Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 30842 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Ayu Pradipta Wijayanti Hapsari Putri; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Pujianto, Sandi Iljanto, Fajar Ariyanti, Fika Ekayanti
Abstrak:

ABSTRAK Nama : Ayu Pradipta Wijayanti Hapsari Putri Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan : Ekonomi Kesehatan Judul : “Analisis Perhitungan Kapitasi pada Klinik Pelayanan Kesehatan Masyarakat (KPKM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta” Universal Health Coverage merupakan sebuah target berskala nasional yang bertujuan agar tercapainya pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. KPKM Renijaya merupakan klinik pratama yang bertujuan tidak hanya sebagai layanan kesehatan tetapi juga sebagai saran pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang kesehatan, untuk itu KPKM Renijaya perlu untuk ikut serta pada program JKN. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung biaya investasi, biaya operasional  dan biaya pemeliharaan KPKM Renijaya, menghitung output pelayanan yang ada di KPKM Renijaya, menghitung besaran satuan aktual dan normatif, menghitung besaran kapitasi KPKM Renjaya serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi di KPKM Renijaya, saat bergabung dengan JKN. Penelitian ini dilaksanakan di KPKM Renijaya pada Januari – Juni 2018. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan menggunakan data sekunder yaitu data keuangan KPKM Renijaya dan data rate utilisasi dari BPJS Kesehatan. Analisa biaya dalam penelitian ini menggunakan doubel distribution. Hasil dari penelitian ini di dapatkan total biaya investasi sebesar Rp. 786.221.689, biaya operasional Rp. 974.854.775 dan biaya pemeliharaan Rp. 25.000.000. Jumlah output pelayaan yang ada dalam penelitian ini disesuaikan dengan Permenkes No. 52 Tahun 2016 diantaranya konsultasi, obat, pembersihan luka, inject, hecting, premedikasi, tambal gigi dan scalling. Besaran kapitasi di KPKM Renijaya berdasarkan jenis layanan sebesar Rp. 11.131, tarif kapitasi tersebut diatas tarif kapitasi KPKM Renijaya, untuk itu perlu uapaya agar KPKM Renijaya dapat bertahan di era JKN dengan cara rate utilisasi KPKM Renijaya mencapai 155-160 perbulan dengan peserta 178.700 peserta. Upaya lainnya dengan mengoptimalkan aset medis melalui bermitra dengan institusi lain atau menyewakan alat investasi. Kata Kunci : Kapitasi, Biaya Satuan Aktual, Biaya Satuan Normatif.


ABSTRAK Name : Ayu Pradipta Wijayanti Hapsari Putri Study Program: Public Health Sciences Specialization : Health Economics Title : "Capitation Calculation Analysis at Public Health Service Clinic (KPKM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta" Universal Health Coverage is a national-scale target that aims to achieve equitable health services for all levels of society. KPKM Renijaya is a pratama clinic that aims not only as health services but also as education advice, research and community service in the field of health, therefore KPKM Renijaya need to participate in JKN program. This study aims to calculate the investment cost, operational cost and maintenance cost of KPKM Renijaya, calculate the output of services available in KPKM Renijaya, calculate the actual and normative units, calculate the capability of KPKM Renjaya and what efforts can be done to improve efficiency in KPKM Renijaya, when joining JKN. This research was conducted at KPKM Renijaya in January - June 2018. This research type is descriptive analysis that is by using secondary data that is financial data of KPKM Renijaya and data rate utilization from BPJS Health. Cost analysis in this research using doubel distribution. The results of this study in obtaining the total investment cost of Rp. 786.221.689, operating expenses Rp. 974,854,775 and maintenance cost Rp. 25,000,000. The number of enrichment outputs in this study is adjusted according to Permenkes. 52 of 2016 including consultation, medicine, wound cleaning, inject, hecting, premedication, patching of teeth and scalling. The amount of capitation in KPKM Renijaya by type of service is Rp. 11.131, the above mentioned capitation tariff is KPKM Renijaya's capitation tariff, therefore it is necessary for the KPKM Renijaya to survive in the era of JKN by means of the utilization rate of KPKM Renijaya reaching 155-160 per month with 178,700 participants. Other efforts by optimizing medical assets through partnering with other institutions or leasing investment tools. Keywords: Capitation, Actual Cost of Unit, Normative Unit Cost.

