Abstrak: Hasil penelitian didapatkan bahwa faktor pendidikan ibu, status pekerjaan ibu, tempat tinggal, sanitasi pembuangan kotoran manusia dan pendapatan rumah tangga memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian balita stunting. Dampak stunting terhadap pendidikan anak ketika dewasa sebesar 2,3%, dampak stunting terhadap status pekerjaan sebesar 3,7% dan dampak stunting terhadap status ekonomi sebesar 8,3%.

Abstrak:

Jumlah penduduk tahun 2010 melebihi proyeksi jumlah penduduk oleh BPS. Dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49% dikhawatirkan akan terjadi ledakan penduduk. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap jumlah anak dalam satu rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi  yang terdiri dari status ekonomi (kuintil pengeluaran), pekerjaan ibu, pendidikan ibu dan lokasi tempat tinggal berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah anak dalam satu rumah tangga. Kata kunci : faktor sosial ekonomi, jumlah anak

---

 Abstract Total population in 2010 exceeded the projected total population by the BPS. With the population growth rate of 1.49% of the population explosion feared would happen. This study was conducted to see the influence of socioeconomic factors on the number of children in one household. The results showed that socioeconomic factors comprising economic status (quintiles spending), maternal employment, maternal education and location of residence significantly affected the number of children in one household. Key words : socioeconomic factor, number of children

Abstrak: Di seluruh dunia, stroke adalah penyebab kematian nomor dua dan penyebab kecacatan nomor tiga. Selain faktor risiko utama stroke (hipertensi, kolesterol, diabetes), status sosial ekonomi sering dikaitkan sebagai faktor risiko yang memiliki peran penting terhadap kejadian stroke. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan faktor sosial ekonomi memiliki hubungan dengan penyakit stroke berdasarkan data IFLS Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional, menggunakan pendekatan ekonometrika dengan uji Logit. Model logit digunakan untuk menentukan estimasi faktor risiko stroke. Analisis menunjukkan bahwa 309 (0,90%) responden menderita stroke, dengan presentase terbesar berada pada status sosial ekonomi kategori miskin (26.86%). Berdasarkan analisis bivariat status sosial ekonomi tidak berhubungan dengan kejadian penyakit stroke. Berdasarkan analisis multivariat terdapat hubungan antara status sosial ekonomi dengan kejadian penyakit stroke setelah dikontrol oleh variabel lainnya. Variabel sosial ekonomi kategori sosial ekonomi menengah dapat meningkatkan risiko sebanyak 1,53 kali lebih tinggi terhadap terjadinya penyakit stroke.

Abstrak:

ABSTRAK Nama : Astuti Purbaningsih Program Studi : Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Dampak Jaminan Kesehatan Sosial  Bagi Masyarakat Miskin Terhadap Utilisasi Layanan Kesehatan (Data Indonesia Family Life Survey 2000, 2007 dan 2014) Dalam upaya memberikan perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin dari risiko kesehatan, pemerintah Indonesia mengimplementasikan program jaminan kesehatan sosial bersubsidi bagi masyarakat miskin Askeskin. Program ini kemudian diperluas target dan manfaatnya menjadi Jamkesmas. Penelitian ini meneliti dampak jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin terhadap utilisasi layanan kesehatan berupa jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap, proporsi belanja kesehatan terhadap pengeluaran rumah tangga, serta self-assessed health. Analisis dilakukan pada semua populasi dan subpopulasi termiskin (kuintil pertama dalam populasi). Peneliti menggunakan metode propensity score matching dan difference-in-difference untuk analisis data Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2000, 2007 dan 2014. Hasil penelitian menunjukkan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin memiliki dampak positif signifikan terhadap jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap; di sisi lain program tidak memiliki dampak signifikan terhadap proporsi belanja kesehatan rumah tangga dan self-assessed health. Program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin secara signifikan telah meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan, namun tidak signifikan melindungi masyarakat miskin dari risiko belanja kesehatan dan tidak signifikan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin. Kata kunci: askeskin, jamkesmas, jaminan kesehatan, analisis dampak, ekonometri, kemiskinan

---

ABSTRACT Name : Astuti Purbaningsih Study Program : Magister of Public Health Judul : The Impact of Social Health Insurance for The Poor on Health Services Utilization (Indonesia Family Life Survey Data 2000, 2007 and 2014) To improve the poor’s access to healthcare services, the Indonesian government introduced Askeskin, a subsidized social health insurance for the poor. Later, Askeskin had policy expansion and became Jamkesmas. We examine the effects of this social health insurance for the poor on health services utilization — outpatient visits, inpatient admissions, household budget share of health spending, and self-assessed health. We analyze all samples and the poorest (1 st ) quartile of the sample. Using propensity score matching and difference-in-difference matching strategies on Indonesia Family Life Survey (IFLS) datasets 2000, 2007 and 2014, we find the insurance have positive significant impact on outpatient visits and inpatient admissions; it does not seem to have significant impact on household budget share of health spending and self-assessed health, however. This finding suggests that social health insurance for the poor increases health services utilization (outpatient visits and inpatient admissions), on the other hand it does not significantly protect the poor from health spending and not significantly improve health outcome of the poor. Keywords: askeskin, jamkesmas, health insurance, impact evaluation, econometric, poor

