Abstrak: Bisnis adalah suatu hal yang bersifat dinamis, dapat berubah dan berkembang sebagai dampak dari faktor internal dan eksternal, sehingga menjadi hal yang penting untuk dapat mengimplementasikan Business Continuity Management System (BCMS) di perusahaan. Berdasarkan laporan Top Business Risk yang dikeluarkan oleh Allianz Risk Barometer pada tahun 2018 disebutkan bahwa business interruption merupakan salah satu risiko terbesar dalam kurun waktu 6 tahun belakang ini, hal ini pun menjadi salah satu risiko bisnis utama pada negara-negara Eropa, Afrika dan Timur Tengah serta Asia Pasifik termasuk Indonesia. Lebih spesifik lagi, untuk Indonesia disebutkan bahwa bussiness interuption terbesar disebabkan oleh gangguan dalam rantai pasok, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami dsb, kebakaran dan ledakan pabrik serta perubahan iklim/ peningkatan suhu/cuaca buruk. Hal ini pun tidak luput terjadi pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, termasuk industri manufakturing yaitu farmasi, terdapat peningkatan skenario interupsi bisnis dibanding 2017 yang diakibatkan dari adanya gangguan rantai pasokan, bencana alam serta peristiwa kebakaran dan ledakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif dan semi kuantitatif berdasarkan ketentuan NFPA 1600 dan ISO 22301. Tujuan dari penelian ini adalah untuk menganalisis implementasi Business Continuity Plan (BCP) level existing perusahaan dan faktor-faktor yang berkontribusi sesuai dengan standar yang akan dikategorikan menjadi 4 tingkatan; Tidak Baik, Kurang Baik, Cukup Baik dan Baik. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan analisis gaps (kekurangan) pada tiap elemen BCP untuk membandingkan implementasi BCP aktual dengan standar, lalu dilakukan analisis mendalam untuk mengkaji faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gaps. Hasil yang dapat disimpulkan adalah rata-rata BCP level existing perusahaan berada pada level 71% (Cukup Baik). Elemen BCP yang menjadi prioritas utama untuk perusahaan tingkatkan yaitu Pelatihan dan Edukasi, Program Pemeliharaan & Peningkatan serta Evaluasi kinerja. Faktor yang berkontribusi terhadap gaps adalah terkait TNA yang belum spesifik, proses audit internal BCP yang kurang menyeluruh serta mindset implementasi BCP yang masih prosedural.