Read More
T-5309
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Nurifansyah; Pembimbing: Ronnie Rivany, Pujiyanto; Penguji: Ikhsan, Maya A. Rusady
T-2485
Depok : FKM-UI, 2006
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Rosani Azwar Syukriman; Pembimbing: Hasbullah Thabrany
T-1085
Depok : FKM-UI, 2001
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Asri Ramaruliasari; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Atik Nurwahyuni, Amila Megraini, Dede Haschodir
Abstrak:
Laboratorium kesehatan lingkungan memiliki peran strategis dalam pengawasan kualitas lingkungan dan pencegahan penyakit. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta sebagai laboratorium rujukan regional melakukan pemeriksaan sampel air, udara, dan zat padat untuk mendukung program pemerintah dan layanan berbayar. Permasalahan utama adalah perhitungan biaya satuan yang selama ini hanya memperhitungkan biaya bahan habis pakai dan listrik tanpa memasukkan biaya gaji pegawai, biaya penyusutan peralatan, dan biaya tidak langsung lainnya. Hal ini menyebabkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak mencerminkan biaya riil dan jauh lebih rendah dibandingkan laboratorium sejenis. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung biaya satuan per parameter pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan dengan metode yang lebih lengkap. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder tahun 2024. Biaya tidak langsung dari unit penunjang dialokasikan ke unit produksi menggunakan metode Double Distribution, kemudian biaya satuan per parameter dihitung menggunakan pendekatan Relative Value Unit. Penelitian mencakup 104 parameter pemeriksaan di empat laboratorium kesehatan lingkungan yaitu Laboratorium Kimia, Laboratorium Biologi, Laboratorium Udara, dan Laboratorium Bahan Berbahaya dan Beracun dengan total 12.620 pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan total biaya laboratorium mencapai Rp 15.653.424.579 yang terdiri dari biaya investasi Rp 3.713.137.111 atau 23,7%, biaya pemeliharaan Rp 1.675.092.479 atau 10,7%, dan biaya operasional Rp 10.265.194.990 atau 65,6%. Komponen terbesar adalah biaya gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp 5.671.372.851 atau 36,2% dari total biaya. Struktur biaya didominasi oleh biaya tetap yang mencapai 60% atau Rp 9.384.509.962. Biaya satuan untuk 104 parameter pemeriksaan berkisar dari Rp 17.993 hingga Rp 3.248.445. Tingkat pengembalian biaya dari tarif yang berlaku hanya mencapai 15%, menunjukkan defisit sebesar 85% atau Rp 4.800.201.322 yang harus ditanggung anggaran pemerintah. Tingkat penggunaan tenaga kerja hanya 20,5% dari total biaya gaji dan tunjangan Laboratorium Kesehatan Lingkungan. Perbandingan dengan laboratorium sejenis menunjukkan tarif 30-80% lebih rendah. Kesimpulan penelitian adalah diperlukan revisi tarif berbasis biaya satuan riil, peningkatan volume layanan berbayar, segmentasi fungsi program pemerintah dan layanan berbayar, serta transparansi pemisahan akuntansi biaya.

