Abstrak: Indonesia telah memiliki komitmen untuk eradikasi penyakit menular dengan menjalankan Expanded Programme on Immunization (EPI) pada tahun 1977 dengan fokus pada 6 penyakit: TBC, difteri, tetanus, pertussis, campak dan polio. Hingga tahun 2017 angka cakupan imunisasi dasar anak di Indonesia masih bervariasi antar provinsi dimana sebagian provinsi masih dibawah target WHO 80% dan cakupan nasional masih dibawah angka target 90%. Banyak penelitian sebelumnya telah membuktikan adanya hubungan antara faktor sosial dan ekonomi dengan keputusan imunisasi anak. Paper ini bertujuan untuk mengukur ketimpangan imunisasi dasar di Provinsi Jawa Barat tahun 2017 dan melihat faktor social dan ekonomi yang mempengaruhi imunisasi dasar anak. Analisa dilakukan dengan menggunakan data Susenas KOR tahun 2017 dan Podes 2018 yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Susenas adalah data survei rumah tangga yang representatif secara nasional, mewakili rumah tangga dari seluruh kelompok pendapatan., sementara Podes adalah data di tingkat desa yang berisi informasi infrastruktur desa. Ketimpangan akan diukur dengan metode Concentration Curve dan Concentration Index kemudian dengan metode regresi logistic akan dilihat faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap imunisasi. Pengukuran mengkonfirmasi secara signifikan bahwa kondisi ekonomi berpengaruh terhadap imunisasi di Indonesia. Concentration index imunisasi (CI=0,146) menunjukkan gradien imunisasi yang berpihak pada kelompok berpendapatan lebih tinggi. Concentration index untuk perkotaan lebih tinggi (CI=0,168) daripada perdesaan (CI=0,037). Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa pendapatan yang lebih tinggi, pendidikan ibu, tinggal di kota, anak- anak yang memiliki asuransi, rasio puskesmas, dokter, dan petugas kesehatan yang lebih baik terhadap populasi meningkat kemungkinan anak-anak mendapatkan vaksinasi. Puskesmas memiliki peran paling menonjol dalam meningkatkan cakupan imunisasi anak. Ketersediaan dokter dan petugas kesehatan untuk melakukan imunisasi serta mempromosikan manfaat imunisasi sangat penting untuk mendorong cakupan yang lebih tinggi. Imunisasi dasar anak lebih jarang ditemui pada rumah tangga berpendapatan rendah. Faktor supply side seperti rasio puskesmas, dokter dan nakes penting dan dominan dalam imunisasi dasar anak. Pemerintah Jawa Barat perlu memfokuskan pembangunan supply side ini sambil memperbaiki permintaan imunisasi melalui pemberian insentif, memperbaiki pendidikan ibu serta meningkatkan kepemilikan asuransi kesehatan anak

Abstrak:

Abstrak

Imunisasi dasar lengkap (IDL) merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, khususnya pada bayi dan balita. Cakupan IDL yang tinggi menunjukkan kinerja pelayanan kesehatan yang baik, sementara ketimpangan cakupan mencerminkan adanya tantangan dalam sistem pelayanan. Di Kabupaten Bogor tahun 2022, tercatat perbedaan mencolok antara Puskesmas Bojong Nangka dengan cakupan IDL sebesar 187,5% dan Puskesmas Ciapus yang hanya mencapai 15,35%. Perbedaan ini mengindikasikan adanya faktor-faktor penting yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan cakupan imunisasi.
Tujuan: Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi cakupan imunisasi dasar lengkap di dua Puskesmas dengan cakupan kontras.
Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive dan terdiri dari tenaga kesehatan, kader, tokoh masyarakat, dan orang tua anak. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Data dianalisis menggunakan pendekatan Kualitatif.
Hasil: Faktor Supply meliputi jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan sarana prasarana, serta dukungan dana. Faktor Demand mencakup pengetahuan dan kesadaran masyarakat, sosiodemografi, serta kepercayaan terhadap vaksin. Di Ciapus, ditemukan keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap imunisasi. Sebaliknya, Bojong Nangka menunjukkan kolaborasi aktif antara petugas dan masyarakat.
Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan signifikan dalam cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) antara Puskesmas Bojong Nangka dan Ciapus di Kabupaten Bogor tahun 2022. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kesalahan pencatatan data, faktor sosiodemografi, keterbatasan tenaga kesehatan, sarana prasarana, pendanaan, serta tingkat pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi. Kolaborasi aktif antar petugas dan masyarakat serta dukungan lintas sektor terbukti efektif meningkatkan cakupan IDL. Strategi peningkatan cakupan perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal guna mengatasi disparitas dan mencapai target kesehatan anak secara merata

