Abstrak: Untuk mewujudkan tujuan Indonesia Sehat 2010 telah ditetapkan empat pilar strategi pembangunan kesehatan yaitu; (a) Pembangunan Nasional berwawasan kesehatan; (b) Profesionalisme; (c) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan (d) Desentralisasi. Sesuai dengan strategi ketiga Indonesia Sehat 2010, sejak tahun 1996 Departemen Kesehatan telah mengeluarkan suatu kebijakan mengembangkan program pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui program JPKM.

JPKM pada hakekatnya adalah upaya perpaduan antara pengelolaan biaya dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan prinsipprinsip asuransi. Dalam Operasionalnya pelaksanaan program JPKM melibatkan empat pihak yaitu: (a) Badan Pembina (Bapim); (b) Badan Penyelenggara (Bapel); (c) Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dan (d) Peserta.

Untuk memantau pelaksanaan program JPKM yang diselenggarakan oleh Bapel, Depkes telah mengembangkan suatu mekanisme pelaporan bagi penyelenggara JPKM untuk melaporkan pelaksanaan JPKM yang telah dilaksanakan dalam suatu sistem pelaporan yang dikenal dengan sistem informasi manajemen (SIM-JPKM).

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan pelaporan Sistem Informasi Manajemen JPKM (SIM-JPKM) oleh Badan Penyelenggara (BAPEL) di DKI Jakarta tahun 2001.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan telaahan dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan SIM JPKM dari Bapel belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, karena belum semua komponen masukan yang dianalisis mendukung proses seperti data yang dilaporkan masih ada yang tidak jelas atau dilaporkan sama sekali. Hal ini mengakibatkan proses pengolahan pelaporan akan terhambat, yang dapat dilihat dari data yang tidak lengkap dan juga jadwal pengiriman laporan dari provider yang terlambat.

Hasil luaran berkaitan dengan kelengkapan dan ketepatan waktu masih jauh dan harapan, masih banyak Bapel yang belum mengirimkan laporan, form yang digunakan masih belum sama dan daiam ketepatan waktu peniriman tidak semua Bapel dapat tepat waktu dalam mengirimkan laporan.

Agar pelaporan SIM JPKM dapat berjalan dengan basil yang lebih baik, disarankan untuk- jangka pendek adanya peningkatan keterampilan tenaga pelaksana SIM, peningkatan pembinaan (termasuk adanya pembinaan teknis), pemberian umpan batik secara triwulan dengan menggambarkan kondisi laporan dari semua Bapel, pemberian reward dan punishment serta penggunaan surat elektroniklemail untuk mempermudah pengiriman laporan.

---

The Analysis Reporting of Management Information System at Managed Care Carriers in DKI Jakarta, 2003To realize the target of Healthy Indonesia 2010, have been specified by four strategy pillar development of health that is; (a) National Development with vision of health; (b) Professionalism; (c) Public Health Care Security and (d) Decentralization. As according to third strategy of Healthy Indonesia 2010, since 1996 the Ministry of Health (MOH) has released a policy to develop program for public health care through the Public Health Care Security Program (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat).

JPKM intrinsically is an integrated effort between management of finance and management of health service by exploiting the insurance principles. In its operational implementation, JPKM program involves four parties that are: (a) regulatory body; (b) managed care carrier; (c) health care provider and (d) member. To watch the execution of JPKM program carried out by the carrier, the MOH has developed a reporting mechanism to the organizer of JPKM to report the implementation of JPKM which has been conducted in a reporting system which recognized as management information system for JPKM (SIM-JPKM).

The aim of this research was to obtain the information of JPKM System Information reporting process in DKI Jakarta in 2003. Research method used qualitative approach and data collecting used in-depth interview technique, focus group discussion, and document analysis.

The result of research showed that implementation of reporting of SIM-JPKM of Bapel had not yet conducted better as which was expected due to not yet all analyzed input component supported its process such as ill defined data or unreported data. This matter resulted the process of reporting would be pursued, which could be seen from incomplete data as well as schedule delivery of report of overdue provider.

The output result related to the completeness and accuracy of time was still far from expectation. There were many badan pelaksana (Bapel) which had not yet delivered their report, the form was still not yet the same, and there were not all Bapel that earn on schedule in delivering report. So that reporting of SIM JPKM can be conducted better, it is suggested to maintain skill of SIM operator in the short-range, to maintain the technical building, to give the feed back quarterly by depicting the condition of report from all Bapel, to give reward and punishment and also to maintain the usage of electronic mails to water down the delivery of report.