Environmental health laboratories play a strategic role in environmental quality surveillance and disease prevention. The Jakarta Regional Public Health Laboratory Center, as a regional reference laboratory, conducts examinations of water, air, and solid samples to support government programs and commercial services. The main problem is that the unit cost calculation has only considered consumable materials and electricity costs without including employee salaries, equipment depreciation, and other indirect costs. This has resulted in Non-Tax State Revenue tariffs that do not reflect actual costs and are much lower compared to similar laboratories. This study aims to calculate the unit cost per examination parameter of the environmental health laboratory using a more comprehensive method. The study uses a descriptive quantitative approach with secondary data from 2024. Indirect costs from support units were allocated to production units using the Double Distribution method, then unit costs per parameter were calculated using the Relative Value Unit approach. The study covers 104 examination parameters in four environmental health laboratories: Chemistry Laboratory, Biology Laboratory, Air Laboratory, and Hazardous and Toxic Materials Laboratory, with a total of 12,620 examinations. The results show that total laboratory costs reached Rp 15,653,424,579, consisting of investment costs of Rp 3,713,137,111 or 23.7%, maintenance costs of Rp 1,675,092,479 or 10.7%, and operational costs of Rp 10,265,194,990 or 65.6%. The largest component is employee salaries and allowances amounting to Rp 5,671,372,851 or 36.2% of total costs. The cost structure is dominated by fixed costs which reach 60% or Rp 9,384,509,962. Unit costs for 104 examination parameters range from Rp 17,993 to Rp 3,248,445. The cost recovery rate from current tariffs only reaches 15%, indicating a deficit of 85% or Rp 4,800,201,322 that must be covered by the government budget. The labor utilization rate is only 20.5% of the total salaries and allowances of the Environmental Health Laboratory. Comparison with similar laboratories shows tariffs are 30-80% lower. The study concludes that tariff revision based on actual unit costs, increased volume of commercial services, segmentation of government program functions and commercial services, and transparency in cost accounting separation are needed.
Read More
T-7475
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Waluyo; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Hasbullah Thabrany, Ede Surya Darmawan, Sukotjo Wiryodihardjo
Abstrak:

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang sehingga dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, meskipun dengan dana terbatas dituntut tetap survive dan siap melayani masyarakat umum dan peserta Askes. Untuk menjaga kelangsungan pelayanan Rumah Sakit menyesuaikan tarif yang harus dibayar oleh pasien. Tarif pasien Askes lebih rendah dari tarif pasien umum.Data RS Persahabatan menunjukkan bahwa pendapatan sesuai tarif umum tahun 2001 meningkat cukup bermakna sebesar 52% dari tahun 2000, pendapatan terbesar dari Rawat Inap yang meningkat 39%. Meskipun pendapatan Rawat Inap meningkat, namun terdapat kesenjangan dimana pendapatan yang diterima (sesuai tarif Askes) hanya 32%. Hal ini terjadi akibat tarif pasien Askes lebih rendah dari tarif pasien umum. Akibat kesenjangan tersebut Rumah Sakit menanggung subsidi cukup besar, sehingga dapat mengganggu likuiditas dan terjadi deficit anggaran Rumah Sakit. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut perhitungan pendapatan berdasarkan tarif Askes. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini.Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran seberapa besar kesenjangan pendapatan dan besarnya subsidi sesuai hasil perhitungan kembali serta distribusinya pada Unit Instalasi Rawat inap, akibat perbedaan tarif Askes dengan tarif umum dan bagaimana kebijakan penetapan tarif dimana yang akan datang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan cara observasi dan evaluasi dengan melakukan estimasi perhitungan data sekunder dan diskusi/wawancara.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) terdapat perbedaan hasil (output) antara perhitungan pendapatan dan subsidi oleh rumah sakit, dengan hasil perhitungan yang dilakukan pada penelitian ini, dimana kesenjangan menurut Rumah Sakit sebesar 68%, sedangkan menurut hasil perhitungan kembali sebesar 54%; (2) terdapat pasien Askes yang menggunakan kelas perawatan melebihi haknya tanpa membayar selisih tarif secara penuh, akibatnya Rumah Sakit menanggung biaya bagi pasien tersebut, dan seharusnya Rumah Sakit membukukannya sebagai beban pasien bukan Subsidi Askes; (3) subsidi bagi pasien Askes terjadi secara progresif yaitu makin tinggi golongan PNS dan Penerima Pensiun makin besar subsidi yang dinikmati; atau subsidi Rumah Sakit saat ini dinikmati oleh siapapun yang dirawat, baik pasien miskin maupun mampu; (4) kelemahan pembukuan terdapat pada sistem akuntansi, dimana rekening (account) yang ada belum menjangkau jenis tindakan yang jumlahnya banyak (comprehensive), seperti tindakan pelayanan pasien Askes belum seluruhnya dibukukan dalam akuntansi Rumah Sakit; (5) Pola tarif RS Perjam sampai saat ini belum ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.Saran yang dapat diberikan adalah agar Rumah Sakit dapat mengembangkan jenis pelayanan luar paket, karena tarifnya mendekati tarif Rumah Sakit. Secara aktif memberikan masukan kepada PT. Askes agar dilakukan peninjauan kembali tarif paket. Pengolahan dan pencatatan transaksi keuangan agar dilakukan secara terintegrasi antara Bagian Keuangan dan Bagian Akuntansi sehingga laporan keuangan dapat diuji kelayakannya dan wajar. Selanjutnya perlu dilakukan percepatan penagihan (klaim) biaya pelayanan kepada PT. Askes, karena akan membantu likuiditas Rumah Sakit. Depkes perlu segera menetapkan Pola Tarif Rumah Sakit Perjam dan mengupayakan penambahan premi peserta Askes.