Kata kunci: Imunisasi Dasar Lengkap, Cakupan Imunisasi, Ketimpangan Layanan, Tenaga Kesehatan, Sosiodemografi, Kepercayaan terhadap Vaksin

---

 

 Abstrak  Imunisasi dasar lengkap (IDL) merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, khususnya pada bayi dan balita. Cakupan IDL yang tinggi menunjukkan kinerja pelayanan kesehatan yang baik, sementara ketimpangan cakupan mencerminkan adanya tantangan dalam sistem pelayanan. Di Kabupaten Bogor tahun 2022, tercatat perbedaan mencolok antara Puskesmas Bojong Nangka dengan cakupan IDL sebesar 187,5% dan Puskesmas Ciapus yang hanya mencapai 15,35%. Perbedaan ini mengindikasikan adanya faktor-faktor penting yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan cakupan imunisasi. Tujuan: Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi cakupan imunisasi dasar lengkap di dua Puskesmas dengan cakupan kontras. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive dan terdiri dari tenaga kesehatan, kader, tokoh masyarakat, dan orang tua anak. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Data dianalisis menggunakan pendekatan Kualitatif. Hasil: Faktor Supply meliputi jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan sarana prasarana, serta dukungan dana. Faktor Demand mencakup pengetahuan dan kesadaran masyarakat, sosiodemografi, serta kepercayaan terhadap vaksin. Di Ciapus, ditemukan keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap imunisasi. Sebaliknya, Bojong Nangka menunjukkan kolaborasi aktif antara petugas dan masyarakat. Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan signifikan dalam cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) antara Puskesmas Bojong Nangka dan Ciapus di Kabupaten Bogor tahun 2022. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kesalahan pencatatan data, faktor sosiodemografi, keterbatasan tenaga kesehatan, sarana prasarana, pendanaan, serta tingkat pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi. Kolaborasi aktif antar petugas dan masyarakat serta dukungan lintas sektor terbukti efektif meningkatkan cakupan IDL. Strategi peningkatan cakupan perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal guna mengatasi disparitas dan mencapai target kesehatan anak secara merata  Kata kunci: Imunisasi Dasar Lengkap, Cakupan Imunisasi, Ketimpangan Layanan, Tenaga Kesehatan, Sosiodemografi, Kepercayaan terhadap Vaksin

Abstrak: Abstrak

Sejak tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Dana Program Bantuan Keuangan untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin yang belum tercover oleh program Jamkesmas Pusat. Namun dalam pelaksanaannya, alokasi dana yang diberikan kepada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat masih belum mencukupi, karena alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan disain cross sectional. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan yaitu data primer dan sekunder. Data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap informan untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran untuk program tersebut. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen berupa data jumlah sasaran, alokasi APBD Kabupaten/kota, realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya dan kapasitas fiskal di 26 kabupaten/kota dalam kurun waktu 2009-2013. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik regresi linear ganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas adalah jumlah sasaran (masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas). Belum mencukupinya alokasi anggaran untuk program ini dikarenakan dalam proses penetapan anggaran dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, dimana kebijakan anggaran didasarkan pada persepsi para pemangku kepentingan di daerah termasuk politis.

Disarankan kepada Dinas Kesehatan agar melaksanakan analisis kajian PHA/DHA untuk mendapatkan data pembiayaan kesehatan yang akurat, melakukan advokasi kepada eksekutif dan legislatif dalam rangka kecukupan alokasi anggaran dan melaksanakan pengembangan pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan JKN Pusat. Kepada Pemerintah Daerah agar lebih komitmen dalam pembiayan kesehatan yang penerapannya dituangkan melalui regulasi daerah (Perda) sehingga dalam penyelenggaraan dapat lebih baik.

