Sampai saat ini masalah tuberkulosis masih rnenjadi masalah kesehatan di Indonesia. Dari segi pendanaan, program penanggulangan tuberkulosis belum mendapat perhatian yang memadai. Pembiayaan tuberkulosis semakin bervariasi antar daerah. Sumber pembiayaan masih didominasi oleh bantuan luar negeri. Pemberlakuan otonomi daerah memberi peluang kepada kepala daerah dalam menyusun perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan di daerah Pecan dan komitmen para policymakers (pengambil kebijakan) sangat besar dalam pengalokasian anggaran program tuberkulosis yang berasal dari pemerintah. Penel1tian ini bertujuan untuk melihat peta pembiayaan program tuberkulosis di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2004 - 2006. Penelitian ini juga melihat komitmen pengambil kebijakan dan peran mereka dalam menetapkan anggaran. Jika dilihat dari elernen kegiatan menunjukkan sebagian besar dana dialokasikan untuk gaji personil program tuberku1osis yaitu Rp 35.653.478.-(37,5%) tahun 2004 menjadi Rp 52.926.516,-(36,72%) tahun 2006. Berdasarkan fungsi program diluar perhitungan gaji, program kuratifmendapat a1okasi terbesar antara Rp 46.181.665,­ (77,6%) pada 2004 sarnpai Rp 62.822.458,- (68,88%) tahun 2006. Sedangkan jika dilihat dari fungsi pelayananprogram personal care mendapat alokasi tertinggi masing-masing Rp 46.181.665,-(77,6%) tahun 2004, Rp 64.940,.610,- (68,7%) tahun 2005 dan Rp 62.822.458,- (68,9%) pada tahun 2006. Menurut estimasi kebutuhan anggaran KW-SPM, pembiayaan program tuberkulosis adalah Rp 445.544.336,- sementara a1oka'i angganm yang tersedia pada tahun 2006 adalah Rp 144.131.474,-. Terdapat gap yang sangat besar antara alokasi dan kebutuhan biaya program tuberkulosis yang normatif. Komitmen para pengambil kebijakan dalam pengalokasian dana untuk program tuberkulosis baru sebatas wacana namun masih lemah penempan dalam pengalokasian dana, Agar pengalokasian pembiayaan tuberkulosis sesuai dengan kebutuban, Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan perlu meningkatkan advokasi dengan pengrunbil kebijakan (policymakers).

At present, tuberculosis (TB) still becomes a major health problem in indonesia. From the financial aspect, little attention has been given for TB programs. There are huge variety in TB funding across region. Major funding for TB is dominated by donors (loan). The implementation of regional autonomy has provided district head an opportunity to plan, tinance and undertake health development in region. Role and commitment of policymakers are very significant in allocating budget from the Central Government for TB programs. This research is aimed at studying financial map of TB programs in South Solok Regency from 2004 to 2006. The research also wants to see commitment and role of policymakers in determining budget for funding TB programs. This is operational research. Data used are primary and secondary. Secondary data were analyzed by document analysis, while primary data were analyzed by content analysis. The result show that funding for TB programs in South Solok Regency comes from some sources, that are Regional Revenues and Expenditures Budget (APBD), National Revenues and Expenditure Budget (APBN), and BLN. Total budget for funding TB programs tends to increase from IDR95,160,143 (2004) to IDR144,131,474 (2006).