Analysis of Service Subsidies to Obligatory Participating Patients in PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia at the In-Patient Installation Unit of Persahabatan Hospital Jakarta Year 2001 Health development aims to improve individual awareness, willingness and ability to lead a healthy-life in order achieve an optimum status of health. Hospital as the facility of health care service is required, although in limited funds, to survive and get ready to serve general public and members of Askes. To keep it survive, the hospital should adjust the rate to be paid by patients. Well, the rate charged on the Askes-member patients is usually lower than that on general patients.Data collected from the Persahabatan Hospital of common rate-based income in 2001 show that the income raised significantly on to 52% from that in the previous year (2000), and the largest income is drawn from In-Patient service, raised 39%. Although In-Patient Income raised, less difference still occurred since the income (according to the rate of Askes) is only 32%. This is because lower rate of Askes-member patients than that of general patient. Such a thing makes the Hospital bear relatively larger subsidies and thus troubles its liquidity and leads to budget-deficit. Therefore, further review of the income needs an Askes-based estimation. It is this which underlies the research.This research aims at revealing the picture of difference between income and amount of subsidies according to its re-estimation and distribution at the In-Patient Installation Unit due to the different rate of Askes from that of general patient and considering rate policies in the future. This research is qualitative in manner carried out through observation and evaluation by reviewing secondary data estimates and discussion/interview.From results of research, one may come to the following conclusions that (1) difference of output exists between income and subsidy estimates by the hospital party and that in this research; 68% in the former and 54% in the latter, respectively (2) Askes patients using service facilities extend their rights without paying any full different rate. It becomes, therefore, a subsidy charged on the Hospital whereas the hospital should, otherwise, impose this charge on the patients rather than Askes subsidies, (3) Subsidy for Askes patients occurs progressively, viz., the higher level of Civil Servant and Pension receiver, the greater the subsidy he or she enjoys and that it draws a conclusion that hospital subsidy are currently received by any patient, be poor or able patients, (4) weak book-keeping entries occur in the accounting system in which the existing account does not yet record comprehensively such as Askes-patient care service. Rate schemes for Public-Owned Hospital have not been determined by the Minister for Health.A suggestion that may be proposed is to get the Hospital develop services included in the fist of external package, since rate of the Askes approaches that of the Hospital. Another suggestion is to provide active input to PT. Askes in order to have rate of package reviewed. Financial data processing and account should be integrated between Finance Department and Accounting Department and therefore financial statement is allowable to test its reasonable feasibility. Further, claim for service costs should be accelerated to PT. Askes for it would help the hospital liquidity. The Department of Health should really determine the Rate Schemes for Public-Owned Hospital and exert to increase premium for Askes-members.