Since 2008, the Government of West Java Province allocates Fund Financial Assistance Program for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This program targets the poor are not covered by the program JAMKESMAS Center. But in practice, the allocation of funds given to 26 districts / cities in West Java is still not sufficient, because the allocation of funds is not in accordance with the needs on the ground.

This study aims to determine the factors associated with the allocation of Financial Assistance Program Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This study is an analytical study of the cross-sectional design. The data was collected through two stages, namely primary and secondary data. Primary data through in-depth interviews conducted against informants to dig deeper into the mechanics of preparation and adoption of the budget for the program. Secondary data was collected through document review and data of the target amount, the budget allocation district / city and the percent absorption of the previous year's budget in 26 districts / cities in the period 2009-2013. Statistical analysis was performed using multiple linear regression.

The results showed that factors related to the Financial Assistance Program Allocation Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota JAMKESMAS is the number of targets (the poor outside quota Assurance). Not to inadequate budget allocation for this program because of the budget setting process carried out by the executive and the legislature, where budget policy was based on the perception of the stakeholders in the area including the political.

Recommended to the Department of Health to carry out the study analyzes PHA / DHA to obtain accurate health finance data, perform the executive and legislative advocacy in order to implement the allocation and adequacy of financing the development of an integrated health health insurance with JKN Center. To local governments to be more commitment in the implementation of health financing is poured through local regulations (laws) so that the organization can be better.

Abstrak: Indonesia merupakan pasar rokok tertinggi ketiga di dunia, sedangkan peringkat kedua ditempati oleh India dan tempat pertama adalah China. Tingginya minat perokok baru menjadi salah satu ukuran prevalensi perokok pemula terutama perokok laki-laki dewasa. Karakteristik konsumen rokok elektrik menunjukkan angka yang lebih tinggi pada jenis kelamin laki-laki, usia produktif, diperkotaan, dan mereka tidak bekerja serta mempunyai kebiasaan merokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktorfaktor yang berhubungan terhadap perilaku konsumsi rokok elektrik di Indonesia Tahun 2017. Metode yang digunakan menggunakan analisis logit menggunakan data sekunder Susenas Tahun 2017. Hasil penelitian diketahui bahwa sebesar 1, 56% dari 773.180 orang sampel individu yang mengkonsumsi rokok elektrik. Analisis bivariat diketahui bahwa semua variabel berhubungan (jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, usia, lokasi tempat tinggal, akses internet, status pernikahan, dan kepemilikan jaminan kesehatan dengan konsumsi rokok elektrik di Indonesia. Dan analisis multivariat diketahui bahwa variabel paling berhubungan dengan perilaku konsumsi rokok elektrik adalah variabel pendapatan serta memiliki nilai variabel pendapatan sangat tinggi memiliki peluang sebesar 1,79 dibandingkan pendapatan sangat rendah. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan pengendalian pertumbuhan jumlah konsumen rokok elektrik, dan edukasi mengenai bahaya rokok elektrik serta tujuan penggunaan rokok elektrik

Abstrak:

