Abstrak: Latar Belakang : Peran tenaga kesehatan sangat dibutuhkan dalam upaya untuk mencapai pembangunan kesehatan yang optimal. Kinerja tenaga kesehatan meliputi dokter, perawat, bidan, gizi, farmasi, serta komponen lainnya yang berada di lingkungan puskesmas sangat penting untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas. hasil pengamatan terhadap 20 orang perawat Puskesmas dan dihasilkan bahwa sebanyak 30% pegawai tidak mencatat pendokumetasian asuhan keperawatan dengan lengkap, sebanyak 50% lebih sering melakukan kegiatan adminitratif. Subyek dan Metode Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode analitik yang dilakukan secara observasional, desain penelitian ini adalah secara potong lintang (cross sectional). Dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan puskesmas. Jumlah sampel adalah 147 dengan menggunakan total populasi yaitu perawat yang bekerja di puskesmas di kabupaten way kanan. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2019. Hasil: Dari hasil penelitian didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: Kinerja perawat = 4,066 - 0.018 masa kerja + 1,48 imbalan + 0,013umur Dengan model persamaan ini, kita dapat memperkirakan kinerja perawat dengan menggunakan variabel umur, masa kerja dan imbalan. Adapun arti koef. B untuk masing-masing variabel adalah sbb: Setiap kenaikan imbalan sebesar 1 juta maka akan mempengaruhi peningkatan kinerja perawat 1,48 pasien/ hari, setelah dikontrol variabel imbalan dan umur. Setiap perawat yang memiliki masa kerja lebih besar 1 tahun, kinerjanya menurun sebesar 0,18 pasien, setelah dikontrol variabel masa kerja dan umur. Setiap kenaikan umur sebesar 1 tahun maka akan mempengaruhi peningkatan kinerja perawat 0,13 pasien/ hari, setelah dikontrol variabel imbalan dan umur. Kesimpulan : Ada hubungan yang signifikan antara umur, masa kerja, beban kerja, dan imbalan terhadap kinerja perawat Puskesmas di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018, sementara antara pendidikan, jenis kelamin, dan pelatihan tidak ada hubungan yang signifikan terhadap kinerja perawat puskesmas di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018. Faktor yang paling dominan adalah imbalan

Abstrak: Salah satu upaya dalam menjamin mutu suatu pelayanan kesehatan adalah tersedianya obat dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjamin khasiatnya, aman, efektif, dan bermutu. Ketidakmampuan merencanakan kebutuhan obat dengan baik di tingkat Puskesmas, akan berpengaruh pada persediaan obat. Puskesmas akan mengalami persediaan obat yang berlebih (over stock) ataupun masalah kekosongan obat (stock out). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan perencanaan dan pengadaan obat di wilayah kerja dinas kesehatan kabupaten Way Kanan. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan penelitian non-eksperimental, data primer pada penelitian ini diperoleh berdasarkan pengamatan dan wawancara pada saat penelitian dilaksanakan, sedangkan data sekunder diperoleh dengan menelusuri dokumendokumen yang dapat mempertajam evaluasi pengelolaan obat di instalasi farmasi pada tahun 2019. Analisa data menggunakan analisis konten (data primer), serta analisis ABC dan VEN (data sekunder). Hasil wawancara dari para responden menunjukkan banyaknya faktor- faktor yang mempengaruhi dalam merencanakan kebutuhan obat. Tidak hanya sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan keakuratan data serta pengolahnnya, tetapi juga ketersediaan jenis obat oleh pihak penyedia yang terdapat dalam sistem aplikasi e-katalog juga merupakan faktor penting yang harus segera dicari solusinya, terutama oleh pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan hal tersebut, diantaranya pihak penyedia dan Kementerian Kesehatan sendiri.

