Abstrak:

ABSTRAK Nama : Fikrotul Ulya Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Efektivitas Biaya Strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) Program Tuberkulosis Di Rumah Sakit Swasta Kota Depok Tahun 2017-2018. Pembimbing : Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH Tesis ini membahas kemampuan mahasiswa Fakultas Psikologi U Angka penemuan kasus  menurut Global tuberculosis Report 2016 sebesar 77% dan di kawasan Asia Tenggara sebesar 46,5%. Sedangkan di Indonesia mengalami titik stagnan dalam 5 tahun terakhir di kisaran 32 - 33% kasus. Angka penemuan kasus TBC di Kota Depok tahun 2016 baru  tercapai 58% dari target cakupan. Sedangkan di Kota Bekasi, cakupannya sebesar 62%. Sejak tahun 2014 dengan menggunakan strategi PPM (Public Private Mix) di Kota Depok melibatkan fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) swasta dalam penanganan TBC menggunakan metode DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse). Saat ini, dari 4 RS swasta yang sudah bekerja sama menjangkau 18,7% kasus TBC di seluruh Kota Depok.  Beberapa penelitian menunjukkan efektifitas biaya pada penemuan kasus TBC dengan strategi DOTS di fasyankes swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan efektifitas biaya  penyelenggaraan TBC di Kota Depok tahun 2017-2018. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi ekonomi dengan dengan  metode kohort retrospektif. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Oktober – April 2018 dengan melakukan study comparative antara 3 alternatif (Cost Effectiveness Analysis), yaitu Puskesmas yang menggunakan DOTS, RS DOTS dan RS Tanpa DOTS. Peneliti melakukan penghitungan microcosting dari perspektif societal/masyarakat dengan menghitung biaya yang dikeluarkan oleh pasien dan provider pelayanan kesehatan. Output yang dipakai untuk mengukur penanganan TBC adalah angka pengobatan lengkap (Success Rate).  Estimasi biaya berdasarkan tarif  Rumah Sakit, harga pasar, serta wawancara dari petugas RS. Hasil penelitian dari 36 sampel per kelompok menunjukkan bahwa Success Rate di puskesmas 86,1%,  RS dengan DOTS sebesar 77.78 % sedangkan yang non DOTS sebesar 63.89 %. Penambahan biaya provider di puskesmas dan RS DOTS meningkatkan success rate. Biaya societal penatalaksanaan TBC di puskesmas 42% dari biaya di RS swasta. Dari perhitungan ACER (Average Cost Effectiveness Ratio) didapatkan bahwa RS yang melaksanakan strategi DOTS lebih cost effective, dengan nilai ACER di Puskesmas adalah Rp 1.948.284, RS DOTS Rp  3.989.576 dan RS tanpa DOTS sebesar Rp 5.390.323. Untuk menaikkan 1% angka kesuksesan pengobatan membutuhkan biaya Rp 10.084.572 dengan melakukan intervensi program DOTS ke RS Swasta. Analisis bivariat menyatakan bahwa terdapat perbedaan bermakna (p value 0,001) efektivitas biaya perspektif societal pada pengobatan TBC di puskesmas, RS dengan DOTS, dan RS tanpa DOTS . Keywords : Cost effectiveness analysis, DOTS, Fasyankes swasta, Success Rate, ACER, ICER

 

Abstrak: Tuberkulosis merupakan penyakit yang masih menjadi tantangan global. Dalam rangka menanggulangi penyakit Tuberkulosis, terbentuklah kerangka kerja oleh WHO untuk mengendalikan tuberkulosis, yang kemudian menjadi strategi global yaitu DOTS atau Directly Observed Treatment Short-Course. Salah satu yang menghambat kemajuan dari penanggulangan tuberkulosis adalah adanya kasus Multidrug Resistant Tuberculosis atau MDR-TB. Kasus MDR TB terjadi salah satunya disebabkan oleh belum maksimalnya implementasi dari strategi DOTS. Di Kota Depok, Puskesmas Pancoran Mas dan Puskesmas Rangkapan Jaya Baru adalah puskesmas dengan angka MDR-TB tertinggi. Dari dua puskesmas tersebut, gambaran akan manajemen atau pengelolaan dari pelaksanaan strategi DOTS pada program Penanggulangan TB khususnya dalam merespon MDR-TB sangatlah menarik untuk dianalisis lebih jauh. Dengan metode kualitatif dan dengan pendekatan Logic Model, peneliti menelaah bagaimana keberlangsungan program di kedua puskesmas dari sudut pandang input, activity, dan output nya. Peneliti mengumpulkan data baik primer maupun sekunder, dengan melakukan telaah dokumen dan juga wawancara mendalam ke tiga belas informas. Dari penelitian ini ditemukan hasil bahwa kedua Puskesmas sebenarnya telah mengimplementasikan strategi DOTS dengan baik yaitu salah satunya dengan melakukan pengobatan sesuai dengan standar, namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksananaan program tersebut yang dapat menjadi faktor pengahambat dari berjalannya program, baik masalah dari segi sumber daya seperti tidak adanya laboratorium disalah satu puskesmas, hingga dari segi pelaksanaan kegiatan, yang menyebabkan kedua puskesmas pada akhirnya tidak dapat mencapai target Penilaian Kinerja Puskesmas. Adanya berbagai macam kendala yang berasal dari berbagai aspek menjadi faktor masih belum sempurnanya pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di Puskesmas Pancoran Mas dan Rangkapan Jaya Baru.

Abstrak: ABSTRAK Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga kini dan Indonesia menempati posisi ke 2 negara dengan beban TB tertinggi di dunia sehingga salah satu program prioritas pemerintah adalah dengan melalui percepatan eliminasi Tuberkulosis. Pembiayaan TB di Kota Cilegon setiap tahunnya makin meningkat, akan tetapi angka prevalensi dan angka keberhasilan pengobatan tidak cukup baik. Salah satu strategi yang dilakukan adalah regulasi dan peningkatan pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran alokasi pembiayan kesehatan dengan pendekatan Health Account dan mengetahui kebutuhan pembiayaan dengan menggunakan perhitungan Standar Pelayanan Minimum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif didukung dengan data/dokumen keuangan, dengan rancangan penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemda Cilegon memiliki kemampuan sumber pendanaan yang baik, karena sebagian besar dana program berasal dari APBD sehingga tidak ketergantungan dari dana Donor. Sebagian besar anggaran dipergunakan untuk ini kegiatan kuratif rawat jalan dan hanya sedikit sekali kegiatan yang berkaitan dengan surveilnce dan deteksi TB. Hasil perhitungan SPM tahun 2018 sebesar Rp. 593.627.617, Tahun 2019 sebesar Rp 721.746.271 dan tahun 2020 sebesar Rp 750.830.736. Berdasarkan hasil wawancara mendalam komitmen para pemangku kebijakan sudah cukup baik terbukti dengan adanya usaha untuk membantu mencari sumber dana lain seperti DPW Kel dan CSR, Akan tetapi belum memiliki RAD terkait penanggulangan TB. Selain itu hasil DHA juga belum dijadikan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan anggaran kesehatan Pemerintah Kota Cilegon. Kata Kunci: Tuberculosis, SPM, Health Account, Pembiayaan Tuberculosis is still a health problem in the world today and Indonesia ranks second countries with the highest TB burden in the world. so one of the government's priority programs is through the acceleration of Tuberculosis elimination. TB funding in Cilegon city is increasing every year, but the prevalence rate and success rate of treatment is not good enough. One of the strategies implemented is regulation and improvement of financing. The purpose of this research is to get an overview of health care funding allocation with Health Account approach and to know financing requirement by using Minimum Service Standard. This research is a qualitative research supported by data / financial document, with case study research design. The results show that the Cilegon Local Government has a good source of funding capability, since most of the program funds come from APBD so it is not dependent on donor funds. The bulk of the budget is spent on this curative outpatient activity and very little activity related to surveillance and TB detection. The calculation of Minimum Service Standard in 2018 is Rp. 593,627,617, Year 2019 amounting to Rp 721,746,271 and year 2020 amounting to Rp 750,830,736. Based on the results of in-depth interviews the commitment of the stakeholders of the policy has been quite well proven with the existence of efforts to help find other funding sources such as DPW Kel and CSR. But not yet have RAD related TB control. In addition, DHA results have not been used as a reference in the planning of the health budget of the City Government of Cilegon. Key Word : Tuberculosis, Minimum Serviced Standard, Health Account, Pembiayaan

Abstrak: Biaya pengobatan HIV/AIDS mahal. ODHA mengeluarkan biaya sendiri yangbesar untuk membiayai pengobatan. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkanOOP pada pasien HIV/AIDS rawat jalan. Penelitian ini merupakan penelitiananalitik deskriptif secara retrospektif dengan desain penelitian berupa desain studipotong lintang. Adapun sampel pada penelitian ini, yaitu pasien HIV/AIDS rawatjalan yang diambil secara acak sebesar 144 pasien. Rata-rata pengeluaran perkunjungan pasien sebesar Rp100.763,35 yang terdiri dari jasa dokterRp41.557,32, administrasi Rp4563,56 dan biaya tes laboratorium sebesarRp13.833,03. Rata-rata pengeluaran pasien umum dalam setahun sebesarRp999.755,10 dan pasien jaminan sebesar Rp268.116,50. Ada hubungan secarastatistik antara cara pembayaran terhadap Biaya Pengobatan setelah mengontrolvariabel status pasien, jumlah infeksi oportunistik, dan jumlah kunjungan (nilai psebesar 0,0005). Diharapkan pemerintah bisa menjamin penderita HIV/AIDSuntuk mendapatkan pengobatan agar bisa terhindar dari kerugian ekonomi.Kata kunci: biaya pengobatan, HIV/AIDS, OOP, RSKO

---

cost for treatment HIV/AIDS is expensive. PLHIV spent high cost for treatment (out-of-pocket). This research analized cost for treatment in outpatient with HIV/AIDS, usedcross sectional design. The sample in this research was 144 outpatient HIV/AIDS inRSKO, taken by simple random sampling. Out-of-Pocket for treatment was Rp100.763,35/visit consists of physician Rp41.557,31, medical (non-ARV) Rp5,administration Rp4.563,56, and laboratorium test Rp13.833,03. The mean for patientwith no insurance Rp999.755,10/year and with insurance Rp268.116,50. There issignificant relationship between payment and number of visit to expense (p value0,0005). Hope government could insure PLHIV for avoiding financial burden.Key words: cost for treatment, HIV/AIDS, Out-of-Pocket, RSKO

Abstrak:

Meningkatnya biaya kesehatan dapat mengakibatkan tidak teraksesnya pelayanan kesehatan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih membayar biaya pelayanan kesehatan dengan cara pembayaran tunai (Out of pocket). Pembayaran secara out of pocket menyebabkan rumah sakit tidak kepastian tentang pendapatan dari pelayanan yang diberikan kepada pasien. Ketidakpastian tersebut disebabkan rumah sakit tidak bisa membuat proyeksi yang pasti tentang jumlah pasien yang akan dilayani. Prospective Payment System (PPS) atau Sistem pembiayaan praupaya merupakan sistem pembayaran pada pemberi pelayanan kesehatan baik rurnah sakit maupun dokter dalam jumlah yang ditetapkan sebelum suatu pelayanan medik dilaksanakan, tanpa memperhatikan tindakan medik atau lamanya perawatan di rumah sakit. Salah satu bentuk dari sistem pembiayaan praupaya adalah Diagnosis Related Groups (DRG's) yang mengelompokkan diagnosis terkait. Pengelompokkan penyakit berdasarkan DRG's yang menja.di objek penelitian ini adalah penyakit pneumonia yang berkontribusi cukup besar terhadap kematian anak dan balita dan ketertarikan untuk diteliti karena belum perah ada perhitungan unit cost biaya pengobatan penyakit pneumonia di RSUD. Kota Banjar berdasarkan DRG's. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cost of treatment pneumonia berdasarkan Diagnosis Related Groups di RSUD.Kota Banjar tahun 2006. Metode penelian ini adalah penelitian deskriptif yang di1aksanakan pada bulan april sampai mei 2007 dengan menggunakan data sekunder dari rekam medik pasien rawat inap dengan diagnosa pneumonia tahun 2006 dan data primer dengan observasi serta wawancara dengan dokter spesialis, dokter umum, perawat, paramedik dan instalasi gizi serta bagian keuangan. Perhitungan unit cost dengan menggunakan Activity Based Costing. Pengelompokkan penyakit Pneumonia berdasarkan AR-DRGis di RSUD. Kota Banjar, yaitu : 1) Pneumonia dengan penyerta dan penyulit (E62A), 2) Pneumonia dengan penyerta atau penyulit (E62B) dan 3) Pneumonia murni (Eec). Untuk pneumonia yang meninggal tidak bisa diterapkan karena menurut AR-DRG's tidak ada pneumonia yang mengakibatkan meninggal, hal ini perlu dikembangkan sebagai model lisTA-DRG's. Clinical Pathway pnemonia di RSUD. Kota Banjar yang didapatkan terdiri atas 5 (lima) tahap, yaitu : pendaftaran, penegakan diagnosis, terapi, pulang dan rawat jalan. Diagnosis utama yang dipakai berdasarkan ICD-X merupakan hasil kesepakatan para dokter yaitu J18 terdiri atas J18.0 Bronchopneumonia dan J18.9 Pneumonia. Cost of treatment pneumonia path anak di RSUD. Kota Banjar tahun 2006 yaitu cost of treatment kelompok E62B di kelas III sampai kelas I dengan median hari rawat 4 hari biayanya antara Rp. 891971,- sampai dengan Rp. 944.429,- sedangkan cost of treatment kelompok E62C di kelas III sampai ke/as 1 dengan median hari rawat 3 hari biayanya antara Rp, 725,559,- sampai dengan Rp. 817.659,- Cost of treatment pneumonia path dewasa di RSUD. Kota Banjar tahun 2006 yaitu cost of treatment kelompok E62A di kelas III sampai kelas VIP dengan median hari rawat 8 hari biayanya antara Rp. 1.691.669,- sampai dengan Rp. 1,853.874,- cost of treatment pada kelompok E62B di kelas III sampai kelas VIP dengan median hari rawat 5 had biayanya antara 1.258.120,- sampai dengan Rp. 1.359.498,- sedangkan cost of treatment kelompok E62C di kelas III sampai kelas VIP dengan median hari rawat 5 hari biayanya antara Rp. 1120.411,- sampai dengan Rp. 1_221.789,-. Perlu ditetapkan cam perhitungan biaya perawatan pasien di rumah sakit secara nasional seperti perhitungan biaya berdasarkan Diagnosis Related Groups dan perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk penyakit lainnya dengan sampel dari berbagai rumah sakit sehingga diperoleh gambaran casemix setiap rumah sakit, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengembangan INA-DRG's

---

Increasing of health cost is affecting health service become can not accessed by most of Indonesians. It happened because most of Indonesians still paying health service cost by cash (out of pocket). Paying by out of pocket cause hospital does not have certainty toward income from given services to patients. It caused by inability of hospital making a certain projection toward total patients served. Prospective Payment System (PPS) is payment system to health service giver whether hospital or doctor in decided amount before performed medical service, without concerning medical action or care length in hospital. One form of prospective payment system is Diagnosis Related Groups (DRG's) that group related diagnosis. Disease grouping based on DRG's that become this research object is quite high contribution of pneumonia disease toward child death and toddlers and significance to research because no unit cost calculation of pneumonia disease medication at RSUD Banjar City based on DRWs. This research purpose is to identify pneumonia cost of treatment based on Diagnosis Related Groups at RSUD Banjar City year 2006. This research method is descriptive research that performed in April to May 2007 by using secondary data from inpatient medical report with pneumonia diagnosis in 2006 and primary data with observation as well as interview with specialty doctor, public doctor, nurse, and paramedic and nutrition installation along with finance sector. Unit cost calculation is using Activity Based Costing. Pneumonia disease grouping based on AR-DRG's at RSUD Banjar City, which are: 1). Pneumonia with accomplice and complication disease (E62A), 2). Pneumonia with accomplice or complication disease (E62B) and 3). Pure Pneumonia (E62C). For pneumonia, deaths not implemented because according to AR-DRG's there is no pneumonia caused death, it should improved as 11\IA-DRG's model. Clinical Pathway of pneumonia disease at RSUD Bogor City obtained 5 steps, which are: registration, diagnosis maintenance, therapy, inpatient and outpatient. Used main diagnosis based on ICD-X is an agreed result of doctors that is J18 consist of J18.0 Bronchopneumonia and J18.9 Pneumonia. Pneumonia cost of treatment in children at RSUD Banjar City year 2006 is E62B group cost of treatment in third class to first class with median of 4 days inpatient is Rp. 893,971 to Rp. 944.429 while E62C group cost of treatment in third class to first class with 4 days median is Rp. 725.559 to Rp. 817.659. Pneumonia cost of treatment in adult at RSUD Banjar City year 2006 is E62A group cost of treatment in third class to VIP with median of 8 days inpatient is between Rp, 1.691.669 to Rp. 1.853.874, E62B group cost of treatment in third class to VIP with median of 5 days inpatient is Rp. 1.258.120 to RP. 1.359,498 while E62C group cost of treatment in third class to VIP with median of 5 days inpatient is Rp. 1.120.411 to Rp. 1.221.798. Calculation of patient cost in hospital was need to be decided nationally as cost calculation based on Diagnosis Related Groups and require advanced research for other disease with samples from various hospital, so that obtained casernix description of every hospital, which expected to give contribution toward development effort of INA-DRG's.

Abstrak:

Latar belakang: Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkatkan utilisasi dan pendapatan pasien dari prosedur operasi rawat inap di RS Jakarta. Namun, peningkatan ini justru menurunkan laba rumah sakit akibat tarif JKN yang relatif rendah. Prosedur operasi bedah umum merupakan prosedur terbanyak yang dilakukan, tetapi memiliki utilitas kamar operasi terendah. Untuk itu, perlu dilakukan analisis efisiensi biaya prosedur ini sebagai dasar strategi pengembangan layanan untuk kesinambungan bisnis rumah sakit ke depan. Tujuan: Diketahui perbandingan tingkat efisiensi biaya prosedur operasi agar dapat memberikan rekomendasi strategi efisiensi dan pengembangan prosedur operasi bedah umum JKN di RS Jakarta agar tercapai kesinambungan bisnis rumah sakit yang baik. Metode: Penelitian menggunakan data prosedur operasi bedah umum pasien JKN tahun 2023. Biaya satuan dihitung menggunakan metode activity-based costing, mencakup biaya langsung dan tidak langsung. Efisiensi dinilai dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya normatif berdasarkan clinical pathway. Total biaya diperoleh dari penjumlahan biaya prosedur dan akomodasi rawat inap. Skor efisiensi teknis dan skala dihitung dengan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). Hasil: Rata-rata biaya satuan prosedur aktual di kamar operasi sebesar Rp3.515.894,65 dengan skor efisiensi 103,0%, yang idealnya ada di bawah 100%. Komponen biaya jasa medis dan obat serta bahan medis habis pakai (BMHP), menjadi pemicu utama inefisiensi. Rata-rata biaya total aktual, yaitu biaya satuan prosedur aktual di kamar operasi ditambah biaya akomodasi adalah Rp4.678.032,01 dengan skor efisiensi 108,4%. Biaya akomodasi menyumbang 24,8% dari biaya total dan berkontribusi besar pada inefisiensi. Prosedur paling efisien adalah hemoroidektomi kelas 3 dan insisi abses perianal (satu kelas). Kesimpulan: Biaya satuan prosedur operasi bedah umum di kamar operasi untuk pasien JKN tahun 2023 belum efisien karena penggunaan obat, BMHP, dan lama rawat inap yang tidak sesuai clinical pathway. Diperlukan penerapan clinical pathway yang ketat, perubahan sistem pembayaran jasa medis berbasis kinerja, serta optimalisasi metode dan jenis anestesi. Rumah sakit juga perlu meningkatkan kompetensi, khususnya di bidang bedah digestif, untuk menghadapi kebijakan kelas standar dan klasifikasi rumah sakit berbasis kompetensi.

---

Background: The National Health Insurance (JKN) program has led to increased inpatient utilization and revenue at RS Jakarta, particularly through surgical procedures. However, this increase has paradoxically reduced hospital profit margins due to the relatively low reimbursement rates under JKN. General surgery accounts for the highest number of procedures but demonstrates the lowest operating room utilization. Therefore, a cost-efficiency analysis of these procedures is essential to inform service development strategies that ensure long-term hospital sustainability.  Objective: This study aims to compare the cost efficiency of general surgical procedures for JKN patients, providing strategic recommendations to improve efficiency and develop general surgery services to support sustainable hospital operations.  Methods: The study used data on general surgical procedures performed on JKN patients in 2023. Unit costs were calculated using an activity-based costing method, incorporating both direct and indirect costs. Efficiency was assessed by comparing actual costs to normative costs based on clinical pathways. Total costs included both procedural and inpatient accommodation expenses. Technical and scale efficiency scores were calculated using the Data Envelopment Analysis (DEA) approach.  Results: The average unit cost for actual surgical procedures in the operating room was IDR 3,515,894.65, with an efficiency score of 103.0%, indicating inefficiency as ideal scores should be below 100%. Direct operating costs—particularly medical services, medications, and consumables—were the main contributors to inefficiency. The average total actual cost, including accommodation, was IDR 4,678,032.01, with an efficiency score of 108.4%. Accommodation costs accounted for 24.8% of the total and were a significant source of inefficiency. The most efficient procedures were Grade 3 hemorrhoidectomy and perianal abscess incision (single class).  Conclusion: The unit costs for general surgical procedures under JKN in 2023 remain inefficient relative to clinical pathway standards, primarily due to inappropriate use of medications, consumables, and extended length of stay. Improvements are needed through stricter clinical pathway implementation, performance-based physician remuneration, and optimization of anesthetic techniques. The hospital must also enhance competencies, particularly in digestive surgery, in anticipation of standard class policies and competency-based hospital classifications.