Abstrak: Rumah sakit adalah bagian dari sistem pelayanan perawatan kesehatan yang sangat dipengaruhi globalisasi dan krisis ekonomi. Mahalnya biaya perawatan kesehatan dan tingginya persaingan pasar juga mempengaruhi seluruh kegiatan rumah sakit. Selain itu meningkatnya kebutuhan akan perawatan kesehatan juga menambah tuntutan untuk meningkatnya standar kualitas pelayanan yang akan mengakibatkan meningkatnya juga biaya pelayanan.
Data menunjukkan bahwa 31,4% dari total pasien yang dirawat di RSMH Palembang pada tahun 2002 adalah pasien dengan PT Askes. Masalah yang ditemukan adalah adanya perbedaan pelayanan antara pasien yang menggunakan PT Askes dengan pasien Non-Askes. Pasien peserta wajib PT Askes sering mengeluhkan kualitas pelayanan yang diterima selama dirawat di rumah sakit, terutama pada rawat Inap.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan kualitas layanan yang diberikan antara pasien Askes dengan pasien Non-Askes, yang dirawat di ruang rawat inap kelas II dengan diagnosis Hipertensi. Enam indikator digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan meliputi jenis obat yang diberikan terhadap pasien, jumlah pemeriksaan medis, lama rawat, jumlah kunjungan dokter, asuhan keperawatan dan total biaya. Data tersebut diambil dari rekam medis.
Berdasarkan hasil menunjukkan tidak ada perbedaan kualitas pelayanan yang bermakna yang diberikan baik kepada pasien PT Askes maupun Non-Askes yang dirawat di ruang kelas II dengan diagnose hipertensi. Secara khusus tidak terdapat perbedaan pada jumlah jenis obat yang diberikan baik terhadap pasien PT Askes maupun Non-Askes.
Dengan kriteria minimal lima jenis pemeriksaan penunjang medis, ditemukan bahwa pasien dengan PT Askes menerima jumlah pemeriksaan yang sama dengan pasien Non-Askes, dengan rentang antara 2 sampai dengan 8 jenis pemeriksaan penunjang medis. Penelitian ini juga melihat pada lama rawat, dan tidak ditemukan perbedaan antara pasien PT Askes dengan Non-Askes. Rata-rata lama hari rawat adalah 5,58 hari dengan rentang dari 1 sampai 19 hari.
Dalam hal kunjungan oleh dokter selama dirawat inap seringkali menjadi alasan utama keluhan para pasien peserta PT Askes. Dan pads kenyataannya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pada kunjungan dokter antara pasien PT Askes dengan pasien Non-Askes. Asuhan keperawatan sebagai salah satu kriteria tidak ada perbedaan kualitas layanan antara pasien PT Asked dengan Non-Askes. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa baik pasien PT Askes maupun Non-Askes mendapat asuhan keperawatan yang kurang, dengan rata-rata 2,19 kali.
Secara keseluruhan, baik pasien PT Askes dan Non-Askes yang dirawat di kelas II dengan hipertensi mendapat pelayanan yang baik, berdasarkan pemberian obat, jumlah pemeriksaan penunjang medis, lama rawat, jumlah kunjungan dokter dan total biaya. Sedangkan asuhan keperawatan mendapat pelayanan yang kurang baik bagi pasien PT Askes maupun Non-Askes.
Dilihat dari informasi rekam medik pasien, perlu disarankan kepada petugas medis untuk menyadari betapa pentingnya informasi yang ditulis dalam rekam medik secara jelas, lengkap dan konsisten. Analisis sangat tergantung pada kualitas informasi yang tersedia pada rekam medik. Lebih jauh lagi, diperlukan juga untuk perbaikan pelayanan perawatan secara berkelanjutan untuk memudahkan proses pemulihan pasien.
Untuk PT Askes perlu mengevaluasi besaran tarif rumah sakit dalam rangka mengurangi beban keuangan rumah sakit. Selanjutnya perlu analisis lebih lanjut untuk Rumah Sakit Mohamad Hoesin Palembang guna perbaikan kualitas pelayanan.

---

Analysis of Service of Hospital for the Patients with Hypertension Case at Ward Class Two which are Assured by PT.Askes and General Patients in the Mohamad Hoesin Hospital Palembang 2002Hospitals as part of the health care delivery system are highly influenced by globalization and economic crisis. High cost of health services and highly competitive market also contribute to the sustainability of the overall operation of the hospital. In addition, increasing demand on health care services also add to the requirements of high standard of quality of care that further increase the cost of delivery services.
The data indicated that 31.4% of total admitted patients hospitalized in the RSMH in 2002 was P.T.ASKES patients. There are issues that members of PT ASKES are treated differently than Non-ASKES patients. Members of PT ASKES frequently complain on the quality of services received during treatment in the hospital, especially in the inpatient care setting.
This study aims to address issues on differences on quality of care given to patients of PT ASKES and Non-ASKES who are admitted in the ward class two with diagnosis of hypertension. Six indicators are used to measure quality of care that include numbers of types of drugs given to patients, numbers of medical examination taken, length of stay, numbers of visite by doctors, nursing services, and cost Data is taken from medical records.
The results indicated that there is no significant differences on quality of care given to patients of PT. ASKES and Non-ASKES patients admitted in the ward two diagnosed with hypertension. In specific, there is no difference on numbers of types of drugs given to PT ASKES and Non-ASKES patients. Using criteria of minimum five types of medical examination, it is found that ASKES patients receive same numbers of medical examination, with range from 2 to 8 types of medical examinations. The study also address the issue on length of stay, which is found no differences between PT ASKES and Non-ASKES patients. The average length of stay is 5,58 days ranging from 1 - 19 days.
Issues on number of visit by medical doctors during hospitalization frequently become the main reason of complain among PT ASKES patients. Again, the result describes that there is no differences on numbers of visite by medical doctors for both PT ASKES and Non-ASKES patients.
Nursing care is also used as one of the criteria to identify no differences on quality of care between PT ASKES and Non-ASKES patients. The results indicated that both patients ASKES and Non-ASKES receive bad services on nursing care aspect, with the average of 2,19 times.
Overall, patients of PT ASKES and Non-ASKES admitted in the ward class two diagnosed with hypertension both receive good quality of care, as measured by types of drugs given, numbers of medical examination taken, length of stay, numbers of visite by doctors, and cost. Nursing care is considered as bad, both for PT ASKES and Non-ASKES patients.
Since the above information is taken from patients medical records, it is highly recommended for medical staffs to be aware on the importance on clear, valid, concise and consistent information written in the medical records. The analysis will depend on the quality of information available on the medical records. Furthermore, it is needed to continue improve on nursing care to ease process of recovery of the patients.
For PT ASKES, it is important to reevaluate tariff given to the hospital in attempt to reducing financial burden of the hospital. For further detailed analysis, Rumah Sakit Mohamad Hoesin Palembang require to continue improve its quality of services.

