Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia menunjukkan bahwa mutu pelayanan kesehatan khususnya layanan Antenatal (ANC) masih rendah. Secara umum kematian ibu dapat dicegah apabila adanya komplikasi kehamilan dan risiko tinggi terdeteksi secara dini dengan pelayanan ANC yang baik. Selain itu, pemanfaatan layanan ANC juga berdampak pada penurunan kejadian BBLR dan merupakan satu mata rantai yang tidak kalah pentingnya dalam upaya penurunan AKI. Kebijakan Depkes dalam upaya mempercepat penurunan AKI mengacu pada intervensi strategis "Empat Pilar Safe Motherhood' salah satunya adalah meningkatkan akses dan mutu layanan ANC dan strategi MPS (Making Pregnancy Safer) dimana bagi bidan di desa terfokus dengan melaksanakan Pelayanan Kebidanan Essensial dan Pertolongan Panama Gawat-darurat Obstetri dan Neonatal (PPGON) yang salah satu kegiatannya adalah deteksi dini kasus risiko tinggi melalui pelayanan ANC. Oleh karena itu, keberadaan bidan di desa sangat strategis dan mendukung kebijakan program pengembangan "Desa Siaga Tahun 2008". Tingkat kepatuhan (Compliance Rate) bidan terhadap standar layanan ANC di Kabupaten Muam Jambi sebagai gambaran mutu pelayanan kesehatan masih di bawah standar minimal Quality Assurance (80%) yaitu pada tahun 2005 sebesar 64,9% dan tahun 2006 sebesar 66,54%. Kondisi ini diduga turut berkontribusi terhadap cakupan KI dan K4 yang masih di bawah target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kepatuhan bidan di desa terhadap standar layanan ANC dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan bidan di desa terhadap standar layanan ANC yaitu faktor individu meliputi variabel umur, pendidikan, pengetahuan, masa kerja, lokasi kerja, lokasi tempat tinggal, status perkawinan, dan status kepegawaian; variabel kepuasan kerja; dan faktor organisasi meliputi variabel komitmen organisasi, kelengkapan saran, supervisi, dan pelatihan. Desain penelitian yang dipilih adalah analitik kuantitatif rancangan cross sectional dengan responden yaitu bidan di desa sebanyak 141 orang pada 18 Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi (total sampel). Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) dan wawancara menggunakan daftar tilik, serta menggunakan kuesioner yang dijawab atau diisi sendiri oleh responden (self administered questionaire). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar bidan di desa kurang patuh terhadap standar layanan ANC (62,4%). Rata-rata tingkat kepatuhan bidan di desa terhadap standar layanan ANC sebesar 74,62% yang bervariasi antara 41,16% - 99,30%. Hasil analisis penelitian membuktikan bahwa variabel pendidikan, pengetahuan, lokasi tempat tinggal, status kepegawaian, kepuasan kerja, komitmen organisasi, kelengkapan saran, dan supervisi merniliki hubungan signifikan dengan kepatuhan bidan di desa terhadap standar layanan ANC. Variabel supervisi merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kepatuhan bidan di desa terhadap standar layanan ANC di Kabupaten Muaro Jambi. Atas dasar basil analisis tersebut, dapat disarankan khususnya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi dan Puskesmas untuk dapat melakukan upaya-upaya pengawasan dan pembanaan terhadap bidan di desa melalui kegiatan supervisi atau penyeliaan (pada program QA) yang efektif khususnya untuk meningkatkan kepatuhan bidan di desa terhadap standar layanan ANC. Supervisi dilakukan secara kontinyu dan komperhensif mulai dari pengumpulan data untuk mengukur tingkat kepatuhan petugas terhadap standar ANC, menemukan penyimpangan atau masalah terhadap standar yang telah ditetapkan, melakukan pembahasan tentang segala kegiatan dan permasalahan yang ditemukan, mencari penyebab masalah, dan merumuskan upaya perbaikan secara sederhana, dan melakukan upaya-upaya perbaikan serta memberikan umpan balik sehingga peningkatan mutu layanan ANC dapat ditingkatkan secara terus menerus.

