Abstrak: Di Indonesia, kanker serviks adalah kanker kedua paling sering yang ditemukan pada perempuan. Sebagai upaya pencegahan primer, Kementerian Kesehatan telah mengintroduksi imunisasi HPV dalam Program Demonstrasi imunisasi HPV bagi siswi perempuan kelas 5 dan 6 SD di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2016. Studi ini adalah kohort retrospektif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran KIPI vaksin HPV kuadrivalen beserta pengaruh faktor-faktor independen terhadap timbulnya KIPI dan model prediksi dengan menggunakan metode analisis survival. Total 500 laporan surveilans aktif KIPI yang didapat pada tahun 2017 dan dianalisis dengan SPSS. KIPI vaksin HPV kuadrivalen yang terjadi dalam program BIAS HPV di provinsi DKI Jakarta tahun 2017 adalah reaksi nyeri lokal di tempat suntikan (59,6%), bengkak (17,2%), kemerahan (40,8%) dan demam (1,6%). Tidak ditemukan KIPI serius. Variabel independen yang signifikan adalah nomor batch vaksin dan riwayat imunisasi lain dalam waktu 4 minggu sebelum imunisasi HPV. Semua KIPI bersifat ringan dan sembuh sendiri tanpa intervensi. Dapat disimpulkan bahwa vaksin HPV kuadrivalen memiliki gambaran keamanan yang baik. Keputusan untuk melanjutkan dan memasukkan vaksin HPV ke dalam program imunisasi nasional harus didukung oleh analisis lebih lanjut seperti aspek biaya, cost-effective analysis, ketersediaan vaksin, tingkat penerimaan vaksin serta aspek kapasitas dan manajemen cold chain.

Abstrak:

Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Kabupaten Lebak tahun 2023 terjadi ketidakmerataan, dimana (39,5%) 17 Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak tidak mencapai target cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dari target Nasional yaitu sebesar 100%.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilaksanakan di dua puskesmas dengan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) tertinggi dan terendah di Kabupaten Lebak. Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu enam informan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi melalui telaah dokumen, kemudian dilakukan analisis data kualitatif.
Penelitian menunjukkan bahwa cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) berkaitan dengan pelayanan kesehatan, sumber daya manusia, logistik vaksin, pembiayaan, pencatatan pelaporan, penggerakan pelaksanaan serta pengawasan pengendalian penilaian. Sehingga dapat disimpulkan kinerja program imunisasi terhadap cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Kabupaten Lebak tahun 2023 masih menghadapi beberapa tantangan utama yang berdampak pada ketidakmerataan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

---

The coverage of Complete Basic Immunization (CBI) in Lebak Regency in 2023 was uneven, where (39.5%) 17 Health Centers in the working area of the Lebak Regency Health Office did not achieve the target of Complete Basic Immunization (CBI) coverage from the National target of 100%.  The study used a qualitative approach with a case study design carried out in two health centers with the highest and lowest Complete Basic Immunization (CBI) coverage in Lebak Regency. The number of informants in this study was six informants. Data collection was carried out through in-depth interviews and observations through document review, then qualitative data analysis was carried out.  The study shows that the coverage of Complete Basic Immunization (CBI) is related to health services, human resources, vaccine logistics, financing, reporting records, implementation mobilization and supervision of assessment control. So it can be concluded that the performance of the immunization program on the coverage of Complete Basic Immunization (CBI) in Lebak Regency in 2023 still faces several major challenges that have an impact on the uneven coverage of Complete Basic Immunization (CBI).