Abstrak: In an effort to improve the quality of health services at First Level Health Facilities (FKTP) in the implementation of the National Health Insurance Program in Indonesia, the government has issued a policy, namely a performance-based capitation payment (KBK) policy at the FKTP. This study aims to determine how to evaluate performance-based capitation policies (CBC) in Merial Health clinics by looking at aspects of effectiveness, efficiency, facilities and infrastructure, availability of human resources, adequacy, and legal compliance. Data collection techniques in this study were in-depth interviews and document review. The results showed that the effectiveness of the policy has been optimal but is still constrained by the socialization of the KBK policy and visits to health numbers for BPJS Kesehatan participants. The efficiency of the KBK policy has been running optimally in increasing the capitation income of the Merial Health Clinic. The adequacy of the policy is as expected because it improves the quality of health services. The availability of human resources is in accordance with the BPJS Health provider standards. Facilities and infrastructure are in accordance with the rules of cooperation as a provider of BPJS Health. Legal compliance has been running optimally because it has met the applicable requirements. The conclusion of this study is that the implementation of the performance-based capitation policy at the Merial Health clinic has been running optimally

Abstrak: Program Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK melalui mekanisme DAK Non Fisik merupakan upaya penyalurkan dana operasional untuk kegiatan Puskesmas. Dana tersebut merupakan yang digunakan untuk kegiatan UKM di Puskesmas. Namun masih banyak kendala yang yang menyebabkan efektifitas dana ini menjadi belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektifitas implementasi dana BOK melalui mekanisme DAK Non fisik untuk menunjang kegiatan UKM di Puskesmas dilihat dari waktu pencairan, anggaran, sumber daya manusia, sarana, beban kerja serta proses pengelolaan dana tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan dilakukan di antara bulan Januari sampai Mei 2019. Dana BOK ini sangat membantu kegiatan operasional puskesmas, namun cakupan SPM di kabupaten Bogor belum begitu signifikan. Hal ini dikarenakan masih banyak faktor yang membuat jalannya dana tersebut belum efektif dan efisien.