Read More
T-1507
Depok : FKM-UI, 2002
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Doni Arianto; Pembimbing: Amila Megraini; Penguji: Ronnie Rivany, Pujiyanto, R. Marjuned Danoe, Rina Fithri Anni Bahar
T-2286
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Acep Arief Hermansyah ; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Budi Hidayat, Kurnia Sari, Donni Hendrawan, Febriansyah Budi Pratama
Abstrak:
Skema Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) diterapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan primer sekaligus kendali biaya untuk mendukung keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, capaian indikator KBK di Provinsi Jawa Barat masih belum optimal dan menunjukkan disparitas antar FKTP. Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan capaian KBK pada FKTP di Provinsi Jawa Barat tahun 2025 berdasarkan dimensi sistem pelayanan kesehatan dan pemanfaatan individu. Penelitian menggunakan desain cross-sectional dengan analisa kuantitatif pada 1.800 FKTP. Analisis dilakukan secara univariat, bivariat menggunakan korelasi Spearman dan uji Mann–Whitney, serta multivariat melalui regresi linier berganda ordinary least squares (OLS) dengan transformasi log-linier dan robust standard error. Hasil penelitian menunjukkan median nilai KBK sebesar 3,60, dengan hanya 33,50% FKTP mencapai nilai optimal. Indikator RRNS menunjukkan capaian tertinggi (90,28%), diikuti angka kontak (52,22%), sedangkan RPPT memiliki tingkat ketidaktercapaian terbesar (53,39%). Jam operasional menjadi prediktor dominan peningkatan nilai KBK (β*=0,1693). Proporsi peserta hipertensi berpengaruh paling kuat terhadap Angka Kontak (β*=0,2334), sementara partisipasi Prolanis menjadi determinan utama RPPT (β*=0,2103). Sebaliknya, fleksibilitas pengelolaan keuangan berkorelasi dengan peningkatan RRNS (β*=0,1001).

Performance Based Capitation (PBC) scheme was implemented to improve the quality of primary care services while controlling costs to support the sustainability of the National Health Insurance Program. However, the achievement of PBC indicators in West Java Province remains suboptimal and shows disparities across Primary Healthcare Facilities (PHCFs). This study aimed to analyze the determinants of PBC achievement in PHCFs in West Java Province in 2025 based on health service system dimensions and individual utilization. The study employed a cross-sectional design with quantitative analysis of 1,800 PHCFs. Analysis was conducted univariately, bivariately using Spearman correlation and Mann-Whitney test, and multivariately through ordinary least squares (OLS) multiple linear regression with log-linear transformation and robust standard errors. The results showed a median PBC score of 3.60, with only 33.50% of PHCFs achieving optimal scores. The non-specialist referral ratio (NSRR) indicator demonstrated the highest achievement (90.28%), followed by contact rate (52.22%), while the controlled chronic disease participants ratio (CDPR) had the largest non-achievement rate (53.39%). Operating hours emerged as the dominant predictor of increased PBC scores (β*=0.1693). The proportion of hypertensive participants had the strongest effect on contact rate (β*=0.2334), while Prolanis participation was the main determinant of CDPR (β*=0.2103). Conversely, financial management flexibility was correlated with increased NSRR (β*=0.1001).
Read More
T-7536
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Intan Corina Indra; Pembimnbing: Budi Hidayat; Penguji: Prastuti Soewondo, Pujiyanto, Donni Hendrawan, Ratih Dwi Lestari
Abstrak:
Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak tahun 2014 menghadapi tantangan dalam pengelolaan layanan hemodialisis sebagai terapi utama gagal ginjal kronik. Penelitian bertujuan menganalisis pola pemanfaatan layanan hemodialisis dalam konteks Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) oleh peserta JKN. Penelitian cross sectional ini menggunakan data klaim BPJS Kesehatan tahun 2023 dengan sampel 81.816 peserta. Analisis data meliputi univariat, bivariat, dan multivariat menggunakan regresi binomial negatif. Hasil menunjukkan rata-rata kunjungan hemodialisis nasional mencapai 51,46 kali per tahun. Peserta Non-PBI memiliki tingkat pemanfaatan 13,6% lebih tinggi dibanding PBI (IRR=1,136; p<0,000). DI Yogyakarta mencatatkan rata-rata kunjungan tertinggi (61,78 kali/tahun), sementara Papua terendah (18,06 kali/tahun). Fasilitas TNI AU menunjukkan rata-rata kunjungan tertinggi (72,79 kali/tahun). Kesimpulan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam pemanfaatan layanan hemodialisis berdasarkan karakteristik demografis, geografis, dan kepemilikan fasilitas kesehatan. Diperlukan pengembangan kebijakan komprehensif untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan hemodialisis bagi seluruh peserta JKN.

