same perception on minimum service standards for health and facilitate the implementation. It is also recommended that written minimum service standards for health for each municipality be developed soon, that on one hand is based on the minimum service standards for health prepared by the central government and on the other hand is adjusted to the local situation and condition. Another recommendation that would help guarantee the good implementation of the standards is to develop a theoretical basis for minimum service standards for health so the concept can be easily understood and accepted by each person responsible for health in the region. Last but not least it is also recommended that similar studies should be conducted in others provinces and districts/municipalities so this real picture of the implementation of minimum service standards for health can be better understood and documented. References: 4 1 (1987 - 2002)

T-1417

Depok : FKM UI, 2002

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Gambaran Risiko Kesehatan Masyarakat Di Provinsi Zona Merah Pandemi COVID-19 Dengan Status Pembatasan Sosial Berskala Besar Tahun 2020 Di Indonesia

Manik Marganamahendra; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Zakiah

Abstrak: Gambaran risiko kesehatan masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan untuk menangani pandemi COVID-19. Gambaran ini menggunakan standar dasar dari WHO yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia saat ini. Untuk melihat risiko kesehatan masyarakat dengan kondisi vaksin yang masih belum tersedia dapat melalui pendekatan tiga aspek yaitu: faktor epidemiologis, kapasitas surveilans kesehatan masyarakat dan kapasitas pelayanan kesehatan. Adapun variabel yang diperhitungkan dari tiga aspek tersebut adalah persentase fatalitas kasus, positivity rate, kapasitas contact tracing, bed occupancy rate dan densitas tenaga kesehatan.

S-10647

Depok : FKM UI, 2021

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis kepuasan pengunjung terhadap mutu layanan pemberian obat pada pelayanan rawat jalan di RSPAD Gatot Soebroto th. 2002

I Gede Made Wirabrata; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Adang Bahtiar

T-1542

Depok : FKM-UI, 2003

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Cari yang mirip

Metadata PDF

☉

Analisis formulir kebijakan telemedis di Indonesia di era jaminan kesehatan nasional pada masyarakat , universitas indonesia

Fery Rahman; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Purnwan Junadi, Syahrizal Syarif, Daeng Muhammad Sundoyo Faqih

Abstrak: Pengguna internet di Indonesia pada tahun 2014 dilaporkan sebanyak 88,1 juta, 75 juta diantaranya adalah pengguna smart-phone. Adanya fitur aplikasi memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Perkembangan yang sangat pesat dibidang teknologi informasi tentu saja berdampak terhadap dunia kesehatan, Telemedis merupakan metode baru dalam pelayanan kesehatan. Telemedis adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa sementara dan perencanaan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh, sistem ini membutuhkan teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data berupa video, suara, dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara real time. Telemedis sangat bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya selain dapat langsung berkonsultasi secara online juga menghemat waktu, efisiensi biaya transportasi dan operasional. Manfaat telemedis sangat dirasakan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang jauh dari fasilitas kesehatan. Telemedis juga bermanfaat dakam mengurangi angka rujukan maupun penanganan langsung oleh dokter spesialis, sehingga penanganan pertama bisa dilakukan oleh dokter umum sebagai gate-keeper pelayanan kesehatan. Namun ada permasalahan hukum dari telemedis ini, yakni belum adanya regulasi permenkes yang mengatur pelayanan serta standarisasi pelaksanaannya. Informed consent, kerahasiaan data pasien, dan rekam medis menjadi hal yang sangat serius diperhatikan dalam pelayanan Telemedis sesuai acuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya telemedis, harapannya mutu pelayanan kesehatan lebih baik dikarenakan telemedis bukanlah upaya kuratif yang menegakkan diagnosa maupun sebagai upaya pemberian resep (tele-prescription) namun Telemedis memperkuat upaya konsultasi, edukatif, promotif dan preventif kesehatan seseorang, sehingga seseorang akan mendapatkan umpan balik self-care dan follow up-care. Kata kunci: Telemedis, Peraturan Menkes, konsultasi online, promotif & preventif Internet users in Indonesia in 2014 was reported as 88.1 million, 75 million of them are smart-phone users. Their application feature allows people to access information and the fulfillment of their daily needs. The rapid development of information technology in the field of course affect the health of the world, Telemedicine method is new in health care. Telemedicine is the use of information and communication technologies combined with the expertise of medical staff to provide health services, start from consultation, suspect diagnosis and how to planning of medical action, without being confined space or conducted remotely, the system requires a communication technology that enables the transfer of data such as video, voice and images interactively performed in real time. Telemedicine may have beneficial for the community, including in addition to directly online consultation and also saves much time, transportation costs are cheaper and the operational being more efficiency. Telemedicine have many benefits, such as for the people who live at remote areas which so far from health facilities. Telemedicine is also very useful in reducing the number of reference and handling of directly by specialist doctors, so the first treatment can be performed by a general practitioner as the gate-keeper of health services. However, there are legal issues of this telemedicine, that telemedicine does not have any regulations and standardized implementation services. Informed consent, confidentiality of patient data and medical records into a very serious thing to be considered in accordance reference Telemedicine service regulations and legislation in force. With the telemedicine, hopefully more better quality of health care, because it is not curative that can give the absolutely diagnosis and attempt prescribing (tele-prescription). But Telemedicine can be strengthen the efforts of consultation, education for patients, promotive and preventive health, that person will get feedback like self- care and follow-up care. Keywords: Telemedicine, Regulation of the Minister of Health, online consultation, promotive and preventive.

T-4834

Depok : FKM-UI, 2017

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