Abstrak: ABSTRAK Nama : Marisa Sasuwe Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Reproduksi) Judul : Gambaran Kesiapan Guru Pembina UKS SD Sebagai Fasilitator Vaksinasi HPV Dalam Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Di Jakarta Selatan. Vaksinasi HPV memiliki efektivitas paling tinggi bila diberikan pada anak usia 9-12 tahun. Sejak tahun 2016 Indonesia menjadi satu dari sekian banyak negara yang memberlakukan program vaksinasi HPV berbasis sekolah (BIAS), dimana saat ini program ini masih terbatas di DKI Jakarta.Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa vaksinasi HPV berbasis sekolah memiliki angka cakupan paling tinggi. Namun, menurut data di Jakarta, vaksinasi HPV masih belum mencapai target cakupan 95%. Guru pembina UKS sebagai garda terdepan pelaksanaan vaksinasi HPV di sekolah berperan sanga penting dalam proses pengambilan keputusan orang tua untuk mengijinkan atau menolak pemberian vaksinasi bagi anak mereka. Guru adalah fasilitator yang akan berperan memfasilitasi orang tua dan petugas kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi HPV di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Kesiapan Guru Pembina UKS SD Sebagai Fasilitator Vaksinasi HPV Dalam Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Di Jakarta Selatan menurut karakteristik jenis kelamin,umur, tingkat pendidikan, lama menjabat sebagai guru Pembina UKS dan riwayat pelatihan. Pengukuran kesiapan dilihat dalam enam dimensi yaitu peran, sikap, pengetahuan, kapasitas, kapabilitas dan tanggung jawab. Penelitian dilakukan pada 50 Guru pembina UKS SD di 10 Kecamatan Jakarta Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode cross sectional dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukkan 52% Guru Pembina UKS di Jakarta Selatan memiliki kesiapan rendah dan 48% memiliki kesiapan tinggi dalam menjalankan tugas sebagai fasilitator vaksinasi HPV BIAS. Dimensi pengetahuan merupakan dimensi kesiapan yang paling rendah, dengan 70% Guru pembina UKS memiliki pengetahuan kurang tentang vaksinasi HPV dan kanker serviks. Karakteristik Individu memiliki hubungan signifikan dengan kesiapan : umur (p= 0.036), lama menjabat (p=0.012) dan riwayat diklat ( p= 0.010). Sedangkan jenis kelamin (p=0.661) dan tingkat pendidikan (p=0.502) tidak ditemukan hubungan signifikan terhadap kesiapan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka pelatihan tentang vaksinasi HPV dalam BIAS bagi Guru pembina UKS merupakan hal yang paling penting untuk dilaksanakan dalam rangka mendukung kesiapan Guru Pembina UKS sebagai fasiliatator vaksinasi HPV BIAS di Jakarta Selatan. Kata Kunci : Vaksinasi HPV. BIAS, Kesiapan Guru pembina UKS ABSTRACT Name : Marisa Sasuwe Study Program : Reproductive Health Judul : Overview of Elementary School Health Teacher (UKS) Readiness as HPV Vaccination Facilitator in the School Children Immunization Month Program (BIAS) in South Jakarta. HPV vaccination has the highest effectiveness when given to children aged 9-12 years. Since 2016 Indonesia has become one of few countries that has implemented a school-based HPV vaccination program (BIAS), which is currently limited to DKI Jakarta. Previous research has shown that school-based HPV vaccination has the highest coverage rates. However, according to data in Jakarta, HPV vaccination has not yet reached the 95% coverage target. UKS teachers as the frontline in implementing HPV vaccination in schools play an important role in the decision-making process of parents to allow or refuse vaccinations for their children. School Health Teacher is the facilitator who will play a role in facilitating parents and health workers in carrying out HPV vaccinations in schools. This study aims to determine the Readiness Overview of Elementary School Health Teacher (UKS) as Facilitators of HPV Vaccination in the School Children Immunization Month Program (BIAS) in South Jakarta according to the characteristics of gender, age, level of education, length of time serving as a UKS Teacher and training history. Measurement of readiness is seen in six dimensions, namely roles, attitudes, knowledge, capacity, capabilities and responsibilities. The study was conducted on 50 UKS elementary school teachers in 10 sub-districts of South Jakarta. This research is a descriptive study with cross sectional method and uses a quantitative approach. The results showed that 52% of UKS teachers in South Jakarta had low readiness and 48% had high readiness in carrying out their duties as facilitators of BIV HPV vaccination. The knowledge dimension is the lowest readiness dimension, with 70% of UKS teachers having less knowledge about HPV vaccination and cervical cancer. Individual characteristics have a significant relationship with readiness: age (p = 0.036), length of service (p = 0.012) and training history (p = 0.010). While gender (p = 0.661) and education level (p = 0.502) no significant relationship was found in readiness in this study. Based on the results of this study, the training on HPV vaccination in BIAS for UKS Teachers is the most important thing to do in order to support the readiness of the UKS Guidance Teacher as a facilitator for BIV HPV vaccination in South Jakarta. Keywords: HPV vaccination, BIAS, elementary school health teacher, readiness