ABSTRAK Nama : Fikrotul Ulya Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Efektivitas Biaya Strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) Program Tuberkulosis Di Rumah Sakit Swasta Kota Depok Tahun 2017-2018. Pembimbing : Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH Tesis ini membahas kemampuan mahasiswa Fakultas Psikologi U Angka penemuan kasus  menurut Global tuberculosis Report 2016 sebesar 77% dan di kawasan Asia Tenggara sebesar 46,5%. Sedangkan di Indonesia mengalami titik stagnan dalam 5 tahun terakhir di kisaran 32 - 33% kasus. Angka penemuan kasus TBC di Kota Depok tahun 2016 baru  tercapai 58% dari target cakupan. Sedangkan di Kota Bekasi, cakupannya sebesar 62%. Sejak tahun 2014 dengan menggunakan strategi PPM (Public Private Mix) di Kota Depok melibatkan fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) swasta dalam penanganan TBC menggunakan metode DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse). Saat ini, dari 4 RS swasta yang sudah bekerja sama menjangkau 18,7% kasus TBC di seluruh Kota Depok.  Beberapa penelitian menunjukkan efektifitas biaya pada penemuan kasus TBC dengan strategi DOTS di fasyankes swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan efektifitas biaya  penyelenggaraan TBC di Kota Depok tahun 2017-2018. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi ekonomi dengan dengan  metode kohort retrospektif. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Oktober – April 2018 dengan melakukan study comparative antara 3 alternatif (Cost Effectiveness Analysis), yaitu Puskesmas yang menggunakan DOTS, RS DOTS dan RS Tanpa DOTS. Peneliti melakukan penghitungan microcosting dari perspektif societal/masyarakat dengan menghitung biaya yang dikeluarkan oleh pasien dan provider pelayanan kesehatan. Output yang dipakai untuk mengukur penanganan TBC adalah angka pengobatan lengkap (Success Rate).  Estimasi biaya berdasarkan tarif  Rumah Sakit, harga pasar, serta wawancara dari petugas RS. Hasil penelitian dari 36 sampel per kelompok menunjukkan bahwa Success Rate di puskesmas 86,1%,  RS dengan DOTS sebesar 77.78 % sedangkan yang non DOTS sebesar 63.89 %. Penambahan biaya provider di puskesmas dan RS DOTS meningkatkan success rate. Biaya societal penatalaksanaan TBC di puskesmas 42% dari biaya di RS swasta. Dari perhitungan ACER (Average Cost Effectiveness Ratio) didapatkan bahwa RS yang melaksanakan strategi DOTS lebih cost effective, dengan nilai ACER di Puskesmas adalah Rp 1.948.284, RS DOTS Rp  3.989.576 dan RS tanpa DOTS sebesar Rp 5.390.323. Untuk menaikkan 1% angka kesuksesan pengobatan membutuhkan biaya Rp 10.084.572 dengan melakukan intervensi program DOTS ke RS Swasta. Analisis bivariat menyatakan bahwa terdapat perbedaan bermakna (p value 0,001) efektivitas biaya perspektif societal pada pengobatan TBC di puskesmas, RS dengan DOTS, dan RS tanpa DOTS . Keywords : Cost effectiveness analysis, DOTS, Fasyankes swasta, Success Rate, ACER, ICER

ABSTRAK
Latar Belakang. Bencana sebagai peristiwa yang mengancam dan mengganggukehidupan dan penghidupan masyarakat dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwamanusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.Pembiayaan bencana mengakibatkan pengeluaran negara yang tidak sedikit dan diluarperkiraan. Besarnya kerusakan dan kerugian akibat dampak bencana di Indonesiasangat besar, sementara itu kemampuan pemerintah mengalokasikan dana cadanganpenanggulangan bencana setiap tahun hanya sekitar Rp 4 trilyun. Sistem pembiayaankesehatan di saat bencana menjadi salah satu faktor yang berperan mengurangidampak bencana, khususnya untuk membantu institusi pelayanan kesehatan dalammenyelenggarakan pelayanan yang baik dan efektif. Oleh karena itu masalahpembiayaan kesehatan menjadi sangat crusialMetode. Jenis penelitian ini adalah desain kuantitatif. Arah penelitian ini pembuatanmodel pembiayaan tanggap darurat di PPKK. Metode analisa yang digunakan adalahunivariat, bivariat dan multivariat melalui berbagai uji non parametrik danparametrik.Hasil. Adanya hubungan yang signifikan antara cakupan bencana, kegiatan tanggapdarurat, jumlah korban meninggal, jumlah korban luka, jumlah pengungsi dan lamafase tanggap darurat dengan pembiayaan tanggap darurat serta terbentuknya modelpembiayaan tanggap darurat dengan persamaan Pembiayaan tanggap darurat =e(14,296–0,870Cakupan bencana+0,533Jumlah korban meninggal+0,396Jumlah pengungsi+0,54Lama fase tanggapdarurat)

ABSTRACT
Background. Disasters as events that threaten and disrupt the lives and livelihoodscould result in human casualties, environmental damage, loss of property, andpsychological impact. State funding have led to disaster and not a little unexpected.The magnitude of the damage and losses caused by the disaster in Indonesia is verylarge, while the government's ability to allocate disaster relief reserve fund each yearis only about Rp 4 trillion. Health financing system in times of disaster to be one ofthe factors that contribute to reduction of disaster impacts, particularly to assisthealthcare institutions in carrying out good service and effective. Therefore the issueof health financing became very crusialMethod. This research is quantitative design. This direction of research fundingemergency response modeling in PPKK. The analytical methods used are univariate,bivariate and multivariate through a variety of non-parametric and parametric tests.Results. A significant relationship between the extent of the disaster, emergencyresponse activities, the number of fatalities, number of injuries, the number ofrefugees and the long phase of emergency response to the financing emergencyresponse as well as the establishment of emergency response funding model withEmergency response funding = e(14,296–0,870 Disaster coverage + 0,533 Death + 0,396 IDP’s + 0,54Emergencyphase)