The high quantity of Maternal Mortality Rate (MMR) in Indonesia shows that health service quality especially Antenatal Care (ANC) still low. Generally, maternal mortality could prohibit if pregnancy complication exist and high risk early detected with good ANC. Besides, ANC service utilization also influence BBLR issues reduction and one of the link that not less important in decreasing MMR. Department of Health policies in hastening MMR reduction is referring to strategic intervention of "Four Pillar Safe Motherhood", which one of it is improving access and quality of ANC services and MPS (Making Pregnancy Safer) strategy. Where midwife in village focused with implementing Essential Midwifery Assistance and First Aid Obstetric Emergency and Neonatal that one of the activity is early detection of high-risk cases through ANC services. Therefore, midwife in village existences are strategic and assist developing program policy of "Desa Siaga Tahun 2008". Midwife compliance rate toward ANC service standard at Muaro Jambi Regency as health service quality representation is still below minimal standard of Quality Assurance (80%) that is in the year of 2005 equal to 64,9% and 2006 equal to 66,54%. This condition estimated also giving contribution toward K1 and K4 exposure that still below target of Minimal Service Standard (SPM). Generally, this research intend to get midwife in village compliance representation toward ANC service standard and factors that related with midwife in village compliance toward ANC service standard that are individual factors covering variable of age, education, knowledge, work period, work location, residence location, marriage status, and employee status; work satisfactory variable; and organization factor that covering organization commitment variable, medium equipments, supervision, and training. Research design that selected is cross sectional quantitative analytical design with respondent that is midwife in village equal to 141 people in 18 Public Health Center at Muaro Jambi Regency area (total sample). Data gathering done by observation and interview using visit list, and using questioner that answered or self-filled by respondent (self-administrated questionnaire). Research result shows that most of midwife in village are less compliance toward ANC service standard (62,4%). Average rate of midwife in village compliance toward ANC service standard equal to 74,62% that varying from 41,16% - 99,30%. Research analysis result shows that variables of education, knowledge, residence location, employee status, work satisfactory, organization commitment, medium equipments, and supervision have significant relation with midwife in village compliance toward ANC service standard. Supervision variable is the most dominant factor that related with midwife in village compliance toward ANC service standard at Muaro Jambi Regency. Based on those analysis results, suggested especially to Muaro Jambi Regency Health Agency and Public Health Center to perform observation efforts and midwife in village comprehension through supervision activity or management (in QA program) that effective especially to improve midwife in village compliance toward ANC service standard. Supervision done continually and comprehensively started from data gathering to measure official compliance level toward ANC standard, finding deviation or problems toward settled standard, doing clarification about every activity and problems found, finding problems cause, abbreviating simple restoration effort, and doing restoration efforts along with giving feedback so that development of ANC service quality could be increased continually.

Program Imunisasi di Indonesia tahun 1997 mencakup 7 (tujuh) jenis antigen sesuai anjuran WHO. Pada tahun 1990 secara nasional Indonesia mencapai status Universal Child Immunization (UCI). Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) terbukti telah berhasil memantau cakupan sampai mencapai target Universal Child Immunization (UCI), Meskipun cakupan imunisasi di Kota Bekasi cukup tinggi, namun wabah campak masih tetap tinggi, sehingga perlu dilihat penyebabnya.Dari hasil penelitian diketahui salah satu penyebabnya adalah faktor kepatuhan petugas coldchain dan vaksin dalam menerapkan Standar Operasional Prosedur Imunisasi.Penelitian tentang kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur Imunisasi (SOPI) pada pengelola coldchain dan vaksin dilakukan dengan disain cross-Sectional dengan pendekatan kuantitatif. Banyaknya responder 62 orang dengan total populasi yang berasal dari 31 puskesmas yang tersebar di Kota Bekasi.Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepatuhan petugas dalam menerapkan SOPI yang dilihat dari faktor internal dan eksternal. Prosentase petugas yang patuh terhadap SOPI sebanyak 32 orang (52 %), sedangkan yang tidak patuh 30 orang (48 %). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat faktor eksternal hanya terdapat satu variabel (variabel imbalan) yang memiliki hubungan bermakna dengan kepatuhan, karena variabel imbalan p < 0,05. Selain itu faktor internal dan eksternal yang memiliki p < 0,25, menjadi kandidat dalam model.Hasil penelitian menunjukkan terdapat 4 (empat) variabel dengan p < 0,25, yaitu dari faktor internal adalah pendidikan, pengetahuan, dan motivasi, sedangkan faktor eksternal adalah imbalan.Adapun anaiisa keeratan hubungan pada 4 (empat) variabel tersebut menyatakan bahwa, petugas dengan latar belakang pendidikan medis mempunyai peluang untuk patuh 2,18 kali dibanding non-medis. Sedangkan petugas dengan tingkat pengetahuan baik mempunyai peluang untuk patuh 2,33 kali dibanding petugas dengan tingkat pengetahuan buruk.Selain itu petugas yang memiliki motivasi baik tingkat kepatuhannya 5,26 kali dibanding petugas yang memiliki motivasi buruk. Begitu pula dengan variabel imbalan, terlihat bahwa petugas yang mendapat imbalan baik berpeluang untuk patuh sebesar 8,46 kali dibanding petugas yang mendapat imbalan buruk.Berdasarkan hal tersebut diatas, kesimpulan secara umum adalah tingkat kepatuhan petugas terhadap Standar Opersional Prosedur Imunisasi pada pengelola coldchain dan vaksin di Kota Bekasi tahun 2002 belum balk, dan disarankan kepada Dinas Kesehatan Kota Bekasi perlu menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan strategi intensifikasi peningkatan penerimaan keuangan, dan membuat kebijakan kesehatan tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama yang berhubungan dengan pengetahuan melalui peningkatan frekuensi dan kualitas pelatihan dan supervisi petugas coldchain dan vaksin.Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan selaku pengelola program disarankan supaya meningkatkan alokasi biaya untuk pelatihan petugas imunisasi.

The Fact which is Have a Relation with Employee Obedience to the Operational Immunization Standard Procedure for Executor of Coldchain and Vaccine in Bekasi, West Java 2002Indonesia immunization program in 1997 has 7 (seven) contents of antigent that suitable with the WHO suggest.In 1990 by a national, Indonesia get the status Universal Child Immunization (UCI). Small fresh district has successful to water fish until it gets the Universal Child Immunization (UCI) target.Eventhough the immunization in Bekasi is high enough, but the measles epidemic still high, so that we have to find the cause.From the observation, we know that the one of the cause is an employee obedience factor of Coldchain and Vaccine in making decision of The Operational Immunization Standard Procedure.The observation about the employee obedience by the Operational Immunization Standard Procedure (SOPI :Standart Operasional Prosedure Imunisasi), for executor Coldchain and Vaccine is done by cross sectional design with Quantitative approximation.More respondence 62 persons with population who come from 31 public clinic in Bekasi. The purpose from this observation is for knowing the employee in running the SOPI which is get from the internal and external factor.Presentation of employee who's obey by SOPI is 32 persons (52%), and then who hasn't obey is 30 persons (48%). The observation shows that there hasn't got a good relation between the internal and external factor with obedience, because P>0.005, and the external there is only one variable (wages variable), which is has a good relation with obedience, because the wages variable is P<0.005.Beside of that, the internal and external which have P<0.25, can be a candidate in models. The observation shows us that there are 4 (four) variables with P<0.25 from internal factor, they are study, knowledge, and motivation, but the external factor is a wages.The analyze fixed relation at 4 (four) variables, tell us that the medical educational background has an opportunity for obey 2.18 times than non medical. And an employee with a good step education has an opportunity for obey 2.33 times than employee who has bad education.Beside of that, the employee who has a good motivation, the step obedience is 5.26 times than the employee who has bad motivation. The same with wages variable, show us that an employee who has good wages, has opportunity for obey 8,46 times than an employee who has bad wages.Base from that case, the regular summary is a step obedience for Operational Immunization Standard Procedure at the executor of Coldchain and Vaccine in Bekasi in 2002, hasn't good enough, and there is a suggestion for the healthy dines service to make a healthy policy about the important grade Quality of human resource, which have relation with knowledge by the grade of frequency and training quality and employee supervisor of Coldchain and Vaccine.Directorate General Communicable Disease Control and Environmental Health as a program executor is suggest for manage a cost to an employee training immunization.