Kepemilikan asuransi kesehatan mempunyai pengaruh terhadap pemanfaatan sarana layanan kesehatan. Di Provinsi Jambi orang yang memiliki asuransi kesehatan dan memanfaatkan sarana layanan kesehatan masih rendah bila dibandingkan dengan persentase nasional asutansi kesehatan baru mencapai 33% dari jumlah penduduk, sedangkan yang memanfaatkan sarana layanan keseha1an rawat jalan baru mencapai 34,70% dan rawat inap baru mencapai 2,25%. Selain kepemilikan asuransi kesehatan pemanfaatan sarana layanan kesehatan dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti, jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, wilayah tempat tinggal (kota/desa) dan keluhan kesehatan. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dan bertujuan untuk mengetahui apakah kepemilikan asuransi kesehatan di Propinsi Jambi mempengaruhi pemanfaatan sarana layanan kesehatan untuk rawat jalan dan rawat inap, baik milik pemerintah maupun swasta. Data yang digunakan adalah data sekunder hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada tahun 2006 dengan menggunakan kuesioner VSEN2006.K. Populasi pada penelitian ini adalah penduduk Propiosi Jambi, sedangkan sampel adalah semUa individu yang diwawancarai atau yang di data oleh petugas pencacah. Untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel digunakan uji bivariat, kemudian dilanjutkan dengan uji multivariat Uji statistik yang diperlukan pada analisis bivariat digunakan uji kai kundrat dan uji T, sedangkan untuk uJi analisis multivariat memakai uji regresi logistik. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor kepemilikan asuransi kesenatan, kelompok umur, wilayah (kota/desa), dan ke1uhan sakit berhubungan dengan pemanfaatan sarana layanan kesehatan rawat jalan. Untuk rawat inap faktor yang berhubungan adalah kepemilikan asuransi kesehatan, kelompok umur, wilayah (kota/desa), keluhan sakit dan pendapatan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memberikan pelayanan kesehatan yang merata, memberikan perhatian yang serius terhadap asuransi untuk orang miskin di Propinsi Jambi, baik dari segi pendataan maupun pendanaan.

---

Health insurance has influence on utilizalion of health care facilities in Jambi Province. Persentage of people who had health insurance and have utilized health care facilities were lower than national percentage. Health insurance covered only 33% in Jambi and only 34,7% of them have utilized out patient care, 2,25% of them have utilized in patient care of health centres. Bisides health insurance, health care utilization are influenced by other factors such: as sex, age, education, employment status, income, geogrofiphic (urban/rural) and symptoms illness. This research was designed as cross sectional study, aimed to know whether health insurance ownership in Jambi Province influenced the utilization of public or private health care centres, for out patient care and inpatient care. This research used data from the 2006 Nasional Socioeconomic Survey, called Susenas, Only data from questioner VSEN 2006.K was used in this research. Populations of the research was an people in Jambi province. All individuals interviewed in Susenas were enrolled as samples in this research. Bivariate analysis was to fird the relationship among variables. Those variables were then analyzed by multivariate analysis. Statistical test that was used for bivariate analysis were chi-square test and T-test, and test for multivariate analysis were logistic regretion test, The research findings found that factors such health insurance ownership, age, geographic (urband/rural), symptom of illness were related to outpatient health care. Utilization of inpatient hearth care were related to health insurance ownership, age, geographic (urband/rural), symptom of illness, and income. The findings of this research recommended government to increase equity in health care services, to give great intentios in health insurance for the poor in Jambi Province especia1ly in collecting data of the poor and funding system.

Abstrak: Perubahan pola pembiayaan dari fee for service menjadi pola INA- CBGs menjadi peluang sekaligus ancaman bagi rumah sakit. Peluang muncul jika rumah sakit dapat menjalankan program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) secara efektif sehingga klaim bernilai positif, sebaliknya JKN-KIS berubah menjadi ancaman jika pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit tidak efektif dan efisien (Mardiah and Rivany, 2017). Oleh karena itu casemix dan casemix index menjadi parameter yang penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui capaian casemix dan casemix index RS serta hubungan karakteristik RS, karakteristik pasien dan kapasitas RS terhadap casemix dan casemix index RS. Penelitian ini menggunakan data klaim yang diajukan RS kepada BPJS Kesehatan, data terkait kapasitas RS didapatkan dari RS. Analisis dilakukan secara univariat, bivariat dan multivariat dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian terdapat hubungan signifikan pada variabel kelas RS D terhadap RS kelas RS B, variabel BOR RS, jumlah tempat tidur intensif, jumlah kasus dengan alat canggih di rawat inap, proporsi kelas rawat 3, proporsi severity level 3 dan proporsi BP dengan casemix rawat inap. Terdapat hubungan signifikan pada variabel kelas RS, jenis RS ,kepemilikan RS , BOR RS, jumlah tempat tidur intensif, proporsi kelas 3, proporsi severity level 3, proporsi BP dan proporsi perempuan dengan casemix index rawat inap. Terdapat hubungan signifikan pada variabel kelas RS D terhadap kelas RS B ,kepemilikan RS, variabel proporsi perempuan, jumlah kasus dengan alat canggih di rawat jalan,proporsi lansia dan proporsi BP terhadap casemix rawat jalan. Terdapat hubungan signifikan pada variabel kepemilikan RS, proporsi perempuan, proporsi BP, jumlah kasus dengan alat canggih di rawat jalan dan jumlah ruang operasi dengan casemix index rawat jalan