The implementation of the National Health Insurance (JKN) program since 2014 has faced various challenges in managing hemodialysis services as the primary modality for chronic kidney disease therapy. This study aims to analyze the utilization patterns of hemodialysis services in the context of Advanced Outpatient Care (RJTL) by JKN participants and identify factors influencing service utilization. This study with a cross-sectional design used secondary data from BPJS Kesehatan claims in 2023. The study population comprised all JKN participants undergoing hemodialysis, with a sample size of 81,816 participants. Data analysis was conducted comprehensively, including univariate, bivariate, and multivariate analyses using negative binomial regression models. The analysis results showed that the national average of hemodialysis visits reached 51.46 times per year. There were significant variations in service utilization based on membership segmentation, where Non-PBI participants showed 13.6% higher utilization rates compared to PBI participants (IRR=1.136; p<0.000). Regional analysis revealed that DI Yogyakarta recorded the highest average visits at 61.78 times per year, while Papua recorded the lowest average with 18.06 visits. In terms of healthcare facility ownership, Air Force facilities showed the highest average visits at 72.79 times per year. Research findings indicate significant disparities in hemodialysis service utilization based on demographic, geographic, and healthcare facility ownership characteristics. These results emphasize the importance of developing comprehensive policies to improve access and equitable distribution of hemodialysis services for all JKN participants.
Read More
T-7194
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Diah Reski Andriani; Pemb. Prastuti C. Soewondo; Peng. Jaslis Ilyas, Pujiyanto, Mohamad Nasir, Idham Latif
Abstrak:
Pembiayaan kesehatan khususnya pembiayaan program dalam era otonomi sangat tergantung pada komitmen daerah dan prioritas program daerah, terntama pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Sistem pembiayaan program di daerah perlu dikembangkan agar isu pokok dalam pembiayaan kesehatan khususnya program daerah, yaltu mobilisasi, alokasi, efektifitas, efisiensi, dan keberlanjutan pembiayaan dapat terselenggara dengan baik sehingga menjamin pemerataan, mutu, dan kesinambungan pelaksanaan program serta pembangunan kesehatan daerah. Tersedianya data pembiayaan kesehatan khususnya pembiayaan prograra menjadi sangat penting dan diperlukan untuk penentuan kebijakan dan strategi pembiayaan program kesehatan di daerah. Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis pembiayaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat bersumber pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi biaya program selama 3 tahun berturut turut yaotu tahun 2003, 2004, dan 2005, secara total maupun per kapita, sumber pembiayaan, realisasinya, bagaimana peruntukan dilihat dari fungsi pelayanan kesehatan, dan diketahuinya perkiraan kebutuhan pembiayaan program berdasarkan kewenangan wajib Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta resource gap dalam pembiayaan program. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indramayu pada seksi Gizi dan sub dinas lain di lingkungan Dinas Kesehatan sebagai financing agents pembiayaan kesehatan bersumber dari Pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan District