Abstrak: Abstrak 
Tesis ini membahas analisis Implementasi Kebijakan Pelaporan Rumah Sakit Lanjutan Program Jamkesmas pada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek Input Laporan masih ada Rumah Sakit yang melaporkan belum sesuai dengan manlak aspek proses berdasarkan kepada teori implementasi kebijakan Edward III faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, serta aspek Umpan balik Kesimpulannya, Implementasi Kebijakan Pelaporan PPK Lanjutan Program Jamkesmas pada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2012 belum dilaksanakan secara maksimal, karena belum adanya batas waktu penyampaian Saran peneliti bagi Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan adanya batas waktu penyampaian pelaporan dan umpan balik secara berkala dan tertulis terhadap Rumah Sakit lanjutan tersebut.

---

This thesis discusses the analysis of the Policy Implementation Advanced Reporting Hospital JAMKESMAS Program at the Center for Financing and Health Security in 2012. This study used a qualitative approach by conducting indepth interviews from selected informants. Results of the study showed there are still aspects of the Report Input Hospital reported manlak not in accordance with aspects of the process of policy implementation is based on the theory of Edward III factor of communication, resources, disposition and bureaucratic structure, aspect Feedback conclusion, Reporting Implementation Program Advanced Hospital JAMKESNAS the Central Financing and Health Insurance in 2012 has not been fully implemented, because there is no deadline for submission of suggestions researcher for the Center for Health Financing and Guarantee the deadline reporting and feedback on the advanced Hospital.

Abstrak: Skripsi ini membahas tentang manajemen program kesehatan jiwa di Kota Bandung. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, perolehan data melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan empat Puskesmas di wilayah kerja dinas, dengan menggunakan kerangka sistem yang berfokus pada input (kebijakan, SDM, dana, sarana) dan proses manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanan, pengawasan dan evaluasi). Hasil penelitian menyarankan agar seluruh pemangku (pemerintah daerah, dinas, puskesmas, lintas sektor) menyamakan persepsi terkait program kesehatan jiwa untuk disepakati oleh seluruh pihak, sehingga setiap pihak mengetahui jelas batas kewenangannya masingmasing dalam pelaksanaan program kesehatan jiwa. Sinkronisasi kebijakan terkait ketersediaan dan kewenangan pemberian obat Psikofarma di Puskesmas khususnya diagnosa masalah kesehatan jiwa ringan-sedang. Segera dan rutin melakukan pelatihan SDM, membentuk TPKJM sehingga koordinasi antar lintas sektor dapat berjalan secara berjenjang dan lebih terfokus, intensif melakukan pengawasan dan evaluasi baik Dinas Kesehatan maupun Puskesmas, serta meningkatkan komunikasi serta motivasi bagi pelaksana program oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas. Kata Kunci: Kesehatan Jiwa, Manajemen, Puskesmas This study discusses about the mental health program management in Bandung City. This study used qualitative approach, data collection is done by in-depth interviews and document review. This research was conducted at the Dinas Kesehatan and four Puskesmas in Bandung City, using system approach framework, focusing on input (policy, man, money, facilities) and managerial processes that begin by planning, organizing, implementing and then monitoring and evaluating. The results of the study suggest that all stakeholder (Local government, Health Office, Puskesmas, Social Office Affair, and others that could involve) to share common perception related to mental health programs to be agreed upon by all parties involved, so that each party knows clearly the role and authority in the implementation of mental health programs, there shpuld be synchronization of policies related to the availability and authority of Psychopharmaceutical drugs in Puskemas, especially the diagnosis of mild-to-moderate mental health problems. Training for program implementers (program coordinator) needs to be conducted immediately. The team of mental health (TP-KJM) need to be formed, so that coordination between sectors can run in stages and be more focused. The government should meet the needs of the facilities be more intensive in conducting monitoring and evaluation, improve communication and motivation to program coordinators by head of health office and Puskesmas Bandung City. Key words: Management, Mental Health, Puskesmas