---

One of the efforts in warranting the quality of a health service is the availability of complete type of medicines, sufficient amount, guaranteed efficiency, safe, effective, and qualified. The incapability to plan medicine requirement well in Public Health Center, will affect the medicine supply. The public health center will encounter over stock or even stock out the medicine supply. The purpose of this research is to evaluate the implementation of medicine planning and procurement in work territory of department of health of Way Kanan Regency. This research was conducted by nonexperimental research arrangement, primary data in this research was obtained based on observation and interview during the research, meanwhile the secondary data was obtained by exploring the documents that can improve the evaluation of medicine management in the pharmacy installation in 2019. The data analysis used content analysis (primary data), and ABC and VEN analysis (secondary data). The interview result of the respondents shows the factors that affect the medicine requirement planning. Not only human resource directly related by the data accuracy and it is processing, but also the availability of the medicine type by the provider party in the ecatalog application system is also an important factor that needs immediate solution, especially by the parties directly related with that matter, such as the provider and the Ministry of Health

Abstrak:

ABSTRAK
Nama : Karmellia Nikke Darnesti
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat
Judul : Analisis Kinerja Unit Pelayanan Gigi Puskesmas Kelurahan di
Wilayah Kecamatan Koja Jakarta Utara Tahun 2018
Pembimbing : Prastuti Soewondo, S.E., MPH., Ph.D
Lebih dari 50% penduduk di Indonesia memiliki permasalahan gigi dan mulut, ironisnya
berdasarkan Riskesdas 2018, hanya sekitar 10% yang mampu mendapat akses ke layanan
kesehatan gigi. Rifaskes 2011 mengindikasikan cakupan program usaha kesehatan gigi
berbasis masyarakat di puskesmas masih sangat rendah, termasuk di wilayah DKI Jakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian atas kinerja unit pelayanan gigi
puskesmas kelurahan di wilayah Kecamatan Koja. Pendekatan wawancara mendalam,
observasi, dan telaah dokumen dilakukan pada dua jenis unit pelayanan gigi yang ada di
puskesmas kelurahan wilayah Kecamatan Koja. Terdapat dua skema, yaitu Pola I yang
memiliki dokter gigi saja dan Pola III memiliki dokter gigi dan terapis gigi. Hasil
penelitian menyatakan bahwa unit pelayanan gigi pola III memiliki kinerja pelayanan gigi
yang lebih baik karena dapat menangani lebih banyak pasien dan tindakan, serta dapat
memenuhi program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) dan Upaya Kesehatan Gigi
Masyarakat (UKGM). Sebaliknya, unit pelayanan gigi pola I hanya dapat memenuhi
program UKGS dan menangani jumlah pasien yang lebih sedikit. Adanya kompetisi
waktu antara program kesehatan gigi masyarakat dan poli gigi membuat dokter gigi
kesulitan memenuhi semua pelayanan gigi. Pelaksanaan program UKGS maupun UKGM
yang dipenuhi hanya terbatas pada penyuluhan singkat dan pemeriksaan sederhana yang
dilaksanakan sekedar memenuhi target. Akibatnya, permasalahan gigi dapat terus
berkembang menjadi penyakit yang semakin parah dan membutuhkan perawatan lebih
kompleks. Hasil kajian juga menguak bahwa tindakan mayoritas, yaitu mumifikasi,
kurang sesuai dengan standar perawatan yang dibutuhkan karena keterbatasan sumber
daya. Disamping itu, tugas manajemen puskesmas ternyata menambah beban kerja dokter
gigi dan mempengaruhi kinerja unit pelayanan gigi. Kolaborasi dokter gigi dengan terapis
gigi akan meningkatkan kinerja unit pelayanan gigi karena dapat mengakomodasi
kenaikan permintaan pelayanan, membantu melaksanakan semua upaya kesehatan gigi,
dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kata kunci: kinerja, pelayanan gigi, puskesmas, dokter gigi, terapis gigi