---

The change in financing patterns from fee for service to the INA-CBGs pattern is both an opportunity and a threat for hospitals. Opportunities arise if hospitals can run the JKN-KIS (National Health Insurance-Healthy Indonesia Card) program effectively so that claims are positive, otherwise JKN-KIS turns into a threat if the services provided by the hospital are not effective and efficient (Mardiah and Rivany, 2017). Therefore casemix and casemix index are important parameters. The aim of this research is to determine the hospital casemix and casemix index achievements as well as the relationship between hospital characteristics, patient characteristics and hospital capacity on hospital casemix and casemix index. This research uses claim data submitted by hospitals to BPJS Health, data related to hospital capacity is obtained from the hospital. Analysis was carried out univariate, bivariate and multivariate using multiple linear regression. The results of the research showed a significant relationship between the hospital class D variable and the hospital class B variable, the hospital BOR variable, the number of intensive beds, the number of cases with advanced equipment in inpatient care, the proportion of treatment class 3, the proportion of severity level 3 and the proportion of BP with inpatient casemix. There is a significant relationship between the variables of hospital class, type of hospital, hospital ownership, hospital BOR, number of intensive beds, proportion of class 3, proportion of severity level 3, proportion of BP and proportion of women with inpatient casemix index. There is a significant relationship between the variable hospital class D and hospital class B, hospital ownership, the variable proportion of women, the number of cases with advanced equipment in outpatient care, the proportion of elderly people and the proportion of BP to outpatient casemix. There is a significant relationship between the variables of hospital ownership, proportion of women, proportion of BP, number of cases with advanced equipment in the outpatient setting and number of operating rooms with the outpatient casemix index.

Abstrak:

---

Abstrak:

Berdasarkan SK Gub DKI Jakarta No. 2086 tahun 2006, 44 Puskesmas di Provinsi DK] Jakarta ditetapkan menjadi unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daelah ( PPK BLUD ) secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gamharan realisasi anggaran kesehatan bersumber pemerintah provinsi di 42 puskesmas DKI Jakarta untuk periode tahun 2007-2009 paska menerapkan PPK BLUD. Desain penelitian adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan puskesmas tahun 2007- 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran di Puskesmas DKI Jakarta dari tahun 2007 sampai dengan 2009 cenderung meningkat yaitu Rp l7b.l66.506.28l (2007) , Rp 242.295.485.|2l (2008) dan Rp 247.076.8l0.111 (2009). Biaya perkapita berkisar dari USS 2 ( Jakarta Barat ) - USS 4,6 ( Jakarta Pusat ). Total pendapatan BLUD Puskesmasjuga menunjukkan peningkatan yaitu Rp 57.24l.949.0l7,- (2007), Rp 59.779.032.965 ,- (2008) dan Rp 65.745.497.256,- (2009). Realisasi anggaran rata-rata pertahun pada periode 2007-2009 untuk : upaya wajib 80%, program pzioritas 8l,08%. Berdasarkan sifat plogram : Kuratif 58%, preventif 2l%, promotif 0.98%. Berdasarkan jenis kegiatan : UK? 58%, UKM sebesar 22 %, Manajemen 13% dan investasi 6%. Berdasarkan kelompok belanja : BOP 85%. adum 8,56% , modal 5,76%. CRR 46,97%.