Abstrak: ABSTRAK Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan bertanggung jawab atas pelayanan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI sejak tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai gambaran manajemen dengan perspektif sistem yaitu masukan, proses, dan keluaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masukan sarana prasarana sudah cukup mendukung dan kebijakan atau pedoman menyesuaikan dengan keadaan semua pihak pelayanan, namun sumber daya lainnya seperti tenaga kepegawaian dan dana belum memenuhi kebutuhan pelayanan, serta belum ada pengembangan teknologi yang berfungsi untuk mencapai efisiensi. Pada proses pelayanan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian sudah berjalan sinkron dengan pedoman yang berlaku. Pada subsistem keluaran yaitu Surat Jaminan Pelayanan dengan jumlah rata-rata 47 buah pada tahun 2017 dan meningkat secara signifikan pada tahun 2018 yaitu rata-rata 115 buah, namun belum didukung oleh indikator pencapaian mutu pelayanan. Kesimpulan penelitian adalah pelayanan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI di Dinas Kesehatan Kota Depok telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang ditentukan. Kata kunci: Manajemen; Non Kuota PBI; Pelayanan Kesehatan; Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin ABSTRACT Since 2017 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan has served the Health Insurance Payment for the Poor Community in Kota Depok. The study is about the overview of the management by using system approach, consists of the input, process, and output. This is a qualitative research and the methods are observation, in-depth interview and literature review. The research shows that logistics, infrastructure and guidance as the policy are adequate, although resource such as man, money, and technology as machine hasn‟t used properly to enhance work efficiency. The service process which starts from planning, organizing, actuating, dan controlling are synced xi Universitas Indonesia with the guidance. The output which is Surat Jaminan Pelayanan, the number has increased in the year 2018, but there is no official work indicator yet. The conclusion of the research is Health Insurance Payment Service Management of the Poor Community has run side by side with the planning and policy. Key words: Health Insurance Payment of the Poor Community; Health Service; Management; Non PBI,

Abstrak: Latar Belakang: Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia dan hak setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Salah satu langkah strategis pemerintah dalam memastikan hak ini adalah melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sejak 2014. Program ini bertujuan untuk mencapai cakupan kesehatan universal, meningkatkan akses, dan kesetaraan layanan kesehatan di Indonesia. Namun, pelaksanaan program ini menghadapi berbagai tantangan, seperti distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, keterbatasan infrastruktur, dan disparitas kualitas layanan. Data dari Profil Kesehatan Indonesia 2023 dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, merupakan yang paling sering diakses masyarakat, meskipun aksesibilitas dan kualitas layanan masih menjadi isu utama. Berdasarkan Model Anderson, akses pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh faktor predisposisi, pemungkin, dan kebutuhan. Penelitian ini menganalisis utilisasi fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dengan menggunakan data SKI 2023, yang mencakup evaluasi tren akses dan pemanfaatan fasilitas kesehatan dalam lima tahun terakhir. Tujuan: Penelitian ini bertujuan Menganalisis utilisasi fasilitas kesehatan berdasarkan data SKI 2023. Metode: Penelitian ini menggunakan desain studi penampang dengan data sekunder dari SKI 2023. Populasi penelitian adalah peserta JKN yang tersebar di 38 provinsi. Analisis dilakukan melalui uji chi-square dan regresi logistic sederhana untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen predisposisi (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan) dan enabling (kepemilikan jaminan kesehatan, waktu menuju fasilitas kesehatan dan biaya yang diperlukan menuju fasilitas kesehatan) dengan variabel dependen (pemanfaatan fasilitas kesehatan). Hasil: Hasil penelitian mengungkapkan terapat hubungan antara usia, jenis kelamin, pendidikan, kepemilikan jaminan kesehatan, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai fasilitas kesehatan dan biaya yang dibutuhkan untuk mengunjungi fasilitas kesehatan dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan dalam 1 tahun terakhir.  Kesimpulan: Terdapat hubungan antara variable predisposisi dan enabling terhadap pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan.

---

Background: Health is a basic human need and a fundamental right of every citizen, as guaranteed by the 1945 Constitution of Indonesia. One of the government's strategic efforts to ensure this right is through the National Health Insurance (JKN) program, managed by BPJS Kesehatan since 2014. This program aims to achieve universal health coverage, improve access, and ensure equity in healthcare services in Indonesia. However, the implementation of this program faces various challenges, such as unequal distribution of healthcare workers, limited infrastructure, and disparities in service quality. Data from the 2023 Indonesia Health Profile and the 2023 Indonesia Health Survey (SKI) show that primary healthcare facilities, such as puskesmas, are the most frequently accessed by the public, although accessibility and service quality remain key issues. According to Anderson's Model, access to healthcare services is influenced by predisposing, enabling, and need factors. This study analyzes the utilization of healthcare services in Indonesia using data from the 2023 SKI, which evaluates trends in access and utilization of healthcare facilities over the past five years. Objective: This study aims to analyze the utilization of healthcare services based on 2023 SKI data. Methods: This study employs a cross-sectional design using secondary data from the 2023 SKI. The study population consists of JKN participants spread across 38 provinces. Analysis was conducted using chi-square tests and simple logistic regression to identify the relationship between the independent variables (predisposing factors: age, gender, education level, and employment status; enabling factors: health insurance ownership, travel time to healthcare facilities, and costs required to access healthcare facilities) and the dependent variable (utilization of healthcare facilities). Results: The study revealed significant relationships between age, gender, education, health insurance ownership, travel time, and costs to access healthcare facilities and the utilization of healthcare services in the past year. Conclusion: There is a significant relationship between predisposing and enabling variables and the utilization of healthcare facilities.