---

ABSTRACT
Name : Karmellia Nikke Darnesti
Study Program : Public Health Science
Title : Analysis of Dental Medical Unit Performance in Puskesmas
Kelurahan at Koja District North Jakarta 2018
Counsellor : Prastuti Soewondo, S.E., MPH., Ph.D
More than 50% of the population in Indonesia were reported to have dental problems,
ironically based on Riskesdas 2018, only around 10% are able to get access to dental
services. Rifaskes 2011 has indicated the coverage of the community-based oral health
program at the Puskesmas is quietly low, even in the DKI Jakarta. This study aims to
analyze the performance of the dental medical unit at the puskesmas kelurahan in Koja
District area. The approach is through in-depth interviews, observations, and document
studies were carried out on two types of dental medical units that mostly be divided into
Pattern I with only dentist and Pattern III which have dentist and dental therapist. The
results of the study indicated that Pattern III had higher dental service performance
primarily because it could handle more patients and type of treatments also could carry
out School-based Oral Health (UKGS) and Community-based Oral Health (UKGM)
programs. In contrast, Pattern I only fulfill the UKGS program and handle fewer patients.
Clash of time between community-based program and dental poly makes it difficult for
dentists to fulfill all dental services. The implementation of the UKGS and UKGM
programs which only brief counseling and screening tended merely meet the targets so
that dental problems become more severe then require more complex treatments. The
study also revealed that the mummification, which were among the most frequent
treatment, were not in accordance with the standard of care due to limited resources. In
addition, management duties within puskesmas adds further workload of dentists and
influenced the performance of dental service. Dentist collaboration with dental therapist
will improve the performance of the dental service, allowing them to accommodate the
increase in demand, support implementation of all dental health efforts, and improve
dental service quality in the era of National Health Insurance (JKN).
Keywords : dental services; performance; puskesmas; dentist; dental therapist

Abstrak: Universal access sanitation merupakan salah satu target RPJMN 2015-2019 danSDGs 2030. Berdasarkan data WHO (2016), terdapat sekitar 842.000 orang di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah meninggal akibat air, sanitasi dan higieneyang tidak memadai, serta diperkirakan sejumlah 58% dari total kematiantersebutdiakibatkan oleh diare. Jawa Barat menjadi salah satu pemilik prevalensi diareklinis diatas angka nasional, jumlah angka kejadian diare tertinggi terdapat padaKabupaten Bogor yaitu sebanyak 163.904 kasus (149,25%).STBM merupakan programnasional yang digalakkan sejak tahun 2008 untuk menyelesaikan masalah penyakitberbasis lingkungan, melalui 5 pilar yang diusung.Cakupan layak sanitasi di Kabupaten Bogor tahun 2016 adalah sebesar 4.027.279jiwa (72,1%) dari target capaian 71,13%. Hal tersebut bertolak belakang denganpelaksanaan STBM saat ini yang menunjukkan bahwa masih 45 desa yang berstatuskanopen defecation free (odf) dari jumlah 434 desa yang ada di Kabupaten Bogor. Laporankemajuan pelaksanaan STBM nasional menunjukkan bahwa pelaksanaan STBM pilar1Kabupaten Bogor dengan berpatokan pada desa odf tertinggi ada di Cigombong,karena adanya komitmen dari pihak pelaksana maupun masyarakat. Sementara laporanodf terendah ada di Rumpin, dikarenakan Rumpin belum menjalankan program STBMyang salah satu penyebab utamanya karena keterbatasan jumlah SDM.Laporan odf tersebut tidak menunjukkn adanya pengaruh terhadap angka kejadiandiare.Angka kejadian diare di Cigombong yang seluruh desa diwilayahnya sudah odfjustru lebih tinggi dibandingka Rumpin yang seluruh desa diwilayahnya belum odf, haltersebut dikarenakan masih ada faktor lain selain BABS yang dapat menyebabkanterjadinya diare.
Kata kunci:Diare, STBM, Odf