Abstrak: Tingkat konsumsi rokok di Indonesia meningkat setiap tahun sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Konsumsi rokok merupakan salah satu penyebab faktor risiko Penyakit Tidak Menular. Upaya pemerintah dalam mengendalikan rokok diatur dalam PP 109 tahun 2012. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kebiasaan merokok terhadap status kesehatan masyarakat dalam upaya pengendalian produk tembakau di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Indonesia Family Life Survey 5 (IFLS 5) dengan metode mix method. Desain penelitian ini sequential eksplanatory design, didahului analisis data kuantitif pada 5.221 responden dan dilanjutkan dengan penelitian kualitatif. Variabel independen terdiri dari provinsi, umur, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, usia mulai merokok, jumlah rokok, jenis rokok, dan kesulitan menahan diri untuk tidak merokok di tempat umum. Variabel dependen yaitu status kesehatan masyarakat Indonesia. Hasil akhir menunjukkan bahwa variabel yang memiliki hubungan signifikan dengan status kesehatan adalah provinsi (OR 1,504); jenis kelamin (OR 2.574); pekerjaan (OR 8,730-19,275); penghasilan (OR 0,501-1,366); usia mulai merokok (OR 1,019); jenis rokok (OR 1,076-3,023). Pengendalian tembakau belum berhasil, pemerintah harus lebih serius, tegas, dan ketat dalam membuat regulasi pengendalian tembakau sehingga dapat menekan tingkat konsumsi rokok di Indonesia

Abstrak: Penyakit TB menempatkan beban luar biasa bagi penderita, keluarga, masyarakat,dan anggaran pemerintah. Selain kehilangan produktivitas kerja efek paling mendalam adalah penurunan tingkat kesejahteraan bahkan pemiskinan. Tujuanpenelitian ini menganalisis beban ekonomi yang ditanggung pasien dan anggota rumah tangga akibat penyakit Tuberculosis. Merupakan penelitian eksploratif deskriptif secara retrospektif dengan desain studi cross sectional. Sampel adalahpasien TB Paru BTA + dengan metode pengambilan sample probabilityproportional to size sebanyak 71 pasien.Estimasi total beban ekonomi akibat sakit TB di Kota Bengkulu adalah Rp7.259.600,- atau sebesar 28.48% dari rata-rata pendapatan rumah tangga. Komponen biaya yang paling dominan adalah biaya tidak langsung yaitu sebesar Rp 5.134..400,- atau 20.14% rata-rata pendapatan rumah tangga di ikuti biaya langsung sebesar Rp 2.125.200,- (8.34%) rata-rata pendapatan rumah tangga. Pasien dengan penghasilan rendah, umur lebih dari 43 tahun, tidak memiliki jaminan kesehatan, memiliki jumlah anggota rumah tangga lebih dari 4, melakukan coping strategy dan pernah menjalani rawat inap akan menangalami katastropik dibandingkan dengan kelompok lainnya, pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan pemiskinan rumah tangga. Diperlukan kajian kebijakan kesehatan yang dapat melindungi rumah tangga dari semua aspek biaya karena sakit, khususnya TB dalam mengurangi pengeluaran kesehatan dalam biaya non medis maupun indirect cost. Kata kunci : Beban Ekonomi, Coping Strategy, Katastropik, Pemiskinan.

---

Tuberculosis puts a tremendous burden for patients, families, communities andgovernment budgets. In addition to the work productivity loss, the most profoundeffect is the decrease in the level of well-being even impoverishment. The purposeof this study is analyze the economic burden by patient and households as a resultof Tuberculosis. It is an explanatory retrospective descriptive study with crosssectional design. Total respondents were 71, they were pulmonary TB patientswith smear positive. Sampling technique used probability proportional to size.Estimated total economic burden of illness due to Tuberculosis int the Bengkulucity is Rp 7.259.600, which is 28.48% of the average household income. The mostdominant component costs are indirect costs amounting to RP 5.134.400,-whilethe direct cost is Rp 2.125.200,-. Patients with low income, age over 43 years, donot have health insurance, have a household size of more than 4, do copingstrategy and have ever hospitalized will experience catastrophic compared to othergroups, which then affecting the level of household welfare and poverty. It is aneed to produce a health policy with the that can protect householdsexpencesndue to do TB illness, especially expenses on non medical costs andindirect costs.Keywords: Economic Burden, Coping Strategy, catastrophic,impoverishment.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh status sosial ekonomi terhadap depresi antenatal di Indonesia. Desain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional yang dilakukan pada bulan Desember 2020-Januari 2021. HAsil penelitian menunjukkan prevalensi kejadian antenatal di Indonesia sebesar 21,4%.

Abstrak: Kabupaten Bekasi menempati peringkat pertama kabupaten dengan total timbulan sampah harian dan total timbulan sampah tahunan terbanyak di Provinsi Jawa Barat, dengan total timbulan sampah harian sebesar 1.900 Ton/hari dan jumlah timbulan sampah tahun 2020 sebesar 693.586 ton/tahun. Pemerintah daerah kabupaten Bekasi menetapkan sebuah peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018 berbentuk Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di kabupaten Bekasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kerangka hukum yang terdapat pada kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga sudah tersedia dari hierarki peraturan tertinggi pada level nasional, provinsi, Sampai kepada level peraturan daerah kabupaten. Permasalahan teknis yang dihadapi cukup beragam yaitu tidak adanya teknologi yang digunakan pada proses pengelolaan sampah akhir di TPA, Lahan TPA yang sudah Overload dan kurangnya sarana prasarana pengelolaan. karakteristik kebijakan menunjukan bahwa tujuan kebijakan sudah jelas dan detail membahas teknis tugas pokok dan fungsi masingmasing instansi pelaksana kebijakan, serta target dan capaian kebijakan. Alokasi anggaran yang besar terlihat tidak sebanding dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi yang masih dihadapi dengan permasalahan pada teknologi dan sarana dan prasarana. Masih terdapat ego sektoral atau tindakan mementingkan instansi masingmasing.pada koordinasi antar hierarki instansi pelaksana kebijakan. Satu aspek penting pada lingkungan kebijakan yang masih perlu untuk diperbaiki adalah ketersediaan teknologi dalam pengelolaan akhir sampah rumah tangga. Pada tahapan dalam proses implementasi kebijakan, Output yang dikeluarkan sebagai bentuk turunan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dikabupaten Bekasi adalah berupa program dan kegiatan masing-masing instansi pelaksana. Disiplin dan Kesadaran Masyarakat terkait Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masih Rendah Bentuk pelanggaran kelompok sasaran berupa membuang sampah ke aliran sungai dan tempat pembuangan sampah liar.

---

Bekasi Regency is ranked first in the city/regency with the highest total daily waste volume and the highest total annual waste volume in West Java Province, with a total daily waste volume of 1,900 tons/day and total waste generation in 2020 of 693,586 tons/year. The Bekasi district government stipulates a derivative regulation from Presidential Regulation Number 97 of 2017 and West Java Governor Regulation Number 91 of 2018 in the form of Bekasi Regent Regulation Number 33 of 2019 concerning Regional Policies and Strategies (JAKSTRADA) Bekasi Regency in the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste. This study aims to analyze the implementation of household waste management policies in Bekasi Regency. The results of the study show that the legal framework contained in household waste management policies is available from the highest regulatory hierarchy at the national, provincial, to district level regulations. The technical problems faced are quite diverse, namely the absence of technology used in the final waste management process at the TPA, the TPA Land that has been overloaded and the lack of management infrastructure. The characteristics of the policy indicate that the policy objectives are clear and detailed discussing the technical main tasks and functions of each policy implementing agency, as well as policy targets and achievements. The large budget allocation seems disproportionate to the implementation of waste management in Bekasi Regency which is still faced with problems in technology and facilities and infrastructure. There are still sectoral egos or actions that prioritize their respective agencies in coordination between the hierarchies of policy implementing agencies. One important aspect of the policy environment that still needs to be improved is the availability of technology in the final management of household waste. At this stage in the policy implementation process, the output issued as a derivative form of household waste management policy in Bekasi Regency is in the form of programs and activities of each implementing agency. Discipline and Public Awareness related to Household Waste Management Policy is still low. The target group's violations are in the form of throwing garbage into rivers and illegal dumping sites.

Abstrak: Clinical pathway merupakan sebuah alat untuk menjaga kualitas pelayanan dan efisiensi biaya dengan cara menstandarkan pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari implementasi clinical pathway terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan pengeluaran biaya yang lebih efisien. Analisis dampak dari implementasi clinical pathway dilakukan dengan cara membandingkan lama hari rawat, pelayanan, dan tagihan antara kelompok sebelum dan setelah implementasi clinical pathway dengan standar pelayanan. Tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara sebelum dan setelah clinical pathway pada lama hari rawat yaitu sebesar 5,9 hari, namun pada setelah clinical pathway terjadi penurunan variasi dan lebih mengikuti standar dalam clinical pathway. Variasi laboratorium dan radiologi mengalami penurunan pada kelompok setelah clinical pathway namun pada obat terjadi peningkatan jumlah variasi. Tagihan pasien mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 19,66%. Peningkatan tagihan disebabkan oleh lama hari rawat yang cenderung lebih panjang pada kelompok setelah clinical pathway sehingga meningkatkan biaya akomodasi dan tindakan. Rumah sakit perlu melibatkan seluruh tenaga kesehatan terkait mulai dari proses pembuatan clinical pathway hingga implementasinya agar proses implementasi menjadi lebih maksimal. Selain itu, diperlukan peninjauan dan sosialisasi perihal peraturan terkait Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan, Panduan Praktik Klinis, dan clinical pathway oleh Kementerian Kesehatan, serta diperlukan kerja sama antara rumah sakit, Kementerian Kesehatan, dan BPJS dalam penyusunan hospital base rate untuk perbaikan tarif INACBG.