---

 

Under Decree of the Governor of DKI Jakarta Province No. 2086 ln 2006, 44 health centers in Jakarta Province enacted into units that implement the Financial Management Pattems Regional Public Service Board gradually. This research aims to reveal the health budget comcs in 42 health centers of the provincial govemment of DKI Jakarta for the period 2007-2009 afler applying Financial Management Panems Regional Public Service Board. The study design is descriptive. Data collected is secondary data derived from the consolidated financial health centers in 2007-2009. The results showed that the realization of budget in Jakarta Health Center from 2007 to 2009 tended to increase the l76,l66,506,28l IDR (2007), 242,295,481 121 IDR (2008) and 247,076,8l0,l ll IDR (2009). Per capita costs ranged fiom U.S. S 2 (West Jakarta) - U.S. S 4.6 (Central Jakarta). Total revenues Regional Public Service Board PHC also showed an increase of 57,24I,949,0l7 IDR (2007), 59,779,032,965 IDR (2008) and 6S,745,497,256 IDR (2009). Total expenditure per year on average for the period 2007-2009: the effort required 80% 8l.08% priority programs. Based on the nature of the program : Curative 58%, 21% preventive, promotive 0.98%. Based on the types of activities: UKP 58%, 22% SME, investment Management l3% and 6%. Based on expenditure groups: BOP 85%, ADUM 8.56%, 5.76% of capital. CRR 46.97% .

Abstrak: Rendahnya utilisasi pelayanan kesehatan gigi di Indonesia menjadipermasalahan yang selama ini menjadi suatu kendala dalam meningkatkan derajadkesehatan di Indonesia karena menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara danmeningkatakan derajad kesehatan masyarakat. Dari data penelitian menunjukkanrendahnya utilisasi pelayanan kesehatan gigi padahal prevalensi karies gigi diIndonesia cukup tinggi. Peneliti ingin melihat determinan utilisasi pelayanankesehatan gigi di Indonesia.Penelitian ini merupakan analisis data sekunder Susenas 2012 yangmerupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Penelitian inimelihat determinan utilisasi pelayanan kesehatan gigi diindonesia.Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor usia, jenis kelamin, statuspernikahan, status pendidikan, status pekerjaan dan status tempat tinggal tidakmenunjukan hubungan yang sangat kuat dalam memanfaatkan pelayanankesehatan gigi di Indonesia, Sementara faktor kepemilikan asuransi, statusekonomi,wilayah domisili, dan adanya gangguan aktivitas menunjukan hubunganyang sangat kuat terhadap utilisasi pelayanan kesehatan gigi di Indonesia.Saran dari studi ini adalah karena adanya hubungan yang sangat kuatantara kepemilikan asuransi dengan utilisasi pelayanan kesehatan gigi hendaknyacakupan asuransi diperluas terutama untuk masyarakat miskin agar supayautilisasi pelayanan kesehatan gigi juga bisa meningkat, dan distribusi dokter gigijuga harus lebih terdistribusi dengan baik.Kata Kunci:Determinan, unmet need, utilisasi, Susenas 2012.

---

Lack of dental health services utilization in Indonesia became a problem aslong as it becomes a constraint in increasing degree movies health in Indonesiabecause according to Undang-undang no 36 tahun 2009 that oral health servicesdone to nurture and increases public health degree movies. Data from the sudyshowed poor dental health service utilization whereas the prevalence of dentalcaries in Indonesia is quite high. Researchers would like to see the dental healthservice utilization determinants in Indonesia.This research is analysis of data secondary susenas 2012 that is researchquantitative to a draft cross sectional. This research see determina the utilizationof health services of health services teeth in Indonesia.The result analysis shows that a factor of age, gender, the status ofmarriage, the status of education, the status of the job and the satatus of thedwelling place of not show a very strong in the harness of health services inIndonesia, the teeth insurance, while a factor of possession economic status, theregion of domicile, and any disturbance activity showed a very strong against theutilization of health services teeth in Indonesia.Advice from this study is due to the powerful relationship betweeninsurance with the utilization of health service should tooth-reinsurance coveragesexpanded especially for the poor health services so that the utilization rise, canalso distribution dentist must be distributed properly.Key words :Determinant, Unmet Need, Utilization, Susenas 2012.