---

Universal access sanitation is one of the targets of the RPJMN 2015-2019 andSDGs 2030. Based on data WHO (2016), there are approximately 842.000 people inlow and middle income countries dying effect from inadequate water, sanitation andhygiene, and an estimated 58% of the total deaths caused by diarrhea. West Java hasbecome one of the prevalence of clinical diarrhea above the national rate, the highestnumber of diarrhea occurrence is in Bogor Regency, which is 163,904 cases(149.25%). CLTS is a national program promoted since 2008 to solve the problem ofenvironment-based disease, through 5 points that carried.The coverage of decent sanitation in Bogor Regency in 2016 is 4.027.279 people(72.1%) of the target achievement 71.13%. This is in contrast to the currentimplementation of CLTS indicating that, there are still 45 villages with open defecationfree (odf) status of 434 villages in Bogor Regency. The progress report of the nationalCLTS showed that the implementation of CLTS point 1 in Bogor Regency the highest isin Cigombong, due to the cooperation of cross-sector and comitment from thecommunity. While the lowest odf report is in Rumpin, because Rumpin has not doingthe CLTS program which is one of the main causes due to the limited of humanresources.The odf report did not indicate any effect on the incidence of diarrhea. Theincidence of diarrhea in Cigombong that all villages in the region have odf is higherthan Rumpin that all villages in the region has not odf, it is because there are still otherfactors besides BABS that can cause diarrhea.
Key words:Diarrhea, CLTS, Odf.

Abstrak: Malaria masih menjadi ancaman kesehatan bagi setengah populasi dunia termasuk di Indonesia dimana pada tahun 2020 jumlah kasus malaria mencapai 226.364 kasus dan 96% kasus tersebut berasal dari Provinsi Papua. Kabupaten Jayapura sendiri menduduki peringkat ke empat penyumbang kasus malaria terbanyak di Provinsi Papua pada tahun 2016 sebanyak 29.044 kasus Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Jayapura pada tahun 2021. Ditemukan bahwa pelaksanaan program eliminasi malaria tidak berhasil mencapai target pada tahap Intensifikasi pengendalian yang telah ditetapkan didalam Pedoman Pengendalian Malaria Menuju Eliminasi Tahun 2030 di Kabupaten Jayapura yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jayapura nomor 44 Tahun 2017 Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Jayapura telah dilaksanakan namun belum optimal. Disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dapat menjadikan program eliminasi malaria sebagai prioritas anggaran dalam APBD Kabupaten Jayapura. Selain itu kerjasama lintas sektor yang tergabung dalam Malaria Center perlu digiatkan kembali dan merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) serta bermitra dengan global fund, Unicef, LSM, TNI, Polri, Organisasi profesi dan tokoh masyarakat

Abstrak: Indonesia dalam hal pengendalian campak menargetkan untuk memasuki fase eliminasi campak pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran kinerja program pengendalian penyakit campak di Puskesmas Bojongsari dengan menggunakan metode Malcolm Baldrige pada tahun 2018. Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap 7 informan yang terlibat dalam pengendalian penyakit campak serta telaah dokumen. Hasil penelitian ini mendapatkan gambaran 7 kategori: kepemimpinan, strategi perencanaan, pelanggan, manajemen pengukuran, sumber daya manusia, operasional, dan hasil. Pada kategori kepemimpinan, visi dan nilai sudah dijalankan secara komunal melalu internalisasi kegiatan puskesmas, komunikasi sudah dilakukan dua arah, tata kelola organisasi dibangun melalui pohon komitmen, dan dukungan masyarakat diperoleh lewat kerja sama lintas sektor. Pada kategori strategi perencanaan, perencanaan dirumuskan berdasarkan PKP, renstra, dan hasil analisis kebutuhan yang outuputnya berupa RUK dan RPK. Pada kategori pelanggan, media untuk mengetahui kepuasan, ketidakpuasan, keluhan, saran, dan harapan didapatkan melalui sistem kancing, kotak saran, survei indeks kepuasan masyarakat, dan facebook. Pada kategori manajemen pengukuran, analisis, dan pengetahuan, sistem pencatatan dan pelaporan program surveilans campak dilakukan dengan melaporkan W2 secara mingguan ke Dinkes Jabar dan melaporkan C1 secara bulanan ke Dinkes Depok. Sistem pencatatan dan pelaporan program imunisasi campak dengan merekap kegiatan imunisasi rutin lalu melaporkan laporan secara bulanan ke Dinkes Depok. Pada kategori SDM, peningkatan kapasitas dan kapabilitas melalui pelatihan pada program imunisasi. Lingkungan kerja yang mendorong produktivitas dibangun melalui pemahaman, dukungan dari atasan, dan rasa kekeluargaan. Pada kategori operasional, sudah ada RPK tahunan dan bulanan program surveilans dan program imunisasi campak yang menjadi acuan operasional pelaksanaan program. pada kategori hasil, cakupan imunisasi campak meningkat pada tahun 2018 menjadi 92.1% dan kasus campak menurun menjadi 54 kasus. Kesimpulannya untuk mencapai target cakupan imunisasi 95%, perlu ada perbaikan di dua kategori triad hasil, yaitu kategori sumber daya manusia dan kategori operasional.

Abstrak:

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dalam bentuk kegiatan pokok yang salah satu diantaranya adalah perawatan kesehatan masyarakat dengan program prioritasnya penemuan penderita barn BTA (+). Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten di propinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk pada tahun 1999 sebanyak 1.210.000 jiwa, memiliki 40 puskesmas, semua puskesmas telah mengikuti program P2TB dan memiliki pelaksana program tuberkulosis. Namun demikian bila dilihat dari hasil cakupan penemuan penderita baru BTA (+) masih sangat rendah bila dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di propinsi Sumatera Selatan, sedangkan cakupan penemuan penderita baru BTA (+) merupakan pengukuran terbaik untuk penilaian kinerja. Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya informasi tentang kinerja dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja pelaksana program tuberculosis puskesmas. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan rancangan studi "Cross Sectional". Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaksana program tuberkulosis puskesmas yang ada di kabupaten Musi Banyuasin. Sampling dalam penelitian ini tidak dilakukan, karena seluruh populasi dimanfaatkan untuk analisis (total populasi). Pengumpulan data dengan wawancara melalui kuesioner untuk variabel independen dan untuk variabel dependen berupa data primer dari laporan bulanan puskesmas. Yang termasuk variabel dependen adalah kinerja pelaksana program tuberkulosis puskesmas, dan yang termasuk variabel independen adalah pendidikan, pelatihan, lama kerja, pengetahuan yang tergabung dalam faktor internal individu. Sedangkan yang termasuk faktor eksternal individu adalah variabel beban kerja, supervisi, kepemimpinan, imbalan, sarana, dan mitra kerja. Pengolahan data dengan menggunakan program Epi Info V.6.0 dan SPSS for Window V.9.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksana program tuberkulosis yang baik sebesar 37.5%. Sedangkan faktor-faktor yang berhubungan secara bermakna dengan kinerja pelaksana program tuberkulosis adalah lama kerja, pengetahuan, beban kerja dan supervisi. Dan variabel yang paling dominan yang mempengaruhi adalah variabel beban kerja setelah dikontrol oleh variabel lama kerja serta sarana. Perlu bagi Dinas Kesehatan kabupaten Musi Banyuasin untuk memperhatikan peningkatan kinerja pelaksana program tuberkulosisis. dengan pengangkatan,relokasi tenaga kesehatan serta mengoptimalkan sarana yang ada.

---

 

Community health center (Puskesmas) is an organizational unit withinDistrict to develop community health, to establish community participation on health activities; and provide basic health services including public health nursing to the people. Musi Banyuasin District is one of districts within South Sumatera with total population of I210.000 in 1999. There are 40 puskesmas that provide tuberculosis program. All puskesmas have special staff dealing was tuberculosis program However, the performance of the tuberculosis program, any puskesmas measured by the number of new cases of tuberculosis BTA (+) per month, very low in compared the performance of Districts in South Sumatera. This study aims to examine factors related to the performance of tuberculosis program. Using survey research design. Population of this study is all tuberculosis program staff at Musi Banyuasin District, which also the sample of the study (total population). Data were collected using structured interview and from monthly report of the tuberculosis performance. Independent variables are level of education, training experience, work experience measured by length of work, and knowledge about tuberculosis. These are called internal factors. While external factors are work load, leadership index, incentives supervision, resources and facilities, and partnership. Data were analyzed using Epi Info version 6.0 and SPSS version 9.0. This study depicted that high performance of tuberculosis program is occurred only at 37.5% of puskesmas.The significant factors related to the performance are work experience, knowledge, supervision and work load, The dominant variables are resources, facilities, experience and work load. It is recommended that it is necessary to Musi Banyuasin Health District to improve their staff performance by recruiting, relocating known resources, and enhancing resources and facilities.

Abstrak:

AKI dan AKB di Papua masih tinggi, hampir dua kali lebih besar AKI dan AKB Nasional. Disisi lain Depkes menargetkan pada tahun 2009, AKI turun dari 307/100.000 kelahiran hidup menjadi 226/100.000 kelahiran hidup dan AKB turun dari 35/1000 kelahiran hidup menjadi 25/1000 kelahiran hidup. Tingginya AKI dan AKB di Papua, akibat akumulasi masalah di Puskesmas yang ada di Papua. Program KIA Puskesmas merupakan salah satu cara akselerasi menurunkan AKI dan AKB di Indonesia. penelitian ini dilakukan guna menganalisis sistem program KIA Puskesmas Desain penelitian ini adalah, kualitatif dengan pendekatan sistem. Metode pengumpulan data, dengan cara wawancara mendalam untuk data primer dan telaah dokumen untuk data sekunder. Selanjutnya data dianalisis dengan content analysis. Tempat penelitian dilakukan di Enam Puskesmas di kabupaten Mimika selama dua bulan. Hasil penelitian: Aspek Pembiayaan: Sumber dana dari retribusi Puskesmas kurang sebab masyarakat berobat gratis. Alokasi APBD tahun 2007, 80% untuk fisik dan 20% operasional. Waktu pencairan dana pada akhir tahun. Aspek SDM: ketersediaan tenaga bidan di puskesmas, bervariasi, dari 0 samapai 15 bidan. Ketercukupan tenaga bidan puskesmas dengan rasio 1:1000 penduduk, semua puskesmas belum cukup. Aspek sarana; ketersediaan bervariasi, dari belum ada sarana, ada tapi belum cukup sampai ada dan cukup. Kondisi, sebagian kecil rusak, sebagian lagi baik. Aspek peralatan: semua puskesmas tersedia, cukup dan baik kondisinya. Aspek obat-obatan: semua puskesmas tersedia, cukup dan baik kondisinya. Aspek fungsi manajemen: diterapak berdasarkan pengalaman, terfrakmentasi sebab belum ada Renstra Dinkes sebagai pedoman. Aspek cakupan pelayanan: semua cakupan program KIA seperti K1, K4, Persalinan oleh Nakes dan pertolongan neonatus oleh Nakes masih rendah. Hal ini disebabkan kompilasi masalah pada komponen input dan process dari sistem pengelolaan program KIA di Puskesmas. Rekomendasi: (1) Perlu dibuatkan Renstra Dinkes (2) Perlu upaya untuk meningkatkan biaya operasional program KIA melalui kajian tentang (a) biaya minimal untuk operasional program di Puskesmas (b) ASKES daerah. (c) Perda tentang ibu hamil dan anak Balita dipelihara Pemda dan (c) Perda Promkes masuk dalam Muatan lokal pengajaran TK, SD, SMP, SMA. (3) Terkait dengan tenaga bidan, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan Kualitas dan kuantitas tenaga bidan serta memperhatikan pendistribuasiannya. (4) Perlu ada pengadaan dan perbaikan sarana sesuai kebutuhan Puskesmas.