Health Account (DHA). Health financing especially program financing in autonomy era is depend on local commitment and local program priority, especially government financing. Program financing system in local needs developed as main issue in health financing especially district program, which are mobilization allocation, effectiveness, efficiency and financing continuity could conducted well so that guarantee equality, quality and program conduction continuity and district health development. Health financing data availability especially program financing JS very important that needed for policy purpose and program financing strategy in districts. Until now never conducted an financing analysis of Public Nutrition Remedial Program with government basis in Indramayu District, because of that this research conducted to recognize how much program finance allocation for 3 consecutive years that are 2003, 2004 and 2005. Looked as totally per capital, financing resources, realization, allotment referred from health service function, and program financing needs estimation based on essential authorization of Minimal Service Standard (SPM) and resource group in program financing. This research conducted in Indramayu District on Nutrition Section and other sub-agencies in Health Office environment as financing agents of health financing with government basis. This Study use District Health Account (DHA) method.
Read More
T-2614
Depok : FKM UI, 2007
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Ribka Ivana Sebayang; Pembimbing: Ascobat Gani; Penguji: Ronnie Rivany, Dedih Rudiana, Hetty Permatawati
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran karakteristik dan factor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar puskesmas oleh keluarga miskin peserta JPKMM di Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Tahun 2005. Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional dengan tujuan melihat hubungan ll variabel independent sikap petugas, keberadaan dokter, jam buka pelayanan, ketersediaan dan kecukupan obat, pendidikan, pengetahuan, persepsi sakit, persepsi tentang kualitas puskesmas,jarak, sarana transportasi dan biaya transport dengan pemanfaatan puskesmas. Responden pada penelitian ini adalah keluarga miskin peserta JPKMM yang tersebar di Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur dengan jumlah sample sebanyak 100 responden dari 5 desa yang dipilih secara acak sederhana. Penelitian ini memiliki banyak kelemahan antara lain jumlah responder; yang terbatas, reslko selection bias dan recall bias yang tinggi dibandingkan dengan penelitian kohort dan case control. Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor sikap petugas, keberadaan dokter, pengetahuan, persespsi sakit dan persepsi tentang kualitas puskesmas berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas. Sementara factor jam buka pelayanan, ketersediaan dan kecukupan obat, pendidikan, jarak, sarana transportasi dan biaya transport tidak berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas. Dari kelima faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas, ternyata sikap petugas, pengetahuan dan keberadaan dokter yang paling dominan hubungannya dengan pemanfaatan puskesmas dengan nilai OR masing-masing 10,261 ; 5,722 ; dan 3,481. Melihal hal diatas maka perlu ditingkatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan kesehatan dasar puskesmas. Hal ini dapat ditingkatkan melalui pendekatan supply dan demand. Dari sisi supply adalah dengan cara mendekatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan kesehatan scpcrti penempatan dokter di puskesmas, adanya bidan di desa dan mengaktifkan kembali puskesmas keliling serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan melibalkan masyarakat menjadi fasilitator masyarakat dalam bidang kesehatan. Dari sisi demand adalah dengan meningkatkan pembinaan ke puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan penyuluhan-penyuluhan yang bemanfaat dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang JPKMM dan hak-haknya.


 

This research aims to gain a picture of the characteristics and factors related to the utilization of Primary Health Care service by poor families participated in HMSPC in Warungkondang sub district, Cianjur District in 2005. The research used the cross sectional metl1od in order to observe the relations of eleven independent variables considered reliable in the utilization of PHC service. These eleven variables are the attitude of service providers (officers, nurses, and doctors), doctor?s availability, the opening hours, medicines availability, education background (of the service users), perception of illness, perception of the quality of the service, distance, transportation methods and transport fees. The respondents of the research were the poor families who join the HMSPC in Warungkondang in Cianjur District. There are 100 respondents taken randomly from live villages in that sub district. However, this study has several flaws such as the limited number of respondents, high risks of selection and recall bias compared to research using cohort and case control. The research shows that the factors of the attitude of the service givers, doctors availability, knowledge, perceptions on illness and on the quality of the PHC are related to the utilization of the clinic. Whereas factors such as opening hours, medicines availability, education background, distance, means of transport and transportation fees are not related to the utililization of the health center. From the five related factors above, it appears that the attitude of service providers, knowledge and doctors? availability are the most dominant factors here, each with the following OR value: 10,261 (for attitude of service providers), 5,722 (for knowledge) and 3,481 (forthe doctor?s availability). Based on the finding above, it is necessary to improve the access of poor families in receiving, the basic health service in PHC, and this can be achieved through the supply and demand approach. By supplying, we bring the services closer to them such as providing doctors in PHC and midwives in villages, reactivating the mobile clinics and improving the empowemient of communities by involving them as health facilitators. On the demand, we can cultivate trainings in PHC by the Health Council of Cianjur District. and administer educational sessions for the community in order to improve their knowledge about HMSPC and their rights.

Read More
T-2454
Depok : FKM-UI, 2006
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive