Abstrak: Semenjak implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Puskesmas mendapat pembayaran dari Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa dana kapitasi. Di Kota Lubuklinggau terdapat masalah mengenai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) di puskesmas yang rata-rata pertahunnya sebesar 23%. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas di Kota Lubuklinggau tahun 2014-2016. Penelitian kualitatif ini dilakukan di Puskesmas Simpang Periuk, Taba, Citra Medika dan Swasti Saba berdasarkan realisasi SiLPA terendah dan tertinggi, data dikumpulkan secara retrospektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana kapitasi untuk jasa pelayanan telah sesuai target (69,5%) sedangkan untuk kegiatan operasional penyerapan masih kecil (12,4 %). Puskesmas belum melaksanakan perencanaan sistematis dengan tahapan Planning, Organizing, Actuating, Controlling dalam pemanfaatan dana kapitasi. Aturan pemanfaatan yang dianggap rumit menyebabkan puskesmas tidak menyerap dana kapitasi tersebut. Pengawasan dan bimbingan diperlukan agar penyerapan dana kapitasi dapat ditingkatkan. Kata Kunci : Pemanfaatan Dana, Puskesmas Since the implementation of National Health Insurance (JKN), Health Center received payment from Social Security Administering Body for Health (BPJS) using capitation. In Lubuklinggau City there has been problem of utilizing capitation funds and financing surplus (SiLPA) which average 23% per year. This research aims to analyze the utilization of capitation funds in Lubuklinggau City 2014-2016. This qualitative study was implemented in Simpang Periuk Health Center, Taba, Citra Medika and Swasti Saba which are the lowest and highest SiLPA absorption, data were collected retrospectively. The study revelaed that the capitation funds have been achieved the target (69,5%) while spending for operational was still under utilized (12,4%). The planning for using capitation funds was not systematically implemented using appropriate steps : Planning, Organazing, Actuating, Controlling. Health centers thought the rule to use the funds was not easy to follow so they could not absorp the capitation funds. Monitoring assitance are needed to improve the absorption of capitation funds. Keywords: Use of Capitation Fund, Health Center

Abstrak: ABSTRAK Penerapan SIS-PTM Puskesmas berbasis Website di Kota Depok belum efektif dan belum berdaya guna. Jumlah pelaporan melalui SIS-PTM Puskesmas Berbasis Website selama periode Maret-November 2017 hanya sebesar 46%. Hal ini tidak sebanding dengan target minimum sebesar 100%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor psikologis, faktor perilaku, faktor kinerja dan faktor dukungan organisasi, serta untuk mengetahui hubungan antar berbagai faktor tersebut dengan efektivitas pelaporan SIS-PTM Puskesmas berbasis Website Kota Depok Tahun 2018. Desain penelitian ini adalah potong lintang yang pengumpulan datanya dilaksanakan selama Januari-Juni 2018. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang didiseminasikan kepada seluruh penanggungjawab Program PTM di puskesmas se wilayah Kota Depok, setelah memperoleh informed consent terlebih dahulu dari sebanyak 35 orang. Walaupun tidak semua skor faktor mempunyai hubungan yang bermakna dengan efektivitas pelaporan, namun ada pernyataan dari beberapa faktor yang berhubungan dengan efektivitas pelaporan. Pengalaman penanggungjawab menggunakan sistem informasi surveilans (X2=5,536, p=0,023), Persepsi tentang kecemasan atau keraguan dalam menggunakan sistem informasi surveilans sebelumnya (X2=4,782, p=0,045), Persepsi tentang adanya dukungan dari teman seprofesi, (X2=9,265, p=0,003) serta Persepsi tentang kemudahan dalam memahami tampilan dan fungsi menu (X2=4,782, p=0,045) merupakan pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan efektivitas pelaporan. Hanya Skor Psikologis (X2=4,804, p=0,031) dan Skor Perilaku (X2=4,880, p=0,030) yang berhubungan dengan efektivitas pelaporan. Kata Kunci: Sistem Informasi Kesehatan, Surveilans Kesehatan, Puskesmas The implementation of SIS-PTM Puskesmas based on Website in Depok City has not been effective and has not been efficient. The number of reporting through SIS-PTM Puskesmas Based on Website during March-November 2017 period was only 46%. It is not worth the minimum target of 100%. This study aims to determine the description of psychological factors, behavioral factors, performance factors and organizational support factors, and to determine the relationship between these various factors with the effectiveness of reporting SIS-PTM Puskesmas based on Website Depok City in 2018. The design of this study was cross-sections whose data collection was conducted during January-June 2018. Data were collected by using questionnaires that were disseminated to all Non Communicable disease Program participants at Sub District Health Center in Depok City area, after obtaining informed consent in advance of 35 people. Although not all factor scores have a significant relationship with reporting effectiveness, there are statements from several factors related to the effectiveness of reporting. Responsible experience using surveillance information system (X2=5,536, p=0,023), Perceptions of anxiety or doubt in using previous surveillance information systems (X2=4,782, p=0,045), Perceptions of support from peers (X2=9,265, p=0,003), and perceptions about the ease of understanding the look and function of the menu (X2=4,782, p=0,045) are statements relating to the effectiveness of reporting. Only Psychological Scores (X2=4,804, p=0,031) and Behavior Scores (X2=4,880, p=0,030) which relates to the effectiveness of reporting. Keyword: Health Information System, Surveilans Health System, Sub District Health Center

Abstrak: Dalam kebijakan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID-19 (Innakesda) merupakan bagian dari anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dana Refocusing 8% DAU/DBH pada Tahun 2021. Hal menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut perbedaan hasil implementasi dari kebijakan Innakesda yang dilakukan oleh Pemerinah Daerah dimana terdapat pemerintah daerah yang berhasil melakukan implementasi kebijakan ini dan ada pula pemerintah daerah yang tidak berhasil melakukannya. Keberhasilan dalam implementasi ini dilihat dari adanya ketersediaan anggaran di daerah serta terlaksananya realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suatu daerah berhasil mengimplentasikan kebijakan ini dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci serta kajian literatur. Segitiga kebijakan Walt dan Gilson digunakan dalam menganalisis kebijakan Analisis dilakukan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan Innakesda dari dimensi aktor, konten, kontek dan proses dalam pengelolaan keuangan daerah. Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu daerah yang berhasil melaksanakan implementasi kebijakan Innakesda yaitu Kota Tangerang Selatan. Kesimpulan penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat faktor konteks situasional penanganan pandemi bertumpu pada peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan serta faktor struktural pada azas desentralisasi penyelenggaran pemerintah daerah dan faktor kemanusiaan, konteks ini turut mempengaruhi Political Will pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam implementasi kebijakan Innakesda. Konten kebijakan Innakesda dalam keharmonisasi peraturan prinsipnya sudah saling selaras dan serasi dengan peraturan yang lebih tinggi untuk mempayung hukum kebijakan Innakesda dan berbagai upaya evaluasi implementasi kebijakan juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan sebagai masukan dalam membuat penyempurnaan konten kebijakan dalam upaya percepatan realisasi Innakesda di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Political Will Walikota Tangerang selatan merupakan peran kunci dalam proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahapan perencanaan dan penganggaran dalam Integrasi dan koordinasi refocusing dan realokasi anggaran tetap menjaga kesesuaian/keselarasan pencapaian target RPJMD dan tetap fokus dalam program penanganan COVID-19 serta Innakesda dengan melihat kemampuan penganggaran. Untuk tahap pelaksanaan dan penatausahan tetap memperhatikan azas tertib dan patuh dalam pengelolaan keuangan daerah di dukung dengan sistem pelaporan realisasi dengan memanfaatkan teknologi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL). Penelitian merekomendasikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan penyempurnaan pada Perda Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah di Indonesia membuat Perda tentang penangulangan bencana non alam dengan merinci terkait penganggaran, pencatatan dan pelaporan serta memaksimalkan peran APIP. Dalam penetapan pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kementerian Keuangan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong Pemerintah Daerah untuk Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan baik. dan untuk penelitian selanjutnya penelitian bersifat sumatif dimana fokus penelitian akan lebih diposisikan tataran Outcome, benefit dan impact/dampak dari diimplementasikannya kebijakan Innakesda

---

In the incentive policy for health workers in regions dealing with COVID-19 (Innakesda) it is part of the health budget for handling COVID-19 which must be budgeted by local governments sourced from the Refocusing 8% DAU/DBH fund in 2021. It becomes interesting to further study the differences in the results of the implementation of the Innakesda policy carried out by the Regional Government where there are local governments that have succeeded in implementing this policy and there are also regional governments that have not succeeded in doing so. The success in this implementation can be seen from the availability of the budget and the realization of the incentive budget for health workers in the area. Therefore, it is interesting to know the factors that influence a region's success in implementing this policy. This research was conducted with a qualitative approach using in-depth interviews with several key informants and literature review. The analysis was conducted to see the success of Innakesda policy implementation from the dimensions of actors, content, context and processes in regional financial management. The location of the research was conducted in one of the areas that have successfully implemented the implementation of incentive policies for health workers in the regions, namely South Tangerang City. The conclusion of the study illustrates that there are situational context factors for handling the pandemic that rely on the role of health workers as the frontline as well as structural factors on the principle of decentralization of local government administration and humanitarian factors, this context also influences Political Will of the South Tangerang City government in implementing the Innakesda policy. Innakesda policy content in the harmonization of regulations in principle is in harmony with higher regulations to underpin the law on Innakesda policies and various efforts to evaluate policy implementation are also carried out by the central government and the results are used as input in making improvements to policy content in an effort to accelerate the realization of Innakesda in the Government South Tangerang City Area. Political Will of the Mayor of South Tangerang is a key role in the policy implementation process in regional financial management from the planning and budgeting stages in the integration and coordination of refocusing and budget reallocation while maintaining conformity/alignment of achieving RPJMD targets and staying focused on the COVID-19 handling program and Innakesda by looking at budgeting ability. For the implementation and administration stages, the principles of order and compliance in regional financial management are supported by a realization reporting system by utilizing technology in the Planning, Budgeting and Reporting Management Information System (SIMRAL). The research recommends that the South Tangerang City Government make improvements to the Regional Regulation on Disaster Management. Local governments in Indonesia make local regulations on non-natural disaster management with details related to budgeting, recording and reporting as well as maximizing the role of APIP. In determining the provision of incentives for Health Workers, the Ministry of Finance continues to pay attention to regional financial capabilities and the Ministry of Home Affairs continues to encourage Regional Governments to implement the Regional Government Information System (SIPD) properly. Keywords: Health Worker Incentives, Regional Financial Management, COVID-19

Abstrak:

---