Abstrak: ABSTRAK Nama : Iha Nursolihah Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Faktor Penentu Keguguran di Indonesia Pembimbing : Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, M. Sc. Keguguran adalah masalah kesehatan reproduksi penyebab mortalitas dan morbiditas wanita di seluruh dunia. Di dunia, terjadi 208 juta kehamilan dengan 52 juta diantaranya mengalami keguguran. Di Indonesia, keguguran menjadi penyebab kelima terbesar kematian ibu, setelah perdarahan, hipertensi, infeksi, dan partus lama. Beberapa cakupan dalam indikator kesehatan ibu mendapatkan adanya perbedaan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengatahui faktor maternal yang mempengaruhi keguguran di Indonesia berdasarkan wilayah tempat tinggal. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain crossectional study. Sumber data dalam penelitian ini adalah data mencakup seluruh wilayah di Indonesia yang didapatkan dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017. Hasil penelitian mendapatkan bahwa usia dan paritas berpengaruh terhadap kejadian keguguran di wilayah perkotaan dan perdesaan, faktor lain yang berpengaruh di perkotaan adalah adanya infeksi menular seksual dan pekerjaan, sedangkan di perdesaan adalah jarak kehamilan. Risiko abortus tidak berhubungan bermakna dengan merokok, K1 ideal, kualitas ANC, Konsumsi TTD, dan kontrasepsi. Kata kunci: Keguguran, Wilayah, Indonesia ABSTRACT Miscarriage is a reproductive health problem that causes mortality and morbidity of women throughout the world. In the world, 208 million pregnancies occur, with 52 million having miscarriages. In Indonesia, miscarriage is the fifth largest cause of maternal death, after bleeding, hypertension, infection, and prolonged labor. Some coverage in maternal health indicators get a difference between urban and rural areas. For this reason, this study aims to know the maternal factors that affect miscarriages in Indonesia based on the area of residence. This type of research is observational analytic with crossectional study design. The source of the data in this study is that data covers all regions in Indonesia obtained from the 2017 Indonesian Demographic and Health Survey. The results showed that age and parity influence the incidence of miscarriages in urban and rural areas, another factor that influences in urban areas is the presence of infectious infections sex and work, while in rural areas is the distance of pregnancy. The risk of abortion is not significantly related to smoking, ideal K1, ANC quality, TTD consumption, and contraception. Keywords: Miscarriage, Urban, Rural, Indonesia

Abstrak: Perawatan Metode Kanguru (PMK) merupakan salah satu metode perawatan terhadap bayi BBLR yang mulai dikembangkan di Indonesia sejak tahun 90-an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PMK, serta untuk mengidentifikasi hal-hal yang mendorong dan menghambat pelaksanaan PMK di rumah oleh Ibu pasca perawatan di RSUD Kota Depok tahun 2019. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen pada bulan Mei-Juni 2019 terhadap 4 orang Informan Ibu yang melakukan PMK di rumah dan 18 informan kunci. Berdasarkan hasil penelitian, belum keseluruhan Ibu melaksanakan PMK sesuai dengan kategori komponen PMK. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanan PMK dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, usia, paritas, status pekerjaan, dan dukungan yang diterima Ibu yang melakukan PMK, serta kontrol ulang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Disarankan kepada RSUD Kota Depok untuk melakukan edukasi PMK yang tepat sasaran. Selanjutnya, perlu dimaksimalkan peran Kader Kesehatan dan kelompok pendukung dalam pengawasan pelaksanaan PMK di rumah yang berkelanjutan, serta advokasi terkait kebijakan PMK di tingkat kota Depok.

Abstrak: Latar belakang: Ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) merupakan hal esensial yang wajib dipenuhi. Salah satu jenis fasyankes yang ada di Indonesia adalah Puskesmas. Dokter gigi merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan yang wajib tersedia di setiap Puskesmas yaitu minimal tersedia satu dokter gigi untuk setiap Puskesmas. Namun dalam kenyataannya masih terdapat banyak Puskesmas yang tidak memiliki dokter gigi. Salah satu Riset Kesehatan Nasional di Indonesia (Rifaskes 2019) merupakan riset terbaru yang dapat digunakan untuk melihat fasilitas di Puskesmas termasuk ketersediaan dokter giginya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai ketersediaan dokter gigi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di tingkat Puskesmas. Metode: Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional menggunakan data sekunder hasil Rifaskes Puskesmas 2019 yang didapatkan dari Badan Litbangkes Kemenkes RI. Unit analisis yang digunakan adalah Puskesmas.Kesimpulan: kondisi geografi, sumber daya finansial, dan sumber daya / fasilitas fisik yang dimiliki oleh Puskesmas dapat memberikan pengaruh terhadap penyediaan dokter gigi di Puskesmas. Saran: Diperlukan perhatian khusus dan tindak lanjut dari berbagai stakeholder kepada Puskesmas yang masih kesulitan dalam penyediaan fasilitas fisik dan finansial, diperlukan perhatian dalam akses pendidikan dokter gigi dan anaknya, kemudahan akses pelatihan dan diperlukan perbaikan kualitas data dalam hal meminimalisir data missing sehingga data yang digunakan untuk analisis di masa depan dapat lebih berkualitas dan pemenuhan tenaga dokter gigi di Puskesmas dapat terpenuhi sesuai standar yang berlaku.

Abstrak: Penyakit infeksi seperti diare dapat menyebar melalui transmisi oral fecal. Menurut WHO, lebih dari 1,4 juta anak di bawah usia lima tahun di seluruh dunia meninggal akibat penyakit diare dapat dicegah dan diperkirakan bahwa 88% dari kasus-kasus ini terkait dengan air yang tidak aman atau sanitasi yang buruk. Di wilayah Asia Tenggara, hampir 48% atau diperkirakan 3.070.000 kematian setiap tahun yang dikaitkan dengan infeksi saluran pernapasan akut dan penyakit diare dengan beban tertinggi penyakit diare di lima negara: Bangladesh, India, Indonesia, Myanmar, dan Nepal dimana penyakit ini menyebabkan 60.000 kematian setiap tahunnya. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) terhadap kejadian diare pada balita di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Indonesia tahun 2017. Dalam penelitian ini menggunakan analisis cross sectional. Data variabel mengenai sarana pembuangan tinja, jarak sumber air dengan tangki septik, kebiasaan membuang tinja balita, cuci tangan pakai sabun, sumber air minum, pengelolaan air minum, penyimpanan air minum, pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan limbah cair rumah tangga dan pendidikan ibu dikumpulkan dengan wawancara dan observasi serta dikategorikan dan disaring dengan chi square. Hasil dalam penelitian ini didapat enam variabel dengan nilai p < 0,25 yang masuk kedalam analisis regresi logistik yang menghasilkan 2 variabel yang signifikan dengan nilai p < 0,05 (kebiasaan ibu membuang tinja anak balitanya dan cuci tangan pakai sabun). Uji regresi logistik didapatkan kebiasaan membuang tinja anak (OR) 1,59 dan cuci tangan pakai sabun (OR) 1,48. Studi ini memyimpulkan bahwa kebiasaan ibu membuang tinja anak balitanya secara sembarangan dan aktivitas cuci tangan pakai sabun yang tidak memenuhi syarat mempunyai pengaruh terhadap terjadinya diare

Abstrak: Merokok merupakan faktor resiko penyakit tidak menular yang dapat menyebabkan kesakitan pada individu maupun orang lain yang terpapar asap rokok. Data WHO di Indonesia pada tahun 2015 menyatakan prevalensi perokok aktif disemua kalangan usia sebanyak 51,1%. Kemudian data GYTS pada tahun 2009 menyatakan perokok remaja sebesar 57,8% pada laki-laki dan 6,4% pada perempuan. 72,5% remaja menyatakan setuju bahwa asap rokok berpengaruh buruk terhadap kesehatan, namun pertanyaan ini bertolak belakang dengan peningkatan trend usia merokok pada kalangan remaja usia 13-15 tahun sebesar 36,3% pada tahun 2007, 43,3% pada tahun 2010, dan 55,4% pada tahun 2013. Pada penelitian sebelumnya, perilaku merokok remaja juga dihubungkan dengan faktor stress, bully, dan pemantauan orang tua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan variabel independen yaitu gangguan mental, bully, dan pemantauan orang tua dengan variabel dependen yaitu perilaku merokok pada remaja di Indonesia dengan menggunakan desain studi cross sectional dan data sekunder dari survey global kesehatan pelajar berbasis sekolah pada tahun 2015 yang di teliti oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia (Litbangkes RI). Sampel penelitian yang digunakan adalah total sampling yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan ekklusi, yang kemudian data akan dianalisis secara univariat, bivariat, dan multivariat. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya hubungan antara gangguan mental dan bully dengan perilaku merokok pada remaja, serta tidak adanya hubungan pemantauan orang tua dengan perilaku merokok pada remaja