Abstrak:

---

Abstrak: Latar belakang (background): Saat ini, banyak sekali permasalahan kesehatan yangterjadi pada remaja, termasuk juga pada remaja yang berada di sekolah. Di Indonesia,terdapat sebuah program promosi kesehatan yang dilakukan pada tataran sekolah yaituUsaha Kesehatan Sekolah (UKS). Anak sekolah merupakan kelompok terorganisir yangberpotensi untuk mampu berdaya dalam hal kesehatan. Tujuan (Objective): Memberikangambaran mengenai pelaksanaan program UKS pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas(SLTA)di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard.Metode (Method): Informasi yang didapatkan berasal dari studi kualitatif yang dilakukanpada sekolah dan Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta. Studi ini dilakukan pada bulan Juli-Oktober 2014. Informasi yang dianalisis dalam studi ini bersumber dari 17 wawancaramendalam yang dilakukan pada sekolah dan Puskesmas, melibatkan 4 (empat) wakilkepala sekolah, 4 (empat) guru Pembina UKS, 4 (empat) perwakilan siswa, 4 (empat)perwakilan Puskesmas, dan seorang perwakilan staf Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.Hasil (result): Berdasarkan metode evaluasi Balanced Scorecard, pada keempat sekolahyang menjadi studi penelitian ini lebih banyak menjalankan ruang lingkup kuratif saja.Pada keempat Puskesmas diketahui lebih banyak menjalankan fungsi pelayanan kesehatandibandingkan dengan fungsi pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan sehat.Beberapa faktor yang mendorong belum optimalnya pelaksanaan UKS di SLTAdiantaranya adalah masih kurangnya pelatihan dan forum belajar bagi guru, belummaksimalnya pelibatan siswa baik di sekolah maupun di Puskesmas, dan belummaksimalnya kerjasama yang dilakukan oleh Puskesmas. Kesimpulan (conclusion):Diperlukan sebuah upaya yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebuttermasuk peninjauan kembali kebijakan dan pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaanUKS di sekolah, peningkatan keterampilan bagi para guru dan petugas kesehatan melaluipelatihan dan mengaktifkan forum komunikasi sebagai sarana belajar untukmengembangkan wawasan, melibatkan para orangtua siswa, dan pelibatan siswa dalammenjalankan proses perencanaan hingga evaluasi program UKS di sekolah.Kata kunci: sekolah, siswa, pelaksanaan, program UKS, Puskesmas, Balanced Scorecard

---

Background: Nowadays, many health problems happened in adolescent, includingadolescent in school. In Indonesia, there is a program that conducted in school, namedUKS (Usaha Kesehatan Sekolah). In school, adolescent is the organized group that has tobe capable to empower in health. Objective: Explain about implementation of UKSprogram in Senior High School and equal in Province of DKI Jakarta with BalancedScorecard approaches. Method: information obtained from qualitative study conducted inSchool and health care center in Province of DKI Jakarta. Analyzed information in thisstudy sourced from 17 in-depth interviews, consist of 4 (four) vice school principle, 4(four) teachers, 4 (four) students, 4 (four) health care center staff, and representatives fromProvince Health Office. Result: Based on Balanced Scorecard method, in four schoolswhich become the subject of the research stated that are not yet implementedcomprehensive UKS program. Most of them implement only in curative and rehabilitativeefforts. Besides senior high school, the implement program is health care center. In fourhealth care center, most of them implement the program only in health services functioncompared with health education function. Inhibit factors which causes ineffective are lackof training and forum for teacher for encouraging their knowledge and skill that relatedwith UKS, lack of involving the student in school and health care center, and lack ofpartnership between health care center with other sectors like public sector, private sectors,or non-government organization. Conclusion: Required a comprehensive effort to solvethe problems. The governments have to review the policy and guidance related to UKSimplementation di school. Besides that, it is required to improve the organizing skill fromprogram officer (teacher and health care officer) so that they are capable to implementcomprehensive UKS program through training and communication forum as the learning,involve the parent of the student, and involve the students in planning until evaluationprocess in UKS program.Key word: school, student, implementation, UKS, health care center, Balanced Scorecard.

Abstrak:

---

Abstrak: Di Indonesia, saat ini mempunyai beban ganda dalam pembangunan di bidang kesehatandiantaranya adalah penyakit menular dan penyakit tidak menular. Sangat sulit untukmemberantas penyakit menular karena penyebarannya tidak mengenal batas wilayah.Imunisasi adalah salah satu tindakan yang dapat mencegah penyebaran penyakit ke wilayahlain dan terbukti sangat efektif dalam hal biaya, sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintahdalam bentuk Permenkes No.12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Penelitian inibertujuan untuk menggali lebih dalam tentang perencanaan program imunisasi berdasarkanpencapaian target Universal Child Immunization di Puskesmas Kabupaten Bandung denganmembandingkan antara Puskesmas UCI dengan Puskesmas non UCI dalam satu kecamatanyang sama. Metode penelitian yang dilakukan yaitu studi deskriptif dengan analisis kualitatifmelalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menyimpulkanbahwa komponen perencanaan yang mempengaruhi tercapainya target UCI pada PuskesmasUCI dan Puskesmas non UCI adalah perencanaan SDM jumlah pegawai, motivasi, dankepemimpinan dan lingkungan. Saran yang diajukan untuk Dinas Kesehatan yaitu menambahjumlah pegawai di Puskesmas non UCI agar tidak ada alasan lagi mengenai keluhan bebankerja dan dapat meningkatkan cakupan imunisasi dan tercapainya target UCI. Sedangkan saranbagi Puskesmas, khususnya Puskesmas non UCI dapat meningkatkan motivasi pegawai,meningkatkan sweeping dan mengatasi masalah lingkungan lainnya sehingga dapatmeningkatkan cakupan imunisasi dan mencapai target UCI di wilayah kerjanya.

Abstrak: Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap anak berhakmemperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinyapenyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Pemerintah juga wajib memberikanimunisasi dasar lengkap kepada setiap bayi dan anak. Pada tahun 2017, Kota Depokberstatus KLB difteri dengan 12 kasus suspect difteri dan 1 orang meninggal. Kota Depokmerupakan wilayah yang berpotensi transmisi penyakit menular tinggi karena padatpenduduk dan mobilitas tinggi. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) merupakan salah satuprogram dari kebijakan imunisasi yang lama dilaksanakan namun belum menemuikeberhasilan yang diharapkan. Analisis implementasi ditujukan untuk melihat bagaimanapengimplementasian program imunisasi dasar lengkap di Puskesmas. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumenterkait, sesuai dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn berdasarkan6 (enam) variabel. Hasil penelitian didapatkan bahwa standar dan sasaran kebijakanbelum tercapai sepenuhnya. Sumber daya terkendala berdasarkan indikator insentif yangbelum dirasakan secara optimal dalam menunjang optimalnya penyelenggaraan IDL diPuskesmas. Komunikasi antar organisasi pelaksana baik. Karakteristik pelaksanaterkendala dengan keterbatasan SDM. Sikap pelaksana mendukung. Kondisi ekonomidan politik baik, namun kondisi sosial belum mendukung. Kesimpulan didapatkan bahwaimplementasi IDL di Kota Depok masih memiliki kendala di setiap variabelnya dan perludilakukan proses pemenuhan variabel yang kurang. Rekomendasi penelitian ini yaitukeberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik darisisi standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antar organisasi pelaksana, karakteristikpelaksana, sikap pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, politik. Hambatan program yangada bisa diatasi dengan mengoptimalkan wewenang Puskesmas sebagai pembina wilayah.

---

Health Law Number 36 of 2009 states that every child deserved in basic immunizationaccording the provisions to prevent the occurrence of diseases that can be avoided throughimmunization. The government is also required to provide a complete basic immunizationto every baby and child. In 2017, Depok became outbreak with 12 cases suspectdiphtheria and 1 person died. The city of Depok is an area with high transmission potentialfor communicable diseases due to high population and high mobility. Complete BasicImmunization (IDL) is one of the old immunization policy implemented but has not metthe expected success. Complete Basic Immunization Program is one of the oldimmunization policy programs implemented but has not met the expected success. Theimplementation analysis is intended to see how the implementation of the complete basicimmunization program at the Puskesmas. This research is a qualitative research with in-depth interview technique and related document study which using the policyimplementation theory of Van Meter and Van Horn based on 6 (six) variables. The resultsobtained that the standard and objective have not been fully achieved. Resources areconstrained by incentive indicators that have not been felt optimally in supporting theoptimal implementation of complete basic immunization in Puskesmas. Inter-organizational communication is good. Characteristic of implementing agencies areconstrained by human resource constraints. Disposition of implementors supported, butstill found some implementers who are not orderly. Economic and political conditions aregood, but social condition are not yet supportive. Conclusion found that implementationof complete basic immunization in Depok still has constraints in each variable and needto be done process of fulfillment of less variable. The recommendation of this research isthe success of implementation will be achieved if the improvement of deficiency, bothfrom the side of standard and objective, policy resources, interorganizationalcommunication, characteristic of implementing agencies, disposition of implementors,and social, economy, political condition. Barriers to existing programs can be overcomeby optimizing the Puskesmas's authority as a regional coach.

Abstrak: Tuberkulosis merupakan penyakit yang masih menjadi tantangan global. Dalam rangka menanggulangi penyakit Tuberkulosis, terbentuklah kerangka kerja oleh WHO untuk mengendalikan tuberkulosis, yang kemudian menjadi strategi global yaitu DOTS atau Directly Observed Treatment Short-Course. Salah satu yang menghambat kemajuan dari penanggulangan tuberkulosis adalah adanya kasus Multidrug Resistant Tuberculosis atau MDR-TB. Kasus MDR TB terjadi salah satunya disebabkan oleh belum maksimalnya implementasi dari strategi DOTS. Di Kota Depok, Puskesmas Pancoran Mas dan Puskesmas Rangkapan Jaya Baru adalah puskesmas dengan angka MDR-TB tertinggi. Dari dua puskesmas tersebut, gambaran akan manajemen atau pengelolaan dari pelaksanaan strategi DOTS pada program Penanggulangan TB khususnya dalam merespon MDR-TB sangatlah menarik untuk dianalisis lebih jauh. Dengan metode kualitatif dan dengan pendekatan Logic Model, peneliti menelaah bagaimana keberlangsungan program di kedua puskesmas dari sudut pandang input, activity, dan output nya. Peneliti mengumpulkan data baik primer maupun sekunder, dengan melakukan telaah dokumen dan juga wawancara mendalam ke tiga belas informas. Dari penelitian ini ditemukan hasil bahwa kedua Puskesmas sebenarnya telah mengimplementasikan strategi DOTS dengan baik yaitu salah satunya dengan melakukan pengobatan sesuai dengan standar, namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksananaan program tersebut yang dapat menjadi faktor pengahambat dari berjalannya program, baik masalah dari segi sumber daya seperti tidak adanya laboratorium disalah satu puskesmas, hingga dari segi pelaksanaan kegiatan, yang menyebabkan kedua puskesmas pada akhirnya tidak dapat mencapai target Penilaian Kinerja Puskesmas. Adanya berbagai macam kendala yang berasal dari berbagai aspek menjadi faktor masih belum sempurnanya pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di Puskesmas Pancoran Mas dan Rangkapan Jaya Baru.

Abstrak:

---